Ihwal Kuliah Gratis Ala Prabowo

Ilustrasi: Liamsi

KULIAH gratis kembali menjadi janji yang ramai dibicarakan. Pada September 2026, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut negara membutuhkan Rp93,74 triliun per tahun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Beberapa hari kemudian, DPR mengesahkan APBN 2027. Pagu Kemdiktisaintek ditetapkan Rp66,44 triliun, dengan tambahan Rp1,27 triliun yang seluruhnya diarahkan ke KIP Kuliah. Tidak ada pos kuliah gratis di dalamnya. Hingga esai ini selesai ditulis, 11 Oktober 2026, skema finalnya pun belum diumumkan, dan Komisi X DPR masih meminta penjelasan yang lebih rinci serta dukungan setara bagi perguruan tinggi swasta.

Jarak antara janji dan anggaran itu sering dibaca sebagai soal political will. Soal political will adalah soal daya tawar gerakan. Saya mengajukan pertanyaan lain yang nampaknya lebih mendasar: andai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN benar-benar dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Yang Berubah: Harga Tiket

Menurut Statistik Penunjang Pendidikan 2024, rata-rata biaya kuliah per mahasiswa pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai Rp19,01 juta setahun. SPP atau UKT hanya menyerap 33,47% dari jumlah itu, sedangkan uang saku dan transportasi bersama-sama menyerap 35,13% + 18,25% = 53,38%. Pola ini sudah tampak pada 2017/2018, ketika uang saku dan transportasi menyerap 35,98% + 15,09% = 51,07%, sedangkan SPP 34,35%. Dengan kata lain, UKT adalah harga tiket, sedangkan bagian terbesar ongkos perjalanannya adalah biaya hidup selama kuliah (Grafik 1).

Sumber: BPS, Statistik Penunjang Pendidikan 2018 dan 2024.

Bagi keluarga dalam kelompok 40% pengeluaran terbawah, biaya kuliah seorang mahasiswa rata-rata Rp12,48 juta setahun, naik 28,1% dari Rp9,74 juta pada 2017/2018.

Seberapa berat angka itu dapat ditakar terhadap konsumsi. Konsumsi per kapita setahun suatu kelompok sama dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dikali 12, dikali pangsa pengeluaran kelompok, dibagi pangsa penduduknya. Untuk 40% terbawah: Rp1.500.556 × 12 × 18,40% ÷ 40% = Rp8,28 juta. Biaya kuliah seorang mahasiswa dari keluarga itu dengan demikian setara 12,48 ÷ 8,28 = 1,51 kali konsumsi setahun seorang anggota keluarganya.

Bila UKT PTN menjadi nol, berapa yang dihemat? BPS memang tidak menerbitkan komposisi biaya menurut kelompok pengeluaran, sehingga perlu ada asumsi yang kita buat sendiri. Bila porsi UKT keluarga 40% terbawah sama dengan rata-rata nasional, penghematannya 12,48 × 33,47% = Rp4,18 juta, dan masih tersisa 12,48 − 4,18 = Rp8,30 juta. Dengan porsi rata-rata mahasiswa PTN (34,69%), penghematannya 12,48 × 34,69% = Rp4,33 juta dan sisanya Rp8,15 juta. Perlu diingat, angka tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai batas atas sebab UKT diatur berjenjang dan keluarga termiskin cenderung berada di golongan rendah.

Penghematan itu juga tidak sampai ke semua anak dari keluarga termiskin. Bagi penerima KIP Kuliah, yang UKT-nya sudah dibayar negara, pembebasan UKT tidak menghemat apa-apa, dan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) kebijakan itu tidak berlaku. Bagi keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan tidak menerima KIP Kuliah, penghematan itu tetap berarti, tetapi hanya 4,18 ÷ 12,48 = 33,5%, atau sekitar sepertiga, dari ongkos yang mereka keluarkan.

Manfaat pembebasan UKT juga cenderung mengalir ke atas. Untuk mengukurnya, kita dapat membagi manfaat suatu subsidi menurut kelompok pengeluaran berdasarkan siapa yang memakai layanan yang disubsidi. Bila pembebasan UKT bernilai sama untuk setiap mahasiswa, pangsa manfaat suatu kuintil sama dengan pangsa mahasiswanya. Karena setiap kuintil pengeluaran mencakup seperlima penduduk, pangsa mahasiswa itu dapat didekati dengan angka partisipasi kasar (APK) kuintil tersebut dibagi jumlah APK kelima kuintil:

Hasilnya, kelompok 40% terbawah (kuintil 1 dan 2) menerima 10,8% + 14,8% = 25,7% manfaat, sedangkan 20% teratas menerima 34,7%, atau 34,7 ÷ 25,7 = 1,35 kali lipat. Angka itu perlu dibaca dengan tiga catatan. Pertama, ia mengandaikan jumlah penduduk umur 19–23 tahun kurang lebih sama di setiap kuintil. Kedua, karena UKT berjenjang, kelompok atas menerima pembebasan rupiah yang lebih besar per orang, sehingga ketimpangan manfaat yang sebenarnya lebih besar daripada tabel di atas. Ketiga, APK mencakup mahasiswa PTS, padahal pembebasan hanya berlaku di PTN, dan komposisi mahasiswa PTN menurut kuintil belum dipublikasikan. Paling tidak, bahwa yang paling beruabah Adalah harga tiket dan perubahan itu paling banyak dinikmati kelompok yang sudah lebih banyak kuliah adalah deduksi yang punya justifikasi.

Yang Tetap (1): Ongkos Hidup

Sisa sekitar Rp8 juta setahun itu sejalan dengan hambatan yang paling sering dilaporkan anak muda. Menurut Statistik Pendidikan 2025, di antara penduduk berusia 19–23 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi, 39,73% menyebut alasan utamanya bekerja atau mencari nafkah, dan 13,54% menyebut tidak ada biaya. Kedua alasan yang bersifat ekonomistik itu mencakup 39,73% + 13,54% = 53,27%. Sebagian mahasiswa menutup ongkos itu dengan bekerja. Pada 2025, 30,55% peserta didik jenjang perguruan tinggi tercatat bekerja, meski data tidak mencatat apakah penghasilannya dipakai untuk biaya kuliah.

Sementara itu, APK perguruan tinggi kuintil terbawah turun dari 19,46% pada 2022 menjadi 17,30% pada 2025, ketika kuintil kedua sampai kelima tetap naik (Grafik 2). Kuintil teratas berada di 55,37%, atau 55,37 ÷ 17,30 = 3,20 kali kuintil terbawah.

Sumber: BPS, tabel APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran.

Satu-satunya instrumen negara yang menanggung ongkos hidup adalah KIP Kuliah. Pada 2026, anggarannya Rp15,3 triliun untuk 1.047.221 penerima, dengan tunjangan hidup Rp800 ribu sampai Rp1,4 juta per bulan menurut klaster lokasi kampus. Besaran klaster itu belum berubah sejak 2021. Kita dapat melihat adanya erosi daya beli dengan mendeflasi nilai nominal yang tidak diindeksasi dengan indeks harga konsumen (IHK). Karena IHK kini memakai tahun dasar 2022=100, IHK Desember 2021 perlu disambung lebih dulu. IHK Desember 2023 sebesar 105,15 dibagi inflasi Desember 2023 (2,61%) dan Desember 2022 (5,51%) memberi 105,15 ÷ 1,0261 ÷ 1,0551 = 97,13. Terhadap IHK September 2026 sebesar 112,31, hasilnya sebagai berikut (Grafik 3):

Sumber: perhitungan penulis dari BPS (IHK) dan laman resmi KIP Kuliah.

Saya memang tidak menelusuri evaluasi kausal berskala nasional atas dampak Bidikmisi atau KIP Kuliah terhadap partisipasi kuliah, studi yang ada umumnya studi kasus satu kampus atau survei penerima. Karena itu, angka-angka di atas lebih aman dibaca sebagai gambaran beban yang tidak tersentuh pembebasan UKT.

Yang Tetap (2): Kampus Swasta

Kebijakan yang dibahas hanya berlaku di PTN, padahal mayoritas mahasiswa baru belajar di PTS. Menurut Statistik Pendidikan Tinggi PDDikti, jumlah mahasiswa baru nasional hampir tidak berubah, dari 1.830.996 orang pada 2019/2020 menjadi 1.835.693 orang pada 2024/2025. Dalam periode itu, mahasiswa baru PTN bertambah 851.983 − 762.084 = 89.899 orang, sedangkan mahasiswa baru PTS berkurang 983.710 − 1.068.912 = −85.202 orang. Porsi PTS turun dari 1.068.912 ÷ 1.830.996 = 58,4% menjadi 983.710 ÷ 1.835.693 = 53,6%, tetapi masih lebih dari separuh.

Penerima baru KIP Kuliah pun 56% berada di PTS pada 2023. Di PTS, SPP menyerap 40,22% biaya kuliah pada tahun ajaran 2020/2021, data PTS terbaru. Dengan rata-rata biaya kuliah PTS Rp17,01 juta setahun pada tahun ajaran itu, SPP rata-rata mahasiswa PTS setara 17,01 × 40,22% = Rp6,84 juta, lebih besar daripada seluruh penghematan maksimum keluarga termiskin di PTN bila UKT dihapus.

PTS juga tempat sebagian besar mahasiswa yang tidak sampai lulus. Dari 289.670 mahasiswa yang putus kuliah pada 2025, 213.800 orang berasal dari PTS, atau 213.800 ÷ 289.670 = 73,8%. Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa terdaftar, tingkat putus kuliah PTS 213.800 ÷ 4.833.473 = 4,4%, sedangkan PTN 49.831 ÷ 4.408.472 = 1,1%. Kuliah gratis PTN tidak menyentuh kampus-kampus ini. Ia justru menambah keunggulan harga PTN tepat ketika komposisi mahasiswa baru sudah bergeser ke arahnya.

Yang Tetap (3): Pasar Kerja

Pertanyaan terakhir adalah apa destinasi tujuan dari kereta, apa yang didapat setelah lulus. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan D-IV sampai S-3 1,10 poin di bawah lulusan SMA. Pada Februari 2026, selisih itu tinggal 0,10 poin. Ijazah sarjana memangg masih punya kelebihan. Rata-rata upah buruh lulusan D-IV ke atas Rp4,77 juta per bulan, atau 1,55 kali lulusan SMA.

Namun, mutu pekerjaannya bergeser, terutama mengenai informalitas pekerjaan yang didapat. Informalitas di sini memakai definisi resmi BPS berbasis status pekerjaan, yaitu jumlah porsi yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tak dibayar. Di antara lulusan universitas yang bekerja, porsinya naik dari 4,89 + 3,63 + 0,26 + 3,14 = 11,9% pada 2016 menjadi 8,90 + 3,94 + 1,90 + 4,44 = 19,2% pada 2025, sementara porsi yang sama pada seluruh angkatan kerja nyaris tetap, dari 57,6% menjadi 57,8%. Jumlah pekerja bebas bergelar naik 281.941 ÷ 24.845 = 11,3 kali, dan pekerja keluarga tak dibayar bergelar 704.465 ÷ 348.626 = 2,0 kali. Dengan definisi formalitas ICLS-17, Bank Dunia mencatat porsi pekerja berpendidikan tinggi dalam kerja upahan formal turun dari 74,1% pada 2018 menjadi 67,8% pada 2025.

Sumber: BPS, BRS Sakernas Februari 2026; Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016 dan 2025.

Orang-orang yang mendapat kerja pun tidak selalu bekerja sesuai jenjangnya. LPEM FEB UI memperkirakan sekitar 8,01 juta lulusan S-1 bekerja di bawah kualifikasinya, dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan upah yang lebih rendah (Wicaksono, P., Theresia, I. & Al Aufa, B., 2023).  Sekali lagi, kuliah gratis menyangkut harga tiket kereta; sementara destinasinya, keadaan di pasar kerja ini tidak ikut berubah, malah memburuk.

Berapa Harga Pilihan Lain

Angka Rp93,74 triliun mencakup kebutuhan biaya PTN menurut standar biaya Kemdiktisaintek untuk 2.833.169 mahasiswa D-3, D-4, dan S-1, atau 93,74 triliun ÷ 2.833.169 = Rp33,1 juta per mahasiswa setahun. Sebagian sudah dibiayai negara lewat BOPTN (Rp9,4 triliun) dan bantuan PTN-BH (Rp2,37 triliun), sehingga bila angka itu belum dikurangi subsidi yang ada, kebutuhan tambahannya 93,74 − 9,4 − 2,37 = Rp81,97 triliun; bila sudah, Rp93,74 triliun. Terhadap anggaran pendidikan APBN 2027 sebesar Rp823,9 triliun, rentang itu setara 82 ÷ 823,9 = 10,0% sampai 93,74 ÷ 823,9 = 11,4%. Sebagai pembanding, pagu Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis 2027 mencapai Rp240,2 triliun, atau 240,2 ÷ 823,9 = 29,2% anggaran pendidikan.

Kalau kita timbang-timbang, ada pilihan yang langsung menyasar ongkos hidup dan mahasiswa PTS, dan hasilnya jauh lebih murah. Tabel berikut adalah simulasi orde besaran, bukan estimasi fiskal resmi:

Paket biaya hidup setara 6,0 ÷ 823,9 = 0,7% sampai 11,1 ÷ 823,9 = 1,3% anggaran pendidikan 2027, atau 6,0 ÷ 93,74 = 6,4% sampai 11,1 ÷ 82 = 13,5% kebutuhan tambahan kuliah gratis PTN (Grafik 5). SPP penerima baru di PTS dihitung dalam harga nominal 2020/2021, data PTS terbaru.

Sumber: perhitungan penulis; rumus pada tabel di atas.

Perlu diingat kalau pertama, penerima KIP Kuliah kini disaring lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang error inklusi-eksklusinya menurut BPS masih sekitar 23%, sehingga perluasan bantuan membutuhkan jalur sanggah. Kedua, tunjangan tunai dapat sebagian terserap sewa kos bila pasokan hunian di sekitar kampus bersifat inelastis. Soalnya. beberapa riset terbaru tentang tunjangan perumahan menemukan hal yang beragam. Di Finlandia, kenaikan besar tunjangan hampir tidak menaikkan sewa, sedangkan di Prancis kenaikan sewa lebih besar ketika pasokan hunian inelastis (Grislain-Letrémy, C. & Trevien, C., 2022)  Pasar sewa tempat tinggal di sekitar Universitas Negeri Semarang, sebagai contoh, sudah menjadi berjenjang, sehingga penyediaan hunian seperti asrama layak menyertai agenda kenaikan tunjangan.

Simpulan

Kembali ke pertanyaan awal. Andai UKT di PTN dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?

Ternyata,yang berubah adalah harga tiket. Keluarga 40% terbawah yang anaknya kuliah di PTN dan membayar UKT menghemat paling banyak Rp4,18–4,33 juta setahun, sekitar sepertiga ongkosnya. Penerima KIP Kuliah dan mahasiswa PTS tidak menghemat apa-apa. Karena kuliah masih terkonsentrasi di kelompok atas, 34,7% manfaatnya jatuh ke 20% teratas, sedangkan 40% terbawah menerima 25,7%.

Yang tetap sama ada tiga. Pertama, ongkos hidup. Rp8,15–8,30 juta setahun tetap ditanggung keluarga termiskin, sementara tunjangan KIP Kuliah sudah kehilangan 11,0–13,5% daya belinya. Kedua, situasi di kampus swasta, tempat 53,6% mahasiswa baru belajar, 56% penerima baru KIP Kuliah berada, dan 73,8% mahasiswa yang putus kuliah tercatat. Ketiga, pasar kerja, selisih TPT antara lulusan SMA dan sarjana tinggal 0,10 poin, dan porsi lulusan dalam kerja berstatus informal naik dari 11,9% menjadi 19,2%.

Memang, kebijakan pembebasan UKT tidak serta merta perlu langsung ditolak. Malah, tidak cukup bila berdiri sendiri. Agar jawaban atas pertanyaan tadi berubah, tuntutannya perlu menyasar apa yang tetap sama, dari tunjangan hidup KIP Kuliah yang diindeksasi dan diperluas ke PTS, dengan biaya Rp6,0–11,1 triliun atau 0,7–1,3% anggaran Pendidikan, hunian di sekitar kampus (yang mungkin dapat disinkronkan dengan gerakan mendukung hunian layak bagi warga juga, misalnya lewat hunian vertikal seperti rusun, reforma agrarian perkotaan, dst), dan penciptaan kerja berkualitas yang dituntut sebagai agenda tersendiri, seperti lewat reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Artinya, gerakan Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung, terkoordinasi, dan satu langgam satu nafas dengan gerakan rakyat progresif yang lebih luas. Kuliah gratis meman harga tiket. Ongkos perjalanan dan stasiun tujuannya jangan lupa diperjuangkan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2017–2025). Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025 [Tabel statistik]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik penunjang pendidikan 2018. https://www.bps.go.id/id/publication/2019/07/05/b18a5bd0c21ca2c13127d382

______. (2022). Statistik penunjang pendidikan 2021. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/30/994083098999eaec4abc9207

______. (2024a). Berita resmi statistik: Gini ratio Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-in-march-2024-was-0-379-.html

______. (2024b). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2023. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/01/02/2299/inflasi-year-on-year–y-on-y–pada-desember-2023-sebesar-2-61-persen–inflasi-tertinggi-terjadi-di-sumenep-sebesar-5-08-persen-.html

______. (2024c). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, Maret 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/18/b392b2e96c87c090a6f8d9c2/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia–maret-2024.html

______. (2025a). Berita resmi statistik: Inflasi Desember 2024. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/2397

______. (2025b). Statistik penunjang pendidikan 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/1d3b07ea55c4e8d8ce5d5859/statistik-penunjang-pendidikan-2024.htm

______. (2025c). Statistik pendidikan 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistics-of-education-2025.html

______. (2026a, 5 Mei). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html

______. (2026b, 1 Oktober). Berita resmi statistik: Inflasi September 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261001103939-4-772432/breaking-news-ri-catat-inflasi-030-pada-september-2026

______. (t.t.). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2016 dan Agustus 2025.

______. (t.t.). Tabel statistik APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran, 2015–2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar–apk–perguruan-tinggi–pt–menurut-kuintil-pengeluaran.html

CNN Indonesia. (2026, 29 September). Suahasil ungkap anggaran pendidikan 2027 Rp824 T, naik 13,9 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260929151251-532-1409550/suahasil-ungkap-anggaran-pendidikan-2027-rp824-t-naik-139-persen

Demery, L. (2000). Benefit incidence: A practitioner’s guide. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/574221468135940764/pdf/351170Benefit0incidence0practitioner.pdf

detikEdu. (2025). Bantuan PTN dan PTS kena efisiensi anggaran, UKT bakal naik. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7778247/bantuan-ptn-dan-pts-kena-efisiensi-anggaran-ukt-bakal-naik

______. (2026, 23 September). Dapat tambahan Rp1,2 T buat KIP Kuliah, anggaran Kemdikti 2027 jadi Rp66,44 T. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8675081/dapat-tambahan-rp-1-2-t-buat-kip-kuliah-anggaran-kemdikti-2027-jadi-rp-66-44-t

Eerola, E., Lyytikäinen, T., Saarimaa, T., & Vanhapelto, T. (2024). The incidence of rent subsidies: Evidence on rents, housing choices and supply (CESifo Working Paper No. 11478). CESifo. https://www.cesifo.org/en/publications/2024/working-paper/incidence-rent-subsidies-evidence-rents-housing-choices-and-supply

FIN.co.id. (2026, 4 Oktober). Kuliah gratis jangan hanya untuk PTN, Komisi X DPR minta PTS dapat dukungan setara. https://news.fin.co.id/2026/10/04/kuliah-gratis-jangan-hanya-untuk-ptn-komisi-x-dpr-minta-pts-dapat-dukungan-setara

Grislain-Letrémy, C., & Trevien, C. (2022). The long-term impact of housing subsidies on the rental sector: The French example (Banque de France Working Paper No. 886). Banque de France.

Jawa Pos. (2026, 23 September). Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebut butuh Rp93,742 triliun untuk gratiskan seluruh PTN. https://www.jawapos.com/pendidikan/2609230293/mendiktisaintek-brian-yuliarto-sebut-butuh-rp-93742-triliun-untuk-gratiskan-seluruh-ptn?page=all

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Statistik pendidikan tinggi 2025. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. https://data.kemdiktisaintek.go.id/download/publications/3

______. (2025). RAPBN 2026: Anggaran pendidikan tinggi, dosen, dan Sekolah Garuda diperkuat untuk cetak SDM unggul. https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/rapbn-2026-anggaran-pendidikan-tinggi-dosen-dan-sekolah-garuda-diperkuat-untuk-cetak-sdm-unggul

Kompas.com. (2026, 25 Februari). Anggaran KIP Kuliah 2026 naik jadi Rp15,3 triliun, sasar 2300 maba. https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/25/103907971/anggaran-kip-kuliah-2026-naik-jadi-rp-153-triliun-sasar-2300-maba

Kompas.id. (2026). LPEM UI: 8 juta sarjana kerja di bawah kualifikasi pendidikan. https://www.kompas.id/artikel/lpem-ui-8-juta-sarjana-kerja-di-bawah-kualifikasi-pendidikan

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2026, Juli). Labor market brief.

Ngabiyanto, & Atmojo, D. P. (2026). Studentification in the Global South: Neoliberal university reform and speculative housing in Semarang, Indonesia. Geoforum, 170, 104541. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2026.104541

Okezone. (2026, 3 September). Anggaran BGN 2027 tembus Rp240,2 triliun, mayoritas untuk MBG. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5465507/anggaran-bgn-2027-tembus-rp240-2-triliun–mayoritas-untuk-mbg

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2023). Fakta-fakta KIP Kuliah 2023. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/

______. (t.t.). Panduan KIP Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/panduan

World Bank. (2026, Juni). Indonesia economic prospects. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/229b85c1-fc35-46ad-ab26-ede5d18b51f2/content

Wicaksono, P., Theresia, I., & Al Aufa, B. (2023). Education–occupation mismatch and its wage penalties: Evidence from Indonesia.

Anju Gerald aktif di Lingkar Belajar Pergerakan (LBP).