Ilustrasi: NPR/Getty Images
Pengantar Redaksi: Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel secara mendadak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Serangan yang dilancarkan oleh kekuatan imperialis dan zionis ini tidak hanya membawa bencana besar bagi Iran beserta rakyatnya, tetapi pada kenyataannya juga menghapus peluang bagi terjadinya transformasi sosial-politik menuju arah yang lebih demokratis di negara tersebut. Pemerintah maupun rakyat Iran kini menghadapi pilihan yang menyangkut kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa: mempertahankan eksistensi sebagai negara berdaulat dan bermartabat, atau mati syahid demi membela tanah airnya. Wacana mengenai demokrasi, perluasan kebebasan sipil dan politik, serta perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kini tenggelam di balik tumpukan korban jiwa dan puing-puing bangunan yang hancur akibat pengeboman yang kejam. Inilah alasan paling mendasar mengapa kita harus menolak dengan tegas serangan imperialis Amerika Serikat dan zionis Israel tersebut.
Padahal, menjelang akhir Desember 2025, dinamika politik dalam negeri Iran sedang bergolak dengan sangat dahsyat. Kekuasaan rezim Mullah tengah terguncang oleh apa yang dikenal sebagai “Pemberontakan Dey”. Ribuan warga memenuhi jalan-jalan utama di berbagai kota untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kehidupan yang makin memburuk akibat kebijakan ekonomi yang merugikan, yang dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial. Aksi protes besar-besaran itu kemudian meluas hingga memasuki wilayah politik. Semakin sempitnya ruang bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, serta pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang berlangsung secara sistematis selama bertahun-tahun, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kegagalan pengelolaan sektor ekonomi. Di sisi lain, pemerintah yang semula tampak memberi ruang bagi aksi-aksi massa tersebut akhirnya kehabisan kesabaran dan mengambil langkah keras: menindas aksi tersebut dengan kekerasan. Laporan yang paling banyak diterima menyebutkan sekitar 7.000 orang tewas akibat tindakan represif tersebut.
Menjadi sangat penting dan mendesak bagi kita untuk menyajikan telaah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai “Pemberontakan Dey” tersebut. Tidak bisa dimungkiri, krisis ekonomi Iran bukan semata-mata disebabkan oleh penerapan kebijakan neoliberal dan persekongkolan elite yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan itu, melainkan juga oleh embargo ekonomi selama puluhan tahun yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Situasi ini membuat rakyat Iran terjepit di antara tekanan politik rezim Mullah di satu sisi dan ancaman agresi politik maupun militer dari AS di sisi lain. Kondisi terjepit tersebut menjadikan aspirasi politik rakyat yang mandiri sebagai arena perebutan antara dua kekuatan: bagi rezim Mullah, setiap aspirasi politik yang bersifat oposisi dianggap sebagai bagian dari agenda intervensi imperialis dan zionis; sedangkan bagi rezim Washington, aksi dan tuntutan kelompok oposisi dijadikan alat untuk memuluskan pergantian rezim (rezime change).
Dalam konteks inilah kami memuat wawancara panjang Ervand Abrahamian ini. Artikel ini sebelumnya telah terbit di New Left Review (NLR); diterjemahkan atas ijin dari NLR dan diterbitkan di sini untuk tujuan Pendidikan
New Left Review (NLR): KETIKA wawancara ini berlangsung, Iran sedang berada di tengah situasi yang sangat menegangkan. Dari arah selatan, armada angkatan laut Amerika Serikat mengintimidasi negara tersebut, sementara pemerintah Iran sendiri memperketat represinya dengan melakukan penahanan besar-besaran terhadap warganya. Sebelumnya, pada puncak gelombang demonstrasi tanggal 7–8 Januari, rezim tersebut telah menewaskan sekitar tujuh ribu jiwa atau bahkan lebih.
Sebagai pembuka, kami ingin menanyakan tentang pihak-pihak yang memusuhi Iran. Perang Juni menjadi titik awal dimulainya serangkaian operasi militer terbuka terhadap Iran. Israel melancarkan berbagai serangan udara dan aksi pembunuhan terhadap mereka yang telah ditarget secara bertubi-tubi, sedangkan Amerika Serikat menggempur habis-habisan fasilitas nuklir Iran. Pertanyaannya, seberapa selaras sebenarnya agenda Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi Iran?
Ervand Abrahamian (EA): Pada dasarnya, Amerika Serikat (AS) secara efektif telah melimpahkan urusan kebijakan Iran-nya kepada Israel sejak setelah revolusi 1979. Dengan tidak adanya lagi perwakilan diplomatik di Teheran dan terputusnya arus informasi, Washington memilih untuk mengandalkan Tel Aviv sebagai sumber utama intelijen dan arahan kebijakan terkait Iran. Pola ini bertahan selama puluhan tahun, hanya sempat terganggu sebentar ketika pemerintahan Obama merundingkan kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehension Plan of Action) pada 2015. Kesepakatan itu membuat Israel panik karena menutup peluang untuk terus menekan Iran – sampai-sampai Netanyahu terbang langsung ke Washington untuk melobi penentangannya. Begitu Trump berkuasa, Amerika kembali ke pola lama: keluar dari JCPOA pada 2018 dan menerapkan sanksi yang sangat berat. Biden pun melanjutkan pendekatan serupa, karena pada intinya Israel tidak puas dengan perjanjian yang hanya mencegah Iran menjadi kekuatan nuklir; ambisi mereka melampaui itu.
Lalu, apa sesungguhnya yang diinginkan Israel? Mereka sadar betul bahwa menggulingkan rezim Iran bukanlah sesuatu yang realistis. Tanpa invasi dan pendudukan militer penuh oleh AS, dinasti Shah mustahil bisa dicangkokkan kembali ke Iran. Alternatif berupa kudeta oleh Garda Revolusi justru akan menciptakan ancaman yang lebih besar bagi Israel sendiri. Maka, skenario yang paling mungkin mereka kejar adalah menghancurkan Iran sebagai sebuah negara yang berfungsi – sebagaimana yang telah terjadi pada Irak, Suriah, dan Libya. Dampaknya tentu akan sangat menghancurkan bagi Iran. Eropa pun akan ikut menanggung akibatnya dalam bentuk krisis pengungsi besar-besaran, persis seperti yang terjadi akibat kehancuran negara-negara tersebut sebelumnya. Namun hal itu tidak akan menghalangi Washington, karena bagi Trump, selama dampak buruknya menimpa Eropa dan bukan Amerika, itu bukan urusannya.
NLR: Beralih ke sejarah terbentuknya rezim Iran: jika kita bandingkan proses konsolidasi Republik Islam pasca-revolusi 1979 dengan pengalaman Rusia setelah 1917 dan Tiongkok setelah 1949, ada perbedaan yang cukup mencolok. Rusia mengalami kehancuran kekaisaran akibat Perang Dunia I, lalu terseret dalam perang saudara berdarah yang diperparah oleh intervensi militer asing selama lebih dari empat tahun. Tiongkok bahkan lebih panjang lagi—dua dekade perang saudara, ditambah delapan tahun penjajahan Jepang, lalu langsung terlibat perang di Korea melawan Amerika hanya setahun setelah Republik Rakyat berdiri. Iran memiliki pengalaman yang berbeda: belum genap dua tahun berdiri, Republik Islam sudah diserang oleh Irak dalam perang yang didukung Amerika Serikat dan berlangsung delapan tahun lamanya. Jika ditambah dengan perang saudara internal selama sembilan bulan, proporsi kekerasan yang datang dari luar jauh lebih dominan dibandingkan konflik internal. Pertanyaan besarnya adalah: apa dampak jangka panjang dari ketimpangan ini terhadap karakter dan perkembangan rezim Iran selanjutnya?
EA: Meskipun konteks politiknya berbeda-beda, ada satu kesamaan penting antara ketiga revolusi tersebut: campur tangan militer asing justru memperkokoh revolusi, bukan melemahkannya. Pihak-pihak luar berasumsi bahwa pemerintahan baru yang masih rapuh akan mudah ditumbangkan, namun kenyataannya justru sebaliknya – bahkan warga yang semula tidak mendukung revolusi pun bersatu membela tanah air mereka. Dinamika inilah yang sangat menguntungkan kaum Bolshevik di Rusia. Pola serupa terjadi di Iran. Pada 1980, pemerintahan Ayatollah Khomeini di Teheran sesungguhnya masih sangat lemah dan belum sepenuhnya mapan. Saddam Hussein menerima bisikan dari para penasihat bekas Shah – termasuk Bakhtiar dan sejumlah jenderal yang melarikan diri dari Iran – bahwa ia cukup menginvasi dan seluruh sistem akan runtuh dengan sendirinya. Namun Saddam juga punya kepentingan sendiri. Pada 1975, ia pernah dipaksa oleh Iran untuk melepaskan Shatt al-Arab, jalur masuk ke Teluk Persia yang telah dipersengketakan kedua negara selama bertahun-tahun. Ia ingin memanfaatkan kelemahan Iran untuk merebut kembali wilayah itu. Akan tetapi, Khomeini merespons dengan tegas bahwa ia lebih rela kehilangan tangannya daripada menyerahkan sejengkal pun wilayah Iran. Iran melancarkan serangan balik, dan banyak anak muda yang sebenarnya tidak begitu simpati terhadap rezim justru secara sukarela bertempur untuk mempertahankan Khorramshahr. Hal ini sangat membantu mengonsolidasikan kekuasaan rezim pada tahun-tahun awalnya.
Namun, kesalahan terbesar Khomeini kemungkinan adalah keputusannya untuk meneruskan perang setelah Khorramshahr berhasil dibebaskan. Slogan-slogan berubah menjadi “Perang, perang sampai kemenangan diraih (War, war until victory)” dan “Jalan menuju Yerusalem melewati Baghdad (The road to Jerusalem runs through Baghdad).” Perang berubah menjadi konflik berkepanjangan selama delapan tahun yang justru menggerogoti kredibilitas rezim, karena korban yang jatuh sangat besar sementara kemenangan tak kunjung datang. Pada akhirnya, Khomeini terpaksa menerima apa yang ia sebut sebagai “piala beracun (poisoned chalice)” – sebuah perjanjian damai yang pahit. Meskipun demikian, pada fase awalnya, invasi asing terhadap Iran mengikuti pola yang sama dengan Rusia dan Tiongkok: alih-alih menghancurkan, ia justru memperkuat revolusi.
NLR: Berbeda dengan Rusia dan Tiongkok, sistem politik yang lahir dari Revolusi Iran sejak awal bersifat pluralis secara kelembagaan. Terdapat berbagai pilar kekuasaan—ulama, parlemen, lembaga hukum, dan militer—serta pemilu yang diselenggarakan secara rutin, meskipun tidak pernah sepenuhnya bebas. Pertanyaannya: apakah sistem ini merupakan hasil rancangan sadar Khomeini dan para pendukungnya, ataukah produk dari kompromi yang dipaksakan oleh arus-arus lain dalam revolusi?
EA: Jawabannya adalah keduanya. Khomeini adalah sosok yang sangat cerdik (savvy) – bisa disebut Machiavelis, pragmatis, atau lihai. Ia selalu menyembunyikan kartu-kartunya dan tidak pernah benar-benar memperlihatkan apa yang ada di benaknya. Misalnya, saat berada di Paris menjelang revolusi, seruannya sangat inklusif – semua pihak akan punya peran. Ia berjanji bahwa yang diinginkan hanyalah sebuah Republik Islam, tanpa niat untuk menjalankannya sendiri. “Kami hanyalah ulama tua yang akan kembali ke seminari,” begitu katanya. Rancangan awal konstitusi yang disusun di Paris pun mengambil model Republik Kelima Prancis ala de Gaulle. Meski diberi label Islam, pada dasarnya itu adalah sistem presidensial kuat dengan kerangka demokrasi perwakilan. Namun begitu Khomeini kembali ke Teheran dan memegang kendali kekuasaan, wajah Republik Islam yang sesungguhnya terungkap: sebuah republik ulama (a clerical republic). Konstitusi resmi yang disusun oleh majelis keagamaan memang sangat rumit dan terperinci, namun prinsip utamanya jelas, kekuasaan riil harus berada di tangan para ulama senior. Dewan Perwalian (Council of Guardians) yang beranggotakan dua belas orang—enam di antaranya ulama yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi dan enam lainnya ahli hukum yang dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang juga merupakan orang pilihan Pemimpin Tertinggi—bertugas mengawasi sistem parlemen, berhak memveto undang-undang, dan mendiskualifikasi calon dalam pemilu. Dewan ini juga menyaring kandidat untuk Majelis Ahli yang beranggotakan 88 orang, yang bertugas memilih Pemimpin Tertinggi. Jadi memang benar ada pemilu yang bersifat pluralis untuk walikota, anggota parlemen, dan presiden. Namun pada akhirnya, jalannya pemerintahan tetap ditentukan oleh para ulama yang dipercaya oleh lingkaran kekuasaan tertinggi.
NLR: Apakah di puncak kekuasaan rezim, hierarki ulama juga menghegemoni Garda Revolusi dan militer, ataukah lembaga-lembaga tersebut memiliki otonomi yang lebih besar?
EA: Ketika Ali Khamenei menggantikan Khomeini pada 1989, ia secara sistematis membangun sebuah kantor pusat yang diisi oleh ulama-ulama senior dengan tugas menyeleksi dan mengangkat seluruh komandan Garda Revolusi. Selain mekanisme formal itu, terdapat pula ikatan sosial yang sangat erat antara keluarga-keluarga ulama dan para pemimpin Garda Revolusi, termasuk perkawinan silang yang menjadi pengikat antara elite agama dan elite IRGC (The Islamic Revolutionary Guard Corps). Penelitian Mehrzad Boroujerdi mengungkapkan betapa jalinan hubungan antarkeluarga penguasa saat ini begitu kuatnya. Dalam beberapa hal, situasi ini secara ironis menyerupai rezim Shah Reza Pahlavi. Pada masa itu, sekitar lima puluh keluarga menguasai negara. Kondisi sekarang pun kurang lebih sama – hanya pelakunya yang berganti.
NLR: Apakah seseorang seperti komandan IRGC Qasem Soleimani yang terbunuh itu akan menuruti perintah para ulama tertinggi?
EA: Ya, memang demikian. Para ulama di puncak kekuasaan menaruh kepercayaan besar kepadanya justru karena mereka tahu ia akan tunduk pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pusat. Soleimani memang diberikan keleluasaan yang cukup untuk mengambil keputusan di lapangan, tetapi garis besar kebijakan dan arahan strategis tetap ditentukan oleh lingkaran kekuasaan di pusat.
NLR: Apakah Angkatan Darat dan Angkatan Udara juga berada sepenuhnya di bawah kendali mereka?
EA: Rezim ini cukup cerdik dalam memanfaatkan Garda Revolusi untuk membangun semacam sistem komisaris di dalam tubuh militer konvensional, guna mengawasi secara ketat dan mencegah kemungkinan terjadinya kudeta. Sebagai contoh, Garda Revolusi memiliki angkatan udara revolusioner mereka sendiri yang beroperasi di dalam struktur Angkatan Udara. Sistem seperti ini memang membuat militer menjadi kurang efisien secara operasional, namun jauh lebih tahan terhadap upaya kudeta. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup tentu tidak diketahui pasti, tetapi sulit membayangkan ada bagian mana pun dari militer yang mampu melancarkan penggulingan kekuasaan yang berhasil. Kalaupun ada yang mencoba, hasilnya kemungkinan besar bukan pemerintahan baru, melainkan perang saudara (civil war).
NLR: Seberapa besar kekuatan IRGC dibandingkan Angkatan Darat?
EA: Data terakhir yang tersedia menunjukkan jumlah personel Garda Revolusi sekitar 150.000 orang. Mereka didukung oleh Basij, milisi sukarelawan Islam. Namun Basij mencakup remaja dan orang-orang lanjut usia yang secara militer tidak terlalu mengancam. Angkatan Darat sendiri dipangkas secara drastis pada dekade 1990-an – langkah ini memungkinkan pemerintah memperluas program-program sosial. Sejak itu, jumlahnya memang tumbuh secara bertahap dan secara numerik lebih besar dari Garda Revolusi, tetapi tetap bukan kekuatan yang sangat besar. Anggapan bahwa Iran adalah kekuatan hegemonik yang hendak menguasai kawasan tidak lebih dari khayalan. Garda Revolusi memang cukup mumpuni untuk menangani demonstrasi dalam negeri, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke luar. Jika Iran diduduki, mereka bisa bertransformasi menjadi kekuatan gerilya, tetapi mereka memang tidak pernah dirancang untuk menyerbu negara lain. Fokus pertahanan Iran selama ini lebih bertumpu pada pengembangan rudal, bukan pada ekspansi wilayah.
NLR: Sejauh mana struktur militer saat ini merupakan kelanjutan dari militer di bawah Shah?
EA: Keduanya sangat berbeda. Di masa Shah, para perwira berasal dari keluarga-keluarga bangsawan dan merupakan kaum kariris. Sebaliknya, para komandan saat ini ditempa dalam Perang Iran-Irak. Pandangan mereka tentang pengorbanan diri dan kekerasan dibentuk oleh citra diri rezim. Ironisnya, sebagian besar pertempuran di Irak sebenarnya dilakukan oleh Angkatan Darat reguler, namun Garda Revolusi-lah yang mendapat penghargaan. Mereka dipandang sebagai pelindung Revolusi. Itulah mengapa mereka bersedia menembaki warga sipil jika diperintahkan.
Para perwira era Shah tidak memiliki kesediaan seperti itu, dan karena alasan itulah Shah tidak memerintahkan mereka untuk menembak mati demonstran. Ia tahu risikonya terlalu besar. Pada Januari 1979, di awal revolusi, Carter dan Brzezinski mengirim Jenderal Huyser ke Teheran untuk mendorong para jenderal Iran bertindak. Belakangan Huyser mengakui bahwa ia memang menyuruh mereka menembak mati demonstran, namun mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya.
Kepemimpinan saat ini tidak memiliki keraguan semacam itu. Jika kelangsungan hidup rezim terancam, mereka akan menembak mati tanpa ragu. Itulah perbedaan paling mendasar.
NLR: Dan perintah itu datang dari para ulama senior?
EA: Ya.
NLR: Kembali ke soal pluralisme kelembagaan: meskipun mungkin hanya tampilan luar ke publik, bukankah ini tetap merupakan hal yang kontras dengan pola umum monolitisme rezim di Timur Tengah? Khomeini tentu punya opsi untuk menciptakan tatanan yang lebih tipikal dan terpusat—semacam versi ulama dari rezim Assad, misalnya—alih-alih membangun lembaga-lembaga yang sedemikian rumit. Maka muncul pertanyaan: apakah tradisi Iran dan Persia yang jauh lebih tua dalam hal konstitusi dan parlemen atau majelis turut berpengaruh dalam membentuk sistem tersebut?
EA: Tentu saja. Pertama, negara Iran sudah merupakan sebuah kompleks kelembagaan yang cukup canggih, dibangun pada dekade 1930-an. Birokrasinya memang berat—ada yang menyebutnya rumit—tetapi struktur negaranya sudah ada dan berfungsi. Berbeda dengan Lenin, Khomeini tidak perlu membangun negara dari nol. Selain itu, karena adanya apa yang bisa disebut sebagai mitos Revolusi Konstitusional 1906, Khomeini tidak bisa begitu saja mengabaikan gagasan tentang pemilu dan parlemen. Kecerdikannya terletak pada kemampuannya menerima elemen-elemen republik dan demokratis tersebut, sambil memastikan bahwa semuanya tetap terkunci dalam struktur yang dikendalikan oleh para ulama senior.
NLR: Argumen itu sangat meyakinkan. Namun, apakah Anda mengabaikan ketidakpastian yang melekat pada pemilihan presiden? Bahkan Masoud Pezeshkian, presiden saat ini, tampaknya bukan pilihan utama Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi. Hassan Rouhani, yang dianggap tokoh reformis, memenangkan pemilu 2013 dan 2017 dengan tingkat partisipasi 73 persen dan meraih lebih dari separuh suara. Ada perubahan arah yang cukup signifikan di level presiden – dari Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Khatami, Mir-Hossein Mousavi Khameneh, dan seterusnya. Ataukah semua itu hanya semacam pertunjukan bayangan?
EA: Bukan, dinamika itu memang nyata. Pemilu presiden berfungsi sebagai katup pelepas tekanan oposisi, memberikan sedikit ruang keterbukaan. Biasanya kandidat yang muncul adalah seseorang dari dalam sistem yang sedikit lebih liberal atau terbuka. Rouhani bukan seorang pembangkang; ia adalah produk dari rezim itu sendiri, namun ia berhasil menarik simpati kaum reformis. Keterbukaan kecil semacam itu mampu mendorong banyak orang datang ke bilik suara – meskipun hal itu bisa menjadi ancaman jika terlalu banyak orang mengikuti arus tersebut.
Namun yang sering disalahpahami adalah bahwa baik kelompok moderat maupun garis keras sama-sama hidup dalam ilusi bahwa merekalah yang menentukan kebijakan luar negeri. Para reformis seperti Khatami, Rouhani, atau Pezeshkian percaya mereka bisa bernegosiasi dengan Amerika dan menyelesaikan segalanya, lalu kembali bergabung dengan komunitas internasional. Sebagian dari ini adalah chauvinisme khas Iran – keyakinan bahwa mereka begitu penting sehingga merekalah yang memegang kemudi. Ahmadinejad pernah berkata bahwa “sayalah yang duduk di kursi pengemudi. Saya bisa melaju kencang, memperlambat, bahkan mundur.” Seolah-olah ia mengendalikan nasib Iran. Kenyataannya, yang duduk di kursi pengemudi adalah Washington, dengan peta jalan yang disediakan oleh Tel Aviv. Banyak warga Iran, termasuk kaum reformis, terjebak dalam ilusi ini. Ketika keadaan memburuk, mereka menyalahkan politisi mereka sendiri tanpa menyadari bahwa keputusan-keputusan kunci dibuat di tempat lain. Begitu berkuasa, presiden-presiden berhaluan liberal segera menyadari bahwa mereka hampir tidak bisa mengubah apa pun secara berarti.
NLR: Bagaimana Anda menggambarkan karakter Pemimpin Tertinggi yang sekarang, yang telah berkuasa selama hampir empat puluh tahun?
EA: Khomeini cukup cerdas untuk memahami bahwa sebagian besar kekuatannya bersumber dari karisma sebagai pemimpin revolusi. Ia tahu bahwa begitu ia wafat, kekuatan itu harus dilembagakan. Dari mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, ia memahami bahwa segalanya bisa berantakan tanpa suksesi yang jelas. Mereka berhasil mengubah karisma menjadi struktur kelembagaan yang tampak cukup mengesankan, bahkan modern. Namun masalahnya, konsistensi intelektual dari teori yang mendasarinya runtuh setelah Khomeini meninggal.
Menurut doktrin velayat-e faqih, mereka yang paling layak memimpin negara adalah ulama-ulama senior yang ahli dalam hukum Islam – bukan sekadar teologi atau sejarah Islam, melainkan fikih (fiqh). Tetapi hanya Khomeini dan segelintir ulama besar sederajat yang benar-benar memenuhi kualifikasi itu. Mereka sempat mempersiapkan Hossein-Ali Montazeri sebagai penerus—seorang ayatollah agung dengan keahlian fikih yang memadai untuk memandu negara. Namun Montazeri memutus hubungan dengan rezim karena protes atas eksekusi tahanan politik dan beralih ke pihak oposisi. Maka ketika Khomeini wafat pada 1989, tidak ada seorang pun yang sekaliber dirinya untuk mengisi posisi Pemimpin Tertinggi. Mereka harus mencari di antara ulama-ulama yang lebih rendah tingkatannya.
Ali Khamenei memang setia dan dapat diandalkan secara politis, tetapi semua ulama senior tahu bahwa ia tidak memiliki kualifikasi teologis untuk mengisi sepatu Khomeini. Karena itu, kekuasaan Khamenei tidak dibangun di atas aura atau karisma, melainkan di atas birokrasi yang ia susun sendiri dari orang-orang yang bisa ia percaya—entah itu putranya, kerabatnya, atau seseorang yang dipilih sebagai bawahan setia. Ada kemiripan dengan Stalin, yang dianggap sebagai sosok abu-abu tanpa daya tarik, namun sangat piawai mengendalikan mesin birokrasi Sekretariat.
NLR: Apakah putra Khamenei telah dipilih sebagai penggantinya?
EA: Itu belum diketahui secara pasti. (Saat ini sudah dipastikan ia dipilih sebagai pengganti ayahnya yang wafat akibat serangan militer AS-Israel. – ed.) Tetapi, kemungkinan besar akan lebih masuk akal jika suksesi diserahkan kepada Majelis Ahli, karena akan lebih sah secara legitimasi. Namun siapa pun yang terpilih nanti tidak akan memiliki kewibawaan setara Khomeini.
Pada akhirnya, pemusatan kekuasaan di tangan ulama telah menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Republik Islam. Di satu sisi, hal itu memberikan soliditas pada rezim. Di sisi lain, hal itu justru menggerus jangkauannya. Siapa pun yang tidak sejalan dengan gagasan kesetiaan terhadap kekuasaan ulama senior otomatis disingkirkan dari kehidupan politik—dimulai dari Mujahidin, lalu kaum Muslim liberal, kemudian Muslim reformis, dan akhirnya kaum sekuler.
Sering terlupakan bahwa penggunaan kekerasan di jalanan yang terjadi belakangan ini sebenarnya punya preseden. Mujahidin memang belakangan berubah menjadi semacam kultus aneh yang dananya entah dari mana. Namun pada masa-masa awal pasca-revolusi, mereka adalah gerakan sosial nyata dengan basis massa yang luas dan dukungan kuat dari kalangan muda. Mereka menjadi tantangan serius bagi Khomeini karena mereka tidak hanya Islami dan radikal, tetapi juga berhasil menggandeng banyak kaum liberal, reformis, bahkan tokoh-tokoh sekuler terkemuka yang pernah menentang Shah. Jika memang ada peluang untuk pergantian rezim, saat itulah momennya. Mujahidin sebenarnya kemungkinan besar bersedia bekerja dalam sistem jika diberi kesempatan, karena mereka menganggap Khomeini sebagai Imam agung. Namun ketika Khomeini mendiskualifikasi mereka dari pencalonan, mereka turun ke jalan-jalan di Teheran dan kota-kota besar lainnya – dikenal sebagai pemberontakan Mujahidin tahun 1981. Rezim bertindak saat itu persis seperti yang dilakukannya pada Januari lalu: menghancurkan pemberontakan dengan kekerasan luar biasa, membunuh demonstran tak bersenjata, termasuk siswi-siswi berusia empat belas tahun yang hanya membagikan selebaran di jalanan. Mujahidin membalas dengan membunuh sekitar dua ribu pejabat, termasuk banyak pemimpin puncak.
Setelah itu rezim membidik Partai Tudeh, kaum komunis—yang sebenarnya sepenuhnya mendukung rezim meski tidak menyukai kebijakannya. Namun mereka menentang keputusan Khomeini untuk menyerbu Irak setelah pembebasan Khorramshahr. Itu adalah pertama kalinya mereka melewati garis merah dengan mengkritik rezim dalam isu penting. Mereka langsung ditangkapi dan dieksekusi, termasuk seorang laksamana yang telah berjasa menyelamatkan Teluk pada fase awal perang.
Selama bertahun-tahun, rezim secara sistematis menyingkirkan satu kelompok demi kelompok lain. Banyak keputusan di puncak kekuasaan mengikuti logika: jika kamu tidak seratus persen bersama kami, berarti kamu melawan kami. Taktik salami (mencapai tujuan secara bertahap) ini menyusutkan basis rezim menjadi sangat sempit. Pada referendum pertama, sekitar 90 persen rakyat memberikan suara mendukung. Hari ini, dukungan rakyat terhadap rezim tinggal sekitar 15 hingga 20 persen.
NLR: Bagaimana dengan ideologi Islam yang menjadi landasan rezim? Proklamasinya sebagai republik Islam revolusioner memberikan daya mobilisasi rakyat yang luar biasa, tidak hanya di Iran sendiri tetapi juga cukup luas di seluruh Timur Tengah. Gerakan-gerakan massa di Irak, Lebanon, dan Yaman menunjukkan dedikasi dan militansi yang dalam konteksnya sendiri bisa dibandingkan dengan bagian-bagian dari Internasionale Ketiga pada masa awalnya. Namun sifat sektarian yang melekat pada keyakinan Syiah – yang dibangun di atas permusuhan terhadap aliran Sunni yang jauh lebih dominan – secara tak terhindarkan membatasi daya tarik Revolusi Iran di kawasan tersebut. Apakah ada upaya dari kalangan ideolog rezim untuk melampaui perpecahan sektarian dalam dunia Islam menuju semacam anti-imperialisme pan-Muslim?
EA: Tidak, upaya semacam itu tidak pernah ada. Dari semua sumber tertulis yang tersedia, tidak ditemukan seorang pun yang mengartikulasikan pendekatan koheren untuk menjembatani jurang Sunni-Syiah. Tokoh seperti Mehdi Bazargan, yang saat itu menjabat Perdana Menteri (1979), mungkin memiliki pemikiran ke arah itu, tetapi tampaknya ia tidak pernah mengungkapkannya secara eksplisit. Memang ada gagasan ekspansionis dan utopis bahwa revolusi ini, sebagaimana revolusi 1917, akan menjadi gerakan global. Mereka berharap revolusi akan memicu revolusi Islam di tempat lain dan menyebar ke seluruh dunia Muslim. Khomeini sendiri berbicara tentang Islam sebagai misi revolusioner global. Namun secara naluriah, ketika mereka berbicara tentang Islam, yang mereka maksud sesungguhnya adalah Syiah. Bahkan bahasa revolusi itu sendiri lebih bernuansa Syiah ketimbang Islam secara umum. Slogan paling berpengaruhnya adalah “Jadikan setiap hari Asyura, setiap bulan Muharram, setiap tempat Karbala” – sebuah seruan yang mustahil diekspor ke negeri-negeri Sunni. Penjelasan satu-satunya adalah keangkuhan Syiah yang begitu mendalam. Sektarianisme itu sudah sedemikian melekat sehingga orang-orangnya sendiri tidak menyadarinya.
Pada 1979 memang ada kepanikan bahwa gelombang revolusi Islam akan menyapu seluruh Timur Tengah, namun cukup dengan melihat slogan-slogannya saja sudah bisa diketahui bahwa hal itu tidak akan terjadi. Revolusi Iran hanya beresonansi di kalangan komunitas-komunitas Syiah kecil yang terkepung oleh populasi Sunni, seperti kaum Syiah di Lebanon, Irak setelah Amerika menghancurkan negaranya, atau Herat di Afghanistan, yang memandang Iran sebagai pelindung. Alih-alih revolusi dunia yang agung, yang terwujud hanyalah versi ekspor yang bergantung pada kantong-kantong Syiah—sebuah opsi yang jauh lebih lemah. Karena tidak memiliki kekuatan militer besar, perluasan pengaruh ini menjadi semacam asuransi yang bisa digunakan sebagai garis pertahanan terdepan jika Israel menyerang. Namun hal ini dibesar-besarkan secara tidak proporsional dalam klaim bahwa melalui “proksi-proksi” ini, Iran sebagai kekuatan hegemonik berusaha membangun kembali kekaisaran Akhemeniyah dari Mediterania hingga Afghanistan. Pada kenyataannya, itu hanyalah pengganti murahan dari kekuatan nyata. Israel sendiri cukup cerdas untuk memahami hal ini. Memiliki milisi di Irak setelah jatuhnya Saddam bukanlah ancaman nyata bagi Israel. Sekutu lain yang dimiliki Iran tentu saja adalah Assad. Assad hampir tidak bisa disebut seorang Muslim – ia adalah seorang nasionalis sosialis Arab. Namun Iran mengandalkannya karena ia setidaknya bisa memberikan perlindungan bagi kaum Syiah di Lebanon.
Jadi dalam banyak hal, kebijakan yang dikembangkan Iran lebih bersifat pragmatis—atau bisa juga disebut oportunistis. Itu bukan strategi besar yang terencana. Sulit untuk mengatakan bahwa semua itu dirancang secara sadar sebagai cara untuk mendominasi kawasan.
NLR: Bukankah Iran pernah menjalin aliansi dengan kelompok Sunni, yaitu Hamas?
EA: Saya tidak tahu apakah itu layak disebut sebagai aliansi. Hubungan itu sangat tentatif dan penuh kehati-hatian. Ada perbedaan besar terkait Suriah, di mana Hamas menentang Assad yang merupakan sekutu Iran. Iran kemungkinan memang memberikan sejumlah dana kepada Hamas, tetapi banyak pihak dari Qatar juga melakukan hal serupa.
Hubungan Iran dengan Palestina sebenarnya cukup rumit. Secara retorika mereka memberikan dukungan. Mereka juga memberikan bantuan nyata kepada Hizbullah. Namun garis kebijakan Soleimani, yang mengikuti arahan Khamenei, adalah bahwa Iran harus menghindari konfrontasi dengan Israel dan Amerika dengan segala cara. Ironisnya, Soleimani justru berada di Irak untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan Amerika, dan di Lebanon ia juga berupaya meredakan ketegangan dengan Israel. Pembunuhannya justru menghilangkan rem pengaman itu. Hingga belum lama ini, Iran sangat berhati-hati dalam menghindari konflik langsung dengan Israel. Namun situasinya jelas sudah berubah sekarang.
NLR: Apakah pernah terlihat keraguan atau penyesalan di dalam tubuh negara Islam atas kolaborasinya dengan imperialisme Amerika—yang secara resmi merupakan musuh utamanya—dalam invasi ke Afghanistan dan Irak? Ataukah permusuhan terhadap Sunni membuat para ulama dan pengikutnya mudah bersekutu dengan Marinir dan CIA?
EA: Baik Taliban maupun rezim Saddam, keduanya merupakan pemerintahan yang bermusuhan dengan Republik Islam. Iran bahkan nyaris berperang melawan Taliban – angkatan bersenjatanya sempat dimobilisasi – sehingga ketika Amerika menyerang Afghanistan, dari sudut pandang Iran, Amerika sedang menyingkirkan musuh mereka. Nyaris tidak ada keberatan soal membantu invasi Amerika; mereka menganggap Taliban gila. Begitu pula dengan Irak: Saddam Hussein adalah musuh lama, sehingga pendudukan Amerika tidak menjadi masalah bagi mereka.
Namun kolaborasi Iran dengan Amerika pernah menjadi isu besar pada dekade 1980-an, dalam skandal Iran-Contra – ketika Ronald Reagan menjual senjata kepada Iran selama Perang Iran-Irak untuk mendanai operasi kontra-pemberontakan ilegal di Nikaragua, yang semuanya diorganisir oleh Israel. Saat itu, seseorang di kantor Montazeri membocorkan informasi tersebut ke sebuah surat kabar Lebanon. Dari situlah skandal ini meledak menjadi isu internasional. Orang tersebut ditangkap dan dieksekusi, meskipun ia bekerja untuk pewaris yang telah ditunjuk Khomeini sendiri. Ada persidangan besar dan pengakuan publik, namun tentu saja mereka tidak menyebutkan kejahatan sesungguhnya—yaitu menentang kesepakatan dengan Amerika, sang “Setan Besar (Great Satan)“, dan menerima senjata dari Israel. Tidak ada tanda-tanda penentangan dari Garda Revolusi dalam masalah ini. Sekali lagi, itu merupakan sinyal yang jelas: jika seseorang melewati salah satu garis merah Khomeini, hukumannya adalah mati.
NLR: Anda telah berargumen secara meyakinkan bahwa kelangsungan hidup Republik Islam paling baik dijelaskan oleh populisme sosial dan ekonominya. Apa yang menjelaskan negara kesejahteraan Iran yang relatif luas dibandingkan dengan warisan Revolusi Rusia atau Tiongkok – apakah tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi berkat minyak, keberadaan kelas pekerja yang tidak hancur akibat perang saudara, atau pilihan untuk tidak memaksa kaum tani menjalani akumulasi primitif?
EA: Iran memang beruntung memiliki minyak sehingga tidak perlu melakukan akumulasi primitif dari kaum tani. Dalam tiga dekade pertama setelah revolusi, Republik Islam cukup berhasil membangun negara kesejahteraan – juga negara yang berorientasi sosial, dalam hal pendidikan dan perluasan layanan hingga ke pedesaan. Hal itu jelas membantu menstabilkan rezim. Selama pendapatan minyak masih mengalir, pendanaan program-program sosial relatif mudah. Namun dengan diberlakukannya sanksi yang semakin keras sejak dekade 2010-an, pendapatan tersebut nyaris mengering. Kini yang tersisa adalah kebijakan penghematan ketat, dan banyak program sosial yang mulai hancur berantakan.
NLR: Apakah dinamika sosial selama dua puluh tahun terakhir menguntungkan atau merugikan rezim?
EA: Di sinilah letak ironinya. Rezim telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperluas pendidikan tinggi. Namun ketika negara menghasilkan begitu banyak dokter, insinyur, dan tenaga teknis, sementara lapangan kerja tidak tersedia dan ekonomi menyusut akibat sanksi, yang tercipta justru adalah pasukan besar pengangguran terdidik. Mereka dulunya adalah penerima manfaat revolusi, tetapi kini mereka sangat tidak puas karena prospek ekonomi mereka begitu suram. Inilah salah satu penyebab gelombang emigrasi yang luar biasa besar dalam beberapa dekade terakhir – diaspora Iran yang terus membengkak.
Rezim telah kehilangan banyak dukungan rakyatnya karena tidak lagi memiliki manfaat yang bisa diberikan. Satu-satunya cara negara bisa membayar pengeluarannya adalah dengan mencetak uang, yang kemudian memicu inflasi. Dan tentu saja, sanksi menciptakan negara mafia. Orang-orang yang terhubung dengan rezim masih mendapatkan sejumlah keuntungan, yang kemudian mereka bagi kepada kerabat dan kolega mereka.
NLR: Bagaimana Anda membuat periodisasi sejarah sanksi terhadap Iran, dengan segala kerumitan teknisnya—primer, sekunder, AS, Eropa, dan PBB?
EA: Sanksi Amerika Serikat dimulai pada 1980 terkait krisis penyanderaan, dan sejak itu terus berlanjut tanpa henti. Kadang intensitasnya maksimal, kadang berkurang. Pada dekade 1990-an, Akbar Hashemi Rafsanjani mulai bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan minyak Amerika, menawarkan kontrak-kontrak menggiurkan di depan mata mereka. Ini adalah contoh lain dari pragmatisme rezim. Rafsanjani adalah anggota inti hierarki kekuasaan, namun ia berpikir bisa memperbaiki hubungan dengan AS melalui konsesi kepada perusahaan-perusahaan minyak besar. Namun kesepakatan-kesepakatan itu dibatalkan oleh pemerintahan Bill Clinton, kemungkinan besar di bawah tekanan Israel, padahal jelas menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika. Istilah sanksi mungkin belum digunakan saat itu, tetapi efeknya sama – perjanjian-perjanjian itu diblokir.
Kemudian terjadi lonjakan besar di bawah Bush muda sekitar 2006, ketika Departemen Keuangan AS mulai menggunakan infrastruktur keuangan baru yang dikembangkan pasca-11 September. Bush mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi – pembekuan aset dan embargo teknologi – kecuali Iran menghentikan seluruh pengayaan uranium. Sanksi PBB kemudian diperluas untuk memantau bank-bank Iran juga. Pada saat itu, Washington masih bisa mengandalkan suara Tiongkok dan Rusia di Dewan Keamanan.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
NLR: Pada 2011–2012 datang guncangan yang lebih keras ketika Obama, melalui lobi besar-besaran, berhasil mendapatkan dukungan PBB untuk serangkaian langkah yang jauh lebih ketat, termasuk memutus sistem pembayaran internasional SWIFT dari bank-bank Iran, sebagai tekanan untuk JCPOA, dengan janji bahwa sanksi akan dicabut setelah Iran terbukti melaksanakan kesepakatan – dan memang Iran melakukannya pada awal 2016. Namun begitu bank-bank sudah mendapat pesan bahwa berbisnis dengan negara tertentu berisiko, mereka enggan untuk memulai lagi – dan kampanye bisik-bisik melawan Iran di dunia keuangan terus berlanjut. Pada 2012, indikator-indikator ekonomi Iran anjlok di tengah gejolak mata uang. Pemulihan yang terjadi setelah penjualan minyak dilonggarkan pasca-JCPOA pun terbukti sangat rapuh.
EA: Namun guncangan terparah datang pada 2018 ketika Trump keluar dari JCPOA dan memperketat sanksi. Kelompok E3, Inggris, Prancis, dan Jerman, awalnya menentang Trump; sempat ada pembicaraan tentang cara melewati dominasi dolar dan mungkin menciptakan sistem baru. Tetapi itu segera terhenti karena perusahaan-perusahaan Eropa tidak mau kehilangan akses ke pasar Amerika akibat sanksi sekunder. E3 kemudian justru menjatuhkan sanksi mereka sendiri, menghukum Iran karena tidak lagi memenuhi komitmen JCPOA terhadap inspektur IAEA, padahal Amerikalah yang merobek kesepakatan tersebut.
Kini situasinya sangat berbahaya akibat keputusan Trump keluar dari JCPOA. Menariknya, banyak pembahasan di media saat ini tentang program nuklir Iran mengabaikan fakta bahwa JCPOA sebenarnya adalah perjanjian yang sangat baik. Mereka yang mengatakan perjanjian itu tidak cukup jauh seringkali belum membaca dokumennya. Perjanjian itu sangat presisi dan memberlakukan batasan ketat tentang berapa banyak uranium yang boleh diproduksi Iran. Tidak ada cara bagi Iran untuk membuat bom nuklir di bawah perjanjian itu, dan ini dipantau dengan sangat ketat. Perjanjian tersebut menghilangkan bahaya Iran memiliki senjata nuklir.
NLR: Bukankah Iran akan berada dalam posisi yang kurang berbahaya hari ini jika ia telah mencapai kapabilitas nuklir? Bukankah masalah sesungguhnya adalah monopoli nuklir di kawasan oleh satu kekuatan tunggal yang terbukti paling agresif di Timur Tengah, yaitu Israel? Ini adalah sesuatu yang bahkan Obama sendiri tidak pernah singgung. Ia menyatakan secara terbuka di hadapan AIPAC bahwa ia berkomitmen untuk menyerang Iran jika tidak mematuhi permintaan Amerika soal senjata nuklir, tanpa pernah menyebut sumber konflik awal atas isu nuklir ini.
EA: Dalam pandangan saya, kebijakan pemerintah Iran dalam hal ini sebenarnya cukup realistis. Israel sudah memiliki bom. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun persoalannya adalah bahwa pengembangan bom oleh Iran dianggap Israel sebagai ancaman besar, mengingat retorika-retorika yang menyatakan bahwa Israel seharusnya tidak ada. Pemerintah Iran sudah cukup awal menyatakan bahwa mereka tertarik pada teknologi nuklir, bukan pada bom. Sikap mereka cukup konsisten dalam hal ini. Satu-satunya saat mereka benar-benar mulai melakukan riset senjata nuklir adalah ketika orang-orang di Washington berteriak-teriak bahwa Saddam Hussein mungkin sedang membuat bom. Irak pernah menyerang Iran menggunakan senjata kimia. Namun begitu Saddam jatuh dan terbukti tidak ada program nuklir di Irak, Iran menghentikan riset senjatanya.
NLR: Mengapa Iran menginginkan program riset nuklir jika bukan untuk bom? Mereka tidak membutuhkan energi atom—mereka punya minyak.
EA: Pemikiran mereka selalu bahwa untuk menjadi kekuatan besar, sebuah negara perlu menguasai teknologi nuklir. Tentu saja Iran memiliki berlimpah minyak, gas, sinar matahari, dan angin yang merupakan sumber energi lebih efisien. Ini mungkin sebuah kesalahpahaman, tetapi dari sudut pandang mereka, bangsa yang bermartabat di dunia modern harus memiliki pengetahuan nuklir. Shah, yang memulai program nuklir Iran, juga berpikir demikian. Ini adalah soal gengsi nasional—dan tentu saja, hak atas pengayaan tercantum dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Strategi Iran adalah meyakinkan Amerika bahwa mereka tidak berniat menjadi ancaman bagi Israel dengan memberikan akses menyeluruh kepada inspektur IAEA. Inilah mengapa inisiatif Obama penting – dan mengapa ia mendapat begitu banyak kecaman dari Tel Aviv. Sebelum Obama, kebijakan Amerika adalah bahwa Iran tidak boleh memiliki program nuklir sama sekali, bahkan untuk riset medis. Obama mengubah posisi itu – secara sangat diam-diam karena ia tidak ingin hal itu diketahui publik. Ia mengatakan: ya, Iran boleh punya program nuklir, selama bisa diverifikasi bahwa itu bukan untuk senjata – dan memang terbukti demikian.
Israel sebenarnya akan lebih bijak jika menyuruh Trump mempertahankan kesepakatan Obama. Kini situasinya jauh lebih ambigu. Mereka mengklaim telah menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir dalam Perang Juni, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak uranium yang diperkaya yang masih tersisa, atau ke mana perginya. Iran mungkin tidak memiliki sistem pengiriman konvensional, tetapi bom kotor bisa dikirimkan dengan cara-cara lain.
NLR: Kembali ke soal sanksi: apa dampak koersi ekonomi eksternal ini terhadap basis dukungan Republik Islam?
EA: Sanksi telah menghancurkan kelas menengah bergaji, terutama dalam lima tahun terakhir. Pegawai-pegawai administrasi sektor publik, yang biasanya secara umum mendukung rezim, telah dihancurkan secara ekonomi. Kelas-kelas yang lebih miskin nyaris terdorong ke tingkat kemiskinan yang mendekati kelaparan. Sanksi kemungkinan juga memperburuk dampak pandemi, yang turut mengungkap berbagai persoalan; mereka menghendaki Iran tidak bisa mendapatkan bantuan medis dari Eropa, dan sebagian vaksinnya mungkin tidak sebaik vaksin Barat. Namun sejauh ini, tidak seperti pada 1978–79, belum terjadi pemogokan pegawai negeri yang memprotes rezim. Apakah itu akan datang, belum pasti, tetapi pasti ada banyak kemarahan ekonomi yang terpendam.
Rezim masih memiliki dukungan akar rumput yang nyata di masyarakat, meskipun basisnya kini lebih kecil. Pada dasarnya ini adalah rezim borjuis kecil atau kelas menengah bawah, dan elemen kelas tersebut masih kuat, termasuk di sektor perdesaan. Betapapun tidak populernya rezim secara umum, ia masih memiliki dukungan dari lapisan masyarakat yang signifikan ini, yang terwakili secara kuat di dalam Garda Revolusi. Banyak ideolog keagamaan yang bersedia membunuh berasal dari keluarga-keluarga kelas menengah bawah. Selama basis sosial ini masih ada, rezim cukup aman. Mereka tidak akan gentar menghadapi pertumpahan darah. Mereka akan berjuang mati-matian untuk bertahan. Situasi ekonomi yang menghancurkan dan ketegangan geopolitik yang meningkat telah saling berkelindan dengan pengerasan sikap rezim—penutupan segala opsi reformasi parlementer dan mentalitas negara garnisun, dalam cara-cara yang sangat sulit diurai. Ada istilah Persia yang menggambarkan ini: salah satu dari kita, atau bukan salah satu dari kita. Lingkaran “kita” itu telah menjadi semakin sempit, hasil dari tiga puluh tahun taktik salami; satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang dalam rezim. Ini adalah kebuntuan klasik tanpa jalan keluar.
NLR: Jika rezim masih menggantungkan legitimasinya pada inspirasi ilahi para ulama senior yang termediasi melalui konstitusi, apakah menurut Anda kedalaman keyakinan terhadap Syiah sebagai pandangan dunia kini jauh lebih rendah dibandingkan era 1980-an, terutama di kalangan perkotaan?
EA: Sudah pasti demikian. Apa yang terjadi di Iran mirip dengan Eropa abad ketujuh belas setelah Perang Tiga Puluh Tahun. Ketika agama menjadi begitu terjalin erat dengan politik, perang saudara, dan pembunuhan massal, masyarakat memberontak terhadap gagasan agama itu sendiri. Dalam wacana publik 1977–79, kosakatanya bersifat Islami – Islam adalah Solusi (Islam was the solution). Para pendukung rezim masih berbicara dalam bahasa agama, tetapi ada jurang yang sangat besar antara bahasa mereka dan wacana publik pada umumnya. Kosakata protes saat ini didominasi oleh hak-hak individu: kebebasan, kesetaraan, emansipasi perempuan; wacana Pencerahan (the discourse of the Enlightenment). Yang lebih mengkhawatirkan, dalam protes Desember–Januari terakhir, terjadi kebangkitan simbol-simbol monarki, yang merupakan fenomena tersendiri dan cukup meresahkan. Namun aspirasi yang paling dominan tetaplah bahwa negara seharusnya menghormati hak-hak individu warganya.
NLR: Jika demikian, rezim praktis tidak memiliki legitimasi kecuali dari sekitar 20 persen pendukung yang telah diidentifikasi. Namun kebangkitan monarki dalam wacana oposisi memunculkan pertanyaan lain: bukankah rezim, atau setidaknya elemen-elemennya, masih memiliki kartu lain selain agama—yaitu resistensi terhadap campur tangan dan intervensi asing? Bukan dalam bentuk yang kasar, melainkan perasaan umum bahwa Iran seharusnya menjadi negara merdeka yang sudah terlalu lama dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan luar yang tidak peduli pada kepentingan rakyatnya.
EA: Memang ada unsur itu, dan pemerintah berusaha memanfaatkannya. Setelah Perang Dua Belas Hari, muncul banyak sentimen nasionalistik menentang serangan Israel dan AS. Mereka membunuh lebih dari seribu warga sipil; sasaran mereka bukan hanya Garda Revolusi. Hal itu sempat menciptakan rasa jijik terhadap penyerang. Namun bagi semakin banyak orang, kemarahan terhadap apa yang ada di depan mata mereka—yaitu rezim itu sendiri—telah menjadi begitu kuat sehingga mereka menyalahkan rezim, terkadang secara tidak adil, atas krisis ekonomi yang terjadi. Sebagian bahkan bersedia membicarakan pembebasan dari luar—tidak berbeda dengan kaum terdidik Irak yang begitu marah kepada Saddam Hussein sehingga mereka memandang AS sebagai pembebas dan percaya bahwa demokrasi akan menyusul. Peringatan yang perlu disampaikan kepada warga Iran adalah bahwa akhirnya bisa saja tidak berbeda dari Irak: bukan pembebasan demokratis, melainkan disintegrasi masyarakat.
NLR: Saat ini ada diaspora Iran yang besar di Amerika Serikat, mungkin mendekati satu juta orang, dengan lebih dari 300.000 di California saja. Bagaimana komposisi sosial dan politiknya? Seberapa penting kekuatan ini, baik secara laten maupun potensial, terhadap Iran sendiri?
EA: Diaspora Iran kini jauh lebih besar dan tersebar lebih luas dari itu; mungkin mencapai lima juta orang di luar negeri, tersebar di Turki, Australia, sebagian Afrika, dan benar-benar di seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Iran memiliki diaspora dalam skala sebesar ini. Komposisinya sangat beragam sehingga sulit membentuk semacam front persatuan di antara berbagai kelompok oposisi. Sebagian berasal dari kaum bangsawan lama. Lalu ada para profesional dan intelektual; istilah “brain drain” sebenarnya diciptakan untuk menggambarkan Iran, karena eksodus besar-besaran tenaga terdidik, dokter, dan teknisi. Tentu saja ada juga perpecahan etnis; banyak komunitas di Los Angeles misalnya adalah penganut Bahá’í. Tidak mungkin membicarakan diaspora ini sebagai satu kelompok tunggal.
Secara politis, generasi pertama yang melarikan diri dari revolusi sangat mirip dengan kaum émigré Putih dari Rusia. Sebagian anggota keluarga mereka dieksekusi, sebagian lagi hartanya dirampas; mereka cenderung menyimpan dendam pribadi terhadap rezim. Banyak di antara mereka adalah kaum monarki atau memandang masa Shah dengan nostalgia. Anak-anak mereka bahkan memiliki pandangan yang lebih romantis tentang betapa indahnya kehidupan di bawah Shah. Sebagian hal ini pasti merupakan hasil dari kampanye media internasional yang didanai sangat besar, yang menghasilkan dokumenter-dokumenter berkualitas tinggi yang menggambarkan Iran di masa Shah bagai tanah perjanjian: modern, damai, makmur, teladan hukum dan ketertiban – bahkan SAVAK, polisi politik Shah yang terkenal kejam, digambarkan sebagai institusi yang baik. Jika menonton program-program ini tanpa pengetahuan tentang Iran pada masa itu, mudah sekali terkesan bahwa surga ini dihancurkan oleh kekuatan asing jahat yang membiarkan para ulama merebut kekuasaan.
Yang jelas berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya kedudukan politik kaum monarki dalam diaspora aktif, terutama di Amerika Serikat. Dulu yang menonjol adalah Mujahidin – MEK dianggap sebagai pembebas, kaum modernis sekuler yang akan menyelamatkan Iran dari cengkeraman ulama. Narasi itu sudah ditinggalkan. Yang disebut pergantian rezim kini ditujukan untuk kepentingan keluarga Shah, yaitu dinasti Pahlavi. Kaum monarki kini memiliki kehadiran daring yang sangat besar dan menjangkau hingga ke dalam Iran, dengan berbagai program berita dan komentar berbahasa Persia yang didanai dengan sangat baik. Dan karena masyarakat Iran tahu bahwa media lokal mereka dikendalikan dan selektif, banyak yang mengandalkan siaran daring internasional. Media ini memainkan peran penting—memfokuskan isu-isu tertentu, melebih-lebihkan hal-hal tertentu – yang sangat memengaruhi cara politik Iran dipersepsikan.
Mereka memiliki banyak uang – uang yang asal-usulnya meragukan. Awalnya kemungkinan berasal dari Saudi, mungkin juga Israel. Belakangan, melihat isi kontennya, tampak bahwa pendanaannya berasal dari pemerintahan Trump. Hal ini terlihat dari cara krisis saat ini digambarkan. Protes ditampilkan sebagai ketidakpuasan rakyat, yang memang benar, tetapi penyebab utamanya – kehancuran ekonomi akibat rezim sanksi yang sangat kejam – dihilangkan dari narasi. Atau mereka akan membicarakan krisis air sebagai akibat korupsi atau salah urus, yang memang merupakan faktor, tetapi tidak menyebut perubahan iklim sama sekali.
NLR: Seberapa luas daya tarik keluarga Pahlavi di dalam Iran—apakah telah terjadi pergeseran besar?
EA: Sulit menyebutnya sebagai pergeseran. Media internasional memusatkan perhatian pada slogan-slogan pro-Pahlavi (the Pahlavists) seolah-olah itu mewakili suara umum di dalam Iran. Saya hendak mengatakan, itu tidak benar. Ini memang fenomena baru, tetapi belum meluas secara umum. Yang jauh lebih menyebar dalam setahun terakhir adalah keyakinan bahwa segala bentuk keterbukaan dari rezim sudah mustahil. Sebelumnya, selalu ada harapan bahwa jika rakyat memprotes, rezim bisa dipaksa untuk sedikit mundur—melakukan reformasi, dan semacamnya. Namun pintu itu kini sudah tertutup rapat. Bagi generasi baru yang tumbuh dalam lima belas tahun terakhir di bawah rezim yang semakin keras dan situasi ekonomi yang terus memburuk, satu-satunya jalan keluar yang terlihat adalah menggulingkan seluruh sistem, dengan harapan hal itu akan memberi mereka kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, orang-orang akan berpegangan pada apa saja. Ada beberapa orang yang dulunya berhaluan kiri selama dan setelah revolusi, yang tiba-tiba berubah menjadi kaum monarki. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi ini menjadi indikasi bahwa bahkan orang-orang yang seharusnya lebih tahu pun bisa terjerumus ke dalam mitologisasi kekuasaan Shah, karena begitu putus asa dan frustrasi dengan keadaan saat ini. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yang lebih mungkin terjadi bukanlah pergantian rezim yang mulus, melainkan disintegrasi negara secara keseluruhan.
NLR: Apa strategi politik kaum monarki? Melihat beberapa fenomena budaya populer di Iran – misalnya tema-tema pro-Shah dalam musik rap – mereka tampaknya memiliki pengikut dari kalangan borjuis kecil di dalam negeri. Namun alih-alih membangun basis populis, jaringan-jaringan mapan di sekitar mantan Putra Mahkota tampaknya lebih memilih untuk tetap berhubungan erat dengan Israel dan AS, berharap bisa sekadar diturunkan dari atas begitu saja. Bagaimana Anda membaca ini?
EA: Cara berpikir kaum royalis sangat bersifat tradisional, yang meyakini bahwa keputusan politik dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan. Ini adalah pandangan dari bawah: kekuasaanlah yang menentukan segalanya. Dari perspektif mereka, jika AS dan Israel memutuskan bahwa Shah harus kembali, maka Shah akan kembali. Dan tentu saja, jika mengikuti logika itu, satu-satunya cara Shah bisa pulang adalah dalam buntalan tentara pendudukan yang sangat besar. Dinasti Bourbon memang kembali ke Prancis, tetapi hanya karena mereka dibantu oleh gabungan tentara Inggris, Tsar Rusia, Prusia, dan Austria. Tanpa koalisi sebesar itu untuk menduduki Iran, bermimpi tentang kembalinya Shah adalah mengejar angin. Dan tentu saja, gagasan bahwa demokrasi entah bagaimana akan lahir dari monarki adalah khayalan belaka. Keluarga Pahlavi sendiri sangat otoriter dalam cara mereka berhubungan dengan kelompok-kelompok oposisi lain. Mereka kesulitan bekerja sama dengan pihak lain. Mereka sama dogmatisnya dengan para ulama di Qom.
NLR: Apa yang terjadi dengan MEK (Mojahedin-e-Khalq)?
EA: Mereka juga pernah didanai dengan sangat baik—pertama oleh Saddam Hussein ketika mereka mencari perlindungan di Irak pada dekade 1980-an, kemudian oleh Saudi, dan kemungkinan juga oleh Israel sampai batas tertentu. Organisasi ini berubah menjadi semacam kultus, serupa dengan gerakan Moonies (Gerakan keagamaan yang berbasis di Korea Selaan yang didirikan pada 1954 oleh Sun Myung Moon. –ed), di mana para anggotanya mematuhi pemimpin mereka bak robot. Mereka kemungkinan masih mendapat pendanaan sampai sekarang – mereka masih punya kehadiran di internet dan mungkin memainkan peran dalam membantu Mossad mengidentifikasi target-target pembunuhan. Namun di arena politik, mereka sudah nyaris tidak terlihat. Beberapa bulan lalu mereka mengadakan pertemuan di Belgia dan Mike Pence, mantan wakil presiden Trump, hadir di sana; artinya mereka masih punya cukup uang untuk membayar kehadiran seorang politisi Amerika. Namun jelas seseorang di Washington telah memutuskan bahwa putra Shah adalah kuda yang lebih baik untuk ditaruhkan.
NLR: Krisis saat ini—ancaman Trump terhadap Iran dengan serangan militer dari Laut Arab jika Iran tidak menyerah pada tuntutannya yang terus berubah—meningkat dari protes para pedagang pada akhir Desember terkait krisis mata uang yang parah. Bagaimana Anda membaca perubahan mendadak sikap rezim, dari pernyataan-pernyataan tentang bernegosiasi dengan para demonstran menjadi menembaki mereka dengan peluru tajam?
EA: Tampaknya pada awalnya mereka mengira bisa meredam protes-protes pertama dengan mengatakan: kami mendengarkan kalian, kami berempati, kami akan berusaha mengatasi ini – dengan mengakui kesalahan atau mengakui keluhan-keluhan rakyat. Namun begitu protes menyebar ke seluruh negeri pada awal Januari, mereka menilai bahwa ini sudah menjadi ancaman terhadap kelangsungan rezim. Dan ketika mereka merasa terancam, mereka kembali menggunakan kekerasan, persis seperti pada 1981. Tingkat kekerasan apa pun akan dianggap sah jika rezim berada dalam bahaya yang mengancam keberadaannya.
NLR: Bagaimana dengan peran provokator atau “penghasut luar” dan seruan agar Shah kembali?
EA: Bukan penghasut luar yang menjadi faktor utama. Tentu saja ada beberapa, tetapi keluhan-keluhan yang mendasari protes adalah nyata. Yang paling krusial adalah skala dan luasnya protes – bukan hanya di beberapa kota, melainkan di seluruh negeri. Rezim tampaknya meremehkan betapa dalamnya kemarahan ekonomi yang ada. Kemarahan itu menembus begitu banyak lapisan kelas sehingga mengancam untuk menjebol semua bendungan. Protes itu bahkan mungkin bisa meruntuhkan rezim. Jika bukan karena Garda Revolusi dan kesediaan mereka menggunakan kekerasan, bisa saja hal itu terjadi.
Alasan mengapa begitu banyak ribuan orang tewas adalah karena Garda menggunakan persenjataan tempur sungguhan di jalanan. Fakta bahwa sebagian demonstran datang dengan membawa senjata juga memberikan alasan bagi Garda untuk membalas dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan setelah penindakan berdarah itu, rezim tetap mengorganisir demonstrasi-demonstrasi besar untuk mendukung pemerintah dan menentang ancaman Amerika – kali ini dengan lebih banyak menggunakan simbol-simbol nasionalis ketimbang murni keagamaan. Mereka semakin fleksibel dalam menggunakan nasionalisme, yang dulu mereka anggap semacam ideologi pagan; tampaknya nasionalisme lebih beresonansi dan bisa menarik lapisan masyarakat yang tidak religius. Namun langkah ini justru semakin memperbesar kemarahan mereka yang sudah terasing dari rezim.
NLR: Bagaimana seharusnya kita memahami putaran negosiasi saat ini dengan Amerika?
EA: Sekali lagi, posisi Amerika tidak masuk akal. Seperti yang dikatakan Khamenei, setiap kali Iran memenuhi satu tuntutan, muncul tuntutan baru. Jadi apa sebenarnya garis bawahnya? Mereka mengatakan rudal Iran merupakan ancaman besar. Namun selama Perang Dua Belas Hari, hanya lima persen rudal yang berhasil menembus pertahanan, dan Israel kini akan lebih siap. Jadi seberapa penting sebenarnya soal rudal ini? Apakah itu hanya cara untuk memaksa Iran tunduk?
Begitu pula dengan apa yang disebut proksi, yang konon mengancam seluruh Timur Tengah. Padahal Hizbullah sudah nyaris dilumpuhkan. Milisi-milisi yang jauh lebih kecil di Irak juga diam. Lalu mengapa masih mempersoalkan mereka? Itulah mengapa setiap kali tuntutan-tuntutan ini diajukan, muncul pertanyaan tentang apa lagi sebenarnya yang diinginkan Israel?
Trump telah berbicara terang-terangan tentang pergantian rezim – eufemisme untuk kudeta (coup d’état), meskipun istilah itu kini sudah tidak populer. Namun maknanya tetap sama: sekelompok kekuatan bersenjata, biasanya sebagian dari militer, merebut kekuasaan. Masalahnya dalam konteks Iran adalah bahwa militer sudah sepenuhnya disusupi oleh IRGC, yang bahkan lebih ekstrem dari para ulama. Amerika dan Israel mungkin berpikir bahwa seseorang dari dalam akan mengambil alih, tetapi orang itu hampir pasti (ternyata) adalah seorang anggota Garda Revolusi. Mereka pasti juga tahu bahwa keluarga Pahlavi tidak akan bisa dikembalikan tanpa pasukan Amerika di lapangan. Itulah mengapa, jika kita menempatkan diri di posisi Netanyahu atau Trump, secara logis, dengan mengetahui bahwa pergantian rezim sejati mustahil terjadi, mereka pasti sedang memikirkan untuk melakukan apa yang telah dilakukan terhadap Irak, Suriah, dan Libya: menghancurkan negara itu dari dalam.
NLR: Seberapa serius prospek pemisahan diri minoritas-minoritas di berbagai wilayah? Mana yang paling serius—Azeri, Kurdi, Baluch, atau Arab?
EA: Yang paling terlihat tentu saja adalah Baluch, Kurdi, dan Arab. Namun persoalan yang sesungguhnya paling krusial dalam jangka panjang adalah soal Azeri. Secara historis, kaum Azeri cukup terintegrasi dengan baik ke dalam elite kekuasaan, bahkan hingga saat ini. Khamenei sendiri berasal dari keluarga Azeri. Presidennya juga Azeri. Tidak bisa dikatakan ada diskriminasi sistematis. Namun dalam kehidupan budaya dan sehari-hari, tetap ada pembedaan antara orang Persia dan Azeri, dan kaum Azeri sangat sensitif terhadap segala bentuk sindiran etnis. Lelucon berbasis etnis tidak diterima dengan baik di Iran, terutama yang menyasar Azeri. Jadi memang ada identitas Azeri yang mulai tumbuh.
Ketika melihat masyarakat yang berfungsi dengan perbedaan etnis, orang cenderung berpikir bahwa perbedaan itu tidak terlalu penting. Di Yugoslavia pada dekade 1960-an, banyak yang meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara orang Serbia dan Kroasia, bahwa semua bekerja bersama dan sebagainya. Namun pada titik tertentu – terutama jika ada dorongan dari luar – retakan etnis bisa melebar. Perbedaan itu bisa dieksploitasi melalui propaganda dan provokasi.
Dalam dua puluh tahun terakhir, Israel telah menaruh perhatian yang tidak sehat terhadap isu Azeri. Ada keterlibatan Israel yang sistematis di Azerbaijan. Mereka bahkan menerbitkan buku-buku tentang bagaimana kaum Azeri selatan—yang tinggal di Iran—merindukan penyatuan dengan saudara-saudara mereka di Azerbaijan. Narasi ini tentu saja diterima dengan sangat baik di Baku, yang memiliki aspirasi untuk berekspansi ke Iran utara. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai.
NLR: Itu akan buruk bagi Armenia.
EA: Ya, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Armenia. Namun bagi Iran sendiri dampaknya akan jauh lebih menghancurkan. Komunitas Azeri tersebar di seluruh penjuru negeri, tidak hanya di sepanjang perbatasan barat laut. Etnisitas bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan dalam politik. Memolitisasi identitas etnis bersifat kontraproduktif dan sangat berpotensi memicu kekerasan.
NLR: Berapa besar populasi Azeri di Iran?
EA: Sekitar 20 persen atau lebih. Pihak yang paling tertarik pada populasi-populasi etnis ini adalah Israel. Mereka menerbitkan peta-peta kawasan yang sangat bergantung pada etnografi Soviet awal, yang memang sangat tertarik pada etnisitas dan bahasa serta menghasilkan peta-peta rinci kelompok linguistik di Iran. Peta-peta itu sudah tidak mutakhir lagi. Bahasa Persia telah menjadi bahasa nasional melalui pendidikan. Namun identitas-identitas etnis tetap bertahan – Bakhtiari, Qashqai, Luri – di mana ikatan kekeluargaan dan lokal masih kuat.
NLR: Bagaimana dengan orang-orang Kurdi Iran? Protes “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022 tampaknya terkonsentrasi di wilayah Kurdi.
EA: Wilayah Kurdi telah menjadi pertanyaan etnis paling sensitif sejak revolusi. Terjadi pemberontakan Kurdi besar pada 1981, ketika negara secara eksplisit didefinisikan sebagai Syiah dalam konstitusi tanpa ruang nyata bagi otonomi provinsi. Banyak pembangkang – Mujahidin dan beberapa kelompok kiri – pergi ke Kurdistan untuk mendukung pemberontakan itu. Setelah dihancurkan, partai-partai Kurdi pindah ke Irak, tetapi warisannya tetap ada. Kemarahan masih sangat terasa, terutama terkait eksekusi-eksekusi setelah 1981. Wilayah Kurdi juga membentang ke selatan hingga Kermanshah; ini bukan hanya soal daerah perbatasan.
NLR: Apakah masalah-masalah ini bisa terprovokasi atau meledak sekarang, mengingat keterlibatan Israel dan sebagainya?
EA: Ini memang mengkhawatirkan. Jika strategi Israel adalah penghancuran negara Iran, maka jalur etnis inilah yang akan mereka tempuh. Itulah yang perlu diawasi—apakah ada indikasi ke arah itu. Orang-orang yang menentang rezim cenderung meremehkan risiko ini. Mereka berargumen bahwa Iran berbeda dari negara-negara tetangga, bahwa apa yang terjadi di Irak, Libya, atau Suriah tidak mungkin terjadi di Iran karena orang Iran lebih canggih dan tidak akan terjerumus ke perang saudara. Ada keangkuhan tertentu di situ tentang bahaya disintegrasi.
Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah masuknya senjata dalam jumlah besar ke negeri ini. Itulah yang terjadi di Suriah. Awalnya berupa protes, dan narasinya mengatakan bahwa Assad yang memulai kekerasan. Namun sebelum itu, sudah ada arus masuk senjata AS ke Suriah. Asal persisnya tidak diketahui, tetapi senjata-senjata itu datang. Jika tiba-tiba terlihat arus besar senjata masuk ke Iran, itu akan menjadi awal perang saudara. Memang sudah ada senjata di wilayah Kurdi, Baluchistan, dan sebagian pedesaan di mana warga memiliki senjata berburu. Namun jika tiba-tiba banyak senjata muncul di kota-kota, itu tidak normal bagi Iran. Warga kota tidak memiliki senjata. Iran bukan AS. Tetapi jika senjata mulai bermunculan, situasinya bisa menjadi seperti AS dengan sangat cepat.
NLR: Poin Anda terkait ketertarikan Israel terhadap disintegrasi etnis Iran memang beralasan. Namun bukankah itu akan menjadi masalah besar bagi AS? Mereka tentu lebih suka berurusan dengan negara-negara yang stabil dan bisa diprediksi, meskipun tidak begitu menyukai rezimnya.
EA: Anda berbicara soal politik kepentingan negara model lama. Sulit memahami apa sebenarnya kepentingan negara AS saat ini. Trump mengambil keputusan secara spontan. Tidak ada Dewan Keamanan Nasional yang berfungsi, tidak ada Departemen Luar Negeri, tidak ada birokrasi yang menghasilkan memo-memo yang mengatakan “ini keputusan yang baik” dengan Pentagon menyempurnakan detailnya. Apa yang terjadi di Washington sekarang kacau balau – dan itu bisa menjadi resep bencana besar. Bahkan dalam perang pun mereka tidak merencanakan. Tidak ada strategi. Apakah ada yang pernah mendefinisikan apa kepentingan Amerika di Iran? Entah apakah masih ada pakar Iran yang tersisa di Departemen Luar Negeri.
Ini bukan hanya soal Trump. Di bawah Biden, satu-satunya orang yang memahami Iran dan negosiasi, Robert Malley, izin keamanannya dicabut dan ia dikenai investigasi federal. Mengapa? Jelas karena ia tidak setuju dengan kebijakan tekanan maksimum Biden. Pada dasarnya tidak ada kebijakan negara AS. Yang ada adalah kebijakan Israel.
NLR: Pembersihan pakar-pakar Iran di Departemen Luar Negeri terdengar mirip dengan tuduhan lama terhadap para “Arabis.”
EA: Memang benar. Jika tidak ada seorang pun yang mengenal negara itu, mudah sekali untuk mengatakan bahwa Israel tahu apa yang terjadi dan kita cukup mendapatkan informasi dari mereka. Ini adalah cara menyerahkan kebijakan luar negeri kepada negara lain. Salah satu pelajaran sejarah terbesar dari Perang Dunia Pertama adalah bahwa kekuatan-kekuatan besar tidak boleh menyerahkan kebijakan luar negerinya kepada sekutu-sekutu yang lebih kecil, karena bisa terseret ke perang yang mungkin menguntungkan sekutu tersebut tetapi tidak diinginkan sendiri.
Para penghuni Gedung Putih saat ini tampaknya tidak menyadari hal itu. IP
27 Februari 2026
NLR mengucapkan terima kasih kepada Kevan Harris untuk kontribusinya dalam wawancara ini.
