Ilustrasi: Wikimedia
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di In Defense of Communism; diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan pendidikan
KEMATIAN Jürgen Habermas menandai berakhirnya kehidupan salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh di Eropa pascaperang. Selama lebih dari setengah abad, namanya selalu berada di pusat perdebatan mengenai demokrasi, rasionalitas, dan ranah publik.
Tidak banyak filsuf yang begitu menentukan dalam membentuk bahasa yang digunakan Eropa Barat untuk menafsirkan legitimasi politiknya sendiri pasca-1945. Habermas menulis dengan ketelitian, memberikan pandangan dengan otoritas, dan tetap, hingga akhir hayatnya, menjadi tokoh yang kata-katanya memiliki bobot di kalangan akademis maupun politik. Hal ini tidak dapat disangkal. Kejujuran intelektual menuntut pengakuan atas luasnya pengaruhnya.
Namun, penghormatan terhadap almarhum tidak berarti kita harus bungkam mengenai makna politik dari warisan seorang pemikir. Justru, kepergian sosok semacam itu justru mengundang hal yang sebaliknya: penilaian yang bijak atas apa yang pada akhirnya diwakili oleh gagasannya. Dan dalam kasus Habermas, lintasan pemikirannya mencerminkan transformasi yang lebih luas yang menandai sebagian besar teori kritis Barat pada akhir abad ke-20—pergeseran bertahap dari kritik radikal terhadap masyarakat kapitalis menuju rekonsiliasi filosofis yang lebih halus dengan institusi-institusi kapitalisme liberal.
Habermas memulai karier intelektualnya dalam lingkaran Sekolah Frankfurt, sebuah aliran yang muncul dalam dialog dengan kritik terhadap masyarakat kapitalis yang dikembangkan oleh Karl Marx. Tokoh-tokoh awal tradisi tersebut bergelut dengan bencana-bencana besar abad ke-20—fasisme, perang dunia, kekalahan gerakan revolusioner di Eropa—sambil tetap menegaskan bahwa masyarakat kapitalis dibentuk oleh kontradiksi material yang mendalam. Karya mereka, betapapun rumitnya secara filosofis, tidak pernah sepenuhnya meninggalkan wawasan bahwa dunia modern dibentuk oleh hubungan produksi, oleh antagonisme kelas, dan oleh pergulatan untuk memperebutkan kekuasaan ekonomi.
Habermas secara bertahap menjauh dari ranah tersebut. Dalam karyanya, pusat kritik sosial bergeser dari hubungan material ke wacana, dari produksi ke komunikasi, dari konflik kelas ke kondisi dialog rasional dalam lembaga-lembaga demokratis. Pergeseran ini disajikan sebagai kemajuan filosofis—sebuah upaya untuk menyelamatkan cita-cita akal budi dan legitimasi demokratis dari reruntuhan sejarah abad ke-20. Namun, konsekuensi politik dari pergeseran ini tak terbantahkan: antagonisme struktural kapitalisme menjauh dari pusat analisis.
Sebagai gantinya, muncul teori rasionalitas komunikatif, yang dikembangkan secara sistematis dalam karya utamanya, The Theory of Communicative Action. Dalam kerangka itu, masalah sentral masyarakat modern menjadi distorsi dialog, bukan persistennya eksploitasi. Konflik sosial tidak lenyap, tetapi ditafsirkan ulang sebagai kegagalan komunikasi, bukan sebagai ekspresi dari kepentingan material yang bertentangan secara mendasar. Cakrawala revolusioner yang pernah menghidupkan kritik terhadap kapitalisme secara diam-diam digantikan oleh keyakinan prosedural terhadap kemampuan lembaga-lembaga liberal untuk mengoreksi diri.
Ada daya tarik moral yang tak terbantahkan dalam gagasan bahwa masyarakat dapat menyelesaikan konfliknya melalui debat rasional. Namun, kelemahan perspektif ini menjadi jelas ketika dihadapkan pada realitas masyarakat kelas modern dan struktur kekuasaan yang menopangnya. Kapitalisme tidak mempertahankan dirinya melalui kesalahpahaman yang dapat diselesaikan dengan percakapan yang lebih baik. Kapitalisme mempertahankan dirinya melalui hubungan kepemilikan, melalui pengendalian produksi, melalui kekuasaan negara, dan melalui hierarki global yang membentuk struktur ekonomi modern.
Pabrik, korporasi, sistem keuangan, aliansi militer—semua institusi ini tidak beroperasi sesuai dengan norma-norma dialog rasional. Mereka beroperasi sesuai dengan kepentingan yang tertanam dalam organisasi kekuasaan ekonomi dan politik. Mengganti analisis struktur-struktur ini dengan filsafat yang berpusat pada komunikasi berisiko mengubah kritik terhadap masyarakat menjadi percakapan yang moralistik dan abstrak yang dilakukan dalam batas-batas tatanan yang ada.
Pergeseran teoretis ini juga menandai pergeseran yang menentukan dari metode materialisme historis yang pernah membentuk sebagian besar teori sosial abad ke-20. Materialisme historis berangkat dari pengakuan bahwa masyarakat berkembang melalui kontradiksi yang berakar pada organisasi kehidupan material—dalam cara produksi disusun, dalam hubungan antar kelas, dan dalam perjuangan yang muncul dari hubungan-hubungan tersebut. Lembaga-lembaga politik, sistem hukum, dan kerangka ideologis berkembang melalui interaksi dengan kondisi-kondisi material ini.
Habermas semakin menggantikan perspektif ini dengan narasi di mana perkembangan sosial tampak sebagai proses pembelajaran normatif, rasionalisasi bertahap terhadap institusi melalui hukum, wacana, dan prosedur demokratis. Sejarah tidak lagi terutama merupakan arena perjuangan sosial, melainkan proses penyempurnaan institusional. Konflik-konflik yang pernah mendorong pemikiran politik radikal—antara tenaga kerja dan modal, antara pusat-pusat imperial dan wilayah-wilayah yang terpinggirkan — memudar ke latar belakang.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Implikasi politik dari perkembangan ini menjadi sangat jelas pada saat-saat ketika realitas kekuasaan internasional merambah ke dalam refleksi filosofis. Pada saat-saat seperti itu, Habermas berulang kali menyatakan dukungannya terhadap gagasan bahwa tatanan liberal Barat bukan sekadar salah satu sistem politik di antara yang lain, melainkan cakrawala normatif dari perkembangan politik modern.
Sikap ini menjadi sangat jelas pada tahun 1999 selama pemboman Yugoslavia oleh aliansi militer imperialis NATO. Sementara banyak kritikus memandang intervensi tersebut sebagai preseden berbahaya—perang yang dilakukan tanpa otorisasi internasional dan dibenarkan dengan dalih kemanusiaan—Habermas justru memberikan pembelaan filosofis terhadap operasi tersebut. Dalam esainya yang berjudul “Bestiality and Humanity: A War on the Border between Legality and Morality,” ia berpendapat bahwa intervensi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari transisi menuju tatanan kosmopolitan di mana hak asasi manusia mungkin lebih diutamakan daripada gagasan tradisional tentang kedaulatan.
Argumen tersebut sangat elegan. Argumen itu juga sangat mengungkap banyak hal. Begitu tindakan negara-negara adidaya ditafsirkan terutama melalui bahasa norma-norma universal, ketimpangan kekuatan global berisiko menghilang dari pandangan. Intervensi militer yang dilakukan oleh negara-negara dominan mulai tampak bukan sebagai ekspresi kepentingan geopolitik, melainkan sebagai upaya yang didorong oleh moral untuk menegakkan kemanusiaan itu sendiri.
Namun, sejarah modern imperialisme telah berulang kali menunjukkan bahwa bahasa semacam itu sering kali menyertai proyeksi kekuasaan daripada membatasinya. Ketika bom dijatuhkan atas nama peradaban, hak asasi manusia, atau demokrasi, para korban mengalami kehancuran yang sama terlepas dari kosakata yang digunakan untuk membenarkannya. Penyempurnaan filosofis tidak melunakkan dampak bahan peledak berdaya ledak tinggi. Retorika perang kemanusiaan tidak membangun kembali jembatan, pabrik, dan rumah yang hancur lebur.
Dukungan Habermas terhadap intervensi di Yugoslavia oleh karena itu mengungkapkan lebih dari sekadar penilaian politik yang kontroversial. Hal itu mengungkap batas-batas kerangka filosofis yang secara bertahap telah melepaskan diri dari analisis kekuasaan imperial. Begitu dinamika struktural kapitalisme global menghilang dari pandangan, tindakan negara-negara paling kuat dapat tampak sebagai dilema etis daripada sebagai ekspresi dominasi geopolitik.
Perspektif serupa membentuk interpretasinya terhadap berakhirnya sistem sosialis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet. Habermas terkenal karena menggambarkan pergolakan kontra-revolusioner tahun 1989 sebagai “revolusi korektif,” sebuah koreksi historis yang menghubungkan kembali masyarakat-masyarakat tersebut dengan tradisi politik revolusi borjuis serta kerangka konstitusional Eropa Barat. Implikasinya jelas: tatanan liberal-kapitalis tidak hanya mewakili salah satu kemungkinan susunan masyarakat modern, tetapi juga titik akhir normatif yang menjadi tujuan pergerakan sejarah itu sendiri.
Kesimpulan semacam itu hanya dapat muncul dari kerangka di mana kontradiksi kapitalisme tidak lagi tampak sebagai faktor penentu secara historis. Begitu kritik revolusioner terhadap sistem digantikan oleh filsafat legitimasi prosedural, cakrawala imajinasi politik menyempit secara signifikan. Tugas politik bukan lagi transformasi hubungan sosial, melainkan perbaikan kondisi kelembagaan dan komunikatif di mana hubungan-hubungan tersebut dikelola.
Semua ini sama sekali tidak mengurangi keseriusan intelektual karya Habermas. Sepanjang hidupnya, ia tetap menjadi seorang cendekiawan yang tangguh, sangat mendalami tradisi-tradisi filsafat Eropa, dan sungguh-sungguh berkomitmen pada gagasan bahwa masyarakat manusia harus berupaya mewujudkan bentuk-bentuk kehidupan politik yang dipandu oleh akal budi, bukan koersi. Penekanannya bahwa debat publik dan legitimasi demokratis itu penting merupakan pengingat akan aspirasi-aspirasi yang tetap esensial dalam politik emansipatoris mana pun.
Namun, pelajaran dari perjalanan intelektualnya terletak di tempat lain. Hal ini menggambarkan betapa mudahnya kritik terhadap kapitalisme dapat diserap ke dalam kerangka ideologis tatanan liberal begitu analisis tentang kekuasaan kelas dan dominasi imperial digantikan oleh bahasa norma dan prosedur. Kosakata emansipasi tetap ada, tetapi isi politiknya secara bertahap menguap.
Habermas tidak berteriak membela sistem; ia melakukan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ia memberikan sistem tersebut bahasa filosofis yang canggih, melalui mana sistem itu dapat menampilkan dirinya sebagai perwujudan akal sehat, legalitas, dan nilai-nilai universal. Dalam arti itu, karyanya menjalankan fungsi yang selalu dibutuhkan oleh para pembela kekuasaan: ia menerjemahkan realitas dominasi ke dalam grammar legitimasi moral.
Dengan kepergiannya, seorang tokoh besar dalam filsafat Eropa kontemporer telah meninggalkan panggung. Karya-karyanya akan terus dipelajari di universitas-universitas dan diperdebatkan dalam teori politik selama bertahun-tahun mendatang. Namun, pertanyaan mendasar yang diangkat oleh warisannya tetap belum terjawab: apakah pemikiran kritis akan tetap terbatas pada penyempurnaan kosakata moral dari tatanan yang ada—atau apakah pemikiran kritis itu akan sekali lagi menghadapi struktur-struktur material kekuasaan yang mengatur dunia modern.
Sebab, jika sejarah mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa sistem yang dibangun di atas eksploitasi dan hierarki imperial tidak dapat diatasi hanya dengan argumen yang lebih baik. Sistem tersebut diatasi ketika kekuatan sosial yang tunduk padanya memperoleh kekuatan untuk mengubah dunia itu sendiri.
Nikos Mottas adalah Pemimpin Redaksi In Defense of Communism.
