Konservatif Dadakan? Teknokrat Ekonomi dan Modernisasi di Indonesia Masa Orde Baru

Ilustrasi: Ilustruth

SEBAGAI sekumpulan ide, konservatisme memunculkan citra tertentu dalam wacana publik kita. Dalam politik, konservatisme diasosiasikan dengan perlawanan terhadap kemajuan, pembelaan terhadap hierarki, dan kecenderungan tersembunyi terhadap otoritarianisme. Dalam budaya, konservatisme menyiratkan keterikatan pada tradisi dan norma, skeptisisme terhadap tren terkini, dan kebijakan moralitas. Pada intinya, konservatisme adalah sebuah filosofi-cum-gerakan reaksioner terhadap tuntutan kesetaraan, yang ditandai dengan derajat pragmatisme dan fleksibilitas yang tinggi.

Apa yang terkadang terlewatkan dalam perbincangan terkait isu ini adalah peran konservatisme ekonomi dalam menopang politik etos budaya konservatif. Tanpa penerapan prinsip-prinsip konservatif di bidang ekonomi, keberlangsungan negara dan tatanan masyarakat yang konservatif tidak dapat dipertahankan.

Pembelaan terhadap hierarki alamiah yang seharusnya, menurut pemikiran konservatif ortodoks, membutuhkan pendekatan yang secara prinsipil bertujuan untuk melawan horor kolektivisme negara. Dalam pemikiran konservatif Barat pasca Perang Dunia Kedua, hal ini diterjemahkan menjadi preferensi terhadap kapitalisme pasar, yang tumpang tindih dengan munculnya “keimanan” neoliberal dalam pasar bebas. Karya-karya para ekonom seperti Friedrich Hayek, Milton Friedman, dan James M. Buchanan menjadi acuan utama di lingkaran politik konservatif. Gagasan neoliberal ini dianut oleh para aktivis kampus, intelektual, operator politik, dan para pemimpin eselon tertinggi seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris. Meskipun terdapat ketidaksepakatan metodologis yang parah di antara ketiga ekonom tersebut–Friedman percaya pada positivisme empiris, sementara Hayek dan Buchanan lebih menyukai pendekatan teori sosial yang lebih luas–mereka semua memuji keutamaan pasar bebas dan memformulasikan pembenaran politis dan moral untuk itu.

Namun, bagaimana jika penentangan terhadap kolektivisme negara ini berasal dari konjungtur yang lebih insidental? Bagaimana jika inspirasi ide untuk oposisi semacam itu lebih bersifat eklektik? Bagaimana jika para pendukung ide ini, secara tidak sengaja, menganut politik konservatif? Inilah yang terjadi di Dunia Selatan (Global South). Dalam penyelidikannya yang kreatif mengenai sejarah yang saling terkait antara Kolombia dan Amerika Serikat, sejarawan Amy C. Offner menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan di masa kejayaan negara pembangunan (developmental state) dan negara kesejahteraan (welfare state) kemudian dibentuk kembali dan digunakan kembali–dalam kata-katanya, “dipilah-pilah”– untuk meruntuhkan paradigma semacam itu sembari membuka jalan bagi neoliberalisme. Di beberapa negara Asia yang sedang mengalami modernisasi seperti Jepang, Taiwan, dan Filipina, reforma agraria terbatas dilembagakan setelah Perang Dunia Kedua sebagai benteng pertahanan terhadap radikalisme agraria dan komunisme.

Esai ini berfokus pada tiga teknokrat utama: Ali Wardhana (1928-2015), Widjojo Nitisastro (1927-2012), dan Emil Salim (lahir 1930). Ketiga ekonom berpendidikan Amerika Serikat ini–yang terkenal dengan sebutan Mafia Berkeley–menjabat sebagai menteri di pemerintahan Orde Baru, mengawasi reformasi kapitalisme, dan terlibat dengan masyarakat sebagai pendidik dan intelektual publik. Mereka bukanlah kaum konservatif “klasik” dalam pengertian Barat, tetapi élan vital dari visi mereka adalah konservatif, yang berakar pada ketakutan akan mobilisasi “ideologis” yang destruktif dan, sebaliknya, pada keyakinan akan “rasionalitas” perencanaan kapitalis. Keterlibatan mereka dengan dan kemudian merangkul politik konservatif adalah hasil dari kebutuhan politik dalam konteks konsolidasi otoriter. Oleh karena itu, menurut saya, mereka paling tepat digambarkan sebagai kaum konservatif dadakan.

Dalam konteks ini, mempelajari kehidupan dan pemikiran para teknokrat ekonomi yang mengabdi pada pemerintahan otoriter Orde Baru (1966-1998) adalah kerja penelitian yang penting. Deskripsi karikatural tentang para teknokrat ini menggambarkan mereka sebagai penyelamat bangsa Indonesia atau antek-antek intelektual imperialisme. Ada beberapa kebenaran dalam kisah-kisah ini–para teknokrat menstabilkan ekonomi Indonesia untuk perkembangan kapitalis yang cepat dan memiliki hubungan dekat dengan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan Barat. Namun, dua model analisis ini mengabaikan kompleksitas dan nuansa gagasan ekonomi, motif politik dan emosional, serta peranan para teknokrat.

Dari sudut pandang analitis, mereduksi karya-karya para teknokrat ke dalam kategori-kategori sederhana berisiko menghilangkan resonansi yang lebih luas dan kebaruan pemikiran mereka. Gagasan, tindakan, dan kebijakan-kebijakan mereka bukanlah tiruan murahan atau asal jiplak dari pemikiran ekonomi dan filosofis konservatif dan neoliberal Barat. Ada kecanggihan dalam pemikiran ekonomi para teknokrat yang harus kita akui dan hadapi, terlepas dari afiliasi politik seseorang. Mempelajari kesamaan dan perbedaan pemikiran mereka dengan konservatisme ekonomi Barat akan memungkinkan kita untuk lebih memahami kebaruan dan kreativitas dari sebuah aliran besar dalam konservatisme di Indonesia dan negara-negara Selatan.

Yang tidak kalah penting, memahami kompleksitas konservatisme para teknokrat ini dan implikasi kebijakannya akan membantu gerakan sosial, aktivis, dan intelektual progresif untuk mengetahui lawan politik mereka dengan lebih baik dan merumuskan kebijakan ekonomi alternatif di luar resep ekonomi arus utama.

Pendahuluan: Demokrasi Terpimpin Sukarno (1959-1965) dan oposisi borjuisnya

Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons atas ketidakstabilan eksperimen awal Indonesia dengan demokrasi parlementer (1950-1959), sebuah upaya terhormat yang dinodai oleh perebutan kekuasaan oleh para elite politik, pemberontakan-pemberontakan daerah di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam, dan keengganan negara serta kelas kapitalis untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan kaum buruh.

Tidak sabar dengan prosedur demokrasi liberal, Sukarno dan Angkatan Bersenjata membentuk pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang juga didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Demokrasi Terpimpin adalah tipikal pemerintahan bonapartis sayap kiri yang populer di seluruh Dunia Selatan pascakolonial–tengok misalnya sosialisme Ujamaa dari Julius Nyerere di Tanzania atau sosialisme Arab di Timur Tengah, sebagai contoh. Meskipun tidak liberal (illiberal) dan terkadang otoriter, pemerintahan Demokrasi Terpimpin berkomitmen pada demokrasi partisipatoris dan demokrasi ekonomi melalui partisipasi politik aktif dari kelas bawah, reforma agraria dan politik progresif perdesaan yang luas, dan kontrol atas kapital asing.

Namun, musim semi bagi perjuangan kelas demokratis ini merupakan mimpi buruk bagi oposisi borjuis yang sedang tumbuh melawan Demokrasi Terpimpin. Aktivis mahasiswa anti-komunis terkemuka dari berbagai kalangan, seperti Jusuf Wanandi yang Katolik konservatif dan Nono Anwar Makarim yang berorientasi liberal, menyebut peningkatan kekuasaan negara dan hegemoni politik dan budaya sayap kiri sebagai bukti pasti dari “totalitarianisme” Sukarno.

Bagi para ekonom muda kala itu, termasuk ketiga teknokrat masa depan, kesalahan-kesalahan ekonomi Demokrasi Terpimpin-lah yang paling memicu mereka. Simaklah serangkaian pidato Widjojo Nitisastro, yang saat itu menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1963-1966. Ia memperjuangkan pembangunan ekonomi rasional berdasarkan metode ekonomi “modern”–yaitu metode ekonomi Barat. Ini merupakan bantahan langsung terhadap pernyataan Sukarno yang menganggap ilmu ekonomi sebagai “pemikiran buku-teks yang tidak berguna.” Penyangkalan tersebut, menurut Widjojo, telah mengakibatkan inflasi tinggi dan harga-harga barang yang meroket. Untuk memperkuat cita rasa sosialis dari argumennya, ia mengutip argumen perencanaan ekonomi dari Oskar Lange, seorang ekonom neo-marxis asal Polandia. Dalam sebuah pidato kunci yang disampaikan pada awal Januari 1966 di depan para aktivis mahasiswa anti-Sukarno dan para profesor UI, Widjojo mengkritik kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah.

Sebuah bagian dari pidatonya layak untuk dikutip secara panjang lebar: “Ketika pemerintah mendesak rakyat untuk berkorban dengan menaikkan pajak, pungutan, harga, tarif, dan biaya-biaya lain untuk meningkatkan pendapatannya, adalah wajar jika rakyat melihatnya sebagai kewajiban moral bagi pemerintah untuk memberikan contoh konkret dengan memangkas pengeluarannya secara efektif terlebih dahulu. Apa yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Pemerintah telah menaikkan harga dan tarif secara drastis, bahkan sebelum pemerintah mencoba membuktikan bahwa mereka dapat mengurangi pengeluarannya terlebih dahulu” (hal. 21, penekanan oleh saya). 

Mengutip esai ekonom marxis Amerika Paul Baran tentang peran sosial kaum intelektual yang terlibat, Widjojo melihat dirinya dan para pembangkang anti-Sukarno lain sebagai kritikus sosial yang melayani rakyat.

Kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi Demokrasi Terpimpin juga diungkapkan oleh Emil Salim dan Ali Wardhana, dua anggota terkemuka “Mafia Berkeley”. Salim, satu-satunya anggota yang masih hidup di antara ketiganya, adalah seorang ekonom eklektik yang belajar dari berbagai tradisi intelektual, seperti masyarakat koperasi, sosialisme non-komunis, dan ekonomi pasar. Sekembalinya ke Indonesia setelah menyelesaikan studi doktoralnya di Berkeley, Salim terkejut dengan sikap antagonis Sukarno yang menentang ekonomi arus utama. Ia mengeluh, “Saya tidak mengenali negara saya sendiri.” Kekhawatiran serupa tentang inflasi juga disampaikan oleh Ali. Dalam sebuah makalah penelitian yang berjudul “Inflasi dan Ketegangan Strukturil,” Ali juga menganjurkan kebijakan untuk memerangi inflasi yang mengoyak perekonomian Indonesia.

Maka, ketika ada kesempatan emas, para teknokrat segera memanfaatkannya. Setelah kegagalan dalam menetralisir Komando Tinggi Angkatan Darat yang anti-komunis oleh perwira-perwira militer yang berhaluan kiri, Angkatan Darat dan koalisi anti-Sukarno yang terdiri dari para mahasiswa, aktivis, dan intelektual melancarkan gerakan kontra-revolusi untuk melengserkan Sukarno, membasmi kaum komunis dan para simpatisannya, serta mendirikan pemerintahan Orde Baru. Setelah memenangkan pertarungan politik besar melawan statisme Sukarno, para teknokrat ini segera mengimplementasikan reformasi kapitalis di bawah panduan mereka.

Asal-usul revolusioner dan eklektik dari visi konservatif para teknokrat

Berbeda dengan kaum konservatif Barat pasca 1945, yang sebagian besar dipengaruhi oleh para teoretikus neoliberal dan horor dua Perang Dunia, kaum konservatif dadakan di Indonesia, yaitu para teknokrat, memiliki titik tolak yang sangat berbeda dalam hal pengalaman politik dan inspirasi ideologis mereka. Untuk lebih memahami gagasan dan konsekuensi tindakan mereka, kita perlu melihat sejarah intelektual dan sosial mereka.

Pertama, mereka semua memiliki komitmen anti-kolonialisme. Lahir dari keluarga kelas menengah, Widjojo berpartisipasi dalam Revolusi Nasional (1945-1949) dengan bergabung ke dalam tentara pelajar dan berperang melawan agresi pasukan kolonial Belanda. Begitu pula dengan Emil Salim, yang bahkan pernah ditangkap oleh pasukan Belanda. Sementara Ali Wardhana, yang pamannya adalah pemimpin nasionalis Ali Sastroamidjojo, bekerja paruh waktu sebagai pegawai di sebuah biro perjalanan untuk menghidupi dirinya sendiri sambil belajar ekonomi di UI. Dengan satu atau lain cara, mereka semua berasal dari latar belakang borjuis kecil atau proto-borjuis, dan masing-masing keluarga mereka berpartisipasi dalam Revolusi Nasional.

Kedua, tidak seperti rekan-rekan mereka di Barat yang lebih doktriner, mereka lebih eklektik dan pragmatis. Selama masa kuliah di UI, mereka mempertahankan ketidakpercayaan terhadap kapitalisme kolonial gaya Belanda. Namun, mereka menganggap kritik filosofis Dunia Ketiga terhadap kapitalisme kolonial terlalu jargonistik dan tidak memiliki kecanggihan analisis. Kesenjangan teoretis ini membuat mereka tertarik pada metode ekonomi (kapitalis) modern yang diajarkan di Amerika.

Ketika menempuh pendidikan di Berkeley, mereka diajarkan metode ekonometrik yang diperlukan untuk memperkuat keyakinan ekonomi mereka sebelumnya. Namun, hal ini tidak serta merta membuat mereka menjadi penganut fanatik kapitalisme tanpa batas. Keyakinan mereka diperkuat oleh pengalaman tempur militer dan partisipasi politik di tahun-tahun awal republik Indonesia yang baru saja merdeka.

Secara filosofis, mereka tertarik dengan beragam gagasan seperti sosialisme non-komunis, keynesianisme, developmentalisme yang dipimpin oleh negara, dan ekonometrika modern. Salim, misalnya, berfokus pada pembangunan ekonomi Mesir dan institusi-institusi di bawah Gamal Abdel Nasser. Indonesia sedang mengembangkan ekonomi sosialis, dan ia percaya bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara Dunia Ketiga yang bereksperimen dengan model ekonomi sosialis di luar kapitalisme Barat dan sosialisme Soviet. Widjojo, yang sudah dianggap lebih pro-pasar dibandingkan dengan rekan-rekannya, adalah seorang keynesian, sesuatu yang akan membuatnya menyimpang di mata para fanboys Hayek, Keynes, atau Buchanan. Secara lebih praktis, Ali Wardhana mengkhususkan diri pada kebijakan moneter di Indonesia, yang merupakan subjek dari disertasi doktoralnya dan merupakan topik yang tepat waktu dalam konteks hiperinflasi di bawah pemerintahan Soekarno.

Lalu, apa yang membuat mereka konservatif? Di sini, penting untuk mengidentifikasi kesamaan dan persamaan antara kaum konservatif Barat dan para teknokrat Indonesia. Visi ekonomi radikal para teknokrat, pada intinya, bersifat konservatif karena beberapa alasan berikut. Pertama, politik mereka adalah politik ketakutan dengan cara lain. Meskipun perhatian utama mereka adalah soal salah urus ekonomi Sukarno, mereka juga memiliki ketakutan yang sama terhadap–dan kemarahan–mobilisasi “ideologis” Demokrasi Terpimpin dan statismenya. Hal ini menjadi perhatian utama para intelektual mahasiswa anti-Sukarno seperti Wanandi dan Makarim serta para pemikir konservatif seperti Jenderal Ali Moertopo.

Kedua, mereka memandang ekonomi bukan sebagai “pemikiran yang tidak berguna” dari kaum borjuis atau imperialis, melainkan sebuah pengetahuan modern dan ketat yang dapat memberikan solusi ilmiah yang “rasional” bagi statisme yang berlebihan di Indonesia, polarisasi sosial dan politik, dan inflasi yang membengkak. Penekanan pada rasionalitas ini merupakan alat retorika utama dan senjata ideologis yang digunakan oleh oposisi borjuis untuk melawan Sukarno dan kaum komunis. Oleh karena itu, bagi para teknokrat, ekonomi pro-pasar dari berbagai aliran menjadi alat untuk mengusir hantu inflasi dan statisme anti-pertumbuhan. Ingat pidato Widjojo pada tahun 1966. Kemarahannya terhadap hiperinflasi dan pengeluaran pemerintah yang berlebihan di masa Demokrasi Terpimpin merupakan omelan yang tidak asing lagi bagi kaum konservatif anti-pemerintah, neoliberal, dan libertarian.

Ketiga, sebagai menteri-menteri pemerintah Orde Baru, para ekonom ini melihat diri mereka sebagai pandita terpilih yang dipercayakan untuk mengemban tugas mulia (noblesse oblige) untuk menerapkan metode ilmiah ekonomi demi mengatasi keterbelakangan Indonesia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kepekaan ini, yang melihat diri mereka sebagai pejuang di medan perang politik dan gagasan, bersifat konservatif dan radikal pada saat yang bersamaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka menjadi bidan restorasi dan konsolidasi kapitalisme di Indonesia setelah sempat bermain-main dengan sosialisme yang diilhami oleh marxisme.

Akhirnya, para teknokrat ini berhasil menggeser bahasa-bahasa ekonomi dan politik pada masa mereka dari wacana-wacana sayap kiri tentang kolektivitas radikal dan perjuangan kelas menjadi masalah-masalah kebijakan praktis dengan penekanan pada hak-hak individu (di pasar) dan tanggung jawab (dalam pembangunan) dalam masyarakat yang teratur/hierarkis. Pergeseran ini dilembagakan oleh upaya pengajaran mereka di Fakultas Ekonomi UI, di mana mereka melatih generasi-generasi ekonom profesional selama beberapa dekade. Kita bisa menyebutnya sebagai, meminjam istilah Airlangga Pribadi, apropriasi konservatif terhadap sosialisme pascakolonial dan keynesianisme, satu hal yang terdengar aneh tetapi juga dilakukan di dalam konteks-konteks lain, misalnya Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

Elemen radikal dalam pendekatan para teknokrat adalah komitmen mereka untuk meremajakan masyarakat melalui proses perombakan total. Pengalaman dalam perjuangan anti-kolonial menguatkan keyakinan pada keahlian, panggilan, dan politik mereka. Selain itu, ketaatan pada (gagasan samar-samar tentang) tradisi komunitarian Indonesia dan corak keynesian dan kuasi-sosialis dalam pemikiran ekonomi memungkinkan mereka untuk mendorong visi pada masa-masa krisis politik.

Tatkala Para Teknokrat Berkuasa

Ketika Orde Baru menang, menggulingkan Sukarno, dan memusnahkan kaum komunis, para ekonom ini mampu mengendalikan tuas kekuasaan dalam kebijakan ekonomi. Atas nama menyelamatkan ekonomi Indonesia dari jurang kebangkrutan, mereka membongkar eksperimen sosialis-populis yang sudah ada, termasuk reforma agraria yang luas dan kampanye demokratisasi di daerah perdesaan. Sebagai gantinya, mereka memberikan pembenaran analitis dan praktis untuk reformasi kapitalis. Hal ini termasuk menyeimbangkan/mengetatkan anggaran, mengurangi peran negara, memberikan ruang bagi pasar dan sektor swasta, mengintegrasikan Indonesia kembali ke dalam ekonomi pasar global, dan memberikan subsidi sebagai konsesi bagi masyarakat kelas bawah. 

Namun jangan salah: kebijakan-kebijakan ini, setidaknya hingga gelombang liberalisasi ekonomi pada dekade 1980-an, bukanlah sekedar tiruan dari konservatisme Barat. Para teknokrat mempertahankan beberapa elemen kepedulian komunitarian dalam kebijakan mereka, seperti mengatasi kemiskinan massal dan menyediakan pendidikan dasar bagi warga negara. Kebijakan ekonomi mereka menjadi seperti konsensus Orde Baru yang dianut oleh koalisi anti-Sukarno yang beragam, kelas kapitalis yang sedang tumbuh, dan masyarakat luas.

Hasilnya, Indonesia memasuki periode pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pembangunan yang stabil. Namun, eksperimen konservatif radikal ini bergantung pada modus otoriter politik borjuis yang bebas dari gangguan massa untuk melayani konsolidasi kapitalis. Akibatnya, eksperimen ini secara tidak sengaja menjadi pembelaan bagi politik yang stabil dan membosankan. Pemilihan umum dan prosedur demokratis tak lebih sebagai politik bagi Soeharto, diktator Orde Baru, dan para pendukung serta kroninya untuk melegitimasi kekuasaannya yang otoriter. Pada akhirnya, pemerintahan Soeharto yang semakin korup dan represif pada tahun-tahun terakhir rezim Orde Baru menjadi terlalu meresahkan bagi publik dan oleh karena itu mengalami krisis legitimasi, bahkan di mata para teknokrat yang juga tidak bisa menerima karakter korup pemerintahan. Sejak akhir tahun 1980-an, para aktivis dan intelektual yang kritis secara terbuka menentang mantra pembangunan Orde Baru, termasuk model ekonominya. Para teknokrat pada akhirnya kehilangan konstituen yang mendorong mereka ke tampuk kekuasaan.

Penutup

Menggali dimensi konservatif dari visi para teknokrat untuk memodernisasi Indonesia membuka pembacaan baru terhadap pemikiran ekonomi di Asia dan Dunia Selatan. Penafsiran konvensional terhadap para teknokrat biasanya menekankan pada dua aspek: (1) penguasaan mereka terhadap ekonomi modern dan langkah-langkah kebijakan yang tepat, sebuah poin yang sering diangkat oleh para ekonom; atau (2) pragmatisme mereka, seperti yang dicontohkan dalam studi ilmuwan politik Rizal Mallarangeng. Menggali lebih dalam biografi para teknokrat dan menempatkan gagasan dan tindakan mereka dalam lintasan perkembangan Indonesia dan sejarah intelektual global akan membantu kita untuk menghargai nilai eklektisisme analitis mereka dan kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi konservatif. Popularitas ide-ide mereka yang terus berlanjut di kalangan pembuat kebijakan dan wacana publik merupakan bukti dari warisan mereka yang terus terasa hingga sekarang.

Dalam hal ini, para teknokrat Indonesia tidak sendirian. Para pemikir Jepang, meskipun terinspirasi oleh para dedengkot neoliberal, meramu teori neoliberalisme kultural versi mereka sendiri yang memusatkan bangsa, sebagai lawan dari negara, sebagai reservoir budaya yang pro-pasar. Para pembangun Singapura berhasil menciptakan perpaduan komunitarianisme konservatif mereka sendiri, yang menggabungkan politik yang iliberal, kapitalisme pasar, perumahan umum massal, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keharmonisan antar-ras, dan elektoralisme, yang semuanya diilhami oleh etos survivalisme dan elemen-elemen sosial demokrasi Barat. Di Ghana, para ekonom, sosiolog, dan politisi merangkul pasar sebagai alat untuk pembebasan nasional pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang pada dasarnya menciptakan merek kapitalisme yang anti-kolonial.  

Watak konservatif dadakan dari visi dan keyakinan para teknokrat Indonesia telah memungkinkan bangsa mereka untuk bergerak maju. Namun, jalur akseleratif menuju pembangunan kapitalis ini ditempuh dengan cara yang berdarah-darah dan dengan ongkos yang mahal. Pada akhirnya, ambisi mereka dikalahkan oleh ketidakpuasan terhadap Orde Baru dan penilaian yang lebih kritis terhadap kegagalan rezim tersebut.

*Ucapan terima kasih: Riset untuk artikel ini difasilitasi oleh IIAS research fellowship. Versi awal dari artikel ini dipresentasikan di Historical Materialism Conference in East and Southeast Asia 2023 dan mendapatkan banyak masukan dari para peserta, pembicara, dan pengulas di konferensi tersebut. Obrolan panjang dengan Rachma Lutfiny Putri, Sony Karsono, dan Windu Jusuf membantu saya merumuskan gagasan-gagasan dalam artikel ini. Terakhir, artikel ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Coen Husain Pontoh dari artikel aslinya yang berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh The Newsletter.

Iqra Anugrah adalah Research Fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS), Universitas Leiden, dan Research Associate di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Pada Oktober 2024, ia akan menjadi Research Fellow di Central European University Democracy Institute (CEU DI)