Kredit foto: CNN Indonesia
BALI sebenarnya akrab dengan “perang”. Hal ini bisa dilihat dari patung-patung bertemakan peperangan dalam dunia pewayangan yang banyak bertebaran di jalanan pulau dewata.
Di lain pihak, hal-hal yang berkaitan dengan “kedamaian” juga dilekatkan terhadap Bali. Baca saja kalimat-kalimat indah di brosur hotel atau iklan tentang Bali, kata “peace”, “harmony” dan “paradise” begitu dominan.
Kedua hal yang saling bertentangan itu sebenarnya dilakoni manusia Bali di hari-hari ini secara bersamaan.
Untuk mengetahuinya mari kita simak konflik berlatar masalah tanah di Bali. Konflik ini jarang nongol sebagai berita utama di berbagai media karena berada dalam ruang-ruang intim, yaitu kekerabatan. Walau sepi sorotan media, konflik antar kerabat menyangkut tanah ini sebenarnya menjamur, seiring menjamurnya tanda “land for sale” di pulau dewata.
Jadi sebelum investor berhasil mencaplok tanah, terciptalah terlebih dahulu pertikaian antar kerabat mengenai siapa yang paling sah mewarisi tanah.
Memang logika hukum mendaulat si pemilik sertifikat sebagai pemilik sah atas tanah. Namun secara kultural tidak semua tanah di Bali mengenal konsep kepemilikan “tunggal”, melainkan komunal yang disebut dengan istilah “duwe tengah”. Sifatnya terwarisi bukan terbeli.
Jadi tanah “duwe tengah” ini digunakan untuk kepentingan ritus-ritus komunal. Hasil panen dari berbagai tanaman yang tumbuh di wilayah duwe tengah (kelapa, padi dlsb) dikontribusikan untuk bahan-bahan ritus, atau dijual dan kemudian hasilnya dipakai membiayai perbaikan pura.
Karena logika sertifikat membutuhkan kepemilikan tunggal maka para kerabat yang menjadi bagian dari komunitas itu memilih beberapa orang di dalam komunitasnya sebagi pemilik sertifikat. Mereka adalah kerabat yang diseniorkan, atau kerabat yang didaulat sebagai pemimpin upacara.
Bali adalah pusat industri pariwisata, investor-investor besar kepincut,dan mereka membutuhkan tanah. Konflik menyeruak ketika si pemilik sertifikat menjual tanah “duwe tengah” ke tangan investor.
Saya kira salah satu penyebab keluhan warga mengenai uang mereka yang banyak terkuras untuk upacara adalah karena hilangnya tanah-tanah duwe tengah ini. Jadi tanda “land for sale” ini menyiratkan perubahan ekstrim, dari eksistensi ritus komunal yang bergantung pada tanah “duwe tengah” menjadi bergantung mutlak terhadap isi kantong warganya. Perubahan dari ritus yang berpijak di “tanah” menjadi berpijak di “dompet”.
Situasi semakin rumit sebab ritus-ritus di pura membuat mereka yang berseteru ini untuk saling bekerjasama. Ritus di pura keluarga adalah tanggung jawab mereka secara turun temurun. Pertemuan antar kerabat yang bersitegang ini bisa berlangsung setiap saat karena ritus-ritus komunal bersifat rutin. Berperang dan berdamai menjadi hal yang tak terelakkan.
Menjalankan ritus-ritus adat tanpa tanah komunal semakin terasa berat karena manusia Bali jaman kini menjalankan dua ritme hidup yang saling berkontradiksi, yaitu ritme dunia tani dan ritme dunia industri. Ritus-ritus komunal mengikuti ritme dunia tani produk masa lalu. Waktu itu alur alam adalah pusat, dan manusia mengikuti serta menyesuaikan diri terhadapnya.
Penanggalan ritus mengikuti alur alam. Sebab itu ada ritus-ritus khusus yang wajib digelar warga saat bulan purnama, bulan mati, musim panen, musim penghujan dlsb. Dunia tani identik dengan waktu luang yang banyak sehingga ritus-ritus tak terasa membebani.
Sedangkan semenjak pariwisata menjadi panglima, ritme hidup manusia Bali dipaksa mengikuti ritme industri. Waktu bangun dan tidurnya tidak lagi ditentukan oleh ayam berkokok namun jam kerja travel agent, hotel serta villa. Tenaga dan emosi mereka diperas untuk keberlangsungan dunia industri. Waktu luang pun semakin sedikit ( Sabtu dan Minggu), bahkan tidak jarang ada yang lembur setiap hari tanpa libur berminggu-minggu.
Ritme industri ini kemudian membuat ritus-ritus menjadi beban bagi manusia yang menjalankannya.
Oleh karena itu acapkali muncul makian dongkol para pengusaha: “susah kerja dengan orang Bali, tidak profesional karena banyak minta liburnya”. Dari persepktif majikan, tak bekerja adalah libur tetapi faktanya mereka yang minta libur itu “bekerja” untuk menjalankan keberlangsungan ritus-ritus.
Dari kerumitan itu kita bisa melihat pariwisata meminta terlalu banyak terhadap manusia Bali. Aktivitas ritus manusia Bali dimintanya untuk terus berlangsung sehingga roda industri pariwisata bisa terus berputar. Seperti kita ketahui bersama upacara adalah daya tarik pariwisata Bali. Di sisi lain pariwisata meminta manusia Bali menjadi pekerja profesional yang diharapkan jarang minta libur. Situasi yang betul-betul sumpek.
Sepertinya ada “bom waktu” di dalam setiap tubuh manusia Bali. Bom waktu itu mengandung rasa frustasi karena mereka dituntut berperang sekaligus berdamai demi berjalannya berbagai ritus leluhur di dunia industri pariwisata yang rakus melahap tanah duwe tengah warisan leluhur.
Bom ini bisa meledak dahsyat jika ada peristiwa-peristiwa politik yang menyulutnya.***
Gde Putra, penulis lepas yang saat ini aktif di komunitas Taman 65
