Impunitas “Enteng-entengan”

Print Friendly, PDF & Email

Kredit foto: Yohanes Andreas Iswinarto


Chili, 1987. Lima aktivis politik, dari Partai Komunis dan onderbownya, diculik, dibantai dan kemudian mayatnya (yang tak pernah ditemukan, tetapi diyakini) dibuang ke lautan lepas dari atas helikopter. Lima aktivis ini juga diyakini menjadi “korban terakhir”—dari puluhan ribu yang tewas dalam pembantaian maupun penyiksaan agen rahasia di kamp-kamp rahasia—kediktaturan militer kejam Jenderal Augusto Pinochet yang berumur 17 tahun. Penculikan ini merupakan balasan atas penculikan lain terhadap seseorang berpangkat kolonel oleh kiri-kiri klandestin anti-rejim—tiga bulan kemudian, tawanan perwira itu dibebaskan tanpa lecet dan uang tebusan sejumlah 50 ribu dollar dipakai untuk sandang-pangan bagi kaum miskin, dan kemudian, lima aktivis menjadi sasaran “jenderal marah-marah.”

30 tahun berselang, nasib pelaku kejahatan kemanusiaan itu diputus pengadilan tinggi Chili: dari auctor intellectualis, mandor lapangan maupun pelaksana perintah, semua bersalah dan diganjar pidana kurungan minimal 15 tahun. Pengadilan ini menjadi satu dari sekian upaya serius pemerintah Chili untuk memenuhi rasa keadilan korban kejahatan negara masa lalu—nyawa memang tak dapat diganti dengan ganti rugi material, berapapun itu, namun setidaknya “kancil-kancil pencuri” tak boleh lolos.

Pun, upaya serius menyeret para jago berlencana ke muka pengadilan adalah sebuah kemajuan riil bila dibandingkan dengan tahun-tahun awal pasca tumbang-tapi-nanggung Jenderal Pinochet—kala rekonsiliasi enteng-entengan “tatap ke depan dan lupakan masa lalu” jadi pedoman selagi pemerintahan sipil yang baru lebih memprioritaskan kestabilan politik di era transisi, dan, secara tidak langsung, terkesan mengobral impunitas.

Agaknya bisa dipahami: tentara masih ngiler dan sewaktu-waktu bisa mengorkestrasi 11 September episode dua—walau, memang, sulit dibenarkan. Jenderal Pinochet saja relatif bebas sampai kemampusannya di, secara kebetulan yang ganjil, hari HAM internasional 2006.

Tetapi, bagaimanapun, pemerintah Chili yang belakangan, memang serius ‘kejar target’ setelah kuatnya desakan publik, terutama korban kejahatan negara yang gerah dan lelah dikerjain kerja setengah-setengah oleh pemerintah. Dan juga, walau kurang maksimal dalam praktiknya—tetap ada saja pelaku yang melenggang bebas meski divonis 25 tahun penjara—ada kemajuan meski selangkah dan kemauan dari pemerintah Chili untuk melaksanakan satu pokok ampera pasca kediktaturan militer, suatu hal yang sulit ditemukan dalam periode pertama pemerintahan “orang baik” di sini yang dalam proposalnya akan “menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.”

Ngomong-ngomong soal “orang baik”, kemenangannya yang kedua kali dalam “pilpres kardus” lalu direspons demo berujung keos oleh pendukung kubu yang keok (dan tekor triliunan). Belum lama ini, yang menjadi hot issue kiwari adalah kupasan Majalah Tempo atas dugaan keterlibatan bekas anggota Tim Mawar dalam kisruh 21-22 Mei 2019. Fauka Noor, pensiunan kolonel yang merupakan anak buah Bowo di Kopassus (dan Tim Mawar) dan kini membebek bekas danjennya sebagai jurkam, disebut turut merancang unjuk rasa menolak pengumuman KPU—dan berakhir rusuh, menagih sembilan nyawa.

Laporan Tempo kontan panen reaksi, terutama sekali di lingkaran jenderal-jenderal, baik di sisi petahana atau sebaliknya; gugatan, lebih banyak sangkalan. Yang disebut namanya dan konco-konco seperjuangan terang menampik, sampai pakar komunisma-cum-menhan kita terkasih mengatakan Tim Mawar “sudah bubar” sembari memutar kembali lagu jadul “jangan buka luka-luka lama”—maksudnya, luka siapa?

“Jangan buka luka-luka lama” sudah jadi mantra negara tiap kali pembicaraan publik nyerempet-nyerempet isu kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Luka siapa? Mari berprasangka baik: luka korban. Tapi, korban yang mana dulu? Saking banyaknya korban yang berjatuhan dan saking banyaknya kasus yang sengaja dicampakkan. Jelas maksudnya biar semua hilang bagai mimpi-mimpi—jika sebuah mimpi siang bolong “negara meminta maaf” sungguhan terwujud, lalu maaf doang? Gampang amat! Sekali lagi, jika iya.

Soal laporan Tempo, benar atau tidak, ada atau tidaknya peran (bekas anggota) Tim Mawar di seputaran kerusuhan 21-22 Mei 2019, seperti yang dikeluhkan jenderal-jenderal itu, tidaklah menutupi kenyataan bahwa dalam 21 tahun, atau minimal lima tahun terakhir, ruang gerak komplotan jagal amatlah bebas sebebas-bebasnya: dari santai kayak di partai bareng presiden “orang baik” hingga nyapres-kalah-nyapres-kalah-bikin kisruh, dari karier ketentaraannya yang melambung tinggi hingga dapat job jadi direktur selagi status para korban penculikannya masih tanda tanya. Dan semua berpangkal pada satu hal, yang sama-sama kita tahu: *impunitas obralan.

*Syarat dan ketentuan berlaku.

Contoh paling sempurna adalah Soeharto. Waktu saya masih bayi, Soeharto yang baru ditumbangkan kekuatan rakyat itu gagal diseret ke pengadilan untuk kejahatan korupsi, biarpun tuntutan masyarakat luas amatlah kuat: adili Soeharto!!! Alasannya: kesehatan, persis Jenderal Pinochet, murid terbaik Soeharto, biarpun ada kesaksian seorang wartawan betapa luwesnya Soeharto melantai di pesta kawinan. Hingga hari ini, contohnya sudah bedol desa: tampang-tampang lawas belepotan darah menduduki pos-pos penting di istana atau wara-wiri memperingatkan “kebangkitan PKI.”

Selamanya Prabowo akan nyapres dan jika keok uring-uringan lalu menghasut massanya yang militan dan katrok itu untuk merusuh. Selamanya Mafia Magelang tak jauh-jauh dari pusat kekuasaan untuk dapat bebas dari tanggung jawab sekaligus menghambat upaya para korban, dari pogrom 65-66 hingga Munir, menuntut keadilan mutlak. Selamanya membantai akan menjadi rutinitas dan melupakan menjadi “budaya kita” yang “sesuai kepribadian kita.” Selamanya narasi goblok “bahaya laten komunisma” yang diimani jutaan orang terus mengubur bahaya laten yang sesungguhnya: bahaya laten impunitas.

Dan selama itu pula “menolak lupa” tinggallah slogan lima tahunan setelah sakses “kalahkan capres pelanggar HAM”—lalu apa? Masih larut dalam euforia “kampanye permanen” dan “lupa menolak”?

Jurnalis Brian May suatu kali menulis: Indonesia dilahirkan setelah sebuah penculikan; dilahirkan kembali dalam kudeta dan dibaptis darah pembantaian.  Tidak ada yang benar-benar berubah semenjak lima puluh empat kali lebaran.***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus