DISKURSUS seputar Tour de Flores 2016 (TdF) yang masih terus bergulir hingga kini, menggelitik serentak mengganggu perasaan intelektual saya untuk urun rembuk. Dengan pendekatan ekonomi politik, saya menggunakan historisitas pembangunan pariwisata di Flores untuk membaca rencana pelaksanaan TdF 2016. Pendekatan ekonomi politik ini berupaya untuk menyingkapkan kebenaran dengan menjelaskan relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dengan cara mempelajari bagaimana intrik politik kelas berkuasa mengakumulasi kekayaan melalui perampasan terhadap masyarakat kelas bawah.
Pariwisata dan Kemiskinan
Menurut penelitian Maribeth Erb (2000), turis pertama yang mengunjungi Flores, khususnya Manggarai, adalah pasutri Kuhn yang berasal dari Jerman pada tahun 1967. Pasangan Kuhn ini tiba di Flores dengan kapal laut di Labuan Bajo. Ketika itu, tidak terdapat satu pun akomodasi untuk wisatawan di Labuan Bajo. Karena itu, pasangan ini menginap di rumah bapak camat di Labuan Bajo dan melanjutkan perjalanan ke Ruteng dengan menunggang kuda.
Sejak kedatangan pasutri Jerman ini, Flores mulai dikunjungi wisatawan. Namun hingga pertengahan tahun1980an, geliat pariwisata Flores masih tak terurus dan terabaikan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Sekitar tahun 1986, bersamaan dengan jatuhnya harga minyak di pasar dunia, pariwisata di Flores baru mulai berdetak lebih pasti. Fakta ini terjadi seiring dengan ambisi pemerintah pusat meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata yang pada tahun 1970an sampai awal tahun 1980an ditopang oleh sektor perminyakan.
Pada tahun 1996, dengan keberadaan Veranus Komodensis, Labuan Bajo ditetapkan oleh pemerintah NTT sebagai tujuan pariwisata nomor satu di NTT dan menjadi pintu masuk bagi wisatawan yang akan mengunjungi Flores. Sejak itu mulailah dibangun masterplan untuk pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan beberapa destinasi wisata di tempat lain di Flores.
Dengan infrastruktur transportasi yang semakin baik, seperti ketersediaan jalan lintas Flores, pelabuhan dan bandara udara, pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an, Flores mengalami titik awal tourism boom. Namun, trend positif ini sempat meredup pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi, tetapi kembali menggeliat sejak awal milenium ketiga hingga kini.
Meskipun demikian, makin menggeliatnya pembangunan pariwisata di Flores tidak sebanding dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan masih menjadi persoalan besar masyarakat Flores hingga dekade pertama abad 21. Menurut data BPS (2010), dari 1,8 juta jiwa penduduk Flores, terdapat 330.380 (17,33 persen) penduduk miskin, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 13,33 persen. Kemiskinan yang tampak tak mampu diatasi dengan pembangunan pariwisata disinyalir sebagai akibat dari strategi pembangunan pariwisata yang bias terhadap kepentingan kelas menengah ke atas.
Pembangunan di sektor pariwisata selama ini di Flores dibuat sedemikian rupa seolah-olah mewakili kepentingan masyarakat, tetapi sejatinya hanyalah kepentingan elit yang menjadi tujuan dari pembangunan itu. Dana pembangunan publik dialokasikan untuk kepentingan pembangunan pariwisata yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat Flores. Misalnya, dalam konteks pembangunan pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK), pada tahun 1990-1991 dan 1994-1995, pemerintah daerah mengeluarkan biaya sebesar US$ 218.000, tetapi pendapatan daerah dari biaya masuk yang sangat murah saat itu, yakni US$ 0,87, hanya mencapai US$ 15.060. Artinya, pendapatan dari sektor pariwisata TNK hanya menyumbang 6,9 persen dari total pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Hal sama juga masih terus menjadi persoalan hingga dekade pertama awal abad 21, yakni pendapatan daerah dari TNK hanya mencapai Rp. 1,6 miliar pada tahun 2011 dan Rp. 1,8 miliar rupiah pada tahun 2012. Padahal, pengeluaran untuk biaya operasional TNK pada tahunan mencapai Rp. 3,5 miliar. Hal ini secara politis tidak bisa diterima, sebab pemerintah daerah menggunakan dana APBD yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat Flores digunakan untuk mensubsidi kedatangan para wisatawan yang tidak memiliki efek terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Flores.
Fakta ini menunjukkan bahwa ‘perampokan ABPD’ untuk pembangunan pariwisata di Flores memang hanya untuk kepentingan elit, seperti para wisatawan, birokrat dan politisi, serta pelaku usaha pariwisata. Dalam konteks pembangunan TNK, pada tahun 1995-1996, para wisatawan TNK membelanjakan uangnya sekitar US$ 1,1. Sekitar US$ 465.000 digunakan untuk transportasi, akomodasi, pemandu, makanan dan cederamata yang umumnya dikelola dan dikuasai oleh kelas menengah atas dan orang-orang kaya yang berasal dari Jakarta dan manca negara. Karena itu, dengan watak pembangunan pariwisata yang seperti ini, kemiskinan menjadi kian melanggeng hingga hari ini di Flores.
Tour de Flores dan Perampokan APBD
Agenda pembangunan pariwisata di Flores terus digulir hingga hari ini. TdF 2016 merupakan salah satu agenda dalam pembangunan pariwisata mutakhir yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp. 16,5 miliar dari APBD pemerintah propinsi dan beberapa kabupaten di Flores. Dengan investasi yang besar ini, TdF diprediksikan akan menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 20,4 triliun dari para wisatawan yang berjumlah sekitar 2,1 juta orang. Karena itu, baik Menteri Pariwisata, Arief Yahya, maupun Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, meminta agar semua kepala daerah di Flores mendukung kegiatan ini (Investor Daily, 29/1/2016).
Namun, publik NTT dan para penyelenggara yang mayoritas adalah orang-orang kaya di Jakarta, sontak terkejut mendengar “pembangkangan” seorang bupati Marianus Sae terhadap agenda TdF 2016 yang tidak masuk logika pembangunan yang selama ini diembannya, yakni untuk kepentingan masyarakat kecil (Sergap NTT, 15/4/2016). Sebab, dari total anggaran APBD yang harus dipangkas, sekitar Rp. 7-8 miliar digunakan untuk memberikan hadiah kepada pemenang yang diikuti oleh 320 peserta dari 20 negara di dunia dan sisanya digunakan untuk membiayai pihak panitia yang pada umumnya beranggotakan orang-orang kaya dari Jakarta.
Proyek promosi pariwisata di Flores selama ini memang jauh dari manfaatnya untuk masyarakat miskin di Flores. Penelitian Maribeth Erb (2008) membenarkan hal ini ketika mengkaji tiga paket promosi pariwisata pemerintah daerah di Labuan Bajo yang diselenggarakan pada tahun 2000, 2004 dan 2006. Mariberth Erb pun berkesimpulan bahwa promosi pariwisata di Labuan Bajo tidak berkaitan dengan peningkatan mutu pembangunan pariwisata di Flores, tetapi lebih sebagai upaya untuk menciptakan ‘proyek’ untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Melalui ‘proyek’ ini, pemerintah daerah, dalam hal ini oknum birokrat dan politisi yang terlibat, ingin memperdayai pemerintah pusat demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri.
Berbeda dengan promosi ‘proyek’ promosi pariwisata yang dievaluasi oleh Mariberth Erb (2008), TdF 2016 memiliki mekanisme yang jauh lebih ‘canggih’, yakni melibatkan aliansi tambun antara pemerintah daerah di Flores, pemerintah pusat dan orang-orang kaya di Jakarta untuk merampok uang rakyat miskin di daerah. Atas nama pembangunan pariwisata, pemerintah daerah dan pemerintah propinsi masing-masing bersedia menggelontorkan Rp. 1,5 miliar dan Rp. 3 miliar, walaupun APBD 2016 yang sudah ditetapkan tidak memiliki item pengeluaran untuk untuk penyelenggaraan TdF 2016. Bahkan pemerintah daerah yang sedang berutang, seperti pemerintah daerah Flores Timur yang memiliki utang Rp. 9,5 miliar, rela mengalokasikan Rp. 1,5 miliar untuk TdF 2016 (Sergap NTT, 30/3/2016).
Tour de Flores Untuk Siapa?
Andai saja TdF berjalan mulus dan berhasil mendatangkan banyak wisatawan hingga 4 juta orang seperti yang diperkirakan di tahun ke empat oleh Primus Dorimulu, Chairman TdF 2016 (Investor Daily, 24/11/2015), maka yang meraup keuntungan adalah orang-orang kaya Indonesia dan manca negara yang akan menjalankan bisnis pariwisata di Flores. Jika demikian, mengapa masyarakat Flores harus tunggang langgang menanggung biaya TdF 2016, yang sejatinya untuk kepentingan orang-orang kaya ini di masa datang? Mengapa untuk kepentingan orang-orang kaya ini, masyarakat Flores yang harus berpeluh menyiapkan anggaran dan biaya dari APBD yang seharusnya digunakan untuk mengeluarkannya dari lingkaran setan kemiskinan?
Pengamatan saya menunjukkan bahwa di balik gegap gempita TdF 2016, orang-orang kaya, dengan kekuatan ekonomi dan politik, sedang ancang-ancang kaki untuk menggempur Flores dengan investasi bisnis pariwisata dan siap merampok tanah-tanah masyarakat Flores, seperti yang terjadi saat ini di Labuan Bajo. Misalnya, menurut laporan Tempo (6/3/2015), walaupun ditentang masyarakat lokal, ketua DPR RI kala itu, Setya Novanto, dengan dukungan pemerintah daerah dan propinsi, berhak memenangi tender tanah seluas 4 hektar di pantai Pede untuk mendirikan hotel senilai Rp. 120 miliar selama 25 tahun, dengan nilai sewa Rp. 1,3 miliar.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa gugatan Marianus Sae sudah benar. Karena itu, gugatan ini patut mendapat dukungan politik dari seluruh masyarakat Flores.***
Penulis adalah Peneliti di Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta
