SEKITAR Lebaran 25 Desember 1965. Saya sudah lupa tanggalnya, tapi apa yang saya saksikan pada hari-hari itu kemudian melekat di benak hingga sekarang. Kembali dari Malang menuju Bandung, selepas Yogya, tiba-tiba semua kendaraan berhenti. Di jalanan orang hilir mudik. Semua diam atau berbisik-bisik. Tak ada tentara. Ada yang muram, setengah lari kembali ke rumah. Ada yang hanya saling pandang. Aneh, tak ada riang selepas Lebaran itu. Yang ada kegalauan yang membuat kami – kala itu saya masih di bangku terakhir SMA – masygul, terheran-heran ada apa gerangan. Maka kami pun menuju tepi jembatan tempat banyak orang berkumpul dan memandang ke bawah, ke sungai. Sejumlah jasad terkapar di pinggir dan tengah sungai yang dangkal. Terkejut dan terhenyak sesaat, saya tak menghitung jumlahnya. Yang pasti ada puluhan.
Mikrokosmos
Mereka menonton, diam, lalu pergi. Pertama kali saya menyaksikan puluhan mayat manusia menjadi tontonan publik dan membiarkannya. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang.
Tak ada yang istimewa dari kesaksian itu – kecuali bahwa hanya mimik dan raut wajah mereka menjadi bahasa yang bercerita. Sebelumnya, sejak Oktober, sudah ada kabar media tentang aksi-aksi “Basmi PKI” (Partai Komunis Indonesia). Kebanyakan orang mungkin tak segera menyadari skala dan betapa mendalam apa yang terjadi bagi masyarakat. Bandung memang bukan tempat yang tepat untuk merasakan getaran drama dan tragedi yang tengah berlangsung. Tetapi, bahasa wajah di Jawa Tengah tadi menunjukkan bahwa orang menyadari benar yang terjadi, bahwa mayat-mayat terkapar di sungai itu hanyalah sebuah mikrokosmos dari malapetaka yang lebih besar. Sebuah porsi lokal dari gambar besar yang menjelma menjadi warna zaman. Meski diam, takut, atau berbisik-bisik, khalayak desa menyadari sebuah tragedi sedang melanda bangsa ini – dan sebuah aparat negara berada dibaliknya.
Inilah pembantaian manusia terbesar di Nusantara sejak, sebutlah, anak buah Jan Pieterzoons Coen membantai penduduk Pulau Banda, sejak aksi Kapten Westerling di Sulawesi Selatan, sejak Jepang memaksakan Romusha, sejak aksi pemuda terhadap tawanan Belanda di masa yang disebut ‘Bersiap’ 1945-46. Kini, dua dasawarsa setelah merdeka, bangsa ini menjadi korban ketika setengah juta nila tumpah, merusak sebelanga susu republik – yaitu republik hasil perjuangan bangsa itu sendiri.
Dua Zeitgeist
Tiga tahun kemudian, 1968, semasa mahasiswa di Leiden, Belanda, setiap hari saya bersepeda melewati sebuah jembatan-gantung yang ditandai graffiti Soeharto Moordenaar (Soeharto Pembunuh). Di Amsterdam beredar poster bertajuk ‘The Archipelago of Prisons’ (Kepulauan Penjara) terbitan Amnesty International sekitar 1974. Tahun 1968 hingga 1980an pergolakan di Dunia Ketiga mewarnai Eropa. Di Belanda, guru besar sejarah dan sosiologi Asia Prof. Dr. W. F. Wertheim yang memimpin Komittee Indonesie dan majalah Feiten en Meningen, memelopori kajian kritis dan penyadaran masyarakat akan isu kediktaturan dan kekejaman di Indonesia, tepat di saat Belanda memulihkan hubungan dengan Indonesia.‘Terug van weggeweest’ (‘Belanda Kembali lagi ke Indonesia’), begitu istilah sinisnya. Di Paris, semacam Mekkah gerakan mahasiswa tahun 1970an, filsuf Jean-Paul Sartre menyulut kebangkitan cendekia dan perhatian dunia pada Dunia Ketiga. Di Stockholm, filsuf Bertrand Russel menggugah nurani dunia melalui Vietnam War Crime Tribunal (1971) dan mengingatkan bahwa di Indonesia dalam enam bulan jatuh korban sebesar Perang Vietnam dalam beberapa dekade (1954-1975). Sementara pemboman-permadani atas Kamboja melahirkan rezim Khmer Rouge yang tak kalah kejam dengan rezim Orde Baru di Indonesia.
Betapa kontras zaman telah memuncak. Di Dunia Ketiga, rezim-rezim di Asia dan Amerika Latin menemukan ‘solusi’ Perang Dingin dengan jalan pintas berupa kediktaturan militer dan pembantaian massa, di satu pihak, justru ketika di Eropa tuntutan Zeitgeist (warna zaman) menyoal ‘solusi’ semacam itu dan di Amerika masyarakat bangkit menentang Perang Vietnam, di lain pihak. Pada titik itulah orang menohok hipokrisi dunia: percaturan negara (geo-politik) yang mencurahkan perhatian besar terhadap kekejaman rezim komunis ala Khmer Merah di Kamboja, tetapi pada saat bersamaan bungkam tentang pembantaian manusia 1965-1966, yang memukul sayap kiri di Indonesia.[1]
Kejahatan beranak-pinak
Tahun 1990-2000an, konsep ‘Dunia Ketiga’ tadi lenyap dari khasanah publik, narasinya hilang dari wacana dunia, dan tokoh-tokoh tadi telah tiada. Tetapi ‘1965’ masih melekat, merasuki naluri masyarakat, menjadi trauma bangsa, dan kini perlahan tampil di permukaan publik dengan upaya-upaya lokal menggali kuburan-kuburan massal, fakta dan khasanah baru seputar tragedi itu. Pasca-1998, tahun ‘1965’ itu terbit kembali. Ada yang menyebutnya ‘Prahara’, ada yang memilih istilah ‘Holocaust’ dari khasanah Nazi di Jerman 1940an yang lebih mengena bagi Tragedi Besar ‘1965’.[2]
Di pertengahan 1990an itulah seorang pemilik hotel di Kuta berkisah kalem tentang perburuan dan pembunuhan di desanya bagaikan hal keseharian yang wajar saja – tanpa sesal dan pahit. Sehari sebelumnya, seorang supir bus yang membawa saya ke kota Denpasar bercerita serupa dengan semangat kebanggaan seorang jago – juga tanpa sesal dan pahit. Menyesal saya tak merekam cerita mereka. (Bali saat itu tempat transit dalam perjalanan tugas saya ke Timor Timur).
Betapa pun, setidaknya orang mulai bicara – bahkan kepada orang dari luar desa mereka. Gejala-gejala seperti itu menandai suasana zaman saat bintang Sang Jenderal Besar merosot, legitimasi rezimnya mulai goyah, tapi juga saat tragedi-tragedi berdarah yang membuka jalan bagi Orde Baru makin terungkap – bahkan berkepanjangan seperti di Timor Timur dan Aceh.
Di provinsi ke 27 itu, dunia memantau lebih intensif sehingga di akhir pendudukan militer di sana, ketika gelombang kekerasan melandanya selepas jajak-pendapat Agustus 1999, badan PBB UNAMET dapat menyimpulkan bahwa amuk ABRI dan milisi sepanjang paro kedua September menjadi-jadi justru karena mereka kaget dan marah. Bukan saja karena kalah dalam referendum, tapi karena kalah dan menjumpai situasi kebalikan di tahun 1965-66, ketika mereka bisa menghabisi musuh-musuhnya dengan leluasa.[3] Kehadiran ratusan pejabat asing, pengamat asing, LSM dan media dunia menghalangi perburuan massal. Tapi, pada gilirannya, itu mendorong aparat memacu operasi mendeportasi sekitar 200 ribuan warga Tim-Tim ke NTT dalam tempo kurang dari seminggu, dengan mengerahkan truk-truk, kapal dan Hercules. Saya menyaksikannya di kota Dili dan di bandara Comoro.
Di tahun yang sama, akhir 1999, warisan ‘1965’ itu juga membayangi operasi tentara di Aceh. Rumah Geudong, sebuah gedung mewah disewa oleh RPKAD untuk menjadi lokasi pemeriksaan dan penyiksaan.[4] Sementara di desa Jim-Jim, juga di Kabupaten Pidie, seorang ibu bercerita bagaimana tentara merendahkan martabat musuhnya dengan menelanjangi seorang perempuan dan menyuruhnya lari memutari lapangan volley. Tersangka separatis itu menjadi ‘hiburan’ bagi satuan serdadu yang menyaksikannya. Seminggu kemudian, kembali ke Amsterdam, dalam wawancara saya, mantan tokoh Gerwani Ibu Sulami bercerita bagaimana tahanan perempuan ‘dihukum’ lari telanjang mengelilingi sebuah kampung di Solo. Lapangan volley di Aceh 1990an dan kampung di Solo 1970an itu cuma saksi bisu dari penistaan yang sama. Bandingkan dengan ‘pameran’ kepala manusia di Kediri 1965[5] dan foto kepala gerilyawan Fretilin dalam adegan pamer ‘kejayaan perang’ di Tim-Tim 1980an. Sepercik kebuasan yang terwariskan.
Jadi, ‘1965’ adalah tahun yang berkepanjangan. Dia berekor panjang berkat hegemoni politik-ideologis yang memungkinkan impunitas berjalan laju, tapi juga karena mewariskan metode dan juklak-juklak sanksi dan represi. Cara-cara itu bukan monopoli tentara. Manakala perlu, intimidasi pun dilakukan terhadap pers oleh sementara diplomat (saya mengalaminya di Paris dan di Den Haag awal 1990an) dan oleh polisi (Jayapura, Papua, 2000).
Ilustrasi gambar karya Dadang Christanto
Genosida
Walhasil, Tragedi Besar 1965 itu sesungguhnya tak pernah berdiri sendiri. Dia semacam diskursus dan model perilaku yang diprojeksikan ke depan, menjadi pola yang ditularkan ke masa kini. Sebuah induk yang beranak-pinak berkat hegemoni kuasa, arus ideologis, modus siksa, macho dan jagoisme – di Tim-Tim, di Aceh dan di berbagai tempat pelanggaran HAM yang lain.
Sementara ‘1965’ itu sendiri berskala luas, meliputi konsekuensi fisik, psikologis dan material dari genosida, serial pembantaian massal, perburuan, penahanan, pemusnahan, aniaya, kekerasan seksual, penghilangan-paksa, kerja-paksa, perbudakan, pengasingan dirantau (eksil), stigmatisasi dan diskriminasi sosial-politik dan rasial.[6]
Tragedi Besar 1965 itu ibarat matahari tenggelam yang perlahan terbit kembali. Bayang-bayangnya mau tak mau akan tampil – lagi dan lagi – di permukaan, karena ‘1965’ bukan sekadar peristiwa, melainkan rangkaian kejahatan yang bertujuan spesifik namun berdampak luas dan mendalam. Dengan kata lain, Genosida: sebuah proyek dengan muatan niat dan tekad untuk menghabisi suatu kelompok spesifik – kelompok tertuduh-politik – dengan dalih “terlibat” G30S,[7] dan berdampak perubahan sosial dan politik yang luar biasa bagi masyarakat dan negara.
Agak mirip Spanyol pasca-Franco di paro awal 2000, Indonesia pada dasawarsa yang sama menyaksikan upaya-upaya awal untuk memproduksi memori masa silamnya yang kelam – untuk setidaknya mencari kebenaran sejarah – melalui publikasi, film, media, penggalian kuburan massal dan perdebatan tentang isu dan kisah-kisah seputar 1965.[8] Kemudian ada upaya Komnas-HAM dan terobosan Joshua Oppenheimer dengan kedua filmnya – ‘The Act of Killing’ (2012) dan ‘The Look of Silence’ (2014) – yang menggugah kesadaran khalayak di Indonesia dan menjadi momentum baru menjelang setengah abad ‘1965’.[9]
Syahdan, generasi baru datang yang, mau tak mau, akan tampil dengan pertanyaan “apa yang terjadi”, “mengapa, dan bagaimana, bangsa ini melakukan pembunuhan massal dan sejumlah kejahatan terhadap sesama mereka sendiri”, dan “bagaimana mungkin kita selama ini begitu lama mendiamkannya”.
Sebaliknya, kekuatan-kekuatan yang berkepentingan tentu tak tinggal diam. Mereka akan, dan telah, mengancam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan “mengapa harus minta maaf kepada musuh?” ketika pokok masalah sebenarnya adalah azas keadilan dan reparasi bagi korban.[10] Atau menyerukan stereotip “kalau mereka menang, kami-lah yang akan dibunuh” – persis senada seruan tokoh Nazi Himmler tentang nasib bangsa Jerman yang bakal terpuruk jika kaum korbannya – Yahudi – berkuasa. Di situ sejarah cuma diandaikan belaka, tapi toh ‘if history’ itu menjadi mitos sekaligus perisai yang ampuh.
Semua itu seperti mengatakan bahwa alasan-alasan politik layak menjadi dalih untuk menghabisi nyawa manusia, yang juga sesama warga bangsa, dan sekaligus untuk mengingkari hak-hak sosial-politik mereka yang tertuduh maupun organisasi-organisasi tertuduh yang – padahal – berstatus legal pada saat menjadi korban pembantaian itu.
Dengan begitu, sebuah diskursus yang ditanamkan dengan kuat oleh Orde Baru sejak Oktober 1965, telah beralih menjadi pelindung kepentingan mapan. Mereka menjadi kekuatan-kekuatan yang merintangi upaya keadilan sekaligus tampil melindungi para pelaku yang resah akan kemungkinan terancam sanksi-sanksi politik dan hukum. Dan akan selalu menjauhkan kebenaran sejarah dari kesadaran khalayak luas. Atau, seperti sebagian kalangan di Jerman pasca-PD-II, akan terus menyangkal: “Wir haben es nicht gewusst” (Kami tidak tahu apa-apa).***
Penulis adalah wartawan. Pernah bertugas untuk Radio Nederland Seksi Indonesia (1982-2007), sebagai koresponden di Jakarta (2008-2012) dan menulis di berbagai media.
——————
[1] Di awal 1970an soal pembantaian 1965 mulai hangat dibicarakan di kalangan cendekia di Leiden. Disini Jusfiq Hadjar yang sering mengangkat isu tersebut dalam perdebatan di KITLV dengan Onghokham, Lance Castle, Peter Carey, dll.
[2] Aboeprijadi Santoso, Indonesia’s 1965 Holocaust
remembered, http://www.thejakartapost.com/news/2005/11/14/indonesia039s-1965-holocaust-remembered.html
[3] Geoffrey Robinson di: Aboeprijadi Santoso, What of truth commission for East Timor? http://www.thejakartapost.com/news/2005/01/10/what-truth-commission-east-timor.html
[4] Aboeprijadi Santoso, Of Pain and Humiliation: The Velvet Protests in Aceh, The Jakarta Post 13 Dec. 1999, http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/12/18/0007.html
[5] Pipit Rochijat, Am I PKI or Non-PKI?, Indonesia, Vol. 40, Okt. 1985, hal. 37-56.
[6] Aboeprijadi Santoso, The 1965 controversy and
need for people’s tribunal, http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/the-1965-controversy-and-need-people-s-tribunal.html
[7] John Roosa, Pretext for Mass Murder, The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia, 2006.
[8] Aboeprijadi Santoso, A Spanish lesson for Indonesia’s 1965, http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/12/08/a-spanish-lesson-for-indonesias-1965/
[9] Aboeprijadi Santoso, The ‘1965’ killers – What’s gone ‘wrong’ with Indonesia, https://www.academia.edu/3262094/The_1965_killers_What_s_gone_wrong_with_Indonesia_2013_
[10] Sri Lestari Wahyuningrum,‘Apology for PKI’: Sorry is not the point, http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/28/apology-pki-sorry-not-point.html
