Imperium: Teori dan Praktek
Masa pasca-Perang Dingin, ditandai oleh tatanan internasional yang didominasi satu negeri adikuasa-Amerika Serikat. Walaupun banyak dibahas setelah peristiwa 11 September 2001, di New York, serta sejak dicetuskannya “perang melawan terorisme,” sesungguhnya pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, politik, dan keamanan Amerika Serikat, secara unilateral sudah semakin dimungkinkan sejak usainya Perang Dingin.
Dengan berakhirnya Perang Dingin, bermunculan literatur-literatur yang lumayan luas tentang demokratisasi secara global. Berbeda dengan asumi yang dipegang para pendukung Pax Americana, agenda pasca-Perang Dingin AS, sebetulnya cenderung menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi demokratisasi di Asia. Terutama, ketika agenda tersebut bersinggungan dengan sumber-sumber konflik sosial domestik yang sudah ada.
“Perang melawan terorisme,” misalnya, telah mempengaruhi konstelasi kekuasaan dan kepentingan di banyak negeri Asia, yang berdampak buruk pada kekuatan pendukung demokrasi. Yang menguat belakangan ini, malah sejumlah kepentingan yang justru paling anti-demokrasi di sejumlah negeri Asia. Penguatan itu terjadi, karena keberadaan mereka memenuhi sebagian dari kebutuhan spesifik dari proses globalisasi ekonomi neoliberal pada fase sekarang. Suatu kebutuhan yang sulit dipenuhi sepenuhnya melalui mekanisme pasar semata dan daya ‘pendisplinan’ intrinsik dari modal finansial. Pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin memerlukan kebijaksanaan koersif yang terbuka, untuk menjamin akses dan kontrol pada pasar-pasar tertentu serta, sumber daya alam yang semakin langka seperti, minyak.
Tetapi, sesungguhnya perkembangan di atas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Proses globalisasi neoliberal itu sendiri, dalam istilah ahli hubungan internasional Richard Higgot, telah lama semakin ‘di-sekuritisasi.’ Boleh dikatakan, proses globalisasi neoliberal telah mencapai tahap yang ditandai oleh semakin kerapnya penggunaan kekerasan dan paksaaan, untuk menunjang daya pendisiplinan pasar global yang ternyata ada batasnya. Oleh karena itu, neoliberalisme ekonomi yang didukung oleh serangkaian kebijakan pemerintahan AS sejak tahun 1980s-an, semakin lama telah menjadi semakin “illiberal,” bahkan “otoriter” dalam konsekuensi politik dan sosialnya secara domestik maupun internasional. Yang juga penting dicatat, perkembangan seperti ini lebih mencerminkan suatu “momen struktural,” bukan sekadar suatu “momen politik” dalam sejarah globalisasi yang bisa diharapkan lewat dengan begitu saja. Dengan demikian, digantinya Presiden Bush oleh seorang Presiden dari Partai Demokrat, misalnya, tidak akan menghasilkan suatu perubahan yang fundamental dalam logika globalisasi dewasa ini.
“Sekuritisasi” agenda globalisasi neo-liberal, jelas berdampak luas pada Asia, termasuk dalam menentukan posisi setiap negeri dalam perekonomian global. Ahli ekonomi politik Asia, Garry Rodan dan Kevin Hewison, misalnya, pernah mencatat bagaimana kepentingan ekonomi dan perdagangan AS dikaitkan secara erat pada konferensi APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) tahun 2003 di Bangkok. Pada saat itu dikemukakan, akses kepada pasar Amerika akan diperuntukkan terutama pada mereka yang turut serta dalam perang melawan terorisme. Bantuan luar negeri AS (yang skalanya termasuk kecil untuk ukuran perekenomiannnya yang meraksasa) juga, semakin dikaitkan dengan persyaratan di luar kebutuhan mendesak negeri penerima – seperti efisiensi dalam memberikan izin untuk investasi atau usaha.
Tidaklah mengherankan, jika di kalangan akademisi, karya-karya tentang hegemoni atau “imperium” AS, berkembang pesat belakangan ini. Di antara karya tersebut ada yang ditulis ilmuwan terkemuka seperti Ellen Meiksins Wood, David Harvey, Chalmers Johnson, Michael Mann – di samping Michael Hardt dan Antonio Negri. Pada umumnya, para penulis ini berupaya untuk memahami logika dasar dan arah perkembangan tatanan dunia yang bersifat unipolar, dalam kaitan dengan perkembangan kapitalisme secara internasional. Sebagai contoh, Jan Nederveen Pieterse, menunjuk pada berbagai strategi dari entitas yang ia namakan “neoliberal Empire.” Di antaranya, eksperimen Amerika untuk merekayasa proses “state-building” di Irak dan Afghanistan; digelarnya upaya untuk menguasai akses pada sebanyak mungkin sisa sumber minyak dunia yang belum tereksploitasi, militerisasi global yang semakin berteknologi tinggi, serta “bantuan keamanan” dalam perang melawan teror pada sejumlah negeri. Sisi lain strategi ini, diresmkannya berbagai perjanjian perdagangan yang bersifat bilateral, perlindungan kepentingan korporasi AS serta, ditetapkannya berbagai persyaratan ekonomi untuk pemberian bantuan pembangunan.
Dalam hal ini, Wood lebih menekankan aspek koersif dari suatu “empire of capital” yang didominasi AS. Berbeda dengan teori-teori tentang globalisasi yang selama ini banyak meramalkan pudarnya Negara, menurut Wood, Negara nyatanya semakin diperlukan untuk mengamankan jangkauan modal internasional yang semakin global dan menyeluruh. Dalam hal ini, Negara AS bertindak sebagai semacam “the great imperial enforcer” untuk kepentingan modal yang berjaungkauan internasional, karena kapasitas militernya yang tidak tertandingi.
Tampaknya sifat koersif dari tatanan internasional masa kini, semakin dipertimbangkan oleh para ahli – suatu perkembangan yang baru bila dibandingkan dengan keyakinan luas pada dekade 1990-an, bahwa logika pasar global sendiri sudah mempunyai daya “pendisiplinan” instrinsik yang sulit dilawan. Ahli geografi Harvey, juga memusatkan perhatian pada ketegangan antara niat yang diutarakan untuk mengadakan perluasan demokrasi, dengan kebutuhan dari pasar global yang dikuasai oleh suatu “imperialisme kapitalis” — yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap negeri-negeri lain, dan oleh karena itu, justeru berkarakter anti-demokrasi. Penjelasan ini sedikit banyak disetujui oleh sosiolog Michael Mann, yang beranggapan, pilihan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi AS, menjadi semakin menarik karena kapasitas militernya yang tak tertandingi siapa pun setelah berakhirnya Perang Dingin. Kapasitas militer ini, memungkinkan AS untuk tidak mentoleransi hambatan yang ditetapkan pihak lain pada mobilitas dan dominasi modal transnasionalnya.
Negara dan Modal di AS
Tetapi hal lain yang juga penting, bagaimana memahami konstelasi kekuasaan dan sifat kapitalisme di AS sendiri. Peter Gowan mengingatkan, ciri khas Amerika Serikat adalah kedekatan yang begitu erat antara kelas kapitalisnya dengan Negara. Dibandingkan masyarakat kapitalis maju lainnya, kaum pemodal AS begitu langsung berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan publik, tanpa banyak tandingan dari kekuatan sosial lain . Menurut Gowan, modal transnasional AS bergantung pada kapasitas militer AS untuk keamanannya dan semakin berhasil menggunakan secara instrumental Negara AS yang termiliterisasi, untuk memajukan kepentingannya.
Namun struktur kelas AS bersifat kompleks dan komposisi kelas kapitalisnya pun terdiri dari berbagai fraksi yang bisa saling bertentangan – meskipun sejak masa sosiolog C. Wright Mills, sudah ada konsep tersohor tentang pengaruh hebat dari suatu “military-industrial complex” di AS. Kepentingan kaum raja minyak – yang berpengaruh besar pada masa Bush sekarang — misalnya, kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan yang disebut “Wall Street-Treasury complex,” yang lebih berpusat pada kaum pemodal sektor finansial. Agaknya, pemahaman terhadap cara bekerja “imperium” AS, memerlukan analisas yang lebih mendalam tentang masyarakat, Negara, dan kapitalisme AS sendiri, beserta segala kontradiksi yang inheren padanya.
Mungkin dengan sedikit mengabaikan kompleksitas tersebut, Gowan mengajukan pendapat, sejak berakhirnya Perang Dingin sudah ada konsensus di antara para pejabat tinggi Negara AS dan kelas kapitalisnya, akan keperluan membangun suatu tatatan kapitalisme internasional sebagai suatu komunitas di bawah supremasi AS. Dengan demikian, ada suatu kontinuitas penting yang diidentifikasi Gowan, dalam jenis kepentingan yang menentukan kebijakan publik dan luar negari AS yang melampaui analisa terhadap kaum “Demokrat,” “Republik,” “Liberal” atau “Neo-konservatif,” sebagaimana lazim diadakan sekarang. Tujuan yang dimaksudkan Gowan, memang sudah tergambar dengan jelas dalam makalah tersohor mengenai rencana strategis AS yang ditulis oleh Paul Wolfowitz pada awal tahun 1990-an – ketika itu masih pejabat senior Departmen Pertahanan — tetapi dirahasiakan isinya sebelum dibocorkan oleh koran the New York Times. Dalam makalah ini, boleh dikatakan, hampir seluruh “skenario” yang dijalankan Presiden Bush setelah mengambil alih kekuasaan sudah ditulis secara agak lengkap. Menurut Gowan, retorika “kerjasama kemananan” yang diutarakan pada masa Clinton, hanya menutupi konsensus Negara–Modal yang berwatak imperial.
Oleh karena itu, meskipun naiknya-daunnya ideologi kaum neo-konservatif seperti Wolfowitz yang berada di sekeliling Bush, telah memperjelas aspek koersif dari kebijaksanaan luar negeri AS, sebenarnya benih-benihnya sudah ada sejak lama. Lebih jauh lagi, asal-muasal peningkatan aspek koersif ini bukanlah pada sejumlah individu yang kebetulan sekarang berpengaruh di Washington tapi, terletak pada logika untuk mengamankan dan memperluas jangkauan globalisasi neoliberal, di bawah pimpinan modal transnasional AS.
Dalam hal ini, Perry Anderson mengingatkan, berakhirnya Perang Dingin telah mengurangi insentif bagi negeri-negeri kapitalis maju di Eropa Barat, untuk menerima begitu saja dominasi Negara dan modal AS. Ekonom Robert Wade pun banyak menulis mengenai ancaman mata uang Euro terhadap status dollar AS sebagai mata uang internasional – sesuatu yang bisa berdampak hebat terhadap perekonomian AS, yang selama ini amat diuntungkan karena mata uangnya berfungsi sebagai cadangan devisa bagi hampir semua negeri di dunia. Tanpa itu, AS tidak bisa lagi mempunyai “current account deficit” luar biasa besarnya, yang secara efektif ditanggung negeri-negeri lain yang memegang dollar AS. Dengan latar belakang ini, kita bisa mulai memahami friksi antara sebagian negeri Eropa Barat (terutama Perancis dan Jerman) dengan AS belakangan ini berkaitan dengan Perang Irak.
Dampak Pada Asia
Di AS, akademisi konservatif seperti Samuel Huntington mengatakan, dunia yang tidak didominasi AS akan penuh kekacauan, kemerosotan ekonomi, dan menjadi semakin tidak demokratis. Kolumnis Sebastian Mallaby, juga dari AS, berpendirian, masyarakatnya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi “imperium” demi kepentingannya sendiri dan juga demi peradaban dunia yang lebih maju dan demokratis. Intelektual terkenal Robert Kagan, mengecam Eropa karena kurang mau membantu AS dalam mengemban tanggung jawabnya yang mulia untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia. Sementara itu Deepak Lal, ekonom dari Inggris, menambahkan, dominasi AS pada dasarnya bersifat progresif karena memajukan proses globalisasi — yang kini dirongrong kekuatan Islam radikal. Di Asia sendiri banyak tokoh, seperti Lee Kuan Yew dari Singapura, yang menganggap hegemoni AS merupakan prasyarat bagi kemakmuran dan pembangunan Asia.
Tetapi, yang menarik sifat progresif imperium AS ternyata banyak ditentang di beberapa tempat di Asia. Protes gerakan-gerakan rakyat terhadap AS, telah banyak bermunculan. Dari Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan belakangan di Indonesia, dan banyak negeri lain. Setelah krisis ekonomi Asia, muncul pula demo-demo anti IMF di Indonesia dan juga Thailand, yang mengasumsikan embaga tersebut adalah perpanjangan tangan dari kepentingan modal AS.
Pada sisi lain, perlu pula diingat, sentimen anti-AS yang meningkat ini telah dipergunakan dengan jitu oleh serangkaian kepentingan konservatif di berbagai masyarakat Asia. Ini terlihat dalam retorika neo-populis tokoh seperti Mahathir Mohammad, maupun sejumlah politisi Indonesia yang berusaha memperkuat legitimasinya, dengan menonjolkan sifat keIslaman ataupun nasionalis. Di Malaysia pula, kebijakan menahan orang tanpa proses peradilan di bawah “Internal Security Act,” belakangan dibela dengan menunjuk pada kebijakan AS di Guantanamo atau Abu Ghraib. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan represif yang dilakukan di Thailand, Singapura, dan tempat lainnya, dibenarkan karena adanya perang menghadapi terorisme.
Secara politik dan intelektual, suatu bahaya yang nyata adalah kemunculan kembali versi-versi kasar dari teori dependensia, yang meletakkan AS pada posisi kekuasaan absolut dan semua negeri lain dalam posisi subordinatif mutlak. Sebabnya, unsur-unsur teori dependensia dengan mudah dapat “dibajak” oleh kekuatan-kekuatan konservatif dalam sejumlah masyarakat Asia sendiri, untuk menduking kebijaksanaan domestik yang otoriter walau dibumbui jargon yang (ultra)nasional dan kadangkala populis. Xenophobia anti-AS dan Barat, misalnya, dapat dipakai untuk memobilisasi dukungan kaum miskin dalam negeri, sambil menutupi hubungan-hubungan eksploitatif dalam negeri yang bersumber dari konstelasi kekuasaan domestik. Lebih parah lagi, aktivitas aktor pro-demokrasi yang bersumber dari dalam masyarakat Asia sendiri, kemudian bisa di-cap pro-Barat atau Amerika, karena tidak sesuai dengan kebudayaan setempat — walaupun sesungguhnya para penguasa tetap berinteraksi dengan sang hegemon AS di bidang-bidang ekonomi dan keamanan tertentu. Dengan kata lain, gerakan demokrasi di masyarakat-masyarakat Asia, dapat menjadi sasaran empuk bagi manipulasi politik dan ideologis yang dijalankan oleh elite-elite setempat atas nama atavisme atau nasionalisme.
Bahkan, bisa saja dikatakan, salah satu korban utama dari sekuritisasi proses globalisasi neoliberal adalah perjuangan untuk demokrasi dan hak azasi manusia, hampir di mana saja di dunia ini. Lebih dari itu, demokrasi sebagai suatu konsep atau cita-cita pun telah jatuh pamornya, karena dihubungkan dengan tipuan atau kemunafikan imperialisme. Dengan demikian, telah terjadi suatu proses “saling penguatan” yang agak aneh: penggunaan retorika anti-AS oleh kaum konservatif di negeri-negeri seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan atau Cina memerlukan “ancaman” AS sebagai negeri adikuasa yang dibenci, guna membenarkan serangan terhadap aktor dan kekuatan politik domestik yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Di pihak lain, hegemon AS pun memerlukan retorika anti-AS ini untuk membenarkan posisinya yang semakin militeristik dan mementingkan keamanan, khususnya dalam suasana “perang menghadapi terorisme.”
Dalam kaitan ini, ada gunanya untuk mengingat bahwa Asia adalah benua tempat terjadinya perang-perang terbuka dan ‘panas’ paling dahsyat semasa Perang Dingin yaitu, di Vietnam dan Korea. Rodan and Hewison pun beranggapan, fase masa kini dari tatanan pasca-Perang Dingin, amat ditandai oleh dinamika politik yang mirip dengan masa Perang dingin. Misalnya, AS kembali mendukung sejumlah rezim otoriter, termasuk di Asia, asalkan mendukung perang melawan terorisme. Seperti pada masa Perang Dingin menghadapi komunisme, menurut logika ini penguatan hak azasi manusia dan demokrasi, dinomorduakan terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan keamanan, terlepas dari retorika pro-demokrasi yang dikumandangkan, misalnya sehubungan dengan Irak.
Adalah menarik pula bahwa di beberapa bagian Asia, Perang Dingin seakan-akan tidak pernah berakhir. Di Asia Timur, ancaman perang terbuka yang merupakan warisan Perang Dingin, masih menghantui semenanjung Korea, serta wilayah Selat Cina. Pada masa terakhir ini, kekuatan konservatif di Korea, misalnya, yang banyak mempunyai kaitan dengan rezim diktator militer tempo dulu, justru kembali naik pamornya karena masih adanya ‘ancaman’ dari Utara. Almarhum Park Chung Hee yang memerintah dengan tangan besi, lantas menjadi pahlawan dan idola buat sementara rakyat Korea, karena “keberhasilannya” dalam bidang ekonomi dan keamanan. Di Asia Tenggara, perkembangan “civil society” di negeri seperti Indonesia, masih terhambat oleh warisan sejarah Perang Dingin yang memungkinkan pembantaian massal tahun 1960-an dan kediktoran bertangan besi selama tiga dekade. Konsekuensinya, masih terasa dalam berbagai persoalan dan kontradiksi dalam demokrasi Indonesia pasca-1998. Perlu diingat, selama puluhan tahun, rezim-rezim anti-demokratis di Korea Selatan, Taiwan (maupun Indonesia), dianggap sebagai basis AS menghadapi perluasan komunisme. Kemajuan ekonomi Korsel dan Taiwan, terutama sedikit banyak dimungkinkan oleh bantuan ekonomi (dan militer) melimpah di masa awal pembangunannya, yang dianggap perlu guna membuktikan superioritas jalur kapitalis.
Kemenangan koalisi-koalisi kepentingan pro-Barat di Indonesia, Singapura dan Malaysia – negeri-negeri “domino” yang dianggap bisa “dijatuhkan” oleh perluasan komunisme dari Indocina – sampai kini mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial dan politik setempat. Kalaupun Filipina menawarkan suatu pengecualian terbatas, kekuatan Kiri secara umum sudah lama tidak merupakan kekuatan yang efektif di kawasan Asia Tenggara, sebagai akibat langsung dari Perang Dingin. Relatif absennya kekuatan Kiri ini, memungkinkan model pembangunan kapitalisme yang sangat sedikit menghiraukan kepentingan buruh atau kaum tani yang kurang terorganisasikan dengan baik karena kekalahan di masa lalu. Dengan demikian, demokratisasi yang berlangsung di Indonesia atau Thailand pun, tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan yang mewakili aspirasi Kiri, dan hanya secara terbatas di Filipina.
Warisan sejarah Perang Dingin, juga amat berdampak di Asia Selatan, di mana pernah terjadi kompetisi yang keras antara AS, Uni Soviet dan Cina, yang masing-masing mempunyai ‘klien’ di antara kekuatan-kekuatan sosial politik domestik. Di antara kekuatan amat bervariasi tersebut, sebut saja kaum Maoist dan Fundementalis Hindu di India, diktator-diktator militer dan kaum Islam konservatif di Pakistan dan Bangladesh – yang terakhir suatu negeri yang kelahirannya tidak terpisahkan dari kompetisi Perang Dingin. Kaum Fundamentalis Hindu di India, yang kini sangat kuat dalam kancah politik setempat, cenderung mempunyai sikap pro-Amerika karena peran mereka secara historis dalam menentang dominasi Partai Kongres yang dulu condong pada Uni Soviet. Walaupun secara politik dan sosial amat konservatif, partai BJP yang mewakili kekuatan Hindu Fundamentalis, dalam arus politik amat mendukung liberalisasi ekonomi karena didukung oleh kelas menengah dan kasta-kasta atas yang paling menikmati hasil pertumbuhan ekonomi pesar di India belakangan ini.
Sesuatu hal lain yang perlu diingat adalah model pembangunan Asia (terutama Timur dan Tenggara), yang pernah dianggap “sukses” sebenarnya sempat menghambat supremasi globalisasi a la neoliberal secara lebih meluas di bawah pimpinan AS. “Model Asia” tersebut menyiratkan kemungkinan bentuk kapitalisme dengan peranan negara yang kuat dalam mengintervensi pasar, dan juga bisa menghambat dominasi modal transnasional yang berasal dari Barat, lewat berbagai kebijaksanaan proteksionis dan “nasionalis.”
Adalah Krisis Asia 1997/98, yang yang akhirnya memungkinkan kaum neoliberal di Bank Dunia dan IMF, untuk menegaskan bahwa tidak ada alternatif model kapitalisme lain, termasuk dari pengalaman Asia, yang “terbukti” sudah ambruk pada waktu itu.
Memang, KKN yang melekat pada model Asia ini amat menyumbang pada krisis hebat yang terjadi satu dekade lalu. Tapi, yang juga tak bisa diingkari, pengintegrasian perekonomian Asia ke dalam perekonomian global yang semakin erat — lewat perluasan modal finansial ke segala pelosok dunia di tahun 1990-an — merupakan faktor penyebab Krisis Asia yang tidak kalah penting.
Setelah Krisis Asia, para ideolog neoliberal kemudian menganjurkan serangkaian kebijaksanaan pembaharuan, yang pada dasarnya mempermudah pergerakan modal transnasional. Serangkaian dengannya, juga dianjurkan pembaharuan dalam bidang “good governance,” “‘civil society’” dan demokrasi. Namun, yang sebenarnya terjadi, adalah kemunculan kembali pemikiran teori modernisasi klasik tahun 1950-an dan 1960-an, yang membayangkan hubungan yang linear antara perkembangan perekonomian pasar bebas dan demokratisasi – walaupun sekarang diberikan label yang berbeda. Klaim ini tetap diajukan, meskipun terdapat banyak bukti sejarah bahwa kapitalisme bisa beradaptasi dengan serangkaian rezim sosial politik yang bervariasi, dan bahwa konvergensi antara liberalisme ekonomi dan politik tidak mesti terjadi. Tujuan sebenarnya dari serangkaian pembaharuan ini, untuk menciptakan kerangka kelembagaan sosial, ekonomi, dan polititik yang dapat melindungi beroperasinya modal transnasional dari rongrongan koalisi-koalisi kepentingan domestik di negeri-negeri Asia yang bersifat predatoris ataupun re-distribusional.
Bagaimana dengan Cina? Negeri ini tidak terkena dampak krisis Asia, justeru karena capital account-nya tertutup (oleh karena itu, sebab tidak mau mengikuti rumus pembangunan a la neoliberal). Dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, diperkirakan dalam waktu dekat, negeri ini dapat menjadi penantang yang kuat terhadap ‘imperium’ AS. Tetapi masa depan Cina juga penuh kerikil tajam. Polarisasi kelas yang luar biasa pesat dan dahsyat, ketidak-seimbangan petumbuhan regional yang begitu tajam, marjinaliasi 100-200 juta petani yang terlempar dari sektor pertanian tetapi tidak mendapatkan tempat yang kokoh di sektor industri, keringkihan sektor finansialnya – semua adalah sumber krisis hebat yang potensial.
Cina yang besar (tetapi belum tentu stabil) ini, akan semakin terlibat dalam tahun-tahun mendatang dalam kompetisi hebat untuk menjamin akses pada sumber-sumber minyak dan gas bumi yang belum tereksploitasi di kawasan Asia Tengah. Berkompetisi dengan Cina adalah India – keduanya adalah konsumen minyak yang semakin tamak, karena tuntutan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tidak boleh dilupakan, di kawasan yang amat kompeks ( secara kultural, sosial, ekonomi dan politik), terdapat pula Rusia dan Iran – dan lewat negeri ‘proxy’ macam Irak dan Afghanistan – juga AS. Bisa diprediksikan, kawasan Asia Tengah di masa mendatang akan menjadi lokasi dari berbagai konflik penting yang amat berpengaruh terhadap masa depan dan keberlangsungan ‘Imperium.’ Kompetisi tersebut akan kian hebat – dan penuh kekerasan –dengan tercapanyai kondisi yang disebut banyak ahli sebagai ‘peak-oil.’
Catatan Penutup
Perlu dicatat, berbarengan dengan semua ini, “Barat” pun sedang mengalami perubahan. Misalnya, “welfare state” a la Eropa Barat, semakin hari semakin mengalami kemerosotan, dan menjadi sumber dari berbagai konflik sosial baru, termasuk yang melibatkan populasi kaum pendatang yang tenaga murahnya sempat diperlukan. Kesenjangan sosial semakin melebar di hampir semua masyarakat industri maju, tidak terkecuali di Amerika Serikat, di mana 5 persen penduduknya mempunyai kekayaaan yang melebihi 95 persen yang sisa. Perkembangan terakhir, ditandai oleh merosotnya posisi hak-hak sipil di masyarakat-masyarakat Eropa Barat, Australia, dan AS dalam suasana perang melawan teror. Di AS, misalnya, inovasi seperti Patriot Act sangat mengancam hak-hak sipil tersebut, suatu perkembangan yang diikuti pula di masyarakat Barat lainnya yang selama ini dianggap demokratis.
Jadi, di negeri seperti AS pun, terdapat kontradiksi internal yang potensial penting dalam menentukan masa depan ‘Imperium’ yang sepak terjangnya begitu berpengaruh di wilayah Asia. Rakyat AS dalam jumlah banyak, sempat turun ke jalan melakukan protes terhadap invasi Irak. Protes terbuka ini sedikit banyak membuat posisi politik para pendukung terbuka perang tersebut kelihatan semakin labil. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena sesungguhnya, hanya segelintir kecil rakyat Amerika yang menikmati secara langsung status “Imperium”-nya. Puluhan juta warganya, hidup dalam keadaan miskin – tanpa akses kepada fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan yang baik — sebagaimana layaknya di negeri kaya raya dan adikuasa.
Dengan demikian, kaum miskin di AS juga merupakan korban dari biaya besar yang diperlukan Negara AS untuk bertindak sebagai “the great enforcer” dari proses globalisasi neoliberal, sebagaimana dibayangkan Ellen Meiksins Wood.***
Vedi R. Hadiz, Associate Professor, Department of Sociology, National University of Singapore.
Tulisan ini adalah versi yang dipersingkat dan direvisi dari Vedi R. Hadiz, “Introduction,” dalam “Empire and Neoliberalism in Asia,” Ed. Vedi R. Hadiz, London, Routledge, 2006, hal. 1-20.
