SEJAK pemerintah provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota (toldakot) pada 25 Juli 2014, kontroversi mengenai isu ini kembali mencuat ke permukaan. Para pengamat dan aktivis perkotaan menilai bahwa kesepakatan mengenai percepatan pembangunan 6 ruas toldakot itu menunjukkan bahwa Jokowi-Ahok tidak saja telah mengingkari komitmen mereka untuk menolak pembangunan 6 ruas toldakot sewaktu masa kampanye Pilgub, tetapi juga keduanya tidak mengerti benar bahwa pembangunan 6 ruas toldakot tersebut sama sekali bukan jalan keluar dalam mengatasi kemacetan parah di DKI. Sementara, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetap bersikukuh meneruskan pembangunan proyek tersebut. Bahkan, dengan nada arogan Ahok mengatakan ‘Terserah mereka mau petisi mau apapun, Anda nggak punya hak kok,’ (Tribunnews, 20/8/2014).
Untuk mencari tahu kontroversi seputar percepatan pembangunan 6 ruas toldakot tersebut, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS melakukan wawancara lewat surat elektronik dengan Elisa Sutanudjaja, alumni pendidikan arsitektur dari Universitas Tarumanagara dan University of New South Wales dan juga salah satu pendiri Rujak Center for Urban Studies. Berikut petikannya:
Menurut Anda, mengapa Ahok akhirnya menandatangani percepatan pembangunan 6 ruas tol dalam kota (toldakot)?
Mengenai ini saya tidak tahu pasti, karena saya tidak punya akses langsung untuk mengetahui alasan sesungguhnya penandatanganan MoU tersebut di masa ‘injury time’. Hanya, saya melihat ada hal yang tidak konsisten dalam argumen Ahok terkait 6 ruas tol. Dari sebelum pilkada (pemilihan kepala daerah): menolak, berubah menjadi mempertimbangkan 2 ruas tol dan sekarang harus ke 6 ruas. Dan masing-masing disertai alasan: saat mempertimbangkan 2 ruas katanya untuk kepentingan logistik dan yang terakhir karena Asian Games. Alasan tersebut sesungguhnya sangat lemah. Memang saya tidak senaif begitu untuk mempercayai janji politikus seperti Ahok, hanya, saya rasa, kenapa warga harus terus mentolerir pengingkaran janji politikus? Terdengar hanya sepele: ingkar janji, tapi ini sangat berpengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tidak bisa pembangunan itu merupakan keputusan ad hoc, lalu ditarik lagi dan dimasukkan lagi.
Kerugian apa yang akan diakibatkan oleh pembangunan 6 toldakot ini bagi kelancaran moda transportasi Jakarta, sehingga Anda merasa rakyat harus menolaknya?
Kerugiannya sangat banyak dan tidak terbayangkan. Dalam transportasi, juga ada istilah point of no returns, misalnya grafik kondisi transportasi publik sebegitu buruk dan jeblok hingga membuatnya menjadi sesuatu yang diinginkan warga adalah suatu upaya yang mustahil atau sangat sulit. Konstruksi dan keberadaan 6 ruas tol dalam kota akan menimbulkan itu, karena pembangunan yang sangat masif denghan panjang jalan sejauh 69,77 km. Dan saya berani klaim 85 persen, bahwa konstruksi jalan tol tersebut akan berdiri DI ATAS hampir seluru rel kereta api di Jakarta, mulai dari Rawa Buaya, Semanan, Duri, Tanah Abang, Sudirman, Palmerah, Kebayoran, Kalibata, Tebet, dll. Artinya, selama pembangunan tak hanya pengguna jalan (pribadi dan angkutan umum) yang akan menderita – tapi juga termasuk pengguna Kereta Api. Itu hanya baru satu sisi, belum ketika pembangunan 6 ruas itu bertemu dengan pembangunan MRT – saya tidak kebayang bencana transportasi yang akan terjadi.
Sementara, jikapun kita melewati bencana di atas, dan akhirnya berdiri, saya rasa tol tersebut tidak memecahkan masalah. Dulu saya sedikit optimis dengan JORR (Jakarta Outer Ring Road) yang akan selesai – tapi ternyata menimbulkan banyak masalah baru di Bintaro dan area Cipulir – Kebayoran Lama. Kenapa? Karena, seperti biasa, ini adalah buntut dari perencanaan transportasi yang tidak berbasis pada tata ruang yang ada.
Terkait dengan 6 ruas tol, sebagai contoh, ruas Semanan-Sunter yang ujung Semanan berada di sisi selatan jalan Daan Mogot (tepat di atas rel KA). Jika benar tol tersebut untuk logistik, bayangkan berapa banyak truk-truk dari Tangerang yang harus putar balik di sekitaran Daan Mogot, hanya demi masuk ke dalam tol tersebut. Apakah Kemacetan jalan Daan Mogot akan berkurang berkat tol itu? Malah makin parah, menurut saya. Singkatnya, pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan memang dapat menjadi solusi transportasi, namun itu adalah solusi jangka pendek dan memiliki rebound-effect.
Ilustrasi oleh Alit Ambara
Jika 6 toldakot dibatalkan pembangunannya, apa alternatif untuk mengurai kemacetan di Jakarta, jika kita memperhitungkan konsep ruang dan waktu?
Penataan ruang yang buruk merupakan salah satu penyebab kemacetan, terutama yang terjadi di jalur utama penghubung Jakarta dengan kota-kota satelit atau kantung permukiman. Untuk jangka panjang, perubahan tata ruang mau tidak mau harus dilakukan, misalnya menaikkan kepadatan di beberapa tempat dalam kota – terutama yang berada dalam wilayah cakupan transportasi publik.
Untuk jangka pendek, solusinya adalah melakukan apa yang selama ini diabaikan pemerintah. Penertiban angkutan umum: memastikan mereka tidak berhenti sembarangan, mengetem ataupun parkir sembarangan. Dan ini berlaku juga untuk kendaraan pribadi. Dan juga mengembalikan fungsi jalan sebagai jalan untuk mobil dan motor dan sepeda dan bukannya untuk area pasar tumpah dan kaki lima. Yang memperbaiki adalah keberadaan trotoar yang baik, terlindungi dari kendaraan dan mumpuni, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang jarak dekat.
Terkait dengan logistik (walaupun solusinya juga biasanya dengan perbaikan tata ruang), bisa dengan membagi beban logistik ke kereta api. Tentu saja banyak yang harus dilakukan dan bisa dilakukan secara bersamaan. Kebijakan lain adalah penggunaan ERP (electronic road pricing/jalan berbayar) untuk daerah tertentu. Tapi memang harus sedikit cerdas, supaya tidak memindahkan kemacetan ke tempat lain – seperti yang sudah terjadi akibat kebijakan 3in1, yang justru membawa celaka dan perubahan struktural di tempat lain yang menjadi jalur alternatif 3in1.
Jalan tol hanya salah satu bagian dari desain pembangunan kota. Jika demikian, apa yang salah dari rancangan umum tata ruang ( RUTR) DKI Jakarta yang ada?
Proses penyusunan Rencana Umum Tata Ruang selama ini hingga sekarang adalah proses yang tertutup, walaupun pemerintah mengklaim tidak. Ini rencana untuk 20 tahun, tapi pelibatan masyarakat dan anggaran untuk penyusunannya sangat kecil dibandingkan total 20 tahun APBD.
Jikapun ada pelibatan masyarakat, apakah mereka paham betul apa yang mereka inginkan untuk Jakarta dan apa konsekuensinya? Ini tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali FGD (focus group discussion) dan selesai. Lalu bagaimana dengan mekanisme internalisasi opini dan masukan dari masyarakat? Mana yang diterima dan ditolak – itu tidak pernah ada. Seharusnya apa yang diinginkan warga bertemu dengan rencana pemerintah yang dianggap perlu – dan terjadi negoisasi di dalamnya.
Apa usaha-usaha yang Anda lakukan agar pembangunan 6 toldakot ini dibatalkan?
Selama ini teman-teman mendekati pers. Dan kami masih meminta informasi terkait 6 ruas tol ke pemprov DKI. Menurut LBH Jakarta, ada banyak dokumen yang tidak mau dikeluarkan oleh pemprov, yaitu lampiran-lampiran Pergub.***
