Menilai Partai Buruh: Analisis dari Dalam

Ilustrasi: illustruth

PASCA Partai Buruh (PB) ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Umum 2024, publik luas sedikit banyak mulai terpapar dengan agenda-agenda politik kelas pekerja dalam kerangka elektoral. Masalahnya, paparan agenda-agenda kelas pekerja melalui PB masih bersifat parsial. Walau menawarkan gagasan yang secara retoris kurang lebih berbeda dari kebanyakan partai politik peserta pemilu lain, di level praktik, khususnya di tingkatan pimpinan, PB masih belum mampu memunculkan diri sebagai alternatif nyata rakyat pekerja.

Jarak antara retorika dan praktik ini perlu diklarifikasi demi memperjelas status perjuangan kelas di Indonesia sekarang. Melalui tulisan ini, saya, sebagai elemen sosialis dalam PB,  mencoba melakukan itu. Upaya klarifikasi ini kemungkinan besar tidak akan memuaskan semua pihak, khususnya kalangan kiri Indonesia secara lebih luas. Namun upaya ini penting sebagai pembelajaran kita semua untuk memajukan perjuangan kelas secara ilmiah di Indonesia.

Politik Kelas Partai Buruh: Politik Material Kelas Pekerja Indonesia

Pertama-tama, penting dikemukakan di sini bagaimana saya memahami politik kelas yang berlaku dalam Partai Buruh. Alih-alih memahami politik kelas sebagaimana politik kelas yang biasa kita pahami, saya melihat politik kelas PB lebih tepat disebut sebagai politik material (material politics).

Term politik material diperkenalkan secara populer oleh Dylan Riley dan Robert Brenner (2023) dalam tulisan tentang politik Amerika Serikat di era Joe Biden sekarang. Menurut mereka, ada perkembangan politik yang penting dalam pemerintahan Biden: kepentingan material kelas pekerja mulai terakomodasi dalam garis kebijakan negara. Perkembangan ini sangat menarik mengingat kepentingan kelas pekerja selalu terpinggirkan jika ditempatkan dalam konteks adopsi agresif neoliberalisme sejak era Ronald Reagan.

Namun Riley dan Brenner mencatat bahwa akomodasi kepentingan kelas pekerja dalam pengalaman AS kontemporer tidak sama dengan kebangkitan politik kelas. Akomodasi ini tidak berdasarkan pada agenda kelas dalam identitas kolektif, terutama untuk berhadapan dengan kuasa kapital. Agenda untuk melakukan perlawanan terhadap kapital, atau minimal pendisiplinan terhadap gerak kapital yang tidak terkontrol, absen dari akomodasi ini.

Mereka menyebut politik yang melingkupi agenda kelas pekerja yang terakomodasi dalam negara ini sebagai politik material. Sebabnya, kepentingan politik ini berpusat pada peningkatan kualitas hidup pekerja, seperti peningkatan upah atau perluasan lapangan pekerjaan dalam sistem yang didominasi oleh kepemilikan pribadi. Tidak heran, menurut Riley dan Brenner, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik dipaksa berkompetisi untuk memikat kelas pekerja yang memiliki kepentingan spesifik seperti ini.

Pandangan seperti ini mungkin terlihat asing dalam marxisme, namun tidak dalam debat terkini dalam ilmu sosial.

Agenda redistribusi yang dapat memperbaiki kualitas hidup kelas bawah tidak melulu menekankan kemunculan perjuangan kelas. Kepentingan elite bisa menjadi alasan bagi upaya perbaikan kualitas hidup. Di Afrika, misalnya, Wood (2004) menemukan bahwa redistribusi melalui kebijakan sosial muncul dalam konteks di mana kerentanan sosial kelas bawah sejalan dengan kepentingan elite. Hubungan klientelisme–antara masyarakat miskin sebagai klien dan elite kaya sebagai patron–menjadi mekanisme utama untuk mengatasi ketidakamanan masyarakat miskin. Ia menegaskan bahwa, “Bantuan atau transfer kesejahteraan… terjadi sebagai imbalan atas kesetiaan dan bantuan ‘ketergantungan’ lainnya yang berkontribusi terhadap reproduksi ketidaksetaraan awal.” (Ibid, 77)

Penelitian lain mengenai penyediaan perlindungan sosial di Afrika Sub-Sahara menyatakan bahwa faktor yang menjelaskan redistribusi di bawah monopoli elite atas kekuasaan negara adalah demi mempertahankan kekuasaan di tengah krisis (Hickey, Lavers, Niño-Zarazúa, dan Seekings, 2018). Para peneliti menyatakan bahwa bentuk redistribusi tertentu, misalnya subsidi, “digunakan para elite untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan politik,” (Ibid, 11) ketika mulai merasakan tekanan politik kuat akibat krisis yang dapat mengancam kekuasaan mereka.

Di Amerika Latin, fitur dasar demokrasi seperti kompetisi elektoral untuk mendapatkan dukungan rakyat menciptakan insentif bagi para elite. Dengan itu, mereka mempromosikan kebijakan-kebijakan redistribusi yang menguntungkan kelas bawah (Chartock 2013, Fairfield dan Garay 2017). Persaingan politik melawan kelompok kiri juga menjadi alasan kuat bagi para elite, melalui partai kanan mereka, untuk memperkenalkan redistribusi (Huber dan Stephen 2012, 3). Meskipun demikian, perlu diakui bahwa hubungan antara kompetisi pemilu dan redistribusi mungkin tidak merata. Dalam kasus kotamadya lokal di Meksiko, misalnya, beberapa peneliti menemukan bahwa tidak ada hubungan eksplisit antara kompetisi yang diproksikan dengan margin kemenangan dan penyediaan barang publik oleh pemerintah sebagai bentuk redistribusi tertentu (Moreno 2005; Cleary 2007).

Menurut saya, kepentingan mayoritas kelas pekerja dalam PB sedikit banyak merepresentasikan posisi politik material seperti yang dikemukakan Riley dan Brenner. Mayoritas masih melihat dimungkinkannya perbaikan kualitas hidup (atau nasib) dalam sistem ekonomi-politik yang berlangsung sekarang. Pandangan kritis dan sistematis mengenai kuasa kapital masih sangat minim. Kapitalisme masih dilihat dalam keberadaan individu yang kemaruk ketimbang melihatnya sebagai suatu sistem kompleks yang perlu ditransformasi. Tidak heran jika program-program yang ditawarkan lebih banyak berupa upaya memperbaiki situasi kelas pekerja dibanding sebagai jalan untuk mendorong emansipasi universal kemanusiaan.

Akan tetapi, berbeda dengan Riley dan Brenner, saya tetap melihat politik PB adalah politik kelas. Elaborasi atas argumen ini akan dipaparkan dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul.

Bagaimana Sikap PB terhadap Elite?

Salah satu persoalan dalam mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan adalah kekuasaan para elite politik. Bagaimana sikap Partai Buruh terhadap para elite politik tersebut?

Jawaban langsung atas pertanyaan ini adalah: PB secara umum memosisikan diri sebagai lawan politik dari elite yang ada. PB melihat elite yang sekarang mendominasi politik Indonesia sebagai hambatan utama bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat secara umum.

Salah satu alasan utama mengapa PB didirikan adalah munculnya kepercayaan di kalangan pekerja yang bergabung dalam PB bahwa impian akan perbaikan hidup tidak lagi dapat diserahkan ke tangan elite berkuasa. Kelahiran UU Cipta Kerja dan semakin sempitnya ruang demokrasi membuat kaum buruh harus mulai memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam politik negara. 

Dalam terang jawaban inilah saya berpendapat bahwa politik material PB adalah politik kelas. Sebabnya, PB secara sukses melakukan penyimpulan politik mengenai independensi politik mereka. PB melihat kaum buruh dan kelas pekerja secara luas adalah kelas sosial yang paling mampu untuk mengubah nasibnya sendiri. Tanpa malu-malu, PB membedakan kepentingan dirinya dengan kepentingan kelas berkuasa. Tidak heran jika kesimpulan politik ini berujung pada deklarasi yang disepakati secara resmi oleh PB, bahwa PB sebagai partai adalah partai kelas, bahwa basis agenda politiknya adalah politik kelas pekerja: “We are the Working Class”.

Namun pernyataan retorik ini tentu harus disubstansiasi. Menurut saya, ada empat fakta penting yang dapat digunakan untuk menilai politik PB sebagai politik kelas. Pertama, keputusan mayoritas serikat pekerja untuk membentuk dan memperjuangkan partai politiknya sendiri untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kita semua tentu tahu bahwa dalam konteks Indonesia pembentukan parpol peserta pemilu adalah proses yang mahaberat. Aturan administrasi yang ada membuat banyak elemen gerakan rakyat pesimistis untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu. Namun, dalam pengalaman PB, proses pembentukan parpol yang mahaberat ini haruslah ditempuh.

Perjalanan untuk membentuk parpol hingga berhasil lolos sebagai peserta pemilu sungguh pekerjaan yang sulit dan penuh pengorbanan. PB harus mengorbankan agenda rutin organisasi seperti advokasi ekonomi anggota melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang sangat terbatas. Jika sebelumnya organisasi memiliki sumber daya untuk advokasi semata, mereka kini juga mesti mengalokasikannya untuk  membangun parpol. Hal ini tentu memiliki risiko: realokasi sumber daya bisa berpotensi menggerogoti kerja-kerja advokasi organisasi itu sendiri. Belum lagi tiap personel dalam organisasi serikat mendapatkan beban kerja tambahan selain urusan advokasi, yakni melibatkan diri secara serius dalam urusan administrasi pendaftaran kepemiluan.

Dalam proses inilah saya melihat PB muncul sebagai kekuatan sosial yang independen. Upaya pembentukan partai dilakukan melalui upaya dan sumber daya semua organisasi yang ada dalam PB itu sendiri.

Fakta kedua terkait dengan konstelasi internal PB itu sendiri. Segera setelah berdiri, elemen PB seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal segera merapikan posisi politik. Sebagai serikat, KSPI harus diakui banyak melakukan inisiatif politik dengan menempatkan banyak anggotanya ke berbagai partai yang ada. Setelah PB berdiri, KSPI menyerukan anggotanya yang masih berafiliasi dengan parpol lain untuk pergi. Namun tidak semua anggota menyambut baik seruan tersebut.

Penolakan politik oleh beberapa anggota ini lantas berimbas pada pendisiplinan organisasi. Banyak anggota yang dikenal memiliki afiliasi dengan partai lain dieksklusi. Nama-nama seperti Nyumarno (yang bergabung ke PDIP), Rusdi (PKS) dan Obon Tabroni (Partai Gerindra) adalah nama-nama besar dalam KSPI yang harus mengalami pendisiplinan meski memiliki hubungan personal dengan Said Iqbal. Anggota yang didisiplinkan tidak diperkenankan untuk melakukan mobilisasi melalui KSPI. Bagi saya, hal ini adalah ekspresi dari kemandirian kelas. Semua elemen serikat pendiri harus memiliki loyalitas politik yang tunggal terhadap partai demi memastikan agenda politiknya terbebas dari pengaruh politik eksternal.

Fakta ketiga terkait dengan komposisi PB. PB didirikan oleh 11 organisasi kelas pekerja. Beberapa di antaranya sering kali diidentifikasi sebagai serikat kuning atau konservatif. Namun bukan berarti serikat besar yang dianggap konservatif tersebut menguasai semua struktur organisasi. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sebagai serikat kiri juga merupakan pendiri organisasi. Mereka memiliki hak veto yang sama dengan organisasi pendiri lain. Dengan hak veto ini, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan kritik atau koreksi ketika pimpinan PB dianggap melenceng dari agenda politik kelas.

Konstelasi ini membuat PB secara internal memiliki berbagai macam tendensi politik. Tendensi saya, yakni Komite Politik Nasional (Kompolnas), adalah unsur progresif/kiri/sosialis yang diakui keberadaanya oleh organisasi. Kami diperkenankan untuk menyebarkan gagasan-gagasan politik kelas pekerja menurut prinsip sosialisme dalam organisasi. Bahkan dalam struktur organisasi, anggota Kompolnas menjadi ketua bidang dalam departemen Ideologisasi dan Kaderisasi serta posisi sekretaris dalam Departemen Infokom dan Propaganda. Dalam ruang-ruang kampanye dan pendidikan organisasi, secara sadar gagasan-gagasan yang didiseminasikan sifatnya progresif bahkan cenderung sosialistis.

Di sini, saya melihat adanya kemandirian kelas di PB, karena organisasi mengakui keberagaman tendensi politik dalam kelas pekerja yang harus diakomodasi oleh partai alih-alih dipinggirkan.

Lalu fakta terakhir adalah keputusan politik resmi organisasi yang tidak akan beraliansi dengan parpol pendukung UU Cipta Kerja dan parpol yang menolak namun tidak tegas dalam menunjukkan penolakannya, seperti Partai Demokrat dan PKS. Menurut saya, ini juga merupakan ekspresi politik kelas, karena keputusan ini memaparkan secara luas posisi publik PB dalam kaitannya dengan politik elite yang ada. PB secara eksplisit menunjukkan kemandirian kelas dan politiknya karena mereka bisa mengidentifikasi secara nyata siapa yang menjadi penghalang bagi agenda politik partai itu sendiri. 

Bagaimana Strategi Perjuangan PB?

Bagaimana strategi perjuangan Partai Buruh saat ini maupun nanti, melihat kondisi bahwa pemerintahan maupun parlemen didominasi oleh para elite politik?

Walau terdapat berbagai macam tendensi, PB sepakat bahwa negara perlu dikuasai untuk dapat mengubah kualitas hidup rakyat pekerja. Pola distribusi sumber daya negara harus diubah. Syaratnya adanya perubahan relasi politik; pola representasi dalam negara harus berbeda. Kami berpendapat bahwa dominasi kelas berkuasa yang begitu kuat terjadi karena tidak ada representasi nyata kelas pekerja dalam negara. Oleh karena itu, orientasi strategis PB adalah mengubah pola representasi ini, di mana kelas pekerja juga harus ada dan berkuasa dalam institusi negara.

Setelah perubahan pola representasi terwujud, agenda selanjutnya adalah melakukan perjuangan aktif untuk mengubah pola distribusi sumber daya negara. Sumber daya negara haruslah lebih banyak dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat pekerja. Agendanya bisa bersifat legal, di mana organisasi kelas pekerja seperti serikat secara simultan atau bisa juga perlahan mengalami penguatan; bisa juga bersifat ekonomi-material, di mana ada kebijakan negara yang bersifat meredistribusi ekonomi; atau bersifat material-umum, di mana negara dikelola untuk menyediakan pelayanan publik yang murah dan bisa diakses oleh siapa pun.

Fungsi utama mengubah pola distribusi sumber daya ini adalah meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri politik kelas pekerja, utamanya untuk mempertarungkan kepentingan dalam negara kapitalis Indonesia. Menurut saya, ketika kapasitas dan kepercayaan diri kelas pekerja secara politik meningkat, kita memiliki basis yang tidak hanya objektif namun juga subjektif untuk memperjuangkan agenda politik kelas yang lebih transformatif melampaui politik material yang dianut PB sekarang.

Jadi, walau secara umum belum memiliki agenda anti-kapitalis sebagaimana yang biasa dipahami dalam setiap organisasi kelas pekerja, perjuangan untuk merealisasikan kepentingan material tetap mensyaratkan PB untuk berhadapan dengan elite berkuasa.

Kekuasaan elite politik yang ada, baik langsung maupun tidak, tentu dipengaruhi oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Tugas kelompok sosialis dalam PB kemudian adalah memberikan kesimpulan kritik ekonomi-politik kapitalisme dalam setiap praktik antagonistik kelas pekerja dalam PB.

Terungkapnya problem kapitalisme yang menyelubungi perilaku elite yang harus dihadapi oleh PB akan membuka jalan bagi proses pendidikan kelas pekerja dalam PB, untuk melihat masalah utamanya adalah kapitalisme yang bercokol di Indonesia. Adapun indikator konkret dari tesis ini dapat dilihat ketika tendensi politik Kompolnas menjadi tendensi utama organisasi, atau bisa juga dengan banyaknya struktur PB dikuasai oleh sosok-sosok yang terafiliasi secara ideologis, politik dan organisasi dengan Kompolnas.

Apakah PB Dapat Menjadi Kekuatan Politik?

Beberapa pimpinan Partai Buruh memiliki sejarah berkolaborasi dengan para elite politik. Usulan mayoritas calon presiden dan wakil presiden yang muncul di dalam PB merefleksikan kolaborasi tersebut, bahkan dengan Ketua KADIN. Apakah PB dapat menjadi kekuatan politik untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan?

Ini adalah pertanyaan penting yang harus diklarifikasi. Namun, menurut saya, dinamika politik ini harus ditempatkan secara proporsional dalam konteks pemilu di Indonesia itu sendiri.

Siapa pun pasti mengetahui bahwa pemilu di negeri ini bukanlah ruang kontestasi yang setara. Para pemegang kuasa memiliki kapasitas serta sumber daya luar biasa untuk memanipulasi hasil-hasil dalam proses kepemiluan. Hal ini menjadi tak terhindarkan mengingat pemilu dihasilkan oleh proses tawar-menawar politik elite kapitalis yang tergabung dalam partai-partai besar.

Kondisi struktural inilah yang menjadi problem utama bagi PB. Sebagai partai baru yang belum kelihatan jumlah dukungan riilnya, PB berpotensi menjadi masalah utama bagi kekuatan politik yang ada. Walau PB berhasil menjadi peserta pemilu, adalah naif untuk melihat bahwa performa pemilu PB akan dibiarkan begitu saja oleh kelas yang berkuasa.

Ringkihnya posisi PB dalam struktur pemilu sekarang tentu menjadi ancaman tersendiri bagi agenda politik kelas dalam jangka panjang. Kegagalan untuk menavigasi relasi kuasa yang bercokol dalam sistem pemilu yang ada berpotensi membuat PB kehilangan posisinya dalam struktur organisasi kenegaraan. Dengan kata lain, PB pada Pemilu 2024 nanti berpotensi tidak mendapatkan kursi di parlemen karena direcoki sedari awal oleh kekuatan politik yang ada.

Ancaman kegagalan ini semakin diperkuat dengan opini publik sekarang. Survei-survei yang berseliweran di media massa menunjukkan elektabilitas PB yang sangat kecil, di sekitaran angka 0%. Hal ini, setidaknya, menunjukkan bahwa PB berpotensi gagal mencapai angka ambang batas parlementer sebesar 4%.

Fakta keras ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi kelas pekerja yang memperjuangkan agenda kolektifnya melalui PB. Jika prediksi survei itu benar dan berlaku, kita akan menghadapi kondisi politisasi kelas pekerja yang mengkhawatirkan. Upaya keras untuk membangun alat politik perjuangan kelas diganjar dengan kegagalan politik kelas pekerja itu sendiri.

Kondisi di atas jelas akan mempersulit kita semua yang tengah mendorong agenda kelas melalui kontestasi kekuasaan negara karena kembali tidak memiliki representasi. Upaya untuk bangkit kembali akan memakan waktu yang tidak singkat: elemen pekerja yang sempat terpolitisasi dan bersemangat dalam membangun partai kemungkinan besar akan mengalami demoralisasi dan kehilangan kepercayaan politik.

Dalam konteks politik inilah manuver pimpinan PB perlu didudukkan. Mereka secara pragmatis melihat pilihan yang paling realistis untuk menavigasi relasi kuasa yang melingkupi proses pemilu sekarang adalah dengan membangun relasi baik atau kolaboratif dengan elite-elite politik yang dianggap bisa diajak berbicara mempertahankan keberlangsungan PB dalam pemilu. Di titik ini, menurut saya, manuver pimpinan PB setidaknya mengasumsikan bahwa dengan berkolaborasi mereka mendapatkan dukungan dan juga sumber daya material dari elite untuk dapat bertahan agar tujuan utama mencapai ambang batas parlementer bisa tercapai. Di sini saya kembali menekankan bahwa posisi politik pimpinan merupakan manifestasi dari politik material ala kelas pekerja Indonesia.

Argumen ini memang tampak kontra-intuitif dengan jawaban sebelumnya tentang PB sebagai manifestasi kemandirian kelas pekerja. Namun, yang perlu diingat, saya berargumen bahwa kemunculan politik kelas pekerja di PB haruslah dipahami secara historis. Walau para pemimpin berperan penting bagi pembentukan PB, mereka tidak dapat keluar dari pola relasi politik buruh-kelas berkuasa yang sifatnya subordinatif namun akomodatif–yang terbentuk semenjak era Orde Baru hingga saat ini. Dalam relasi buruh-kelas berkuasa yang subordinatif namun akomodatif ini, buruh dipaksa menundukkan kepentingan umum kolektifnya dihadapan elite berkuasa agar mendapatkan konsesi material tertentu. 

Masalahnya, sebagaimana kita tahu, ini adalah asumsi yang salah atau benarnya tidak dapat dibuktikan. Sama sekali tidak ada jaminan bagi PB untuk mencapai tujuan pemilu yang diharapkan jika berkolaborasi dengan para elite. Tidak ada jaminan bahwa elite-elite akan mengucurkan sumber daya materialnya untuk mendukung kampanye PB. Indikasi ini setidaknya sudah terbukti, secara parsial tentunya: walau beberapa minggu belakangan ini mendukung elite seperti Ganjar Pranowo, tingkat elektabilitas PB dalam survei tetaplah di angka 0 sekian persen.

Sebagai elemen sosialis dalam PB, Kompolnas tentu bertanggung jawab untuk melakukan kritik keras atas manuver pragmatis ini. Secara terbuka, Kompolnas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan dapat mencederai agenda utama membangun agenda politik kelas pekerja yang konsisten. Soalnya kemudian, posisi kiri dalam organisasi juga belum mampu menjadi jawaban terhadap dilema yang dihadapi organisasi dalam pemilu.

Walau selalu menggaungkan pentingnya agenda perjuangan kelas dalam proses pemilu di berbagai kesempatan ke publik, kapasitas organisasional Kompolnas relatif kecil sehingga membuat pengaruhnya sangat terbatas. Tak heran walaupun Kompolnas diberikan ruang, bukan berarti aspirasi ini menjadi perspektif yang dominan bagi kebanyakan anggota PB. Di sinilah akhirnya, menurut saya, pimpinan tidak memiliki urgensi untuk melihat posisi Kompolnas sebagai jawaban utama atas permasalahan riil pemilu yang dihadapi PB.

Dalam terang konfigurasi kuasa yang tidak setimbang antara tendensi politik material dengan tendensi sosialis-progresif, yang diiringi dengan pentingnya memenangkan PB dalam pemilu sebagai kondisi penting bagi kemajuan perjuangan kelas di Indonesia, pandangan beberapa kelompok kiri untuk mendorong konfrontasi yang antagonistik menjadi tidak realistis (posisi ini dapat dilihat dalam artikel di Arah Juang dan Revolusioner). Konfrontasi antagonistik di sini misalnya seperti “kiri sedari awal harus terbuka–tidak menahan diri–mengampanyekan bahwa PB harus mengadopsi prinsip kemandirian kelas buruh; mengumumkan dengan selantang-lantangnya bahwa kebijakan reformisme dan kolaborasi kelas dari para pemimpin kanan akan menjerumuskan PB” atau “meningkatkan radikalisasi buruh dan rakyat… [melalui penyiapan] komite-komite pemogokan di setiap pabrik hingga kawasan industri, di setiap kampus hingga daerah-daerah.”

Bagi saya, konfrontasi antagonistik hanya akan memperlemah proses konsolidasi politik kelas pekerja yang tengah diupayakan melalui PB, sebab perhatian politik anggota partai menjadi terseret ke urusan konflik internal ketimbang fokus mempersiapkan pertarungan elektoral itu sendiri. Harus diingat, aktivitas politik kelas pekerja dalam PB sekarang bukan hanya sekadar urusan propaganda atau pendidikan untuk mendukung agenda advokasi normatif-ekonomi semata sebagaimana yang biasa dilakukan serikat selama ini. Untuk memastikan suksesnya agenda elektoral PB, banyak anggota kelas pekerja ini juga harus terlibat dalam aktivitas organisasional yang baru seperti melakukan pendidikan politik anggota yang melampaui agenda serikat, pengorganisiran politik massa yang tentu berbeda dengan pengorganisiran serikat, bahkan sampai dengan urusan administrasi kepemiluan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara pemilu yang sering kali berat dan juga rumit.

Kerja-kerja baru seperti ini adalah kerja yang sangat melelahkan. Ia mensyaratkan konsentrasi penuh seluruh anggota untuk terlibat dalam prosesnya. Selain itu, jikapun tidak mengalihkan perhatian organisasi sebagaimana yang diargumenkan, politik konfrontasi di tengah kondisi unsur kiri yang masih sangat kecil seperti sekarang justru dapat menciptakan risiko bagi kelompok kiri itu sendiri. Kondisi konflik yang tereskalasi bisa memberi alasan bagi kepemimpinan sekarang untuk meminggirkan posisi kelompok kiri dalam proses organisasional yang ada. 

Ini tidak berarti saya membenarkan pandangan bahwa Kompolnas selalu mengekor posisi politik pimpinan. Konfrontasi terhadap manuver pragmatis pimpinan yang dianggap melenceng dari agenda kelas pekerja tetaplah penting dan diperlukan. Namun yang harus diperhatikan adalah konfrontasi yang dilakukan Kompolnas terhadap pimpinan haruslah strategis. Dalam artian, tidak boleh menggerus proses konsolidasi internal PB itu sendiri. Oleh karenanya, konfrontasi harus ditempatkan sebagai upaya penguatan organisasi PB dengan tujuan penuntutan akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan yang ada agar tetap konsisten dalam garis serta prinsip perjuangan kelas yang sejati. Tuntutan seperti ini dapat berguna untuk mempersuasi anggota yang lebih luas agar mereka lebih proaktif dalam melakukan kendali demokratis terhadap para pimpinan.

Dalam tujuan strategis ini, konfrontasi terbuka Kompolnas terhadap pimpinan pada akhirnya menjadi wahana untuk melakukan pendidikan politik kelas pekerja dalam partai yang, menurut saya, justru berguna untuk mengonsolidasikan agenda politik kelas sejati dalam tubuh PB.

Kembali ke pertanyaan awal, apakah PB bisa menjadi kekuatan politik untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan, maka jawabannya dapat dipilah menjadi tiga opsi: tidak; mungkin (posibel); dan kemungkinan besar (probabel).

Jika kita mendasarkan kalkulasi dilema pemilu PB sekarang, yang menjadi dasar bagi pimpinan untuk memilih berkolaborasi dengan elite tanpa prasyarat program politik, maka sudah dipastikan agenda utama PB untuk mendorong perjuangan kelas akan kempes sedari awal walau mereka berhasil masuk dalam parlemen. Inilah kondisi yang menjelaskan opsi pertama.

Opsi jawaban juga bisa mungkin (posibel) jika kolaborasi ini ditempatkan secara taktis oleh pimpinan PB dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam struktur negara. Kolaborasi taktis dalam arti pimpinan PB mampu memaksakan sebagian agenda politiknya untuk diterima oleh elite berkuasa. Ketika representasi kelas pekerja meningkat, PB harus segera memperjuangkan agenda kelas pekerja secara keras dalam negara. Walau tentu ini harus dilekati dengan prasyarat pimpinan PB konsisten dengan posisi politik yang independen terhadap elite. Masalahnya, ini baru kemungkinan mengingat kecilnya peluang agar situasi tersebut berlaku di tengah ketimpangan relasi kekuasaan sekarang–antara organisasi politik rakyat seperti PB dengan organisasi politik kelas berkuasa.

Namun kita juga bisa mendapatkan jawaban kemungkinan besar (probabel) jika perjuangan internal Kompolnas bisa mendapatkan simpati dari mayoritas anggota PB. Jika ini terjadi, anggota memiliki kuasa dan kendali terhadap pilihan politik pimpinan yang dengannya terjamin ada upaya lebih serius untuk merealisasikan demokrasi dan kesejahteraan kelas pekerja secara luas. Namun, bagi saya sendiri, potensi ini masih memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menjadi aktual, tergantung pada kemampuan Kompolnas untuk memenangkan agendanya dalam PB.

Apa yang Harus Dilakukan terhadap PB?

Jika disimpulkan, Partai Buruh adalah ruang kelas pekerja yang terbuka. Meski begitu, keterbukaan ini tetap memiliki bias, di mana perspektif politik kelas yang dominan adalah tetap membangun relasi subordinatif dengan elite yang berkuasa. Hal ini menyebabkan PB memiliki dua muka yang bertolak belakang namun tetap berkaitan: di satu sisi bisa menjadi peluang untuk mendorong maju perjuangan kelas, tapi di sisi lain juga bisa menjadi alat kooptasi kelas berkuasa untuk meredam aspirasi perjuangan kelas.

Bagi saya, kondisi terbuka ini adalah kesempatan. Yang diperlukan kemudian bukan sekadar militansi, tapi juga perhitungan strategi politik yang rasional dan sistematis demi memenangkan agenda politik kelas yang sejati dalam ruang internal politik PB itu sendiri. Indikator utama dari keberhasilan ini adalah terjadinya pergeseran kekuasaan, di mana posisi serta perspektif yang diajukan Kompolnas bisa menjadi posisi yang dominan dalam organisasi. Dengan kata lain, politik kelas PB adalah politik kelas yang tengah mencari bentuk.

Jika dilihat secara sekilas, tugas Kompolnas menjadi tidak realistis karena kekuatan mereka secara internal kecil dan posisi politik kemungkinan besar kalah. Akan tetapi, kita perlu melihat proses kepartaian secara lebih luas, di mana partai politik itu sendiri tidak bisa terisolasi geraknya dari dinamika masyarakat secara luas. Dalam hal ini, penting bagi terciptanya relasi yang dinamis antara Kompolnas dan elemen gerakan rakyat yang terpolitisasi untuk terus mendorong agenda kelas pekerja sejati dalam PB. Penuntutan atas agenda kelas pekerja dari elemen rakyat yang lebih luas terhadap PB bisa menjadi faktor penting dalam memberikan dorongan tambahan bagi terjadinya pergeseran kesetimbangan kekuasaan ke agenda kelas pekerja sejati dan konsisten sebagaimana yang diperjuangkan oleh Kompolnas.

Tantangannya kemudian berada di tangan elemen gerakan rakyat itu sendiri. Jika persepsi kebanyakan elemen gerakan rakyat masih melihat PB sebatas instrumen manipulasi elite serikat, bisa dipastikan bahwa inisiatif Kompolnas untuk memenangkan agenda sejati kelas pekerja menjadi terisolasi sebatas dinamika internal. Namun, ketika gerakan rakyat justru secara strategis melihat PB sebagai peluang untuk mendorong maju politik perjuangan kelas, maka peluang PB untuk menjadi instrumen yang mendorong agenda kelas pekerja dalam pemilu nanti akan terbuka. Oleh karena itu, solidaritas politik antara elemen perjuangan kelas anti-kapitalis dalam PB dan elemen gerakan rakyat di luar PB menjadi kunci.

Daftar Pustaka

Chartock, Sarah. (2013). “‘Corporatism with Adjectives’? Conceptualizing Civil Society Incorporation and Indigenous Participation in Latin America”, Latin American Politics and Society 55, No. 2: 52-76.

Cleary, M. R. (2007).” Electoral Competition, Participation, and Government Responsiveness in Mexico”, American Journal of Political Science, 51(2), 283-299.

Fairfield, T., & Garay, C. (2017). “Redistribution Under the Right in Latin America: Electoral Competition and Organized Actors in Policymaking,” Comparative Political Studies, 50(14), 1871-1906.

Hickey, Sam, Tom Lavers, Miguel Niño-Zarazúa, and Jeremy Seekings. (2020). “The Negotiated Politics of Social Protection in East and Southern Africa”, The Politics of Social Protection in Eastern and Southern Africa: 1-41.

Huber, Evelyne, and John D. Stephens. (2012). Democracy and the Left: Social Policy and Inequality in Latin America. University of Chicago Press.

Moreno Jaimes, C. (2005). Decentralization, electoral competition and local government performance in Mexico (Disertasi Ph. D. LBJ School of Public Affairs. UT Austin).

Riley, D., and Brenner, R. (2023). “Seven Theses on American Politics” New Left Review, (138), 5-27.

Wood, Geoff. “Informal Security Regime: the Strength of Relationship”, dalam Gough, Ian, Geoff Wood, Armando Barrientos, Philippa Bevan, Graham Room, dan Peter Davis. (2004). Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts. Cambridge: Cambridge University Press.

Muhammad Ridha adalah editor Jurnal IndoPROGRESS dan Staf Khusus Ideologisasi dan Kaderisasi Partai Buruh. Naskah ini pada mulanya adalah tulisan pengantar diskusi nasional OKMS, Menuntaskan Reformasi 1998 untuk Kesejahteraan dan Demokrasi bagi Rakyat, Sabtu, 20 Mei 2023, di YLBHI. Dipublikasikan di sini dengan beberapa revisi untuk tujuan pendidikan. Penulis berterima kasih kepada Mohamad Zaki Hussein dan Adityo Fajar DH atas kritik dan sarannya.