Negara Kesejahteraan demi Masyarakat yang Sejahtera

Ilustrasi: Robertzsombori | Dreamstime.com

(Tanggapan untuk Tauchid Komara Yuda)

ARTIKEL Tauchid Komara Yuda, “Negara Kesejahteraan atau Masyarakat yang Sejahtera?” (Kompas, Sabtu 28 Januari 2023), penting untuk didiskusikan lebih lanjut. Yuda setidaknya mengingatkan kita semua bahwa agenda “negara kesejahteraan” perlu dilihat secara kritis. Negara kesejahteraan sebagai praktik politik yang terjadi di banyak negara kapitalis maju bukanlah sebuah kenyataan surgawi. Seperti banyak praktik politik lain yang berorientasi kemakmuran material, negara kesejahteraan juga tidak luput dari kelemahan. Oleh karenanya, menurut Yuda, alih-alih mengusung agenda negara kesejahteraan, kita justru perlu mengusung orientasi “masyarakat yang sejahtera” yang tidak melulu terdefinisikan dalam kriteria kemakmuran material.

Kritisisme Yuda terhadap agenda negara kesejahteraan tentu harus disambut dengan tangan terbuka. Pandangannya mengingatkan kita bahwa krusial untuk tidak mengidealisasi agenda negara kesejahteraan secara membabi buta. Selain masalah yang diajukan oleh Yuda, negara kesejahteraan sebagai praktik memang mengandung sejumlah masalah. Misalnya mendorong terjadinya diskriminasi ras dan menciptakan kultur birokratisme yang tidak efisien. 

Masalahnya, kritisisme yang diangkat Yuda tidak membawa perdebatan tentang negara kesejahteraan ke arah yang lebih maju. Yuda justru terburu-buru menyimpulkan bahwa keterbatasan negara kesejahteraan adalah keterbatasan agenda politik berbasis kemakmuran material secara umum. Pandangan ini, jika ditarik konsekuensi praktisnya, tentu sangat berbahaya. Semenjak kesejahteraan rakyat tidak harus dijangkarkan pada kondisi material (baca: kemakmuran), maka bisa dibenarkan kesejahteraan yang berdasarkan pada kategori non-material yang subjektif. Bagi saya, pandangan ini, secara sadar maupun tidak, mengamini pandangan kelas berkuasa bahwa kemiskinan tidaklah bermasalah selama kita bisa mempersepsikan hidup yang bahagia. 

Alih-alih mengupayakan agenda untuk menerobos kondisi jumud status quo, kritisisme Yuda justru mereproduksi situasi status quo itu sendiri.

Dalam rangka mendorong diskusi yang lebih maju, artikel ini mencoba untuk memproblematisasi kritik Yuda terhadap agenda negara kesejahteraan. Saya berpendapat ada tiga tingkatan argumen dalam artikel Yuda yang perlu diperiksa lebih lanjut sebagai pijakan dalam memajukan debat tentang negara kesejahteraan. Tingkatan pertama adalah masalah asumsi keterpisahan negara dan masyarakat dalam memahami kesejahteraan; yang kedua mengenai bagaimana memahami sisi gelap negara kesejahteraan; serta yang ketiga adalah bagaimana kritik terhadap negara kesejahteraan harus dilakukan. Elaborasi atas tiga tingkat argumen ini memungkinkan kita untuk mengajukan petunjuk mengenai agenda negara kesejahteraan seperti apa yang sebenarnya perlu diperjuangkan sekarang.

Absensi Hubungan Negara-Masyarakat

Masalah pertama dalam artikel Yuda adalah dihilangkannya hubungan antara negara dengan masyarakat. Bagi mereka yang mendalami ilmu sosial, tentu mafhum bahwa negara dan masyarakat adalah dua entitas yang berbeda. Namun menganggapnya tidak memiliki hubungan tentu adalah kekeliruan analitis. Dengan menyatakan bahwa kita perlu memilih antara “negara kesejahteraan atau masyarakat yang sejahtera,” Yuda seakan melihat bahwa proses penciptaan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat bisa dipisahkan dengan proses politik tingkatan negara. 

Bukti dari pernyataan ini sangatlah membeludak. Misalnya masalah kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok secara nyata tidak disebabkan oleh masalah produksi di tingkat masyarakat, namun lebih banyak disebabkan karena minimnya kemampuan negara untuk mengendalikan harga. Alih-alih melakukan pengendalian, negara justru menghilangkan aturan penetapan batas harga atau melepasnya ke mekanisme pasar melalui pencabutan subsidi bahan bakar. 

Hubungan negara dan masyarakat secara konseptual juga membantu kita untuk memahami mengapa suatu kondisi sosial bisa menciptakan hasil politik tertentu. Dalam konteks kasus yang sama, kita dapat mengajukan argumen bahwa absennya agenda kesejahteraan rakyat melalui kendali harga membuktikan bahwa negara tengah dikuasai oleh kekuatan sosial tertentu di dalam masyarakat yang memang tidak memiliki kepentingan untuk menjamin kesejahteraan. 

Di sinilah tesis oligarki menjawab ketiadaan agenda kesejahteraan dalam negara. Semenjak negara didominasi oleh kepentingan oligark atau kalangan super kaya, maka menjadi lumrah kepentingan utama negara adalah untuk mempertahankan kekayaan dibandingkan menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Apa yang hendak diargumenkan dengan pentingnya melihat hubungan antara negara dan masyarakat dalam memahami kesejahteraan adalah, situasi kesejahteraan dalam masyarakat modern sekarang tidak dapat dipisahkan dari peranan negara. Peran negara dalam bentuk tertentu adalah buah dari proses sosial. Kekuatan sosial tertentu dalam masyarakat dapat memenangkan kepentingannya terhadap negara. 

Terkait dengan agenda kesejahteraan, keberhasilan penyelenggaraannya pun adalah buah dari konflik: kelompok sosial yang mengusung kepentingan kesejahteraan berhasil menang dalam politik negara. Dengan kata lain, masyarakat yang sejahtera hanya bisa direalisasikan dalam negara yang dikuasai oleh kekuatan sosial yang mendukung agenda kesejahteraan.

Sisi Gelap Negara Kesejahteraan

Poin kedua artikel Yuda yang perlu ditelaah adalah sisi gelap negara kesejahteraan. Yuda menunjukkan bagaimana masyarakat dalam negara kesejahteraan juga memiliki permasalahan sosial. Dengan menggunakan kasus tingginya penggunaan obat anti-depresan, Yuda menunjukkan bagaimana warga di negara kesejahteraan mengalami ketidakbahagian. 

Temuan ini bertolak belakang dengan laporan The World Happiness Report yang dirilis oleh OECD yang menyebut banyak negara kesejahteraan seperti Finlandia, Denmark, dan Belanda justru berada di peringkat teratas negara yang paling berbahagia di dunia.

Walau terlihat meyakinkan, Yuda secara sengaja menyeleksi data untuk membangun argumennya. Katakanlah saya setuju dengan premis bahwa tingginya penggunaan obat anti-depresan adalah indikator dari semakin tidak bahagianya suatu masyarakat. Namun, ketika kita melihat bagaimana data global penggunaan obat anti-depresan, tidak ada ¹hubungan langsung antara rezim ekonomi-politik negara kesejahteraan dengan penggunaan obat anti-depresan. Berdasarkan data yang diolah Business Insider, negara kesejahteraan seperti Islandia memang negara yang warganya banyak mengonsumsi obat anti-depresan. Namun angka penggunaan obat anti-depresan di Islandia lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat, negara yang kita semua tahu sulit untuk dikategorikan sebagai negara kesejahteraan.

Pemaparan atas data ini setidaknya menunjukkan betapa lemahnya argumen Yuda bahwa negara kesejahteraan akan menciptakan ketidakbahagiaan. Negara yang warganya banyak mengonsumsi obat anti-depresan juga bervariasi; negara dengan sistem negara kesejahteraan hanya menjadi bagian dari keseluruhan. 

Terlepas dari kelemahan bangunan argumennya, masalah yang diajukan Yuda tetaplah persoalan riil yang harus dijawab mereka yang hendak mengusung agenda negara kesejahteraan. Secara praktik, negara kesejahteraan tetap memiliki keterbatasan yang konkret. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita memahami keterbatasan agenda politik negara kesejahteraan? Bagaimana kita mengevaluasi agenda negara kesejahteraan? Pertanyaan ini menghantarkan kita ke poin ketiga.

Kritik terhadap Negara Kesejahteraan 

Masalah mendasar dari kritisisme Yuda adalah ia luput untuk melakukan refleksi mendalam tentang mengapa agenda negara kesejahteraan dapat muncul dan menjamur di banyak negara kapitalis Barat. Di sinilah penting untuk melihat negara kesejahteraan secara menyejarah. 

Banyak yang melihat awal praktik negara kesejahteraan adalah ketika kanselir pertama Jerman, Otto von Bismarck, memperkenalkan sistem jaminan sosial komprehensif pada 1883. Namun rezim ekonomi-politik negara kesejahteraan sebagai tren sejarah tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasang gerakan buruh yang beriringan dengan meningkatnya popularitas gerakan komunis yang hendak menjungkalkan kapitalisme melalui revolusi di banyak negara kapitalis Barat. 

Rasionalisasi atas agenda negara kesejahteraan muncul dalam fase krisis kapitalisme tahun 1930-an yang penyelesaiannya ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam fase sejarah ini, banyak kelas berkuasa negara Barat melihat reformasi kapitalisme melalui negara kesejahteraan diperlukan untuk meredam radikalisasi buruh sekaligus popularitas komunis. Agenda negara kesejahteraan memikat kelas berkuasa karena memungkinkan kapitalisme bertahan melalui penyediaan konsesi yang sistematis terhadap kebutuhan kesejahteraan kelas buruh.

Pemaparan singkat ini memberikan kita petunjuk mengenai keterbatasan negara kesejahteraan itu sendiri. Semenjak agenda negara kesejahteraan adalah reaksi terhadap meningkatnya ancaman kekuatan anti-kapitalis revolusioner, maka penyelenggaraannya menjadi tergantung dengan ancaman anti-kapitalis itu sendiri. Semakin lemah ancaman dari kekuatan anti-kapitalis, semakin kecil signifikansi bagi kelas berkuasa untuk mempertahankan agenda kesejahteraan via negara. Inilah alasan mengapa pada 1970-an negara kesejahteraan di Eropa Barat banyak mengalami krisis. 

Hal ini beriringan dengan disintegrasi gerakan komunis internasional yang dipicu oleh keputusan negara sosialis utama Uni Soviet untuk hidup berdampingan (co-existence) dengan kekuatan kapitalis. Belum lagi krisis dalam internal geopolitik Blok Timur itu sendiri, yaitu saat Soviet mendapat tantangan ideologi serius dari kalangan sosialis di Yugoslavia dan Hungaria. 

Alasan mendasar menilik agenda negara kesejahteraan dalam dinamika sejarah adalah untuk memahami bahwa itu pertama-tama bukanlah untuk mendorong kesejahteraan, namun reaksi terhadap ancaman gerakan massa buruh yang radikal. Tidak heran jika kemudian negara kesejahteraan di Barat menjadi hanya sebatas instrumen untuk mempertahankan kapitalisme di tengah gerakan sejarah yang bergejolak karena revolusi dan krisis.

Pelajaran bagi Perjuangan Agenda Negara Kesejahteraan di Indonesia

Relevansi utama agenda negara kesejahteraan sekarang terkait erat dengan kepentingan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kesejahteraan umum masyarakat hanya akan dapat direalisasikan jika negara memiliki agenda kesejahteraan yang koheren. Agenda negara kesejahteraan memberikan kita kerangka umum pada bagaimana agenda kesejahteraan melalui politik negara dapat dibangun.

Akan tetapi, perjuangan menerapkan negara kesejahteraan juga harus dapat melampaui masalah yang menjangkiti gagasan negara kesejahteraan. Agenda negara kesejahteraan yang akan diperjuangkan sekarang perlu melampaui karakter reaksioner negara kesejahteraan yang berkembang di negara kapitalis Barat; yang cenderung bersikap alergi dengan agenda ekonomi-politik non atau anti-kapitalistik. Justru agenda negara kesejahteraan perlu secara produktif membuka ruang dialog dengan praktik atau agenda ekonomi-politik non-kapitalis. Hal ini diperlukan untuk membuka banyak kemungkinan atau jalan dalam merealisasikan kesejahteraan yang sejati bagi rakyat Indonesia itu sendiri.

Muhammad Ridha, Staf Khusus Departemen Ideologisasi dan Kaderisasi Partai Buruh