Samto, Bencana, Kepemimpinan

Print Friendly, PDF & Email

Ilustrasi: Deadnauval


NAMANYA Samto. Ya, hanya itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Saya tidak tahu artinya. Barangkali orangtua Samto juga dulu tidak punya pikiran memberikan nama bermakna untuk anaknya. Tapi hari-hari ini, nama Samto menjadi cukup terkenal. Paling tidak, di sekitar kabupaten tempatnya tinggal, yaitu Sragen, Jawa Tengah. 

Samto bukan seorang sembarang. Dia seorang kepala desa atau lurah. Kalau Anda pernah hidup di Jawa, Anda mesti tahu bagaimana berpengaruhnya lurah di wilayah perdesaan di Jawa. Mereka dipilih dengan pemilihan yang kadang tidak kalah hiruk pikuknya dengan pemilihan presiden. 

Nama Samto saya kenal dari media massa. Secara kebetulan saya menyisiri berita-berita tentang PPKM Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah demi mengatasi pandemi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Sragen terletak di Jawa Tengah. Otomatis ia termasuk wilayah yang terdampak. 

Awalnya saya menelusuri berbagai macam grup di media sosial. Pada umumnya, grup-grup di mana saya bergabung beranggotakan orang-orang biasa. Saya bergabung dengan banyak grup semacam ini di Facebook. Selain juga menjadi anggota beberapa grup WA, yang sebagian besar tidak saya baca. Namun, ada satu saat ketika saya serius membaca semua posting dan diskusi di dalamnya. Untuk saya, grup-grup seperti ini kadang tak sengaja merefleksikan ‘mood’ masyarakat dalam menanggapi banyak persoalan aktual. 

Ketika menelusuri grup-grup itulah saya tahu bahwa ketidakpuasan terhadap PPKM Darurat sedang memuncak di kalangan orang-orang biasa. Mereka bukan selebriti, bukan pula influencer. Mereka hanyalah orang kebanyakan. Tidak jarang saya mendapati mereka membuat meme yang mengolok-olok pemerintah dan aparat keamanan. Keterampilan seperti ini bukan hal istimewa di zaman media sosial.  

Hari-hari ini, sebagian besar yang menjadi sasaran adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang oleh banyak meme dijuluki “Lord Luhut.” Saya tidak tahu persis artinya. Namun, prediksi saya, julukan itu muncul karena peran LBP yang sangat besar dalam pemerintahan Jokowi. 

Dia nyaris dianggap sebagai perdana menteri-nya Jokowi karena diberi tugas membereskan banyak hal. Pun bagi Presiden Jokowi agaknya Luhut adalah “menteri urusan segala sesuatu.” Bahkan. Wakil Presiden pun tidak memiliki pengaruh dan kapasitas sebesar LBP. Sebagai balasannya, LBP menjalankan tugasnya dengan loyalitas penuh. Dia berani pasang badan untuk urusan tidak populer bagi bosnya itu. 

Oh, cukup sudah tentang LBP. Kita kembali ke Samto. Dia adalah Lurah Desa Jenar di Sragen. Dia masuk berita karena dia memasang spanduk sebesar 3×4 meter di jalan utama desa Jenar. Spanduk itu cukup jelas dibaca. Bunyinya pun tidak main-main:


“IKI JAMAN REVORMASI. ISIH PENAK JAMAN PKI. AYO PEJABAT MIKIR NASIBE RAKYAT. PEJABAT SENG SENENG NGUBER UBER RAKYAT KUI BANGSAT. PEGAWAI SENG GOLEKI WONG DUWE GAWE IKU KERE. PEGAWAI SING SIO KARO SENIMAN SENIWATI KUWI BAJINGAN” 

(Ini zaman reformasi, lebih enak zaman PKI. Ayo pejabat pikirkan nasib rakyat. Pejabat yang senang menguber-uber rakyat itu bangsat. Pegawai yang memburu orang hajatan itu kere. Pegawai yang menelantarkan seniman itu bajingan).

Nekat sekali bukan?

Kabarnya, kejengkelan Samto bermula dari aparat-aparat yang membubarkan acara-acara hajatan. Kabarnya juga, Samto jengkel karena petugas-petugas melarang orang berjualan. 

Media-media membentuk narasi bahwa Samto adalah seorang yang tidak percaya Covid-19. Sementara Bupati Sragen mengatakan bahwa Samto mengalami gangguan jiwa. Itu karena dia pernah stroke.


Baliho Samto (detik.com)

Untuk aparat dan pejabat, soal Covid-19 agaknya satu soal. Mungkin soal yang lebih ringan. Mereka lebih takut pada kata-kata “isih penak jaman PKI” (lebih enak zaman PKI) yang ditulis Samto di spanduknya. Glorifikasi terhadap PKI adalah batas yang tidak boleh dilanggar. 

Samto pun dipanggil aparat untuk ditanyai. Di hadapan petugas, dia minta maaf dan mengaku emosi. Dia mengaku melakukan itu karena kesal acara-acara hajatan warganya selalu dibubarkan. “Saya kecewa berat. Ada warga menggelar hajatan tinggal dua hari dibatalkan. Kan kasihan,” katanya.

Sehari setelah dia minta maaf, Samto memberikan izin warganya untuk menggelar hajatan. Ada 800 undangan disebarkan. Hajatan itu dimeriahkan oleh kesenian Campur Sari. Acara dimulai jam 8 pagi, Samto pun hadir disana memberi dukungan. Dia datang tanpa masker. 

Namun, dua setengah jam kemudian, Satgas Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Jenar mendatangi hajatan tersebut dan memberikan waktu dua puluh menit kepada undangan untuk bubar. Hal ini memancing kemarahan Samto. Dia mendebat petugas Satgas dan membalikkan dua meja terdepan dengan semua isinya. 


Cerita seperti Samto ini bukan hal aneh. Ia terjadi di mana-mana. Di lapisan bawah, para petugas yang mengamankan kebijakan PPKM Darurat dengan melarang orang berkumpul. Para petugas inilah yang berhadapan langsung dengan rakyat biasa dan bertarung dengan mereka.

Tak jarang para petugas ini over-acting. Satpol PP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memukul seorang ibu pemilik café yang kebetulan sedang hamil. Ibu tersebut mengalami kontraksi ketika melaporkan kasusnya ke polisi. Satpol PP tersebut akhirnya diproses secara hukum dan menghadapi ancaman pemecatan. 

Di media sosial juga beredar video dan foto-foto petugas yang merampas dagangan para pedagang yang bersikeras untuk tetap berjualan. Tidak itu saja, para petugas juga mengangkuti kursi meja dan alat-alat masak si pedagang. 

Benturan antara para petugas dengan pedagang pun tak terhindarkan. Protes-protes bermunculan. Salah satu yang paling epic adalah protes dalam bentuk Big Promo seorang pemilik café untuk aparat dan pegawai negeri sipil (PNS). Berlawanan dengan promo biasa yang memotong harga kopi dan penganan, di café itu aparat dan PNS harus membayar harga tiga kali lebih mahal dari harga biasa. Namun, kabarnya promo ini tidak begitu berhasil karena tidak ada orang yang berbelanja ke café tersebut di masa PPKM darurat. 

Banyak ahli mengatakan bahwa pandemi ini harus diatasi dengan aksi-aksi kolektif (collective action). Semua anggota masyarakat dituntut untuk mengkoordinasikan aksinya, yakni berdiam di rumah dan tidak berhubungan secara sosial. Ini diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. 

Jika demikian halnya, bukankah orang-orang seperti Samto ini yang justru membuat pandemi ini berkelanjutan? Bukankah pandemi ini menuntut aksi kolektif di mana semua orang diminta berkorban agar semua bisa selamat?   

Nah, disinilah pokok soalnya. Orang-orang yang harus mengoordinasikan aksinya tersebut tidak punya kemampuan dan kapasitas yang sama. Ada orang yang bisa “mantab” (mangan atau makan tabungan) sehingga tidak perlu kuatir akan lapar dan tidak punya tempat untuk tidur. Ada orang menerima gaji tetap – yang meski ada bencana sebesar apapun dia akan tetap mendapat gaji. Dus, dia tetap bisa hidup dan bertahan. 

Tetapi, tidak sedikit mereka yang hidup dengan bekerja harian dengan jatah makan harian pula. Mereka adalah orang-orang yang bekerja hari ini untuk makan hari ini juga. Mereka tidak akan bisa bertahan jika tidak bekerja juga tidak akan bisa bertahan dengan Bansos sebesar Rp300 ribu per bulan yang dijanjikan pemerintah. PPKM Darurat ini sangat memberatkan orang-orang kecil. Bahkan pemerintah pun mengakui itu. 

Anda bisa menuduh bahwa orang seperti Samto melakukan protes karena dia tidak bisa lagi menikmati musik campursari di acara-acara hajatan. Namun, di balik itu ada sesuatu yang sangat absah untuk dilihat. Seniman-seniman tradisional ini sudah tidak bisa bekerja sejak awal pandemi. Bagaimana mereka harus bertahan hidup?

Pandemi ini membuka banyak hal tentang cara kita hidup bernegara. Kita sudah hidup dalam situasi pandemi selama lebih dari 16 bulan. Sekian banyak peringatan dan pelajaran sudah disampaikan. Namun, negara kita tetap tidak bisa mengatasinya. Tidak salah kalau dikatakan bahwa lumpuhnya sistem kesehatan kita sekarang ini adalah mismanagement bencana dalam skala yang sangat epic

Namun, di sisi yang lain, ketika negara lumpuh, kita melihat satu keuletan dan ketangguhan yang luar biasa di sisi masyarakat. Orang-orang sukarela bekerja melayani mereka yang terinfeksi. Masyarakat mengorganisasi penyediaan makanan, shelter, bahkan menyediakan makam dan peti jenazah. 

Angka kematian di rumah sendiri melonjak dengan tajam. Itu juga menjadi bukti bahwa negara ini lumpuh. Jelas negara kita tidak akan mampu menangani bencana sebesar ini. Kita tidak seperti negara Amerika Serikat yang mampu memberikan kompensasi kepada penduduknya yang tidak bisa bekerja. 

Mengapa para pemimpin di negara ini tidak mengoordinasikan kemampuan masyarakat yang besar itu? Mengapa pemimpin tertinggi republik ini tidak menciptakan sistem yang mampu memobilisasi kekuatan rakyat sendiri sebelum bencana ini terjadi? Mengapa dia tidak muncul dan memberikan jaminan kepada rakyatnya bahwa semua ini akan teratasi? Mengapa dia membiarkan bawahannya saling sikut dalam menyampaikan pesan kepada publik? 

Anda mungkin menertawakan orang seperti Samto. Mungkin juga Anda mengutuknya karena akan menggagalkan PPKM Darurat yang kita perlukan untuk menanggulangi bencana ini. Namun, ada satu kualitas yang diperlihatkan oleh Samto yang tidak diperlihatkan oleh elit negeri ini: kepemimpinan. 

Krisis ini tidak saja merupakan bencana kesehatan yang sangat besar. Ia juga bencana kepemimpinan yang sangat besar. ***


×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus