Kredit foto:Marxists Internet Archive
SELAMA tahun 1880, Karl Marx secara khusus menaruh perhatian pada gerakan buruh Prancis, dan dengan berbagai cara yang mungkin dan tepat berkontribusi pada kemajuannya. Pada bulan Oktober tahun sebelumnya, Federasi Partai Pekerja Sosialis Prancis (Federation of the French Socialist Workers’ Party), yang lahir dari perpaduan berbagai aliran sosialis, bertemu dalam kongres di Marseilles. Prosesnya ditandai oleh konflik antara kaum “Possibilis”, yang dipimpin oleh mantan anarkis Paul Brousse (1844-1912), dan arus lain yang lebih dekat dengan ide-ide Marx, dipimpin oleh Jules Guesde (1845-1922). Ketika yang terakhir memenangkan mayoritas, Marx berkomentar kepada kawannya Friedrich Adolph Sorge: “geng anti-komunis, yang terdiri dari elemen-elemen yang sangat heterogen, akhirnya dikalahkan di Kongres Marseilles.”
Guesde, dengan pemilu yang sebentar lagi digelar, harus menyusun program politik, kemudian meminta bantuan Marx, dan Paul Lafargue mengatur agar mereka bertemu di London pada Mei 1880. Inilah asal mula dari Program Elektoral Buruh Sosialis (Electoral Programme of the Socialist Workers), yang muncul di berbagai harian Prancis di musim semi dan diadopsi di Le Havre pada November pada kongres pendirian Partai Buruh Sosialis Prancis (French Socialist Workers’ Party). Kontribusi Marx dalam mengemukakan tuntutan utama kelas pekerja sangat menentukan. Engels mengungkapkan latar belakangnya dalam sepucuk surat kepada Eduard Bernstein: “Tema-temanya didiktekan kepadanya (Guesde) oleh Marx, di sini, di kamar saya ini, di hadapan Lafargue dan saya sendiri. … (Itu) adalah mahakarya penalaran yang meyakinkan, diperhitungkan untuk menjelaskan banyak hal kepada massa dalam beberapa kata. Saya jarang melihatnya seperti itu, dan bahkan dalam versi singkat ini, sungguh menakjubkan.”
Berawal dari poin bahwa buruh tidak akan pernah bisa bebas dalam sistem produksi yang berdasarkan pada buruh upahan (wage labour), Marx menyatakan bahwa emansipasi mereka akan tercapai hanya setelah “pengambilalihan politik dan ekonomi kelas kapitalis dan pengembalian semua alat-alat produksi kepada kepemilikan kolektif”. Kelas buruh, lanjutnya, harus memerangi segala jenis diskriminasi dan beroperasi sedemikian rupa untuk mengakhiri posisi penundukkan (subaltern) perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki: “emansipasi kelas produktif seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin atau ras. ”
Para pekerja harus mendukung suatu bentuk pemerintahan yang dapat menjamin partisipasi mereka seluas-luasnya. Mereka harus berjuang untuk “penghapusan hutang publik”, untuk “transformasi semua pajak langsung menjadi pajak progresif atas pendapatan”, dan untuk mengakhiri dukungan negara pada urusan-urusan keagamaan. Kelas pekerja juga harus menuntut hak atas pendidikan yang didanai publik untuk semua dan memperjuangkan “pembatalan semua kontrak yang telah mengalienasi properti publik (bank, kereta api, tambang, dll.)”. Pada saat yang sama, mereka harus memobilisasi agar “operasi semua tempat kerja milik negara dipercayakan kepada buruh pekerja yang bekerja di sana”. Organisasi politik proletariat, termasuk konstitusi “partai politik yang berbeda” yang bersaing dengan partai-partai demokratis dan berjuang melawan partai-partai borjuis, sangat penting untuk pencapaian tujuan-tujuan ini.
Dalam sebuah surat kepada Sorge, Marx menjelaskan bahwa “dengan pengecualian dari beberapa kebodohan seperti upah minimum yang ditetapkan oleh hukum” – dia khawatir bahwa tindakan seperti itu, jika diadopsi, akan, menurut hukum ekonomi, membuahkan hasil dari penetapan upah minimum itu menjadi maksimum – seksi ekonomi dari dokumen ini terdiri “semata-mata dari tuntutan yang, pada kenyataannya, muncul secara spontan dari gerakan buruh itu sendiri”. Bagi Marx, “membawa pekerja Prancis agar membumi dan meninggalkan pernyataan-pernyataan verbal mereka yang absurd (cloud-cuckoo land) adalah sebuah langkah maju yang luar biasa, dan karenanya membangkitkan kebencian di antara banyak intelektual Prancis yang penipu, yang mencari nafkah sebagai ‘provokator’.” Dia juga menekankan bahwa, untuk pertama kalinya, program tersebut telah dibahas oleh para pekerja sendiri – “bukti bahwa ini (adalah) gerakan nyata kelas pekerja yang pertama di Prancis”. Marx dengan jelas membedakan fase ini dari fase yang terjadi sebelumnya, ketika “sekte-sekte di sana menerima slogan-slogan mereka dari para pendiri mereka, sementara sebagian besar proletariat mengikuti borjuis radikal atau pseudo-radikal dan berjuang untuk mereka ketika hari itu tiba, hanya untuk kemudian dibantai, dideportasi, dll., pada esok harinya oleh anak-anak muda yang mereka tempatkan di pucuk pimpinan. “Di antara “banyak kebodohan”, Marx memasukkan penghapusan atas warisan (Poin 12 dalam Program), sebuah tuntutan lama Saint-Simonian, menentang apa yang penah dia polemikkan dengan Mikhail Bakunin dalam Asosiasi Kelas Pekerja Internasional: “Jika kelas pekerja memiliki kekuatan yang cukup untuk menghapuskan hak waris, itu akan cukup kuat untuk dilanjutkan ke pengambilalihan, yang akan menjadi sebuah proses yang jauh lebih sederhana dan lebih efisien.”
***
Program Elektoral Pekerja Sosialis[1]
Jules Guesde, Paul Lafarge, Karl Marx
Pembukaan (Preambule)
Mengingat,
Bahwa pembebasan kelas produktif adalah pembebasan semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin atau ras;
Bahwa produsen dapat bebas hanya ketika mereka memiliki alat-alat produksi;
Bahwa hanya ada dua bentuk di mana alat-alat produksi dapat menjadi milik mereka
- Bentuk individu, yang tidak pernah ada dalam keadaan umum dan yang semakin dihilangkan oleh kemajuan industrial;
- Bentuk kolektif, elemen-elemen material dan intelektual yang didasari oleh perkembangan masyarakat kapitalis;
Mengingat,
Bahwa perampasan kolektif ini hanya dapat timbul dari aksi revolusioner kelas produktif – atau proletariat – yang diorganisir dalam partai politik yang berbeda;
Bahwa organisasi semacam itu harus dicapai dengan segala cara yang dimiliki proletariat, termasuk hak pilih universal, yang dengan demikian akan diubah dari instrumen penipuan seperti yang berlangung hingga kini menjadi instrumen bagi pembebasan;
Kaum buruh sosialis Prancis, dalam mengadopsi bentuk organisasi kepartaian sebagai tujuan bagi pengambilalihan politik dan ekonomi kelas kapitalis dan pengembalian semua alat-alat produksi kepada komunitas, telah memutuskan, sebagai alat organisasi dan perjuangan, untuk mengikuti pemilihan umum dengan tuntutan-tuntutan langsung berikut:
A. Tuntutan Politik
Penghapusan semua undang-undang tentang pers, pertemuan, dan asosiasi, dan di atas semua itu, hukum yang menentang Asosiasi Pekerja Internasional. Penghapusan livret[2], kontrol administratif atas kelas pekerja, dan semua pasal dalam Code[3] yang menetapkan inferioritas pekerja dalam kaitannya dengan bos, dan perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki;
- Penghapusan anggaran untuk urusan keagamaan dan pengembalian kepada negara ‘barang-barang yang dikatakan tak berguna, bergerak dan tidak bergerak’ (diputuskan oleh Komune[4] 2 April 1871), termasuk semua laporan-laporan industrial dan komersial dari perusahaan-perusahaan terkait;
- Penghapusan hutang publik;
- Penghapusan tentara-tentara tetap dan mempersenjatai rakyat secara umum;
- Komune harus menjadi penguasa administrasi dan kepolisiannya.
B. Tuntutan Ekonomi
- Satu hari istirahat setiap minggu atau larangan hukum terhadap majikan yang memaksakan hari kerja lebih dari enam hari dari tujuh hari. Pengurangan legal jam kerja untuk orang dewasa menjadi delapan jam setiap harinya. Larangan anak di bawah umur empat belas tahun bekerja di tempat kerja pribadi; dan, pengurangan jam kerja untuk anak yang berumur antara 14 dan 16 tahun dari delapan menjadi enam jam per hari[5];
- Supervisi protektif terhadap buruh magang oleh organisasi pekerja;
- Upah minimum resmi, ditentukan setiap tahun sesuai dengan harga makanan lokal oleh komisi statistik pekerja;
- Larangan hukum bagi para bos yang mempekerjakan pekerja asing dengan upah lebih rendah dari pekerja Prancis;
- Pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, untuk pekerja dari kedua jenis kelamin;
- Instruksi ilmiah dan profesional dari semua anak, dengan pemeliharaan mereka menjadi tanggung jawab masyarakat, diwakili oleh negara dan Komune;
- Tanggung jawab masyarakat untuk orang tua dan orang difabel;
- Larangan bagi campur tangan pengusaha dalam bentuk apapun terhadap administrasi masyarakat ramah pekerja, masyarakat hemat, dll., yang dikembalikan ke kontrol eksklusif pekerja[6];
- Tanggung jawab para bos dalam hal kecelakaan, dijamin oleh jaminan yang dibayarkan oleh majikan ke dana pekerja, sebanding dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan dan bahaya yang disebabkan oleh industri;
- Intervensi oleh pekerja dalam peraturan khusus dari berbagai tempat kerja; diakhirinya hak yang direbut oleh para bos untuk menjatuhkan hukuman kepada pekerjanya dalam bentuk denda atau pemotongan upah (dekrit Komune 27 April 1871);
- Pembatalan semua kontrak yang telah mengasingkan properti publik (bank, kereta api, tambang, dll.), dan pengoperasian semua tempat kerja milik negara agar dipercayakan kepada pekerja yang bekerja di sana;
- Penghapusan semua pajak tidak langsung dan transformasi semua pajak langsung menjadi pajak progresif atas pendapatan lebih dari 3.000 franc. Penghapusan semua warisan pada garis keturunan tidak langsung (collateral line)[7] dan semua warisan langsung lebih dari 20.000 franc.***
Marcello Musto(1976)
————
[1] Marx adalah penulis utama dari Pembukaan (Preamble)
[2] Livret adalah sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa pekerja tidak lagi memiliki hutang atau kewajiban kepada mantan majikannya. Tidak ada pekerja yang bisa diambil tanpa menunjukkannya. Praktik ini baru dihapus pada tahun 1890.
[3] Merujuk pada Napoleonic Code yang ditetapkan pada 1804.
[4] Komune di sini adalah Komune Paris
[5] Tuntutan-tuntutan ini harus disituasikan dalam konteks abad ke-19.
[6] Tuntutan-tuntutan ini harus, tentu saja, dilihat dalam konteks akhir abad ke-19.
[7] Yaitu, mewariskan kepada selain keturunan langsung.
