Kredit foto: Okezone News
ALAVI adalah pendukung Taslim. Seperti pendukung politisi kebanyakan, Alavi tak melihat dirinya sebagai pendukung buta. Taslim, yang sekarang merupakan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, menurutnya, tak pernah melupakan pemilihnya. Ia akan menyempatkan diri datang ke hajatan kampung sepanjang ia diundang. Ia pernah menjenguk warga dusun yang jatuh sakit dan dirawat di ibu kota. Ia akan menanggapi dengan transparan kapan pun orang menanyakan apa yang dilakukannya sebagai dewan.
Suatu malam, Sardin, pemuda dusun yang dikenal meletup-letup, mengamuk dengan Taslim. Ada segelintir warga yang mendapatkan bantuan uang tunai dari Program Keluarga Harapan dan menggunakannya untuk piknik. Sementara itu, warga yang jauh lebih melarat justru tidak mendapatkannya.
“Ini nenek su [sudah] mau mati! Orang tua malah seng [tidak] dapat bantuan!” tandas Sardin.
Nenek yang dibicarakan Sardin ada tepat di sampingnya. Ia turut marah-marah dan nampak sangat hidup sebenarnya. Di hadapan Sardin adalah Alavi.
“Taslim ini tara [tak] karuan!” Sardin menambahkan. “Dia kerja apa di DPRD?!”
Taslim bukan warga Dusun Parigi. Ia tidak ada di sana saat itu. Sardin melampiaskan kegeramannya kepada Alavi. Alavi kontan menampik tuduhan Sardin dan menganggapnya tidak masuk akal. Program Keluarga Harapan, sepengetahuannya, digulirkan langsung oleh pemerintah pusat. Anggaran yang dipergunakan adalah APBN, bukan APBD. DPRD tidak mempunyai andil apa pun dalam program ini.
Sardin, tentu saja, tidak terima dengan penjelasan tersebut. Ia tetap bersikeras dengan pendiriannya bahwa Taslim punya porsi tanggung jawab dalam kemelut tersebut.
“Se [kamu] mau mengobrol dengan Taslim?” Alavi menantang. “Ini beta telponkan!”
Tak lama, Taslim mengangkat. Alavi meminta klarifikasi terkait program salah sasaran yang menggusarkan Sardin dan penjelasan Taslim sama seperti yang sudah dibabarkan Alavi sebelumnya. Sardin meminta berbicara langsung dengan Taslim. Alavi, tanpa ragu, memberikan telponnya kepadanya. Selanjutnya, Sardin menjauh dari kerumunan. Saya tak bisa mendengar apa yang dibicarakannya dengan Taslim. Namun, ia kembali dengan kepala yang tampak sudah lebih dingin meski menurutnya ia belum terima dan akan menelpon Taslim lagi sesampai di rumah.
“Taslim itu gampang dihubungi,” Alavi menegaskan lagi poin yang pernah disampaikannya.
Saya cukup takjub dengan komunikasi politik yang baru saja terjadi di depan mata saya. Saya tak pernah tahu anggota dewan dapat dihubungi dengan semudah itu. Dan saya tak heran mengapa Alavi lantas merasa Taslim memang orang yang pantas menyandang dukungannya. Dengan akses komunikasi langsung semacam itu, Alavi akan tahu apa yang dikerjakan Taslim dan tak akan memandangnya sebagai anggota dewan yang ongkang-ongkang kaki belaka.
Namun, bisa jadi, ceritanya akan sama sekali lain bila yang menghubunginya bukan Alavi—pendukung Taslim dan sebenarnya juga tim suksesnya di pemilu 2014 silam.
Dan mungkin seharusnya saya tak setakjub itu. Saya kenal seseorang yang melakukan kepada banyak warga Indonesia apa yang dilakukan Taslim kepada Alavi: Joko Widodo. Jokowi gemar blusukan dan hal tersebutlah yang mengerek pamornya ke langit-langit. Ia, nyaris karenanya belaka, terpilih sebagai presiden dan berpotensi akan lanjut menjadi orang nomor satu Indonesia hingga lima tahun mendatang.
“’Nyaris karenanya belaka?’ Bung Geger lagi sehat akalnya?”
Akal saya, kecuali saya sedang diare, selalu sehat. Saya cukup yakin dengan pernyataan ini lantaran pada hari-hari elektabilitas Jokowi membumbung ke awan-awan berita yang tak habis diwartakan media daring adalah blusukan Jokowi. Jumlah berita blusukan Jokowi jauh lebih banyak dari berita politik apa pun—bahkan berita-berita tentang bapak yang masih menjabat sebagai presiden kita waktu itu. Dan Anda pastinya tahu asas media daring yang ingin bertahan hidup dan berjaya. Wartakan kata kunci yang terendus mengundang klik. Wartakan mereka tak henti-henti—tak peduli hasilnya adalah berita-berita sepele yang hanya akan mengotori linimasa media sosial.
Pun bukan tanpa alasan, saya kira, Jokowi berkali-kali menginstruksikan menteri-menterinya blusukan sesudah ia terpilih menjadi presiden. “Algoritma” politisi, biasanya sih, tak berbeda dengan algoritma media sosial ataupun media daring. Mereka peka dengan pesan yang menggaet perhatian orang-orang dan mereka akan mengulang-ulangnya hingga pesan ini terkuras habis daya pikatnya.
Blusukan memperlihatkan sosok Jokowi yang menanggalkan jubah kebesarannya sebagai pejabat demi mendengarkan rakyatnya dengan tulus. Efek dari citra menyentuh ini, yang terembus kencang ke segala penjuru terima kasih kepada media sosial dan media daring, adalah merebaknya kesadaran ganjil yang menguntungkan Jokowi.
Di hari-hari menjelang Pemilu 2014, seorang kenalan—yang saya curigai antara belum sarapan atau terbius euforia politik—membagikan pandangannya kepada saya.
“Jokowi itu hebat ya,” ujarnya. “Baru jadi gubernur saja sudah banyak yang dilakukannya. Coba lihat itu SBY. Jadi presiden kok tidak pernah kerja apa-apa.”
Saya terkesiap. Saya terkesiap dengan pengambilan kesimpulan kenalan saya itu. Kemarakan pemberitaan di media daring dan citra bersentuhan dengan warga awam tertafsirkan sebagai kinerja seseorang sebagai pejabat. Ketiadaan pemberitaan pejabat bersangkutan berarti ia tidak bekerja. Namun, saya pun tak seharusnya terkesiap. Mekanisme pengambilan kesimpulan yang ajaib ini tak sekadar dimiliki satu-dua orang.
Beberapa tahun kemudian, saya kembali mendapati pandangan serupa. Hanya saja, kali ini, saya mendapatinya di tempat yang cukup jauh dari tempat asal saya.
“Bukannya katong tara [kami kurang] hormat dengan Pak SBY. Tapi, Pak Jokowi itu membangun. Pak Jokowi juga perhatian dengan katong yang di Timur ini.”
Orang yang menyampaikan pandangan tersebut kepada saya adalah kepala dusun yang saya mukimi di Seram Utara. Dan saya percaya, pemilik pandangan ini di dusun bukan hanya dirinya. Kebanyakan warga dusun yang saya jumpai adalah pendukung Jokowi. Kelekatan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur mengatrol popularitasnya di antara para warga.
Ada yang lucu dengan pandangan ini. Dusun terhubung dengan ibu kota kabupaten oleh Jalan Lintas Seram, jalan yang menembus salah satu gunung paling terjal di Seram dan pembangunannya, saya dengar, sangat sulit dan menguras sumber daya. Orang-orang—orang-orang tua, khususnya—tak percaya ketika jalan ini akhirnya terbangun dan melekatkannya dengan mitos-mitos. Jalan ini pun dirasakan oleh banyak warga sangat membantu kehidupan mereka.
Lucunya? Jalan ini dibangun pada masa SBY.
Buat saya, kita punya alasan yang pejal untuk tak larut dengan kecenderungan masyarakat kita yang ramah mengelu-elukan raja yang turun ke masyarakat. Raja tetaplah raja. Segempar apa pun pertunjukan yang digelarnya, kekuasaannya tetaplah barang yang dijaga dengan manuver yang menyisihkan rakyat kebanyakan.
Partai-partai dan taipan berkerumun dengan setia di sekeliling Jokowi hari-hari ini. Apakah mereka berkerumun hanya karena mereka mengelu-elukan Jokowi ibarat kata fanboy dan fangirl? Plot twist: tidak. Mereka tahu mereka dapat menukarkan dukungan politiknya dengan jabatan di instansi pemerintahan yang berarti tambang emas baginya, dengan keamanan bagi aset-asetnya yang mencolok, dengan peluang mendapatkan bisnis yang akan kian memperkayanya tiada tara.
Saya menuding tanpa dasar? Oh, saya tidak sedang menuding tanpa dasar, lebih-lebih ketika saya melakukannya sekarang. Dan ketika Jokowi sadar para parasit ini tidak bisa diandalkan untuk melanggengkan elektabilitasnya, ia mengerahkan militer yang risikonya adalah membatalkan salah satu pencapaian paling berarti Reformasi.
Dan sebelum Anda menuding saya psycho-freak, parasite, stupid dan menunjukkan bahwa banyak program Jokowi yang menyejahterakan rakyat, saya perlu bilang, negara punya logikanya sendiri. Ia bukan mobil yang hanya akan berjalan bila dinyalakan oleh “orang baik.” Setiap instansi pemerintahan harus merancang sekelumit kebijakan di setiap tahun anggaran, mengikuti haluan yang digariskan presiden terpilih. Uang yang diraup dari pajak harus dibelanjakan menjadi program-program. Dengan fakta presiden-presiden kita terpilih karena haluan “demi kebaikan rakyatnya” yang mengambang alih-alih orientasi ideologis yang gamblang, kebijakan yang kita dapati sebagai warga negara Indonesia dari waktu ke waktu pada dasarnya sama saja.
Program-program spektakuler Jokowi, pada kenyataannya, sudah dijalankan sejak masa SBY. Pembangunan infrastruktur yang gencar? Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ditetapkan pada 2011, setahu saya, sudah mencoba menginisiasinya dan Jokowi sendiri mengakuinya. Reforma Agraria? SBY, lagi-lagi, juga sudah melaksanakannya. Revolusi mental? Kebijakan yang satu ini memang tidak ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, Anda mengerti, tak perlulah kita singgung kebijakan yang satu ini bila kita tengah membicarakan kebijakan yang memang berdampak.
Hanya saja, SBY tak punya amunisi yang sama untuk membangun infrastruktur segencar Jokowi yang rezimnya tegak berbarengan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan Tiongkok. SBY juga bukan sosok yang perawakan serta pembawaannya mirip dengan kebanyakan “rakyat”—dan, jelas, hal ini bukan salah SBY sendiri.
Saya tak sedang membela SBY, tentu. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat kita yang kelewat baik, kebaikan mereka mudah dimanfaatkan. Raja adalah raja. Ia tak lantas menjadi orang baik lantaran mau berkumpul dengan kita, apalagi sekadar berkumpul dengan representasi dari kita yang dipilihnya dengan hati-hati. Apa yang diberikan raja bukanlah pemberian, bukanlah tanda kebaikan hatinya melainkan, sedari awal, milik kita sendiri.
Dan mau tahu mengapa kita punya begitu banyak mitos tentang raja yang baik?
Karena raja yang benar-benar baik tidak pernah ada.***
Geger Riyanto, mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg
