Populisme Kiri Sebagai Langkah Politik Alternatif di Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Kredit ilustrasi: Online University of the Left


MENGUATNYA populisme kanan di Indonesia dari waktu ke waktu, dalam beberapa tahun terakhir, telah mendorong lahirnya beragam diskursus di antara pengamat dan cendekiawan.

Makin banyak upaya soal jawab untuk melihat dan memahami dampak dan akibat dari gelombang populisme kanan terhadap keberlangsungan politik tanah air. Dari banyak pandangan yang muncul itu, umumnya masih didominasi oleh isu politik kekuasaan, dalam arti, munculnya gelombang populisme kanan masih dibaca hanya berpusat dalam konteks perebutan kekuasaan di antara elite politik nasional.

Massa umat yang terus menggelembung dan tampilnya pemuka agama di mimbar-mimbar pertarungan politik elektoral, dengan mudah bisa dilihat hanya sebagai upaya pertarungan kursi politik semata, tanpa agenda yang jelas untuk menjawab isu-isu sentral di masyarakat.

Di Indonesia, melalui populisme kanan, masalah ekonomi dan sosial diubah dengan cepat menjadi narasi identitas berbasis agama yang mudah merangsang sentimen emosional. Berkali-kali idiom budaya yang terkait dengan Islam dibangun untuk mobilisasi dukungan publik dalam kontes kekuasaan dan sumber daya berdasarkan identitas politik berbasis ummah (Hadiz, 2018)

Situasi ini tentu amat mengkhawatirkan, terutama menuju Pilpres tahun 2019 mendatang. Meski kita wajib mengakui bahwa demokrasi mengijinkan pertukaran ide di ruang-ruang sosial, tetap saja, bertumbuhnya populisme kanan tanpa agenda kerakyatan yang jelas akan menimbulkan konflik dan keteganggan yang meluas.

Meningkatnya populisme kanan, sejatinya adalah kenyataan yang terjadi di banyak negara sejak berakhirnya era perang dingin. Polarisasi politik cenderung melahirkan kekuatan konservatif di satu sisi dengan liberal di sisi yang lain. Kekuatan yang lebih progresif hanya bermain di pinggiran. Kasus di Amerika misalnya, menunjukkan bahwa populisme kanan yang dibawa oleh bapak populisme kanan Donald Trump (Slobodian, 2018) tengah bergerak menjadi investasti buruk bagi demokrasi. Menguatnya islamphobia, meningkatnya kecaman terhadap pers dan gerakan anti intelektualisme, merebaknya rasisisme, dan resistensi terhadap migran adalah bukti nyata akibat gelombang populisme kanan yang dimainkan Trump

Kemudian, politik populisme di Inggris dinilai menjadi penyebab “British Exit”, yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara di Asia, muncul sosok Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang bermulut kotor. Masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah dan mulai memercayai tokoh-tokoh yang cenderung konservatif.

Di Indonesia, kasus akibat bertumbuhnya populisme kanan memang belum terlihat meluas, tetapi gejala itu ada: meningkatnya ego sektarian, dikotomi minoritas mayoritas, dan merebaknya perilaku intoleran dari waktu ke waktu, bisa dibaca juga sebagai akibat terjangan populisme kanan yang merembes hingga ke masyarakat kecil.

Dominasi populisme kanan di Indonesia, jika terus dibiarkan tanpa ada upaya penyeimbangan akan menjerumuskan kita dalam konflik yang jauh lebih besar. Dibutuhkan politik alternatif sepadan yang lebih konkret berbicara soal problem kerakyatan dari pada sekadar sebagai alat tumpangan oleh para elit yang berebut kuasa. Inilah saatnya bagi masyarakat untuk sadar, bahwa untuk melawan populisme sayap kanan tidak cukup hanya dengan kecaman moral dan olok-olok meme terhadap barisan pendukungnya. Strategi ini sepenuhnya kontraproduktif, karena akan memperkuat perasaan anti-kekuasaan di antara kelas-kelas populer. Isu-isu yang telah mereka susun perlu dilawan dengan menawarkan jawaban yang berbeda, jawaban yang mampu memobilisasi pengaruh publik terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.

Dalam buku baru For a Left Populism, Chantal Mouffe (2018) berpendapat bahwa populisme (demokratis) sayap kiri saat ini sangat diperlukan dan mendesak untuk digunakan dalam mendekonstruksi populisme kanan yang dibangun atas dasar neoliberalisme, trah oligarki, dan konservatisme agama. Mouffe menjabarkan bahwa harus ada upaya untuk menghasilkan populisme kiri yang serius, sebab konsensus yang berpura-pura dan lemah justru akan menguatkan populisme kanan semakin jauh merasuk dalam tatanan politik dan pelan-pelan mendorong gerakan kiri keluar dari pertarungan ide politik.

Gerakan populisme kiri sebagai gerakan penyeimbang tidak boleh terjebak hanya dalam pertarungan kekuasan semata, tetapi pertama-tama harus menunjukkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang langsung berpihak dengan masalah kerakyatan, serentak menawarkan perubahan nyata yang lebih kredibel dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Tetapi seperti apakah politik demokratis yang radikal itu? Mouffe menunjuk ke orang-orang seperti Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn. Mereka telah mampu memobilisasi sejumlah besar orang yang menyerukan reformasi radikal. Mereka menggunakan lembaga-lembaga politik yang sudah ada (seperti partai politik) untuk menyadarkan masyarakat awam akan kemungkinan alternatif lain yang lebih baik. Mouffe juga menunjuk pada gerakan kiri radikal baru yang bermunculan di seluruh Eropa—dari Podemos di Spanyol hingga La France Insoumise di Prancis. Gerakan-gerakan ini cenderung berfokus pada isu-isu akar rumput untuk membangun program radikal yang menghasilkan perubahan.

Di Indonesia, politik alternatif populisme kiri bisa digunakan selama para elit politik, aktivis sayap kiri, dan masyarakat luas yang sadar mau bekerja sama membangun jaringan, melepaskan ego dan kepentingannya masing-masing, serta secara terus menerus menyuarakan maksud baiknya.

Beberapa kemandekan wacana dan implementasi populisme kiri justru mula-mula disponsori oleh para aktivis sayap kiri Indonesia yang selama ini menempuh strategi-strategi yang cenderung liberal, individual, fragmentaris dan tidak terorganisasi (Törnquist, Tanjung, dan Tjandra, 2017). Ini diperburuk dengan minusnya tradisi politik populisme kiri di Indonesia yang mampu memerankan antagonisme mulia atas kekuasaan yang dikuasai para oligarki (Hadis, 2014)

Hadiz dan Robinson dalam Competing populism in post-authoritarian Indonesia  (2017) berpandangan, munculnya pemimpin populis di Indonesia merupakan bentuk protes atas persoalan ketidakadilan sistematis yang tidak pernah disentuh dalam dua dekade demokrasi desentralisasi. Hal ini yang mestinya bisa dilihat sebagai peluang penting bagi gerakan kiri untuk masuk, menawarkan gagasan baru.

Populisme kiri harus bisa dijelaskan dengan program yang mudah dipahami. Jika nanti akhirnya menang, tugas populisme kiri adalah terus menunjukkan keberpihakan yang jelas dan tidak jatuh dalam kondisi saling sikut berebut kuasa seperti yang sudah-sudah.***


Petrus Kanisius Siga Tage, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang


Kepustakaan :

Djani, L., & Törnquist, O. with Tanjung, O. and Tjandra, S.(2017). Dilemmas of Populist Transactionalism: What Are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia. POLGOV. Universitas Gadja Madah

Hadiz, V. R. (2014). A new Islamic populism and the contradictions of development. Journal of Contemporary Asia, 44(1), 125-143.

Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 1-18.

Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso Books.

Slobodian, Q. (2018). Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Harvard University Press.

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus