Monumen Pancasila Sakti. Kredit foto: wartakota.co
PERINGATAN hari besar nasional dianggap penting dirayakan oleh sebuah negara. Ia menjadi upaya menguatkan kesatuan identitas nasional dan acap kali menjadi momentum penting bagi masyarakat dalam mengekspresikan kesadaran bernegara. Perayaan terhadapnya menjadi satu pondasi yang melandasi berdirinya bangunan sebuah bangsa, mengikat rasa persatuan, bahkan memiliki siginifikansi yang setara dengan simbol identitas nasional lain seperti monumen, yang berfungsi sebagai pengingat atas peristiwa sejarah dan berbuntut pada penciptaan kesadaran terhadap identitas mereka sebagai satu bangsa.
Smith (1991) dalam “National Identity” memang tidak secara spesifik menyertakan hari besar nasional sebagai salah satu pembentuk kesadaran berbangsa. Namun, pengekslusian terhadapnya dalam pembentukan identitas negara dibantah oleh David McCrone dan Gayle McPherson (2009). Alih-alih, mereka berargumen bahwa hari besar nasional menjadi salah satu aspek krusial pembangun nasionalisme yang, di saat bersamaan, penting untuk dikritisi. Sebabnya, hari besar nasional kerap kali menandai sebuah peristiwa sejarah yang di dalamnya memuat diskursus politik yang patut untuk diperdebatkan, dipertanyakan kembali, bahkan dibantah narasinya. Bahkan, bisa dikatakan pula bahwa beberapanya memuat pemelintiran diskursus sejarah yang penting.
Berangkat dari kesependapatan kami terhadap argumen McCrone dan McPherson inilah esai ini kami tulis. Sepanjang tulisan ini, kami akan mengupas permasalahan politik di balik perayaan (dan penetapan) hari besar nasional di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dari luarnya tidak tampak polemis sama sekali.
Menyibak Tirai Polemik Hari Besar Nasional di Dunia
Kasus pertama datang dari Australia. Setiap 26 Januari, masyarakat Australia memperingati apa yang disebut dengan Austalia Day. Dalam sejarahnya, peringatan setiap 26 Januari hanya dirayakan di New South Wales saja. Kemudian, peringatan ini diikuti oleh seluruh negara bagian di Australia pada 1946 dalam rangka memperingati dua abad pendudukan Inggris di Australia masa itu. Australian Day yang hari ini ditujukan guna memperingati kesatuan identitas dan multikulturalisme—setidaknya yang dinarasikan secara luas oleh pemerintah Australia—rupanya menyimpan berbagai problematika. Hari yang dipilih tepat pada momentum pendaratan Arthur Phillip yang menandai berdirinya koloni Inggris pada 1788 ini kini menuai perdebatan dan kontroversi. Ditengok secara retrospektif, ia sesungguhnya tampil sekaligus menjadi penanda dimulainya kolonisasi, eksploitasi, dan penindasan terhadap penduduk asli Australia— masyarakat Aborigin—sejak saat itu hingga berabad setelahnya. Namun, dalam gelegak perayaan kebangsaannya, Australia kerap membawa peringatan hari besar nasional ini ke dalam narasi romantis yang semata-mata menjadi penanda kesatuan identitas bangsa—alih-alih melihatnya sebagai pengingat atas ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aborigin yang berlangsung sejak bermulanya kolonisasi.
Kontroversi terhadap Australia Day juga muncul sebab perayaan ini dinilai meminggirkan narasi perihal masyarakat Aborigin, termasuk isu rasisme yang mewujud dalam Proyek Asimilasi rentang tahun 1910-1960-an, yang tujuannya menciptakan Australia dengan budaya tunggal. Pada masa itu, anak-anak keturunan suku Aborigin diambil secara paksa dari keluarga kandung mereka untuk dididik secara ‘Barat’ oleh keluarga kulit putih, dititipkan ke panti asuhan, atau disekolahkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Polemik ini kemudian memunculkan masyarakat Australia yang memilih merayakan Australia Day dalam narasi alternatif seperti Survival Day, Invasion Day, dan The Day of Mourning.
Permasalahan yang berpusar pada sejarah hari besar nasional juga termanifestasi dalam perayaan reunifikasi Jerman yang jatuh pada tanggal 3 Oktober setiap tahunnya. Narasi yang diketahui oleh masyarakat Jerman—bahkan dunia—selama ini adalah bahwasanya runtuhnya Tembok Berlin telah membebaskan masyarakat Jerman Timur dari belenggu sosialisme yang serba mengekang—dan atasnyalah kejadian luar biasa ini patut dirayakan dan dijadikan hari besar nasional. Penyatuan, atau Einheit dalam Bahasa Jerman, menjadi kata kunci yang penting untuk dibawa ke bawah lampu sorot: diksi ini seakan ingin meyakinkan bahwa apa yang terjadi adalah sebuah proses peleburan berimbang antara kedua kubu yang telah bertahun-tahun terpisah oleh Tirai Besi. Faktanya, di balik kebyar kembang api dan hari libur, sejarah di balik hari nasional Jerman ini rupanya tak kalah problematis. Euforia yang menggebu menanggapi runtuhnya Tembok Berlin segera menyurut seiring konsekuensi pelik dari fenomena ini muncul ke permukaan.
Tembok Berlin sebagai infrastruktur fisik boleh saja runtuh; namun, tembok di kepala—atau yang disebut “Mauer im Kopf”—tidak dapat direbahkan oleh palu godam terkuat sekalipun. Stereotip yang sangat kuat antara Jerman Timur dan Barat masih begitu kukuh, berekor pada ketimpangan kuasa dalam agenda yang seharusnya disebut “penyatuan” ini. Tak lama setelah runtuhnya Tembok Berlin pada 1989, masyarakat Jerman Timur mulai merasa bahwa mereka seolah menjadi warga kelas dua. Jerman Timur yang selama ini hidup di bawah sistem nir kompetisi diharuskan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang begitu kapitalistik a la Jerman Barat, sehingga membuat angka pengangguran di Jerman Timur melonjak dan pertumbuhan ekonomi terpincang-pincang. Secara kultural, Jerman Timur dilihat sebagai daerah yang inferior ketimbang Jerman Barat, membuat banyak hal—dari merek sabun hingga acara televisi—digantikan oleh apa-apa yang berasal dari Barat. Representasi pun menjadi masalah yang pelik: menurut studi dari Universitas Leipzig pada tahun 2016, tercatat bahwa masyarakat Jerman Timur masih kurang terepresentasi dalam dunia bisnis dan politik Jerman.
Keseluruhan hal inilah yang membuat Matthias Platzeck, mantan ketua partai berhaluan tengah-kiri Jerman SPD, menolak untuk menyebutnya sebagai penyatuan. Menurutnya, fenomena ini adalah Anschluss—pencaplokan—yang dilakukan Jerman Barat terhadap Jerman Timur. Demikianlah, Hari Penyatuan Jerman ini sesungguhnya tidak benar-benar merayakan “penyatuan”, yang membuat sebagian besar masyarakat Jerman yang melek sejarah memiliki skeptisisme terhadap hari nasional ini dan menolak untuk merayakannya atas dasar kesadaran historis.
Tragedi 65 dalam Narasi Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia pun tidak luput dari silang-sengkarut sejarah yang menyeputari hari besar nasionalnya. Dalam kasus ini, kami mengambil contoh sebuah hari nasional yang kontroversial dan—ironisnya—masih kukuh dirayakan hingga hari ini, yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober saban tahunnya. Dari fasad luarnya, Hari Kesaktian Pancasila tampak netral dan banal: namanya mengindikasikan bahwa hari ini merupakan hari di mana perayaannya sekadar berpusar pada penguatan ideologi Pancasila sebagai weltanschauung negara. Perayaannya juga tidak jauh berkelana dari seputar Pancasila, pengamalannya, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Kendati tidak diperingati sebagai hari libur, terdapat upacara yang wajib dilakukan di instansi-instansi dengan protokoler yang jelas dan saklek—yang mana di dalamnya termasuk pidato mengenai kepancasilaan, menyanyikan lagu nasional, serta pengibaran bendera.
Di balik segala implisitas perayaan ini, Hari Kesaktian Pancasila sesungguhnya tidak semata-mata diperingati sebagai harinya Pancasila yang terlepas dari konteks historis-politis. Faktanya, hari besar nasional ini ditetapkan dan (dimandatkan untuk) diperingati sebagai perpanjangan legitimasi keberpihakan politik rezim Orde Baru yang melampaui ruang dan waktu. Merujuk pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila—disahkan oleh Suharto, salah satu alasan yang melatarbelakangi dijadikannya hari ini sebagai hari besar nasional adalah keberhasilan penumpasan “pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila”. Dus, tanggal 1 Oktober sendiri, yang sengaja dipilih sehari setelah tanggal peristiwa “penumpasan” yang disebutkan sebelumnya, diperingati lantaran “…memiliki ciri dan corak yang khusus sebagai suatu hari untuk lebih mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran serta kesaktian Pancasila.”
Pertimbangan politis yang mendasari penentuan Hari Kesaktian Pancasila amatlah problematis. Sebab, di balik hari perayaan Pancasila yang terkesan tidak tendensius, ia menjadi sarana negara menyusutkan narasi sejarah soal pembantaian tertuduh PKI dalam masa setelahnya. Instansi negara secara sadar terus melebarkan diskursus bahwasanya Hari Kesaktian Pancasila merupakan perayaan atas kemenangan terhadap pengkhianatan PKI. Bahkan, ia seringkali diperingati secara romantik, dianggap sekadar menjadi refleksi segenap masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Tidak banyak yang menyadari keberadaan narasi problematis di balik momentum 1 Oktober yang oleh negara dinarasikan untuk mengenangkan pembunuhan terhadap tujuh jenderal Angkatan Darat oleh PKI. Padahal faktanya, melalui tangan negara pulalah pembantaian massal terhadap tertuduh PKI sepanjang 1965-1966 terjadi. Ironisnya, tragedi genosida ini seolah anteng bersembunyi di balik selebrasi Hari Kesaktian Pancasila yang dengan gagahnya tampil setiap tahun. Melalui berbagai upacara dan pidato, masyarakat diminta merayakan ideologi Pancasila tanpa benar-benar mengerti sejarah macam apa yang melandas dibaliknya. Hingga hari ini pun, negara masih mengeluarkan pedoman tahunan terkait penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dimandatkan di hampir seluruh instansi negara mulai dari tingkat kementerian, instansi pendidikan, perwakilan RI di luar negeri, kepolisian, dan tentu saja— TNI. Bahkan secara rutin, upacara Hari Kesaktian Pancasila juga masih diadakan di Lapangan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya—simbol paling megah atas antagonisme negara terhadap sejarah Tragedi 65— yang dipimpin oleh Presiden setiap tahunnya.
Memaknai Hari Besar: Sebuah Refleksi
Memang tidak ada yang salah dari merayakan sebuah hari besar nasional. Hanya saja, perlu disadari bahwa penetapannya kerap kali dibentuk atas pertimbangan yang sifatnya politis. Di balik perayaan hari besar nasional yang seolah menselebrasikan kesatuan identitas sebuah bangsa, ia sejatinya menyerupai pisau bermata dua: di mana narasi yang menyertainya dapat digunakan untuk mengingat sejarah— atau malah menjadi alat untuk mengaburkan fakta historis di baliknya sama sekali.
Menimbang signifikansi maknanya dalam kehidupan bernegara, maka tidak mengherankan jika perayaan hari besar nasional kerap kali menjadi arena kontestasi kuasa antara negara dan subaltern sejarah. Namun dalam kasus ini, negaralah nyaris selalu jadi pemenang. Di tangan negara, narasi sejarah di balik hari besar nasional rentan dibelokkan, dikaburkan, disajikan secara tidak berimbang. Gelegar hari besar nasional terus direkonstruksi sesuai order negara yang pada akhirnya justru merepresi suara para korban sejarah. Demikianlah, ia menjadi cara negara menegaskan kuasanya atas fakta historis, yang pada akhirnya berakibat menimbulkan representasi menyebelah.
Peminggiran narasi sejarah masyarakat oleh negara ini telah banyak kita saksikan. Satu contohnya adalah mengenai narasi romantis Hari Kesaktian Pancasila yang kelihatannya lebih sering dimaknai sebagai cara merefleksikan nilai-nilai Pancasila, mengaburkan Tragedi 65 dalam versi yang diinginkan negara. Juga dalam kasus Australia Day—di mana perayaan terhadapnya seolah mengekslusikan posisi masyarakat Aborigin di tengah masyarakat Australia. Tidak ketinggalan pula perayaan reunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat yang dinarasikan sebagai hari penyatuan—sementara faktanya, masyarakat Jerman Timur hingga saat ini masih mengalami ketimpangan dalam berbagai aspek.
Di sinilah kesadaran warga negara terhadap sejarah—spesifiknya sejarah dari sisi yang tidak disibakkan oleh negara—menjadi penting. Pada tataran personal, kesadaran demikian dapat membentuk warga negara yang melek dengan apa yang sebetulnya mereka rayakan. Dalam skala yang lebih luas, bukan tidak mungkin pula bahwa pada satu titik, kesadaran ini berpotensi memunculkan hari besar alternatif yang “mengguncang” posisi hari besar negara yang terlanjur mapan—jika dilandasi dengan semangat kolektif untuk memperjuangkan hak atas narasi sejarah. Hal ini sudah terjadi dan dapat kita saksikan pada kasus-kasus terkenal seperti Australian Day dan Colombus Day, di mana masyarakat asli menolak untuk merayakan hari besar yang salah-kaprah tersebut dengan membentuk hari besar alternatif mereka sendiri pada hari yang sama. Australian Day dan Colombus Day yang menjadi perlambang perayaan kolonialisme serbaputih kini dikontestasikan dengan hari-hari tandingan seperti Invasion Day dan Indigenous People’s Day—memperingati resiliensi kaum marginal yang dirampas narasi sejarahnya. Dengan kasus-kasus riil demikian, sangat mungkin di masa depan Hari Kesaktian Pancasila akan memiliki hari alternatifnya dengan narasi yang berpihak pada penyintas Tragedi 1965. Namun demikian, perlu diingat bahwa perjuangan bersifat akar rumput toh tidak akan efektif jika pemerintah suatu negara tidak memiliki keinginan untuk menyambangi kembali sejarah mereka yang bengkok. Tanpanya, suara-suara marginal ini barangkali hanya akan hilang tak berjawab; seperti berteriak di ujung tebing ke udara lepas, tanpa pantulan.
Sebagai sebuah penutup, kiranya relevan jika kami membawa kembali ke permukaan slogan yang dicetuskan oleh indonesianis Benedict Anderson, yakni: “Long Live Shame!” Rasa malu, alias shame, atas kesalahan maupun sejarah kelam negara selama ini distigmakan sebagai sebentuk perasaan yang hanya akan mengeroposkan kedaulatan negara. Namun, menurut Anderson, rasa malu ini alih-alih merupakan komposisi yang sangat diperlukan dalam pembentukan nasionalisme yang sehat dan sejati. Warga negara—baik itu warga sipil maupun pejabat—harus mampu untuk merasa malu terhadap sejarahnya sendiri sebagai bagian dari upaya panjang rekonsiliasi sejarah yang dialogis. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab bersama adalah: beranikah kita untuk mengaku dan merasa malu dengan sejarah kita sendiri, serta apa-apa yang dirayakan setelahnya?***
Eliesta Handitya dan Amrina R. Wijaya adalah mahasiswa Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Kepustakaan:
Anderson, Benedict R. O’G. 1999. “Indonesian Nationalism Today and in the Future”. Indonesia, 67,
Calma, Tom. 2015. “Australia Survival Day”. Australian Quarterly86 (1), pp 10-12
Commonwealth and State Ministers of Australia. 1961. The Policy of Assimilation. Decisions of Commonwealth and State Ministers at the Native Welfare Conference, Canberra, January 26th and 27th, 1961. https://aiatsis.gov.au/sites/default/files/catalogue_resources/18801.pdf (diakses 21 Januari 2019)
McCrone, David; McPherson, Gayle. 2009. National Days: Constructing and Mobilising National Identity. New York: Palgrave Macmillan.
Minister of State for External Affairs. 1911. ABORIGINALS. No. 16 of 1911.AN ORDINANCE Relating to Aboriginals. Northern Territory.
Smith, Anthony D. Smith. 1991. National Identity. London: Penguin Books.
Together, Australians. australianstogether.org.au. https://australianstogether.org.au/discover/australian-history/stolen-generations/ ( diakses 21 Januari 2019)
Wieringa, Saskia E. 2014. “Breaking the silence around the 1965 Indonesian genocide”. The Conversation, https://theconversation.com/breaking-the-silence-around-the-1965-indonesian-genocide-32280 (diakses 21 Januari 2019)
https://aiatsis.gov.au/sites/default/files/catalogue_resources/52396.pdf
