Kredit foto: Tirto
(Cerita Pribadi tentang Kapitalisme di Sekolah dan Kampus di Flores)
PADA masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dulu, pernah ada pengumuman di ruang-ruang publik seperti gerbang masuk kolam renang dan bioskop: “Verboden Voor honden en inlander”, artinya, “Anjing dan Pribumi dilarang masuk!” Larangan itu berhubungan dengan stratifikasi sosial masyarakat di Hindia Belanda yang membagi penduduk atas golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Osterlingen), dan Pribumi (inlander).[1]
Diskriminasi sosial berlanjut ke diskriminasi pendidikan saat penguasa kolonial menerapkan “Politiek Ethisch” pada abad ke-20 dengan membedakan tiga jenis sekolah dasar: “Europeesche Lagere School” (ELS) untuk murid keturunan Eropa dan anak-anak dari pembesar Pribumi, “Hollandsch Inlandsche School” (HIS) untuk murid bumiputera, dan “Hollandsch Chinese School” (HCS) untuk murid keturunan Tionghoa. Contoh perlakuan diskriminatif, di ELS, Bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar, sedangkan di HIS dan HCS, Bahasa Belanda merupakan bahasa kedua dengan jumlah jam pengajaran yang tidak sebanyak di ELS.[2]
Akan tetapi, tidak semua anak Pribumi bisa akses HIS. HIS hanya bisa diakses oleh anak bumiputera dari kelas priyayi dengan orang tua berpenghasilan 100 gulden per/bulan. Anak Pribumi lainnya sekolah di “Volkschool” (Sekolah Rakyat). Di “Volkschool,” Bahasa Belanda sama sekali tidak diajarkan. Yang diajarkan hanyalah baca, tulis, dan hitung (Calistung). Jika masa belajar di ELS, HIS, dan HCS 7 tahun, maka masa belajar di “Volkschool” hanya 3 tahun. Jebolan ELS akan lanjutkan pendidikan menengah di “Hoogere Burger School” (HBS) atau setingkat SMP dan SMA dengan masa belajar 5 tahun, sedangkan jebolan HIS dan HCS akan lanjutkan pendidikan menengah di “Meer Uitgebreid Lager Onderwijs” (MULO) atau setingkat SMP dengan masa belajar 3 tahun dan di “Algeemene Mildebare School” (AMS) atau setingkat SMA dengan masa belajar 3 tahun. Setelah lulus dari HBS atau AMS mereka bisa pertama, bekerja menjadi pegawai swasta, pegawai negeri, dan masuk militer, kedua, melanjutkan sekolah di Hindia Belanda seperti di Sekolah Dokter Jawa “School tot Opleiding van Indische Artsen” (STOVIA), Sekolah Pertanian “Landbouw School”, Sekolah Hukum “Recht Hoge School”, dan Sekolah Teknik “Technik Hoge School”, dan ketiga, melanjutkan sekolah di Belanda.[3]
***
Pada akhir dekade kedua abad ke-21, pengumuman yang sama sepertinya layak dipasang lagi di gerbang masuk sekolah-sekolah elit di Flores, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda: “Orang miskin dilarang masuk!”
Pasalnya, sekolah-sekolah swasta elite di Flores yang bermutu, seminari[4] misalnya, umumnya mahal. Sulit bagi orang miskin mengakses seminari. Sebagian besar masyarakat yang mampu sekolahkan anaknya di seminari adalah kelas menengah ke atas. Namun, dalam analisis kelas, kelas menengah adalah kategori yang kabur. Yang dimaksudkan dengan kelas menengah ke atas adalah kelas yang menguasai alat-alat produksi. Dalam masyarakat agraris, alat produksi itu adalah tanah. Kelas menengah ke atas yang bisa sekolahkan anaknya di seminari umumnya adalah para pemilik lahan ini.
Akan tetapi, bukan saja para pemilik lahan, tetapi juga golongan aristokrat tradisional yang sudah berhasil melakukan mobilitas sosial ke atas: penjabat publik dan kelas lainnya yang mapan secara ekonomi mampu sekolahkan anaknya di sekolah elite seperti seminari. Sebab, dalam masyarakat semi-agraris seperti di Flores, kekuasaan ekonomi politik sudah menjadi area (domain) untuk mereproduksi kursi dan uang. Kepemilikan tanah, walau tetap amat penting, bukan lagi satu-satunya alat produksi utama. Maka, orang berlomba-lomba menjadi penjabat publik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, di sanalah akses pada sumberdaya ekonomi dan politik lainnya berasal. Kelompok masyarakat yang sudah naik kelas ini dahulu adalah para tuan tanah. Statusnya sebagai tuan tanah memungkinkannya untuk melakukan mobilitas sosial ke atas untuk selanjutnya ambil bagian dalam relasi kekuasaan yang baru, yakni sistem politik pemerintahan. Dengan ambil bagian dalam sistem politik pemerintahan, mereka punya akses kepada APBN atau APBD atau APBDes. Tidak jarang akses ekonomi baru ini dikorupsi untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni. Kelompok-kelompok sosial inilah yang sanggup sekolahkan anaknya di seminari.
Tetapi, untuk bisa memenangkan perlombaan mengakses kekuasaan ekonomi politik tersebut, mereka harus membekali dirinya dengan syarat-syarat masyarakat modern, yaitu organisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.[5] Dengan modal penguasaan alat-alat produksi seperti tanah, turunan para tuan tanah ini bisa dengan mudah penuhi ekspektasi syarat masyarakat modern itu. Caranya? Akses pendidikan. Mereka mampu membayar ongkos pendidikan, yang paling mahal sekalipun. Pada titik inilah, lembaga pendidikan menjadi sarana para kapitalis melakukan konsentrasi, sentralisasi, dan akumulasi kapital.
Praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan tentu saja tidak dianggap bermasalah oleh para kapitalis pemilik alat-alat produksi yang sekolahkan anak-anaknya di sana, tetapi amat sangat kejam terhadap lapisan bawah masyarakat seperti tani miskin dan buruh tani. Tani miskin dan buruh tani tidak punya banyak pilihan selain drop–out-kan atau sekolahkan anaknya di sekolah yang murah, dengan ongkos kualitas pendidikan yang murah pula. Sebagai guru honorer, saya punya data ini. Akibatnya, persaingan bebas dalam pasar kerja berwatak kapitalis akan terus dimenangkan oleh turunan keluarga elite, baik elite penguasa politik maupun elite kapitalis. Kalau ada anak petani miskin atau buruh tani yang berprestasi, maka bisa dipastikan itu adalah anomali. Sosok anomali itu kemudian jadi saksi hidup tentang ratap tangis dan kertak gigi orang miskin di balik tembok mewah sekolah elite.
Akan tetapi, apakah benar semua yang sekolahkan anaknya di seminari adalah kelas yang sudah mapan secara ekonomi? Atau adakah orang-orang kalah yang harus bangkrut secara ekonomi karena biaya sekolah yang mahal?
Saya termasuk manusia beruntung karena bisa mengenyam pendidikan di seminari menengah selama 6 tahun (2004-2010). Berada di perpustakaan terbesar di Flores dan membenamkan diri dalam imaginasi para penulis buku sungguh seperti surga, kalau benar surga itu ada. Akan tetapi, keberuntungan saya itu dibayar dengan amat sangat mahal. Orang tua saya termasuk petani miskin, kalau memakai klasifikasi kelas kaum Kiri di Indonesia yang membedakan golongan tani atas tuan tanah, tani kaya, tani menengah, tani miskin, dan buruh tani (proletar). Saya katakan tani miskin karena mereka hanya memiliki beberapa bidang tanah, sawah dan ladang, yang sangat kecil. Rinciannya tiga lahan sawah dan tiga lahan ladang. Sawah dan ladang itu adalah alat produksi utama keluarga kami untuk bisa survival.
Ketika saya masuk seminari pada tahun 2004, biaya sekolah sangat mahal untuk ukuran ekonomi keluarga kami. Rp3.000.000,00 ditambah 200 Kg beras dan 50 Kg kacang hijau setiap tahun bukanlah angka yang kecil bagi keluarga kami. Biaya itu berlaku pada tahun pertama saya masuk seminari. Sepanjang 5 tahun berikutnya terjadi kenaikan yang signifikan. Karena beban biaya sekolah yang mahal, orang tua saya terpaksa menjual 1 lahan sawah dan 1 lahan ladang. Karena kepepet, harga dua bidang tanah itu dijual dengan sangat rendah. Alhasil, dua bidang tanah itu telah berpindah tangan ke pemilik modal.
Perpindahan kepemilikan lahan mudah dilakukan karena sejak Belanda mengolonisasi Flores (sekitar 1917-1942), sistem kepemilikan lahan komunal hilang diganti dengan sistem kepemilikan tanah individual. Itulah asal muasal ketimpangan agraria di Flores hingga hari ini yang memicu konflik berdarah di beberapa tempat. Paska proklamasi, pernah diterbitkan UU tentang Reforma Agraria, tetapi kandas dijalankan akibat pemberangusan PKI usai Gestok 1965. “Land reform” secara radikal yang disuarakan PKI dan organisasi massa yang berafiliasi dengannya, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) tinggal slogan. Program sertifikasi tanah komunal sebagai alternatif resolusi konflik tanah dibungkam atau paling kurang tidak populer di kalangan ilmuwan sosial di Indonesia. Pada era reformasi, Pemerintah Indonesia berusaha atasi sengketa tanah dengan memberlakukan kebijakan sertifikasi tanah. Hingga akhir 2017, dari 126 juta lahan yang tersertifikat, Presiden Jokowi sudah memberikan 46 juta sertifikat tanah. Pada 2018, pemimpin populis yang pintar membungkam suara oposisi dan oleh Tom Power dalam artikel “Jokowi’s Authoritarian Turn”[6] menyebutnya sebagai presiden yang membahayakan demokrasi ini menargetkan, 10 juta sertifikat tanah diterbitkan setiap tahun (Kompas, 23/12/2017). Alih-alih mencegah konflik agraria, kebijakan sertifikasi tanah malah semakin pertama, memperparah ketimpangan agraria karena tanah semakin mudah berpindah tangan, dan kedua, memantik konflik tanah berdarah di beberapa daerah di Flores. Praktik penjualan tanah kemudian jadi fenomena yang lumrah di Flores.[7]
Sekarang, akibat penjualan tanah di atas, kami hanya memiliki 2 lahan sawah dan 2 lahan ladang. Ukuran lahan? Kami tanam padi di sawah dua kali dalam satu tahun. Sekali panen, satu lahan sawah maksimal hasilkan 25 karung padi. Lahan sawah lainnya hasilkan maksimal 15 karung padi. Jadi, dalam sekali panen, sawah kami maksimal hasilkan 40 karung padi. Setelah dikurangi biaya produksi, total netto padi sekitar 30 karung. 1 karung padi biasanya berisi maksimal 50 Kg beras setelah digiling. Total beras setiap tahun 1500 Kg. Pada 2004, harga beras berkisar maksimal Rp3000,00. Penghasilan kami setiap kali panen sekitar Rp4.500.000,00 atau Rp375.000,00/bulan. Jadi, pada 2004, penghasilan kami setahun adalah Rp9.000.000,00 atau Rp750.000,00/bulan.
Kredit ilustrasi: Suluh Pergerakan
Dengan menceritakan ini, saya tidak bermaksud membangkitkan romantisme masa lalu yang satir. Alih-alih demikian, saya hendak membagikan keresahan (angst) saya tentang kapitalisme yang mencengkeram sekolah dan kampus di Flores hari-hari ini. Sebab, saya percaya, pertama, kemiskinan yang kami dan orang Flores lainnya deritai tidak bersifat natural tetapi struktural sebagai akibat relasi sosial produksi yang timpang. Kedua, proposal penderitaan orang kecil yang privat sifatnya perlu diajukan ke ruang publik agar bisa dideliberasi dalam ruang komunikasi bebas represif. Jadi, bukan hanya proposal agama, tetapi juga proposal duka ekonomi politik setiap warga negara perlu diajukan agar negara mendengarnya dan bisa menjalankan tugas utamanya mengadministrasikan keadilan sosial. Ketiga, praktik kapitalisme di sekolah dan kampus di Flores akan buat masyarakat lapis bawah seperti keluarga kami kian sulit mengakses pendidikan yang bermutu dan murah. Akibatnya, kami tidak akan pernah berhasil lakukan mobilitas sosial ke atas. Kemiskinan akan kami temurunkan kepada anak cucu, entah hingga berapa lapis.
Cerita pengalaman privat saya di atas menyingkap suatu masalah kronis yang melanda Flores hari-hari ini, yaitu perampasan tanah (land-grabbing). Beberapa peneliti, Tolo (2016) misalnya, mengidentifikasi perampasan tanah sebagai salah satu sebab kemiskinan di Flores. Sebab lainnya adalah kolonialisme Belanda dan depolitisasi massa rakyat oleh Pemerintah Orde Baru dan Gereja Katolik. Perampasan tanah dilakukan secara koersif atau damai oleh negara, agama, perusahaan, dan adat.[8] Dalam kasus kami, perampasan tanah terjadi secara terselubung oleh pemilik modal dan secara tidak langsung oleh sistem pendidikan swasta yang mahal. Mau atau tidak mau, kami dipaksa menjual tanah agar saya bisa tetap menyandang status sebagai seminaris. Jika kami menuruti anjuran para pemikir Kiri untuk tidak pernah boleh menjual tanah, maka saya tidak akan pernah mendapat asupan ilmu pengetahuan modern yang memadai di seminari. Betapa buah simalakama bagi kami: ilmu pengetahuan atau tanah?
Akan tetapi, buah simalakama itu sebenarnya tidak perlu kami makan kalau relasi sosial produksi di Flores tidak timpang. Kami mesti makan buah simalakama itu karena ketimpangan relasi sosial produksi di Flores sudah teramat parah. Di satu sisi, terdapat segelintir pemodal yang kuasai alat produksi, di sisi lain, sebagian besar lainnya menjajakan tenaga kerja baik sebagai penggarap maupun sebagai tenaga kerja di luar negeri. Kami sedikit beruntung karena punya alat produksi walau sangat terbatas. Dengan demikian, kami tidak perlu “la’a we” (merantau) yang berpotensi menjadi korban human trafficking. Tetapi, tragisnya, alat produksi yang terbatas itu perlahan tapi pasti dirampas oleh sistem pendidikan kapitalistis yang buta terhadap fenomena diferensiasi kelas di tengah masyarakat.
Setelah berhasil membuat saya tamat dari seminari, orang tua saya harus mengutang lagi di bank, rentenir, “doi umum”, dan koperasi untuk membiayai kuliah adik saya. Sudah bukan rahasia lagi, bank dan koperasi di Flores adalah badan-badan kapitalis yang memakmurkan lapis atas dengan cara mengisap lapis bawah. Praktik pengisapan itu terjadi karena sistem bank dan koperasi di Flores pertama, tidak menjadi wadah gerakan politik dan kedua, tidak peka terhadap fenomena diferensiasi sosial anggota.[9] Setiap kali mengutang di bank misalnya, orang tua saya mesti membawa sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan. Utang orang tua saya mesti dibayar berkali lipat ganda. Bla, bla, bla… Ekonomi keluarga kami babak belur selama adik saya mengenyam pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Dapur rumah kami oleng dan bocor dan baru berhasil dibangun ulang pada akhir 2018 ini setelah adik saya selesai kuliah dan bekerja.
Beban ekonomi orang tua saya sedikit berkurang karena kakak perempuan saya masuk biara dan menjadi biarawati pada salah satu tarekat internasional. Agaknya, di Flores, kalau bukan PNS, orang mengidolakan imam dan biarawan/ti sebagai pekerjaan yang pertama, membanggakan dan kedua, murah. Membanggakan karena bisa menaikkan status sosial. Murah karena umumnya tidak perlu bahkan tidak ada biaya untuk pendidikan di biara. Pesta-pesta besar pada setiap perayaan tahbisan atau syukuran hidup membiara boleh jadi adalah glorifikasi terhadap status sosial yang sudah naik. Orang bergembira karena status sosialnya sudah naik, persis kegembiraan anak sekolahan yang dengar kabar, ia naik kelas.
Tentu ini hanya satu tafsiran sekular yang mungkin lebih banyak keliru dari pada tafsiran teologis tentang makna perayaan tahbisan dan syukuran hidup membiara yang sejati. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan teologis. Karena mempertengkarkan iman dan nalar dalam tradisi Gereja Katolik selalu berakhir dengan “iman menolong budi.” Buat apa mempertengkarkannya kalau akhirnya kita tahu iman selalu menang? Jadi, lebih baik nalar dipakai untuk mengkritik persoalan ekonomi politik tempat di mana agama menjalankan misi kemanusiaannya memperjuangkan martabat manusia dan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan berlandaskan wahyu. Kritik teologi mesti berubah menjadi kritik ekonomi politik, kata Karl Marx. Atau seperti lelucon Slavoj Zizek atas adagium Marx “religion is the opium of the people”, bahwa opium yang pertama adalah opium dan opium yang kedua adalah the people. Bukan agama opium, tetapi populisme. Jika mau kritik agama, kritiklah relasi sosial produksi yang tidak adil yang membuat orang jatuh pada fundamentalisme agama dan pasar.
Fundamentalisme pasar itu sudah susup masuk ke sekolah dan kampus. Lalu, kita kemudian berbicara tentang kapitalisme neoliberal yang mencengkram sekolah dan kampus. Kapitalisasi pendidikan sudah menjadi rahasia umum. Sekolah, kampus, dan yayasan tumbuh ibarat cendawan bukan terutama untuk menaikkan IQ bangsa ini, tetapi terutama menjadi ladang basah para kapitalis melakukan sentralisasi, konsentrasi, dan akumulasi kapital. Tenaga kerja guru honorer yang diupah jauh di bawah UMP adalah tanda kapitalisme neoliberal sudah mencengkeram sekolah dan kampus. Salah satu ciri khas kapitalisme neoliberal adalah alergi terhadap perjuangan kelas pekerja mendapatkan upah sesuai dengan UMP.
Akan tetapi, kapitalisme dalam pendidikan terjadi karena negara lemah atau tidak mampu jalankan amanat konstitusi “cerdaskan kehidupan bangsa.” Alih-alih menggratiskan biaya sekolah dan kuliah, Negara hanya mampu alokasikan dana 20% dari total APBN untuk biayai pendidikan. Akibatnya, tugas negara menaikkan kapasitas otak anak bangsa diperjualbelikan dalam pasar bebas nan gelap bernama kapitalisme neoliberal. Dalam pasar bebas perdagangan otak anak bangsa ini, terjadi konflik kepentingan antara kelas pemodal dan kelas pekerja: kelas pemodal bayar upah guru dan dosen serendah mungkin dengan jam kerja seoptimal mungkin agar akumulasi modal tetap terpelihara, sedangkan kelas pekerja yaitu guru dan dosen tuntut upah setinggi mungkin dengan jam kerja seminimal mungkin. Korbannya: anak bangsa. Di antara dua kelas ini, terdapat kelas tani miskin, seperti keluarga saya, yang berjuang survival di zaman modern dengan sekolahkan anak-anaknya di sekolah dan kampus berwatak kapitalis di Flores.
Saya tidak tahu pasti, berapa angka anak putus sekolah lantaran ongkos sekolah yang terlalu mahal. Namun, saya tahu pasti, di kampung saya, terdapat banyak orang-orang kalah yang secara intelektual sangat bagus, tetapi harus kubur impian sandang gelar sarjana karena ketiadaan biaya buat perkembangannya. Untuk mereka pulalah, tulisan ini saya persembahkan.
“Maaf, Cindy. Anda tidak punya kartu ujian sebagai tanda bahwa Anda sudah lunasi uang sekolah. Anda tidak berhak ikut ujian. Silahkan keluar dari ruang kelas,” kata saya kepada salah seorang siswa SMP di salah satu sekolah swasta di Flores, Rabu (5/12).
Cindy, remaja berperawakan paling kecil di sekolah itu, keluar dari ruangan kelas dengan mata yang berkaca. Hati saya trenyuh, tetapi sistem persekolahan segera membungkamnya.***
Silvano Keo Bhaghi adalah seorang anak tani, mengajar di sekolah dan menulis di koran
————-
[1] Asvi Warman Adam, “Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk” dalam http://mediaindonesia.com, (19/10/2017).
[2] Joss Wibisono, “Bahasa Indonesia: Pernahkah Didjadjah?” dalam https://gatholotjo.com, diakses Jumat (7/12).
[3] Petrik Matanasi, “Sekolah-Sekolah di Zaman Belanda” dalam https://tirto.id, (24/10/2016).
[4] Seminari berasal dari kata Bahasa Latin, seminarium, dari kata dasar, semen, artinya, benih. Secara harfiah, seminari adalah tempat penyemaian benih. Seminari merupakan tempat benih-benih panggilan menjadi Pastor Katolik disemaikan. Seminari, yang terdiri atas seminari menengah dan seminari tinggi, adalah sekolah para calon pastor dalam Gereja Katolik. Di seminari menengah, para calon pastor itu dipanggil seminaris. Di seminari tinggi, mereka dipanggil frater, dari kata Bahasa Latin, frater/fratris, artinya, saudara. Pendidikan dan pembinaan di seminari, misalnya Seminari Menengah St. Yohanes Berchmans Todabelu Mataloko tempat Penulis ini pernah dibentuk selama 6 tahun, biasanya tekankan lima aspek fundamental, 5 S, yakni scientia (ilmu pengetahuan), sapientia (kebijaksanaan), sanitas (kesehatan), sanctitas (kekudusan), dan societas (komunitas). Seminari mirip, tetapi tentu tidak sama dengan pondok pesantren tempat para santri Islam dididik dan dibina.
[5] Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah (Jakarta: Lentera Dipantara, 2006).
[6] Tom Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn” dalam https://www.newmandala.org (9/10/2018).
[7] Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. “Collective Land Certification Policy as An Alternative to Land Conflict Resolution and Rural Development in Flores, Indonesia.” International Journal of Administrative Science & Organization 23 (2): 81-93.
[8] Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. “Akumulasi melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 21 (2): 173-204.
[9] Silvano Keo Bhaghi, “Kemiskinan Struktural dan Koperasi di Flores dalam Terang Pemikiran D.N. Aidit” dalam Komunitas KAHE, Tsunami! Tsunami!: Antologi Tulisan Komunitas KAHE (Yogyakarta: Teater Garasi, 2018), pp. 83-100.
