Kartu pos dari seberang istana. Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
1. TANPA dukungan massa rakyat yang besar dan ketersediaan logistik yang cukup, semua agenda politik kiri akan insignifikan. Dengan demikian, taktik apapun, entah mendukung pemerintah atau memilih golput, tanpa memperhitungkan dua hal tadi, tak akan mempunyai pengaruh (impact) berarti.
1.1. Dukungan massa rakyat adalah modal utama dalam menentukan seberapa signifikan posisi politik kiri. Sekadar contoh: salah satu bukti yang sulit dibantah adalah kenyataan bahwa gerakan 212 yang dimobilisasi oleh kalangan Islam Politik, telah memengaruhi atmosfir politik yang memaksa Jokowi membuat konsesi politik dengan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019.
1.2. Faktanya hingga sekarang, kaum kiri yang berada di pemerintahan Jokowi (juga yang sedang berposisi dan berfungsi sebagai buzzer politik Jokowi untuk pilpres 2019), maupun mereka yang berada di luar pemerintah belum terbukti mampu mengorganisir kekuatan massa rakyat yang besar seperti yang diorkestrasi ormas dan partai reaksioner.
1.3. Karena itu pilihan untuk melakukan intervensi politik melalui struggle from within, yang hendak mendesakkan agenda politik kiri pada pemerintahan borjuis, tanpa dukungan massa rakyat yang besar, tak bisa diharapkan mampu memberi tekanan dan perubahan berarti, apalagi memberi arah bagi kompas pembangunan pemerintah agar berpihak pada rakyat.
2. Pilihan gerakan kiri untuk golput atau intervensi politik di dalam tubuh pemerintahan, atau diaspora ke dalam banyak partai politik borjuis, lagi-lagi, tak akan ada impact signifikan kalau tidak memiliki dukungan massa rakyat yang besar dan kapasitas untuk mengeksekusinya. Biasanya, alih-alih hendak mengubah dari dalam malah ia sendiri yang mental dan moralnya diubah oleh keadaan.
2.1. Konon niatnya hendak mengintervensi dan mengubah dari dalam. Faktanya sampai satu periode pemerintahan Jokowi, tak banyak perubahan yang berarti. Kaum kiri yang berada di lingkaran pemerintahan, tak ubahnya seperti seorang dai muda baru lulus pesantren, hanya bermodal nekat dan semangat tanpa mengukur kapasitas dirinya, masuk gang-gang pelacuran yang dikuasai para mafia dengan niat mengubah keadaan. Tiga bulan kemudian, tersiar kabar, rupanya sang dai lah yang telah diubah oleh keadaan. Artinya apa? Mengubah dari dalam tak cukup hanya berbekal niat baik, tapi perlu perencanaan yang matang dan yang paling penting: didelegasikan oleh partai kiri.
2.2. Gerakan kiri seharusnya mulai menggiatkan kembali kerja-kerja pendidikan politik di basis massa rakyat, selain untuk membangun perspektif politik massa rakyat juga untuk mempersuasi massa rakyat untuk masuk ke dalam blok politik kiri.
2.3. Bila diilustrasikan dalam dunia usaha, dalam konteks memperoleh dukungan massa rakyat, maka tugas gerakan kiri adalah memikirkan, memperdebatkan dan menentukan strategi pemasaran seperti apa yang bisa mendulang suara politik sebanyak-banyaknya. Sekarang bayangkan saja, meski tidak persis, konstituen sebagai konsumen. Cara dan strategi seperti apakah yang kita pakai untuk menawarkan program-program politik yang diusung gerakan kiri agar bisa diterima massa rakyat?.
2.4. Semua hal tadi tidak akan ada artinya tanpa ada kapasitas yang memadai untuk mengeksekusinya.
3. Sayangnya, tak sedikit kaum kiri, khususnya lapisan intelektualnya, kesadaran politiknya seperti anak kos-kosan. Menghendaki adanya blok politik progresif via alat politik progresif, tapi ogah, atau enggan bersusah payah terlibat untuk mewujudkannya. Alih-alih terlibat dan mendukung dengan segenap pikiran dan tenaga, justru mengambil posisi sebagai tukang olok-olok kawan-kawannya sendiri yang sedang bersusah payah mengumpulkan balung pisah (tulang belulang yang terpisah).
3.1. Intelektual kiri: “bukankah saya telah menyumbang gagasan dengan membolak-balik kata demi kata para pemikir kiri, maka selebihnya adalah tugas kalian yang kadar intelektualitasnya pas-pasan untuk mewujudkannya”. Di sinilah problemnya, para intelektual kiri lebih percaya pada kekuatan para bohir ketimbang kekuatan massa rakyat. Alih-alih berkeringat terlibat membangun alat politik progresif dengan menjadi kader partai atau organisasi kiri, justru bertapa di menara gading sembari sibuk menasehati bagaimana seharusnya berpolitik.
3.2. Karena itu, gagal menakar aktualitas dan potensialitas gerakan kiri. Kondisi aktual: faktanya memang gerakan kiri terfragmentasi, berserak, saling berjarak dan bergerak sendiri-sendiri. Pada umumnya mereka akan bersatu hanya dalam rangka merespon peristiwa-peristiwa penting seperti pembungkaman diskusi, kriminalisasi petani, PHK buruh tanpa pesangon, kekerasan berbasis agama dan rasial, dalam sebuah aliansi rilis. Slogannya: “dibawah naungan rilis kami bersatu!”. Hingga sekarang, pasca tumbangnya rezim otoritarian, gerakan kiri belum menemukan visi politik bersama dalam rangka merespon politik elektoral dengan masuk ke dalam arena pertarungan, lebih dari sekadar berteriak di luar ring tinju. Meski demikian, potensi persebaran gagasan dan gerakan kiri cukup besar, seiring dengan makin tingginya angka land grabbing di hampir semua sektor pembangunan yang memicu bergeliatnya kembali kajian-kajian Islam kiri dan marxisme di kalangan pelajar Islam (demikian juga di lingkaran gereja) dimana banyak di kalangan mereka terlibat dalam advokasi buruh dan petani. Belum lagi ditambah dengan ratusan ribu dan bahkan jutaan rakyat korban pembangunan di banyak situs krisis sosial di Indonesia seperti masyarakat adat, petani gurem, buruh, buruh migran, dan nelayan. Dengan demikian, potensi dan kekuatan gerakan kiri tidak bisa dianggap sepele. Secara komposisi, massa rakyat yang memiliki kesadaran politik masih sangat kecil dibanding keseluruhan penduduk di republik ini, meski demikian, bila diibaratkan senjata ia pedang yang tajam, namun oleh para intelektualnya hanya dipakai untuk mengiris bawang.
3.3.Dengan demikian, para intelektual kiri seperti orang mengidap rabun jauh dan rabun dekat sekaligus, alias katarak. Lebih tertarik berprofesi menjadi juru ramal, ketimbang bersusah payah turut membangun alat politik progresif, yang sekaligus menjadi tukang reparasinya di dalam bila ada sistem, atau mesin yang tidak bekerja dengan baik.
4. Bila hendak mendukung salah satu kandidat presiden, maka trajektori yang harus ditempuh adalah memperkuat konsep dan strategi untuk mendesakkan agenda politik kiri pada kandidat (Jokowi-Ma’ruf Amin/Prabowo-Sandiaga Uno). Ini mengandaikan bahwa gerakan kiri harus mampu bertarung memperebutkan dan memenangkan proposal program dan agenda politik pada kandidat dengan elemen-elemen politik reaksioner yang berada di lingkaran semua kandidat.
4.1. Gerakan kiri harus menyiapkan kekuatan dan kemampuannya untuk mendesakkan agenda politiknya pada kandidat. Di sinilah problemnya, kembali pada tesis pertama, lagi-lagi tanpa dukungan massa rakyat yang besar dan logistik yang cukup, tak akan punya arti apa-apa dan “semua akan menjadi insignifikan pada waktunya”.
4.2. Jika, hanya berharap belas kasihan dan kemurahatian kandidat dalam memberi ruang gerak kaum kiri di tengah pusaran para Bohir yang membawa kepentingannya masing-masing pada kandidat, maka agenda politik kiri hanya akan menjadi jargon politik kandidat untuk mendulang suara politik rakyat (ini terjadi di pilpres 2014) dan bahkan yang lebih buruk, hanya menjadi arena heroisme individual satu dua orang yang seolah-oleh telah mewakili jutaan rakyat korban pembangunan yang tak pernah ia kenal sebelumnya.
4.3. Wajar saja, setelah ambruknya harapan-harapan kaum kiri pada Jokowi, sekarang banyak dari mereka yang gagal membedakan antara kata menunggangi dan ditunggangi, memanfaatkan dan dimanfaatkan, memimpin dan dipimpin, ngadali dan dikadali, kerja dan dikerjai. Ini yang paling penting: mereka tengah diperdaya rezim, namun sedang merasa memberdayakan kapabilitas intelektualnya untuk kesejahteraan rakyat.
4.4. Setiap pulang dari palagan peperangan, biasanya seorang ksatria akan mengidap dua hal: demoralisasi atau makin berani dengan mengambil pelajaran berharga dari tiap pertempuran yang dialaminya. Setelah bersentuhan, bergumul, dan menyelami kekuatan musuh, seseorang bisa saja makin terkesima, merasa kecil di hadapan kekuatan musuh (baca: para Bohir yang menjadi bandar partai-partai politik dan tim pemenangan salah satu kandidat, seperti Erick Tohir, seorang bos tambang) dan merasa tak mungkin lagi untuk menumbangkannya atau sebaliknya makin berani dan mulai menyusun kekuatan. Bila kemungkinan pertama yang terjadi, maka kita tak bisa berharap banyak bisa mengambil pelajaran apapun dari kegagalan agenda gerakan kiri pada pilpres 2014 lalu. Apa yang terjadi? Makin ciut nyalinya dan makin runtuh keyakinannya pada kekuatan kelas pekerja.
5. Bagaimana dengan Golput (golongan putih)? Tak bisa dipungkiri bahwa biasanya golput lahir dari rasa frustasi karena tiadanya saluran politik yang mampu mengakomodir kepentingan tertentu yang dikehendaki. Seperti pada awal kemunculannya di masa rezim orde baru, golput merupakan tindakan politik subversif dalam rangka mendelegitimasi pemilu yang berlangsung di bawah kontrol rezim otoriter, yang selalu memenangkan posisi rezim. Meski tidak mempunyai implikasi untuk memengaruhi jalan dan hasil pemilu, karena golput tidak pernah dihitung dalam sistem elektoral di Indonesia, namun golput di masa itu oleh rezim orde baru cukup diperhitungkan, setidaknya dianggap mbalelo pada kekuasaan. Maka, hari ini, perlu kiranya kita menakar kemungkinan dan ketidakmungkinan Golput dengan mempertimbangkan kondisi objektif gerakan kiri, tendensi perlawanan korban perampasan tanah (dan lebih luas korban pembangunan), dan konstituen Jokowi, yakni kelompok tengah moderat yang telah dipecundangi dengan dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi.
5.1. Gugatan kaum intelektual kiri pro pemerintah pada golput kurang lebih adalah: apa relevansi golput pasca reformasi, bagi gerakan kiri, maupun sumbangsihnya bagi proses demokrasi di tengah erupsi Islam Politik yang mengancam kehidupan publik? Tidakkah kita harus turut serta menjaga kualitas udara demokrasi dari polusi Islam Politik dengan cara terlibat mendukung calon presiden yang mempunyai komitmen dalam melawan mereka? Dengan demikian, ketimbang golput bukankah lebih baik turut serta bekerja membangun bangsa bersama al-mukarram Jokowi wa’akhawatuhu (tentu saja bersama karib-karibnya: Luhut, Hendropriyono, Moeldoko, Wiranto dan juga para Bohir sawit dan tambang). Apalagi sudah ada beberapa gelintir aktor-aktor progresif di pemerintahan Jokowi? Nah, penting juga dipikirkan oleh kalangan aktivis kiri sekarang, apa yang mesti didahulukan, melawan politik identitas atau melawan perampasan tanah, berbareng memperkuat toleransi, pluralisme atau melawan kebijakan upah murah dan perampasan tanah? emangnya selesai pemilu, apa yang akan kalian lakukan dengan golput?
5.2. Mari kita jawab gugatan di muka. Benarkah mendukung Jokowi berarti menyelamatkan toleransi dan pluralisme di Indonesia dan menghalau fasisme? Tentu saja ini lelucon yang konyol. Jokowi dalam banyak data yang melimpah, justru terbukti seringkali menuruti kehendak politik kelompok intoleran, bahkan sekarang hendak melawan intoleransi dengan cara intoleran, hendak menghancurkan fundamentalisme dengan tangan kaum fundamentalis, hendak menjebol kebigotan dengan kebigotan. Bila Srimulat bangkit dari kuburnya pasti akan dijadikan parodi menarik. Dengan demikian, adalah ilusi menempatkan Jokowi dan lingkarannya sebagai simbol toleransi, kebhinekaan dan satu-satunya pihak yang menggaransi hidup dan matinya NKRI. Anda tahu, mendukung Jokowi tak hanya berarti mendukung para jenderal pelanggar HAM, para Bohir perampas tanah rakyat, bos tambang batubara dan pembakar hutan, tapi juga turut melanggengkan fundamentalisme. Emangnya, apa yang akan dilakukan para pendukung pemerintah, usai pemilu? Ya, ngantor lah, gitu kok masih ditanyakan!
5.3. Tidaklah benar menganggap kubu Jokowi sebagai simbol demokrasi dan kubu Prabowo sebagai simbol fasisme. Fasisme bukan saja melekat pada sosok seperti Prabowo, fasisme adalah sebuah sistem berpikir yang bersarang di banyak kepala elite politik di negeri ini, bahkan bisa jadi juga bersarang di kepala kita yang gemar mendaku toleran dan demokrat tapi anti pada perjuangan rakyat Papua dan Marxisme. Tentu saja, Wiranto tidak menculik para aktivis, tapi siapa yang bisa menggaransi dan memberi landasan teoritik bahwa ia tidak fasistik?
5.4. Bukannya mencari jawaban yang diajukan oleh dirinya sendiri dengan melihat kondisi objektif yang ada yaitu menakar kekuatan gerakan kiri di tengah kondisi perlawanan massa rakyat di banyak situs krisis sosial ekologis yang diakibatkan pembangunan pro modal besar, kaum intelektual kiri tak ubahnya para ustad-cum buzzer politik, malah sibuk berdakwah tentang pahala mendukung Jokowi dan menunjukkan kesia-siaan dunia akhirat pilihan golput. Karena itu, bagi mereka golput adalah dosa politik yang harus dikutuki bersama. Bahkan beberapa gelintir intelektual kiri takfiri menganggap golput setara dengan taba’usyahawat, yakni sebagai sekadar sikap memperturutkan hawa nafsu heroisme individual. Kesimpulan akhirnya golput adalah sikap tidak bertanggungjawab, egoistis dan ogah-ogahan turut serta membangun bangsa bersama-sama, alias berpolitik dengan mental anak kos-kosan. Jelas ini pengandaian yang gegabah dan keliru. Siapakah sejatinya yang tengah berpolitik mental anak kos-kosan dan sedang memamerkan egoisme individual? Bukankah tendensi bergerak sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan gerakan kiri adalah sebuah egoisme individual?
5.5. Saya sepakat dengan kawan Ridha bahwa golput bukan pilihan! Benar memang golput bukan pilihan. Golput terjadi justru karena tidak ada pilihan. Namun keliru kalau kita mengabaikan potensi perlawanan massa rakyat di banyak situs krisis sosial ekologis yang hampir merata di Indonesia. Inilah yang terjadi, kaum kiri, khususnya para intelektualnya, tak memiliki data faktual kondisi di lapangan dan apa yang sedang terjadi pada masyarakat adat, kaum tani, dan banyak problem pembangunan lainnya yang menggencet kehidupan rakyat, sehingga wajar jika mereka menganggap bahwa pemerintahan Jokowi seolah telah berjalan baik-baik saja. Dan memang tak bisa dibantah bahwa golput tak akan dihitung dalam sistem elektoral, tapi penting juga memikirkan untuk memulai konsolidasi dan mobilisasi kekuatan massa rakyat yang berserak untuk menelanjangi kejahatan semua kandidat dalam pilpres 2019. Ini bisa menjadi peluang bagi gerakan kiri untuk memantapkan alat politiknya sendiri di tahun 2024, melalui menggiatkan kembali kerja-kerja pendidikan politik di basis massa rakyat.
5.6. Benar pula yang dikatakan Martin, bahwa gerakan kiri jangan ke-pede-an dengan merasa seolah-olah siginifikan. Tentu juga ini berlaku bagi aspirasi politik kaum kiri pro pemerintah, jangan-jangan juga telah mengidap rasa besar diri lebih signifikan, sementara tak memiliki dukungan politik apapun dari rakyat, (dan sesungguhnya sama-sama insignifikan).
6. Catatan penting: pemerintahan Jokowi tidak merepresentasikan ideologi politik populistik Bung Karno. Sukarnoisme, jika ada, telah direduksi habis-habisan oleh Jokowi dan lingkaran Bohir yang menyokongnya. Dengan demikian, Nawacita dan Trisakti Jokowi, seindah dan secanggih apapun itu bukanlah Sukarnoisme. Ia tidak pernah lahir dari kehendak politik partai pendukung Jokowi, selain gagasan kaum kiri yang dijadikan sebagai jargon dan janji politik untuk mendulang suara rakyat.
6.1. Cita-cita politik dan ekonomi Bung Karno justru dihancurkan oleh partai yang konon katanya memelihara warisan politik Bung Karno. Singkat cerita: Sukarno dimatikan untuk kesekian kalinya dalam janji Nawacita dan Trisakti Jokowi.
6.2. Kaum kiri yang memosisikan pemerintahan Jokowi sebagai representasi Sukarno dan Sukarnoisme adalah jejaring ilusi yang justru akan memperlemah daya dan potensi perjuangan rakyat tertindas untuk memenangkan agenda politiknya sendiri. Karenanya menyamakan pemerintahan Jokowi dengan Sukarnoisme adalah fitnah al-kubra yang harus ditolak. Jokowi hanya memungut jargon Sukarno dan membuang isinya, menjumput abunya dan tak ada apinya. Seperti sekarang Anda saksikan, kisah-kisah sukses pembangunan yang diklaim pemerintahan Jokowi, justru dipancangkan di atas perampasan tanah-tanah kaum marhaen demi beroperasinya kepentingan modal besar.
6.3. Salah satu program pemerintah yang dibangga-banggakan, yakni Reforma Agraria, hanya dijalankan secara artifisial dan memunggungi semangat UUPA 60. Gunawan Wiradi, pakar agraria kenamaan, menganggap Reforma Agraria Jokowi salah kaprah dan salah arah, dan hanya sekadar komoditas politik. Bahkan tak hanya dikerjakan secara artifisial—yang lebih membahayakan—penerjemahan Reforma Agraria dengan membagi-bagi sertifikat tanah justru memberi peluang bagi konsolidasi dan konsentrasi tanah untuk kepentingan modal besar, sebab tanah akan dengan lebih mudah dialih tangankan secara sukarela di tangan segelintir para Bohir, yang ini seturut dengan kehendak investor dan Bank Dunia untuk leluasa berinvestasi dengan kepastian status hukum tanah yang hendak dikuasainya. Jadi, Reforma Agraria Jokowi secara teoritik dan praktik, memunggungi agenda populistik produk hukum agraria tahun 60 Bung Karno.
6.4. Di bawah rezim Jokowi, warisan politik Orde Baru, yakni konsepsi Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang mengandaikan negara, modal, dan para buruh sebagai unsur-unsur dari sebuah keluarga feodal-patriarkal, dimana yang pertama memerankan diri sebagai ayah yang mengayomi dan baik hati, disadari atau tidak, secara vulgar sedang diperluas spektrumnya—melampaui konflik industrial— dalam pergumulan sosial melalui narasi resmi pemerintah tentang pembangunan. Sekarang, pihak-pihak yang menolak perampasan tanah dan ekspansi industri ekstraktif akan dengan mudah dicap eksponen pemerintah sebagai anti Pancasila, dan anti negara NKRI.
6.5. Sepanjang pemerintahan Jokowi tidak terbukti mampu menjaga ruang demokrasi selain hanya menjaga ruang gerak investasi. Hampir semua amanat reformasi dikhianati.
6.6. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang konon katanya banyak mendulang kisah-kisah sukses pembangunan tak lain adalah cetak biru MP3EI (Masterplan dan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan SBY lah yang memberi landasan bagi jalannya pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi dengan mantra sucinya: investasi! Investasi! Investasi! Terdengar unik, di satu sisi mengatakan berkomitmen memenangkan agenda kaum marhaen, tapi faktanya menggusur ruang hidup kaum marhaen. Mengatakan hendak membangun ekowisata di sektor pariwisata yang menjadikan masyarakat sekitar proyek sebagai tuan di tanahnya sendiri, namun investasi besar yang diberi peluang besar untuk menguasai, dls.
6.7. Dalam janji politiknya Jokowi akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya peristiwa pembantaian 65. Faktanya ia turut mendelegitimasi dan mematahkan proses-proses politik, dan hukum para penyintas 65. Setidaknya ia sendiri telah mengatakan gebuk PKI dua kali, pada siapapun pihak yang mendiskusikan, membicarakan dan memperjuangan keadilan bagi para korban kekerasan 65.
7. Berjuang untuk mendesakkan agenda politik kiri ke dalam tubuh pemerintahan dan kubu Jokowi adalah ilusi alias thulul amal, yakni angan-angan di siang bolong. Bukankah hampir satu periode pemerintahan Jokowi tak ada perubahan yang signifikan bagi kepentingan politik rakyat khususnya kelas pekerja?
7.1. Memang benar bahwa setelah mendukung ada kerja yang harus dilaksanakan. Apakah kerja-kerja paling signifikan kaum kiri di dalam pemerintahan Jokowi sejauh ini?
7.2. Apakah relevansi keberadaan mereka bagi perjuangan rakyat? Sepertinya ada atau tidak ada mereka di pemerintahan tak mempunyai pengaruh apa-apa bagi rakyat, khususnya korban land grabbing dan kebijakan upah murah. Toh, faktanya rakyat masih berjuang sendiri, dengan atau tanpa intelektual kiri di dalam pemerintahan Jokowi.
8. Intelektual, aktivis sosial, tukang ketik, tukang sapu dan tukang pijit pejabat yang mengklaim kiri dan hendak mengilfiltrasi pemerintahan seyogyanya mendapat mandatori dari partai atau organisasi kiri. Bila tidak, maka siapa saja bisa nyemplung ke partai politik borjuis tanpa bisa dimintai pertanggungjawabannya dan berpeluang besar merusak agenda gerakan yang lebih luas, khususnya memecah belah kawan-kawannya sendiri yang masih berada di organisasi atau partai kiri untuk turut mengikuti jejaknya.
8.1. Tentu saja ini tidak mudah dan sulit diwujudkan, sementara kita tahu banyak intelektual kiri yang alergi dengan partai politik. “Ah, paling-paling entar ribut sendiri, malas lah! Nanti, kalau ada partai kiri, saya siap bergabung!”
8.2. Menebar jejaring ilusi bahwa jalan satu-satunya masa depan bagi gerakan kiri adalah mendukung Jokowi, bila diterus-teruskan akan makin menggerogoti kekuatan massa rakyat yang selama ini menjadi korban pembangunan pemerintah.
8.3. Tugas profetik gerakan kiri bukanlah mendukung salah satu kandidat, misal dengan memberi dukungan penuh pada Jokowi, atau pada kandidat lainnya, melainkan mewujudkan agenda politik rakyat. Mendukung atau tidak, hanya taktik yang tidak otomatis benar 100%. Bisa jadi mendukung Jokowi hari ini dengan mengabaikan fakta kekuatan rakyat yang perlu dijahit sebagai modal menyiapkan alat politik sendiri di tahun 2024 justru makin menggiring keterpurukan gerakan kiri.
9. Para kaum intelektual kiri, sejenak tinggalkan kegenitan intelektualmu dengan sesekali mencoba hidup dua atau tiga hari di kos-kosan sempit dan pengap kaum buruh atau di gubuk-gubuk kaum petani! Atau kembalilah pada prinsip perjuangan: “3 sama, 4 jangan dan 4 harus!” jika kalian benar-benar ingin menjadi signifkan.***
Roy Murtadho adalah redaktur Islam Bergerak dan khadim al-Ma’had Pesantren Misykat al-Anwar Bogor
Materi ini pertamakali disiapkan untuk diskusi bertema “Ngobrolin Politik: Bagaimana Kita Menyikapi Golput?” yang diselenggarakan LBH Jakarta pada Jumat 31 Agustus 2018 di LBH Jakarta.
Artikel lain terkait debat pilpres 2019:
Muhammad Ridha, Posisi Sosialis untuk Pemilu 2019: Golput Bukan Pilihan
Abdul Mughis Mudhoffir, Boikot Pemilu dan Masa Depan Gerakan Progresif: Kritik atas Pendekatan Personalistik
Martin Suryajaya, Tesis Agustus Tentang Gerakan Kiri dan Pilpres 2019
Airlangga Pribadi Kusman, Empat Tesis Intervensi Pilpres 2019: Mengusung Kembali Nawacita Sebagai Gugatan Politik
