Kalau Teknologi Salak, Politik adalah Bijinya (atau Sepintas tentang Kiprah Habibie)

Print Friendly, PDF & Email

Kredit ilustrasi: roysamboja – DeviantArt

 

BAGI para pemujanya, Elon Musk, yang tempo hari jadi bahan tulisan saya itu, adalah satu-satunya. Jembatan kokoh umat manusia ke masa depan. Mesias sains dan teknologi yang sudah dinanti-nanti sejak lama. Tapi, tebak apa? Dalam standar dahsyat para penggemarnya sekalipun, Mas Elon bukan satu-satunya.

Bahkan, di Indonesia sendiri, ada satu nama sekurang-kurangnya yang bisa dicetuskan.

Nama tersebut: Baharuddin Jusuf Habibie. Nama yang kini mungkin mulai redup di pikiran kita. Namun, sekira tiga-empat dekade silam, Habibie merupakan nama yang paling berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tidak ada kebijakan teknologi besar dapat tercetus tanpa perkenaan dirinya. Ia menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi sepanjang dua dasawarsa dan, dengan sendirinya, mengepalai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selama itu. Ia juga merupakan direktur dari sepuluh industri strategis nasional, meliputi PT Krakatau Steel, PT PAL, dan tentu saja PT IPTN.[1]

Dan ketika ia membutuhkan sumber daya untuk mengembangkan industri pesawat terbang tanah air, pundi-pundi uang yang tak terbatas jumlahnya kontan saja tersedia di hadapannya. Dengan bantuan si bapak itu, pastinya.

Tentu saja, banyak yang akan mengernyitkan dahi ketika saya membandingkan dua nama ini.

“Tetapi, Bung Geger, pencapaian-pencapaian Habibie diraupnya dari koneksinya. Wabil khusus, koneksinya dengan si bapak itu. Sementara Mas Elon menggapainya dengan jerih payahnya sendiri.”

Benar. Hubungan Suharto dan Habibie, sang jenderal dan sang insinyur, ibarat salak dan bijinya. Ibarat daging burger dan rotinya. Ketika Suharto memanggil Habibie jauh-jauh dari Jerman ke Istana Presiden, Suharto meminta sohib lamanya itu membantunya menyukseskan pembangunan nasional serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. “Tapi tolong Rudy,” pinta Suharto, “jangan timbulkan keributan sosial.”

Habibie, atau Rudy, nama kecilnya, mengindahkan peringatan tersebut. Habibie juga terus-menerus memuji Suharto sebagai guru politik dan kebatinan Jawa. Ia memanggilnya “profesor saya.” Ia memajang fotonya berbaju adat Jawa di kantornya.

Hadiah kesetiaannya? Suharto, seiring waktu, memberikannya kekuasaan tak terkira di bidangnya.

Hubungan mereka pun terbantu perjumpaan keduanya yang sentimental. Sewaktu diterjunkan ke Makassar pada 1950-an, Suharto berkenalan dengan keluarga Habibie, aristokrat berpengaruh di daerahnya. Suharto menjadi akrab dengan keluarga Rudy pada kurun itu tetapi terutama dengan Rudy, yang baru saja beranjak remaja.

Suatu petang, ayah Rudy terkena serangan jantung. Rudy bergegas ke kamp Suharto untuk meminta bantuan. Tak lama, prajurit Suharto datang ke rumah keluarga Habibie membawa dokter. Namun, ayah Rudy sudah menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di pangkuan Suharto. Citra ini melekat kuat dalam ingatan Rudy dan, sejak itu, Rudy mengagumi serta menganggap Suharto bak sesosok ayah.

Dengan keeratan semacam ini, di negara Indonesia yang dikelola tak beda dengan toko kelontong keluarga super besar yang menguasai dan menguras kekayaan seantero Sabang hingga Merauke, tentu—semua dapat terjadi. Ketika Habibie membutuhkan uang untuk membangun industri penerbangan tanah air yang mahal dan para mafia Berkeley bersatu menolaknya, Suharto tetap mengabulkannya. Sumbernya dari mana? Dari dana non-budgeter yang Habibie pun tak pernah mau peduli dari mana asalnya serta tak perlu diawasi penggunaannya.

Tetapi, apakah Habibie dan Mas Elon memang sedemikian berbeda? Dalam hal kecakapan mereka meyakinkan para penanam modal—kecakapan yang sesungguhnya paling punya andil membesarkan keduanya—saya kira, tidak. Keduanya tidak ada bedanya. Mereka berdua tak menghabiskan waktunya dengan menjanjikan skema bisnis yang konkret, realistis, dan menjemukan. Apa yang mereka jajakan adalah mimpi-mimpi basah teknologis. Masa depan jauh, canggih, rumit yang bisa mereka hadirkan di hari ini hanya bila mereka dipercaya dengan sumber daya yang cukup untuk melakukannya.

Berapa nilai Tesla, perusahaan Mas Elon yang terus merugi, saat ini? Di kisaran $50 milyar. Berapa uang yang didapat IPTN untuk pengembangan proyeknya yang tak bisa diaudit, tak pernah menerbitkan laporan keuangan untuk publik, dua pertiga stafnya tak benar-benar diperlukan, dan manajemennya carut-marut? Kurang-lebih, $3 miliar. Jumlah yang tak bisa dibandingkan langsung dengan prestasi berkecap-kecap Mas Elon, memang, tetapi terasa menakjubkan bila dibandingkan dengan total belanja untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia hingga 1997 yang hanya $400 juta.[2]

Baik Mas Elon maupun Habibie adalah penjual masa depan yang piawai—yang saking piawainya mereka dalam hal ini, mereka bahkan tak perlu mempertanggungjawabkan atau memerinci bagaimana caranya merealisasikannya.

Dan sebagai sebuah investasi, ada waktunya sebenarnya kala proyek Habibie benar-benar terbayar, meski bukan dalam bentuk yang diharapkan para ekonom pencibirnya. Hari penerbangan perdana pesawat N250 merupakan hari yang tak akan dilupakan banyak orang. Selepas pesawat yang dipersiapkan bertahun-tahun dan digosipkan masih belum siap tersebut akhirnya lepas landas, tepuk tangan membahana. Suharto memeluk erat Habibie. Dan Suharto, di hari itu, menitikkan air matanya. Ia berbincang-bincang dengan Kapten pesawat, Danuwinata, dan air matanya tak dapat ditahannya mengucur.

Kebanggaan, tentu saja, tak hanya merasuki orang-orang di lapangan terbang Husein Sastranegara. Indonesia dianggap telah menegakkan kepalanya setara dengan bangsa-bangsa maju dunia. Harian Bisnis Indonesia memajang tajuk utama besar-besar, “Kebangkitan Nasional ke-II”. Hari tersebut, 10 Agustus, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Bahkan, Taufik Kiemas, yang waktu itu dikenal sebagai politisi oposisi, turut menitikkan air mata keharuan dalam penerbangan perdana N250.

Waktu berhenti untuk banyak orang hari itu. Puluhan juta orang, mungkin. Bangsa Indonesia memperoleh katarsisnya. Katarsis yang mahal tidak ada duanya, dan kebanyakan orang dipastikan akan lebih memilih mendapatkannya dari ESQ ketimbang harus merogoh kocek sebanyak itu.

Namun, tak sebatas pada kesempatan itu saja Indonesia memperoleh katarsis berkat inisiatif-inisiatif fenomenal Habibie.

Petisi 50, kalau Anda ingat, merupakan kelompok oposisi yang dibenci oleh Suharto sampai ke ubun-ubun. Tiga belas tahun selepas mereka nekat menyuarakan kritik terhadap Suharto—dan dilucuti hak-haknya sebagai warga negara karenanya—mereka sekonyong-konyong mengendurkan pendirian kerasnya. “Jujur saja, saya tak melihat ada masalah dengan Suharto, Habibie, atau siapa pun,” ujar Ali Sadikin, pemimpin informal Petisi 50 dalam sebuah wawancara. “Saya melihat persoalan ini secara keseluruhan sebagai sebuah negara dan bangsa.”

Apa yang menyebabkan perubahan suasana hati mendadak ini? Katarsis teknologis—sebut saja begitu meski saya tahu istilah ini tak terlalu sedap didengar. Beberapa waktu sebelumnya, Habibie mengajak para anggota Petisi 50 untuk melihat produk-produk termutakhir buatan IPTN. Mereka takzim. Mereka tak percaya para insinyur tanah air sanggup merangkai teknologi rumit yang mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bang Ali sendiri, panggilan Ali Sadikin, terkesima sampai-sampai ia (juga) berlinang air mata.

Demikian pula reaksi yang mencuat kala Habibie sesumbar menyampaikan, IPTN akan membangun pabrik di Amerika Serikat untuk memanufaktur pesawat N250. Habibie sadar ia bisa meninggikan diri dalam menyatakan rencananya tersebut karena pendengarnya pun akan bangga. IPTN, perusahaan dari negara berkembang, akan mendirikan pabrik di negara maju. Indonesia, sebagaimana tersirat dalam kata-katanya, sudah dapat mengangkangi negara yang selama ini mengangkanginya.

Anda tak bangga mendengarnya? Mengutip kata-kata para kekasih yang terkhianati dalam adegan-adegan sinetron: “kamu bohong!”

Jadi, IPTN mungkin bukan bisnis yang nyata. Namun, dampak politik dari katarsis atau mobilisasi emosi yang dipantiknya nyata. Ia tak menghamburkan milyaran dolar AS tanpa mendapatkan apa-apa sebagai imbal baliknya. Rezim, berkatnya, dapat meluluhkan hati bahkan para pengkritik paling keras kepala.

Dan tentu saja, mereka pun mendapatkan alasan untuk mengeruk keuntungan finansial pribadi tanpa batas darinya.

Suharto dapat mengutil Dana Reboisasi dengan sangat leluasa bila peruntukannya adalah bagi IPTN. Semua pihak akan membela, hal tersebut merupakan investasi mutlak untuk masa depan Indonesia. Proyek yang akan mengakselerasi langkah Indonesia hingga puluhan tahun lebih cepat tersebut, memang, menuntut sumber daya berlimpah, tak peduli lebih banyak yang akan menguap untuk divisi dan manajemen yang makan gaji buta atau bahkan menggendutkan kantung-kantung para pejabat.

Dan siapa yang cukup tega memeriksa kekayaan keluarga Habibie—sang insinyur genius yang hanya berpikir bagaimana memajukan bangsanya itu? Mereka memiliki konglomerasi bisnis yang membawahi ratusan perusahaan. Kebanyakan proyek yang ditanganinya datang dari kontrak-kontrak pemerintahan yang, tentu saja, tak didapatkan dari keandalan berbisnis belaka. Pada tahun 1994, Habibie mendapatkan izin untuk membeli 39 kapal perang bekas Jerman Timur dengan anggaran $1,1 miliar, tiga kali lipat dari anggaran yang disetujui Menteri Keuangan dan tak melibatkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada waktu itu. Terka siapa yang memerantarai kesepakatan bisnis dengan Jerman tersebut? Konon, Yayuk, adik termuda Habibie.[3]

Tempo, Editor, Detik, tiga media yang memberitakan skandal tersebut, dibredel pada tahun itu bila Anda ingat.

Apa, lantas, hikmah yang dapat kita petik dari kiprah Habibie ini? Apakah Anda harus memulai startup teknologi? Boleh saja. Tapi, jangan jauh-jauh dari jagat politik kalau Anda tak mau berujung buntung seperti banyak startup penghambur kocek orang tua. Teknologi dan politik—keduanya adalah pasangan yang saling memuliakan. Teknologi memuliakan politik. Politik memuliakan teknologi.

Bukan tanpa alasan di negara-negara lain Anda pun jamak menemukan politisi yang dijangkiti mimpi-mimpi basah teknologis. Pada akhir dasawarsa 1970-an, Uni Soviet punya megaproyek pesawat Tupolev-144, pesawat supersonik yang rencananya akan dipergunakan untuk penerbangan komersial. TU-144 berhasil mengangkasa sebagai pesawat supersonik komersial pertama, dua bulan mendahului pesawat Concorde yang tersohor itu. Akan tetapi, TU-144 hanya pernah menyelesaikan 102 penerbangan komersial. Ia tak putus-putusnya mengalami malfungsi sebelum akhirnya proyeknya benar-benar dihentikan usai pejabat terakhir yang mengawal proyek ini meninggal.[4]

Sedari awal TU-144 bukanlah proyek bisnis. Ia adalah “angan-angan kebudayaan,” tulis Howard Moon. Inkarnasi dari “prestise, kekuatan, serta kecepatan mahadaya” Soviet di hadapan negara-negara maju lainnya.

Demikian juga dengan Aramis, sebuah sistem transportasi yang akan memamerkan atraksi kecanggihan tiada tara di jalan-jalan protokol Paris. Kala satu mobil melintasi ruas jalanan padat kendaraan, Aramis akan menautkannya dengan kendaraan lainnya. Ia akan membentuk kereta dengan mobil-mobil pribadi lain sebagai gerbong lainnya. Dan tebak apa? Proyek ambisius ini juga tak pernah menjadi nyata. Mobil-mobil terus-menerus bertabrakan. Kelompok-kelompok politik pengawalnya keburu bubar di tengah jalan sebelum proyek ini tuntas.[5]

Seperti yang baru saja saya singgung, politik dan teknologi berjodoh secara alami. Pameran teknologi menyihir orang-orang. Politisi, demi meraup pengaruh, ingin menyihir orang-orang.

Mas Elon pun, bila Anda tinjau rekam jejaknya, bukanlah pengusaha tulen. Ia adalah politisi. Aktivitas bisnis utamanya bukanlah memproduksi mobil atau pesawat ruang angkasa melainkan menggugah massa. Hanya saja, di hari-hari kapitalisme finansial yang membingungkan ini, kemampuan menyihir massa tersebut dapat dengan mudah dialihrupakan menjadi kekayaan.

Dus, mulailah startup teknologi selagi bisa. Carilah kenalan politisi atau juru cuap-cuap publik selagi sempat. Siapa tahu Anda beroleh sukses meski tak punya darah biru di lingkungan militer atau partai.

Belajarlah dari Habibie, selagi belum ada yang menggantikan sosoknya di Indonesia hari ini.***

 

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi, Universitas Heidelberg

 

————

[1] Untuk merekonstruksi sebagian besar riwayat dan kiprah Habibie dalam tulisan ini, saya mengambil referensi dari buku Sulfikar Amir, The Technological State in Indonesia: The Co-Constitution of High Technology and Authoritarian Politics, London, New York: Routledge, 2013.

[2] Lihat pengantar Hal Hill dalam Hal Hill dan Thee Kian Wie (penyunting), Indonesia’s Technological Challenge, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998 hal 20.

[3] Untuk uraian lebih terperinci perihal skandal-skandal yang melibatkan Habibie silakan periksa tulisan George Aditjondro, “Corruption Continues: More of the Same in Habibie’s Indonesia”, Multinational Monitor, September 1998 (tautan https://www.multinationalmonitor.org/mm1998/98sept/aditjondro.pdf).

[4] Untuk uraian lebih terperinci perihal proyek TU-144 silakan periksa buku Howard Moon, Soviet SST: The Techno-Politics of the Tupolev-144, New York: Crown, 1989.

[5] Untuk uraian lebih terperinci perihal proyek Aramis silakan periksa Bruno Latour, Aramis, or the Love of Technology, Massachusetts: Harvard University Press, 1992.

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus