PADA akhir dekade 1970an, di dunia Barat berlangsung sebuah gerakan revolusi dari atas yang di pelopori oleh Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Presiden AS Ronald Reagan. Thatcher lewat slogan “There is no Alternative” melancarkan sebuah proyek baru yang menyerang habis kekuatan kelas pekerja Inggris, yang kelak dikenal dengan sebutan proyek kebijakan Neoliberal. Dengan dukungan aktif dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), proyek ini menjadi pintu gerbang bagi pengelolaan yang dilakukan oleh swasta pada sektor publik. Gerakan ini berawal dari pemikiran yang meyakini bahwa pengelolaan dan manajemen yang dilakukan pada sektor publik akan lebih baik bila diserahkan kepada mekanisme pasar. Sektor publik pada periode 1980–2010 di Eropa yang diserahkan kepada pasar adalah layanan penyedian air, pengelolaan limbah, pengelolaan energi dan listrik, transportasi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan sejumlah layanan lainnya.
Satu dekade setelah milenium yang kedua, sebuah gerakan baru bernama “remunipalization” sedang merambat di Eropa. Gerakan ini dipicu oleh program pengetatan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah Negara di Eropa sejak krisi finasial 2008, serta kenangan lampau di masa setelah Perang Dunia Kedua ketika pelayanan pada sektor publik memberikan perlindungan sosial yang efisien dan terjangkau kepada masyarakat. Kondisi itu tentu berbanding terbalik dengan yang terjadi pada saat ini, dimana masyarakat di Eropa banyak menemukan sistem pelayanan publik yang di kelola oleh swasta itu mahal, tidak efisien dan bahkan tercoreng lewat korupsi, dan penggelapan pajak
Remunipalization adalah sebuah gerakan yang menuntut dikembalikannya pelayanan publik dari swasta, termasuk berbagai macam bentuk permodelan seperti kepemilikan aset, sistem outsourcing dan PPP (Public-Private Partenrship) ke tangan publik, baik melalui negara atau pemerintah daerah atau investor non-profit oriented, yang bertujuan untuk di kontrol secara demokratis berdasarakan pelyanan kepada kebutuhan publik, dan tidak meletakan keuntungan sebagai pondasi dasar.
Studi yang dilakukan oleh PSI (Public Service International), dan TNI (Transnational Institute) pada tahun 2017 menunjukkan telah terdapat 835 gerakan remunipalization yang melibatkan 1600 kota pada periode 2000 – 2017. Sebagian besar gerakan ini berada di Eropa, dan telah menyebar ke kota-kota di Benua Amerika. Tercatat pula beberapa gerakan yang terjadi di Afrika dan Asia. Di bawah ini akan di jabarkan secara singkat beberapa gerakan remunipalization yang terjadi di seluruh dunia.
Beberapa Contoh
Di Eropa contoh kasus terjadi di Prancis, ketika gerakan remunipalization di Kota Grenoble mampu memberi inspirasi bagi kota-kota lainya di Prancis untuk menodobrak monopoli serta ketimpangan layanan atas penyedian air yang diberikan oleh Sues, perusahaan multinasionional yang juga menguasi hampir 80 persen penyedian air bersih di Prancis. Contoh lain gerakan remunipalization yang terjadi di Oslo, Norwegia, mampu membawa layanan pengelolaan terhadap sampah kembali ke tangan pemerintah setelah dua dasawarsa bergantung pada pengelolaan swasta yang tidak kompeten, dan menyalahi aturan ketenagakerjaan.
Di Argentina, remunipalization/renationalization terjadi pada tahun 2003 terhadap Correo Argentino (Corasa), anak usaha dari Group Marci yang mengelola layanan Pos Nasional sejak tahun 1997 dengan kontrak selama 30 tahun. Renationalization /remunipalization ini terjadi akibat keluhan dari masyarakat atas buruknya kualitas layanan, tingginya harga yang dibebankan, tidak membayar royalti kepada pemerintah dan tidak memberikan layanan untuk daerah-daerah miskin. Setelah dilakukan remunipalization/ renationalization, pemerintah setempat sukses membuat Corasa menjadi lebih menguntungkan, terjadi peningkatan kualitas dan keandalan layanan pos, dan bahkan menurunkan biaya operasi dan biaya yang dibebankan kepada pelanggan.
Di kota Delhi, India, gerakan remunipalization justru di lakukan oleh “Common Man’s Party” yang memenangi pemilu di Delhi pada 2012 terhadap penyedian layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Partai ini pada tahun 2015 mendirikan 1000 klinik kesehatan primer dengan biaya hanya $ 30.000 per klinik, jauh lebih murah dari pada yang di lakukan oleh Pemerintah Nasional melalui metode PPP sebesar $ 450.000 per apotek. Dari tahun 2015 sampai 2017, klinik tersebut dapat memberikan layanan kesehatan gratis dan terjangkau, namun berkualitas kepada 2,6 juta warga Delhi yang miskin.
Proses remunipalization yang menjadi patokan juga terjadi di Jerman dengan 347 kasus. Satu kasus remunipalization yang paling menonjol terjadi di Hamburg untuk sektor energi yang baru mengalami privatisasi ketika sistem pasar bebas dilakukan pada pergantian milenium kedua. Proses remunipalization ini di mulai pada tahun 2009, ketika sebagian masyarakat dengan spektrum politik yang berbeda-beda turun ke jalan, dan memaksa pemerintahan koalisi dari partai Konservatif –Hijau membuat sebuah progam yang bernama HamburgEnergie, dengan tujuan membangun kapasitas pembangkit yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Pembangkit tersebut mampu mengembangkan 13 MW dari tenaga angin dan 10 MW dari energi surya yang melibatkan warga dan bisnis lokal sebagai investor. Meskipun terjadi perubahan dalam pemerintahan pada tahun 2011, koalisi yang dipimpin oleh sebagian besar masyarakat dengan spektrum politik yang berbeda itu, mampu memaksa pemerintah baru agar melakukan referendum untuk merebut kembali jaringan energi secara keseluruhan dari dua grup energi besar di Eropa, yaitu Vatenfall dan E.ON pada tahun 2015. Remunipalization ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi ketimpangan dalam pengelolaan energi dan secara operasional tidak merusak lingkungan.
Di Jakarta, Indonesia, kasus remunipalization terjadi pada sektor penyedian air bersih yang di kuasai oleh dua perusahaan multinasional, Suez dan Thames sejak tahun 2001 dengan kontrak konsesi selama 20 tahun. Pemerintah pada tahun 2014 berdalih privatisasi ini diperlukan guna memenuhi ketersedian air bagi seluruh masyarakat di tahun 2017. Tapi, hasil pantauan yang dilakukan pada tahun 2016 oleh beberapa organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa hampir 50 persen rakyat Jakarta tidak mendapatkan akses air bersih. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga senilai 4 kali harga awal konsesi, dan terjadi diskriminasi terhadap pemasangan pipa yang lebih condong hanya dilakukan untuk golongan menegah ke atas dan kepentingan komersial. Hingga akhirnya pada tahun 2017, melalui dorongan dari beberapa elemen masyrakat, keputusan hukum menyatakan ada kelalaian dari pihak swasta dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya, khususnya masyarakat Jakarta. Proses remunipalization ini masih berlangsung hingga sekarang, dengan tuntutan pemerintah wajib mempertahankan kontrol atas penyedian air yang berorientasi pada layanan daripada berbasis keuntungan.
Kasus-kasus remunipalization di atas merupakan sedikit gambaran dari 1.600 kota di seluruh dunia yang mempertanyakan model privatisasi sebagai instrumen pembangunan. Argumen ini biasanya dipatahkan oleh para ekonom neoliberal dengan menitikberatkan atas kemudahan untuk mendapatkan biaya ketika terjadi defisit anggaran, sistem tata kelola yang lebih baik daripada negara, peningkatan dari sisi teknologi yang bertujuan untuk mengefisienkan biaya operasional, dan tingkat keterjangkauan yang dapat menyeluruh. Dengan melihat contoh-contoh yang tertera di atas, dapat di tarik kesimpulan argumen yang mungkin paling valid untuk digunakan hanyalah kemudahan untuk mendapatkan biaya, yang bagaimanapun juga akan di bayar secara progresif oleh pengguna sektor publik sebagai jaminan agar layanan prima bisa terus didapatkan dan tidak terjadi pembengkakan anggaran pemerintah, yang mungkin akan berujung dengan dikorbankanya orang banyak, untuk menjamin keberlanjutan dari segelintir.
Faktanya, korban besar dari gerakan remunipalization seperti contoh di atas adalah model privatisasi public-private partnership (PPP), yang memungkinkan perusahaan swasta dengan dana besar dapat mengajukan penawaran untuk pengendalian atau pengelolaan di sektor publik. Gerakan remunipalization telah menunjukkan bahwa lidah manis dari PPP untuk pelayanan yang optimal dan harga yang murah hanyalah semu belaka. Sebagai alternatif mungkin gerakan remunipalization bisa dijadikan sebuah gagasan untuk dikembangangkan secara bersama-sama, khususnya pada akhir-akhir ini di Indonesia.
Hal ini membawa kita melihat situasi yang terjadi saat ini di Indonesia lewat proyek-proyek pembangunan yang begitu agresif. Pertanyaannya mengapa perencana ekonomi dan teknokrat kita terus mendorong modalitas PPP atau swasta dalam mengembangkan infrastruktur publik? Mengapa pula para stakeholder yang ada di Indonesia tidak mau belajar dari kasus di atas? Apakah mungkin angka di atas 6 persen, dan di bawah 0,4 hanyalah kedok belaka demi menutupi masalah yang mungkin akan dibawa ketika angka di atas 2°C tidak dapat di capai?
Oleh karena itu, bukankah lebih bijaksana untuk sedikit mengambil jeda dan memikirkan kembali obsesi atas kebijakan untuk terus memprioritaskan dan mengandalkan swasta bagi pelayanan sektor publik yang esensial.***
Penulis adalah mahasiswa S-1 Teknik, Universitas Indonesia
Catatan: Tulisan ini merupakan rangkuman dari ebook yang di publikasi oleh Transnational Institue (TNI) yang berjudul “Reclaiming Public Service”. Ebook dapat di unduh melalui link : https://www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf
