The muse of history. Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
PADA 18 Oktober lalu, pemerintah Amerika Serikat mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia terkait Peristiwa G30S 1965. Dari dokumen dengan tebal 30 ribu halaman itu, diketahui bahwa Negara Indonesia, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), telah mengorkestrasi pembunuhan massal terhadap ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang dituduh terkait dengan PKI. Dokumen itu juga menunjukkan bahwa telah terjadi kudeta terhadap pemerintahan presiden Soekarno yang sah, yang dilakukan oleh TNI-AD di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.
Informasi yang terdokumentasi itu, sebenarnya hanya memperkuat hasil-hasil penelitian serius selama ini tentang peristiwa paling berdarah di Indonesia. Dengan demikian, publikasi dokumen rahasia itu sesungguhnya bisa menjadi tenaga pendorong bagi pemerintah untuk terus mencari jalan penyelesaian atas kasus tersebut.
Sayangnya, yang kita saksikan adalah sebuah sikap diam, cari aman dan tak peduli dari pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan melontarkan pujian terhadap organisasi Pemuda Pancasila (PP), sebuah organisasi bentukan tentara yang tangannya bau amis darah. Atau sikap sok jagoan, khas preman, yang ditunjukkan oleh panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang dengan entengnya mengatakan, “… ngapain saya baca dokumen itu?” Atau sikap penyangkalan berbau konspiratif seperti yang dilontarkan mantan wapres Jenderal Try Sutrisno, “Kalau PKI menang, kamu hilang semua, dipotong lehernya, tahu kan, jadi negara komunis”.
Betapa mengerikannya. Kita adalah sebuah negara yang mengaku berbudaya adiluhung, membanggakan diri ke dunia luar sebagai masyarakat penuh sopan-santun, penuh welas asih dan luhur, bertuhan dan taat beragama, tetapi di belakang pintunya menyimpan perilaku yang brutal, keji, tak berperikemanusiaan, tak berani mengaku salah, apalagi memohon maaf atas kebrutalan dan kekejian yang dilakukan terhadap rakyatnya di masa lalu dan di masa kini.
Kita menyaksikan sebuah bangsa dengan kepribadian yang terbelah, yang wajahnya penuh bopeng tapi berusaha ditaburi bedak setebal-tebalnya untuk menutupi keburukannya itu. Kita ingin menjadi bangsa yang demokratis, tapi sekaligus berperilaku tidak demokratis. Kita mengklaim sebagai bangsa yang ramah, tapi sekaligus pembunuh berdarah dingin. Kita ingin menjadi bangsa yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi sekaligus menunjukkan dan mempraktikkan sikap anti ilmu pengetahuan, anti intelektual. Kita adalah bangsa yang hidup dari kebohongan demi kebohongan, dari kesombongan demi kesombongan, dari kekejian demi kekejian, dari penyangkalan demi penyangkalan. Tapi sekaligus yang ingin melangkah sejajar dengan bangsa-bangsa beradab di dunia ini.
Setelah dibukanya dokumen rahasia yang tersimpan selama 52 tahun itu, saya tak bisa membayangkan apakah perwakilan Indonesia di PBB akan meneruskan kepongahannya dalam menyangkal tindakan-tindakan biadab aparat keamanan terhadap rakyat Papua. Dengan terbukanya dokumen sarat kekejian itu, saya tak bisa membayangkan apakah perwakilan Indonesia untuk urusan HAM di Jenewa, Swiss akan tetap percaya mengatakan bahwa Indonesia telah menjalankan HAM dengan sekonsisten-konsistennya. Dengan terbukanya dokumen bau darah itu, bagaimana mungkin menteri luar negeri akan menginisiasi proses perdamaian di Burma, Thailand, atau Filipina? Akankah ia didengar saran-sarannya? Bukankah sudah pasti mereka akan berbisik-bisik, “kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyatnya jauh lebih mengerikan ketimbang yang kita lakukan terhadap rakyat kita.” “Pelajaran terbaik dari mereka adalah jika ingin damai maka bunuhlah hingga ke akar-akarnya”.
Bisakah kita keluar dari lingkaran setan kekerasan, kebohongan, kesombongan, dan penyangkalan tak terperi ini? Atau dengan mengganti pertanyaannya menjadi: bersediakah negara mengaku salah dan meminta maaf kepada korban, memberikan kompensasi kepada mereka, dan seterusnya seperti yang sudah disarankan banyak pihak selama ini. Dengan dibukanya dokumen berdarah itu, berhentilah berdemagogi bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya, penuh sopan santun. Berhentilah berambisi menjadi bangsa yang maju secara ekonomi, yang infrastrukturnya membentang lancar dari barat sampai ke timur, yang atap gedung-gedungnya menyentuh langit, tapi manusianya hidup terombang-ambing antara masa lalu yang keji dan tantangan perubahan yang datang silih berganti dengan cepat; manusia-manusia yang tak mendapatkan kejelasan sejarah masa lalu dan menghadapi ketidakjelasan di masa sekarang hingga ia tersesat di negerinya sendiri. ***
