Kredit ilustrasi: The Cagle Post
8 AGUSTUS 2017 lalu, Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Momen setengah abad ini menjadi momen refleksi bagi seluruh stakeholder ASEAN mengenai apa yang sudah organisasi ini jalani selama setengah abad dan apa yang harus dilakukan untuk menyongsong berbagai tantangan yang akan dihadapi tidak hanya oleh ASEAN sebagai organisasi tetapi juga oleh masyarakat ASEAN di masa depan. Berbicara soal ASEAN tentu akan sangat sulit kita pisahkan dengan kajian kawasan lintas disipliner yang biasa disebut dengan Kajian Asia Tenggara serta Kajian ASEAN.
Dilihat dari sejarahnya, embrio Kajian Asia Tenggara sudah lahir sejak era kolonialisme negara-negara Barat di kawasan Asia Tenggara. Kajian Asia Tenggara awalnya berkembang di Ecole des Langues Orientales Vivantes yang didirikan di Paris pada tahun 1795, pusat Kajian Asia Tenggara di Leiden University, Belanda didirikan pada tahun 1864 dan School of Oriental and African Studies didirikan di London pada tahun 1917. Setelah berakhirnya era kolonialisme, Kajian Asia Tenggara modern seperti kajian kawasan lain di dunia ini lahir dari kepentingan negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) pasca Perang Dunia ke II untuk memahami aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama dalam konteks pascakolonial. Selain itu, Kajian Asia Tenggara modern juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk memenangkan pertarungan politik dengan Uni Soviet pada era Perang Dingin di kawasan Asia Tenggara.
Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Kajian Asia Tenggara
Sama seperti ASEAN, sepanjang perjalanannya, Kajian Asia Tenggara (dan juga Kajian ASEAN) juga menghadapi banyak permasalahan. Sebelumnya perlu penulis jelaskan bahwa Kajian Asia Tenggara berbeda dengan Kajian ASEAN. Perbedaan yang paling terlihat adalah, Kajian ASEAN lebih berfokus pada ASEAN sebagai institusi dan lebih policy oriented. Sedangkan Kajian Asia Tenggara lebih berfokus pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat di Asia Tenggara.
Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kajian Asia Tenggara setidaknya ada tiga permasalahan menarik (yang juga dihadapi oleh Kajian ASEAN) yang layak kita bahas pada momen setengah abad ASEAN ini yaitu: (a) masalah ketimpangan antara negara-negara Barat dan negara ASEAN sendiri dalam ekonomi-politik produksi pengetahuan di bidang Kajian Asia Tenggara; (b) masalah kemungkinan adanya Kajian Asia Tenggara yang dilakukan oleh orang Asia Tenggara sendiri; dan (c) masalah keterjebakan Kajian Asia Tenggara kontemporer diantara kepentingan Negara dan Pasar.
Masalah pertama yaitu ketimpangan antara negara-negara Barat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (sebagai lokus Kajian Asia Tenggara dan Kajian ASEAN) dalam ekonomi-politik produksi pengetahuan di bidang Kajian Asia Tenggara dan ASEAN. Achmad Firas dan Iqra Anugrah (2013) menerangkan bahwa ketimpangan ini sudah ada sejak zaman kolonialisme atau ketika masa awal terbentuknya embrio Kajian Asia Tenggara. Pengetahuan-pengetahuan tentang Asia Tenggara alih-alih datang dari institusi-institusi atau orang-orang Asia Tenggara sendiri tetapi datang dari institusi-institusi dan ilmuwan-ilmuwan sosial dari negara-negara Barat.
Syed Farid Alatas (2003) menuliskan bahwa ketimpangan produksi pengetahuan tersebut mengakibatkan ilmuwan dan institusi ilmu sosial di Asia Tenggara mengalami ketergantungan pada ilmuwan dan institusi ilmu sosial di negara-negara Barat. Ketergantungan-ketergantungan tersebut antara lain: Ketergantungan gagasan, ketergantungan media untuk melakukan diseminasi gagasan, ketergantungan teknologi pendidikan, ketergantungan bantuan dana riset dan pendidikan, ketergantungan dana investasi di bidang pendidikan, dan terakhir ketergantungan ilmuwan sosial Dunia Ketiga (termasuk Asia Tenggara) pada pekerjaan di bidang ilmiah dari negara-negara Barat.
Masalah selanjutnya adalah kemungkinan adanya Kajian Asia Tenggara yang dilakukan oleh orang Asia Tenggara sendiri. Permasalahan ini sudah disinggung oleh salah seorang ilmuwan sosial sekaligus pengkaji Asia Tenggara di Indonesia, Ariel Heryanto, sejak 2002. Menurutnya, sebagaimana dikutip Achmad Firas dan Iqra Anugrah (2013), setidaknya ada empat hal yang dihadapi oleh para pengkaji Asia Tenggara yang berasal dari Asia Tenggara sendiri. Pertama, status para pengkaji Kajian Asia Tenggara lokal sebagai “orang dalam” (insider) dalam masyarakat Asia Tenggara sendiri menjadikan mereka terlampau dan kurang berkualifikasi di saat yang bersamaan—terlampau berkualifikasi dalam hal bahasa, pengalaman tinggal di masyarakat dan pengetahuan atas masyarakat mereka sendiri, namun kurang berkualifikasi dalam hal kemampuan berpikir analitis dan teoretisasi secara akademik (hlm. 79).
Persoalan kedua yang dihadapi oleh para pengkaji Kajian Asia Tenggara yang berasal dari Asia Tenggara sendiri adalah dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar Kajian Asia Tenggara dan kurangnya pemakaian bahasa-bahasa Asia Tenggara sendiri dalam Kajian Asia Tenggara hal ini disebabkan salah satunya karena konsumen utama dari pengetahuan tentang Asia Tenggara dan juga ASEAN datang dari negara-negara Barat bukan dari kawasan Asia Tenggara sendiri. Sedangkan persoalan ketiga adalah ketidaksesuaian antara keinginan pusat-pusat Kajian Asia Tenggara tentang apa yang harus diteliti atau metode apa yang harus digunakan dengan kondisi kenyataan sosial masyarakat Asia Tenggara. Terakhir, terjadinya hubungan patronistik antara pengkaji Kajian Asia Tenggara senior dan junior contohnya pengkaji kajian Asia Tenggara senior “memaksa” junironya untuk mengutip karyanya. Keempat persoalan tersebut yang menurut Ariel Heryanto mengakibatkan sulitnya muncul para pengkaji Kajian Asia Tenggara yang berkualitas dari negara-negara Asia Tenggara sendiri.
Selanjutnya, masalah terakhir yang dihadapi oleh Kajian Asia Tenggara kontemporer adalah keterjebakannya diantara kepentingan Negara dan Pasar. Disiplin-disiplin ilmu sosial di Asia Tenggara pada era setelah kemerdekaan negara-negara di kawasan tersebut benar-benar menjadi alat negara untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para penguasanya. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan ilmu sosial untuk kepentingan kekuasaan terlihat jelas pada era Orde Baru ketika banyak ilmuwan sosial seperti Selo Soemardjan, Harsya W. Bachtiar, Soedjatmoko, dll, dijadikan birokrat oleh rezim tersebut. Orde Baru juga “memaksa” paradigma modernisasi yang developmentalistis menjadi paradigma yang harus dipakai ilmuwan sosial masa itu dengan menghilangkan paradigma kritis seperti analisis kelas dengan cara “menghilangkan” akademisi kritis pasaca peristiwa 1965 (Farid, 2006).
Runtuhnya banyak rezim otoriter di Asia Tenggara ternyata tidak membuat Kajian Asia Tenggara menjadi lebih berkembang. Hal tersebut dikarenakan sekarang kepentingan Pasar dengan ideologi Neoliberalisme-nya yang telah merasuk ke ranah keilmuan di seluruh dunia yang membuat bidang-bidang keilmuan yang dianggap tidak terlalu menyumbang keuntungan menggalami peminggiran dengan berkurangnya dana untuk melakukan penelitian di bidang-bidang keilmuan tersebut.
Kondisi Terkini dan Masa Depan Kajian Asia Tenggara
Meskipun masalah-masalah yang dihadapi oleh Kajian Asia Tenggara dan juga Kajian ASEAN di atas telah membuatnya sulit berkembang tetapi usaha-usaha untuk lepas dari masalah-masalah tersebut tetap dilakukan oleh berbagai institusi dan para pengkaji Kajian Asia Tenggara sendiri. Berdirinya ISEAS (Institute for Southeast Asian Studies), ARI (Asia Research Institute) di NUS, (National University of Singapore) dan RSIS (Rajaratnam School of International Studies) di NTU (Nanyang Technological University) yang kesemuanya ada di Singapura, lalu ASEAN Studies Center di Chulalongkorn University di Thailand, serta Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan ASEAN Studies Center di Universitas Gadjah Mada, Indonesia bisa dibilang sebagai bagian dari usaha-usaha tersebut.
Bertepatan dengan momen ulang tahun emas ASEAN, masa depan Kajian ASEAN dan Kajian Asia Tenggara perlu dipikirkan. ASEAN kini menghadapi banyak tantangan seperti munculnya masyarakat digital, tuntutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, ancaman terorisme global, permasalahan konflik identitas seperti yang terjadi pada masyarakat Rohingnya di Myanmar, masalah buruh migran dan perdagangan manusia, tata kelola maritim, keberlangsungan komunitas ASEAN, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam dan lintas disipliner oleh para pengkaji Kajian ASEAN agar bidang kajian ini tetap bisa relevan di masa depan.
Para pengkaji Kajian ASEAN (termasuk para pengkaji Kajian Asia Tenggara) juga harus melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya teoritis dan kritis tidak melulu policy oriented (apalagi kalau hanya dimaksudkan untuk mengejar hibah penelitian) untuk membongkar konsep-konsep serta narasi-narasi acuan kebijakan yang selama ini dianggap sudah matang tetapi nyatanya belum bisa membuat ASEAN menjadi lebih berpusat dan berorientasi pada masyarakat seperti “Good Governance”, “Civil Society”, dan “Social Capital” sehingga Kajian ASEAN punya dimensi aksiologis yang emansipatoris.
Akhirnya, kepada ASEAN mari kita ucapkan selamat ulang tahun dan kepada diri kita sendiri mari berefleksi, apakah kita bisa menjadi orang-orang seperti George McTurnan Kahin, Ruth T. McVey, Herberth Feith, dan Bennedict Richard O’Gorman Anderson yang walaupun adalah orang asing (bukan orang Asia Tenggara) dan menjadi ilmuwan di bidang kajian yang awalnya didirikan untuk kepentingan politik kolonial (Kajian Asia Tenggara maksudnya) tetapi mau peduli kepada dan menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang ditelitinya serta menolak untuk tunduk pada kepentingan kekuasaan dan modal (contohnya kasus Cornell Paper). Ataukah kita tak lebih dari orang yang mengkaji Asia Tenggara dan ASEAN karena tema penelitian ini sedang banyak hibahnya? Kita sendiri yang harus menjawabnya.***
Penulis ada mahasiswa di departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIP Universitas Gadjah Mada
