Pendahuluan
JIKA mengikuti narasi yang digambarkan Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah monster dengan kekuatan yang luar biasa—27 juta orang kader, dan semuanya, ibarat sel-sel di dalam tubuh, dikuasai oleh satu otak bernama Politbiro. Tetapi dari kacamata yang lain,PKI adalah salah satu organisasi di Indonesia yang lengkap dan displin. Ia menjadi pusat perhatian bagi mereka yang ingin melihat bagaimana cara kerja organisasi-organisasi pergerakan pasca-kemerdekaan yang sukses. Tidak berlebihan apabila Ruth McVey mengatakan bahwa PKI tahu cara berorganisasi.[1] Sementara Rex Mortimer berpendapat bahwa kualitas para pemimpin PKI dan kader-kadernya sangat baik: tentang kemampuan mereka berpolitik; tentang perhatian mereka yang sangat besar bagi kepentingan para pekerja, buruh pabrik, petani miskin dan para buruh tani; tentang penilaian terhadap situasi dan kondisi para pekerja tersebut; dan akhirnya tentang relatif bersihnya mereka dari noda korupsi yang membuat ekonomi Indonesia ambruk pada 1960-an.[2]
Saat kembali membangun partai di awal 1950-an pasca Peristiwa Madiun, generasi pimpinan baru PKI seperti Aidit dan Njoto mula-mula menyelenggarakan pendidikan politik melalui kerja-kerja penerbitan dan penerjemahan. PKI menggagas Yayasan Pembaruan sebagai wadah untuk menerbitkan dan menyebarkan tulisan mereka. Sebagai catatan, pada masa itu percetakan membutuhkan cukup banyak biaya. Tidak ada partai seproduktif PKI. Selain koran Harian Rakyat yang beredar setiap hari, PKI juga menerbitkan jurnal ilmiah, pamflet dan banyak buku. Tiap organisasi massa underbouw PKI pun memiliki penerbitannya sendiri dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh para anggotanya.
Dalam kurun waktu 1960-an, PKI selalu mengklaim bahwa kadernya berjumlah jutaan. Anggotanya terdiri atas lapisan masyarakat bawah, baik buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota. Mereka meminati ideologi komunis. Selain itu, besarnya PKI juga disebabkan karena orang-orang biasa merasa bahwa partai inilah yang dapat memperbaiki derajat hidup mereka, apalagi di masa Demokrasi Terpimpin kehidupan ekonomi secara umum memang begitu buruk.
Kegiatan-kegiatan politik mereka itu terekam baik dalam arsip-arsip, yang, pada peristiwa pembantaian pasca G30S, turut dirampas oleh militer, bersamaan dengan buku, bahkan hingga bendera organisasi.
Kini, melalui Arsip Nasional, dokumen itu sudah terbuka untuk publik. Dari seluruh arsip yang ada, sebagian dokumen berisi tentang laporan-laporan kegiatan pendidikan. Selain itu, dalam arsip tersebut juga terdapat hasil riset situasi daerah, atau tingkat lokal. Riset tersebut menggambarkan perbedaaan konteks sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kondisi geografis. Isu yang diangkat oleh PKI di setiap “comite” tingkat lokal pun berbeda. Basis massa di beberapa “comite seksi” pun tidak terbatas hanya pada buruh dan tani saja. Di Jakarta misalnya, kader-kader PKI juga ada yang berasal dari pedagang dan supir angkutan.
Tulisan ini akan bertumpu pada data-data yang tersusun dalam daftar Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) Tahun 1963-1967. Saya memilih arsip PKI di tingkat lokal, yaitu Jakarta. Pemilihan Jakarta sebagai subjek tulisan ini dikarenakan Jakarta adalah konsentrasi kekuatan politik nasional saat itu. Hal ini sekaligus ingin menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta memiliki keresahan yang sama dengan daerah lainnya—baik di kota kecil ataupun desa—mengenai persoalan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, dalam arsip ini juga diketahui bahwa PKI, melalui Comite Djakarta Raya (selanjutnya disingkat CDR), juga mampu membangun kekuatan politik berbasis isu-isu lokal.
Lapangan Gerakan: Tinjauan PKI Comite Djakarta Raya Atas Masyarakat Jakarta
Tahun 1950, di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI melakukan konsolidasi dan pembenahan partai. Dari soal organisasi sampai dengan proses ideologisasi kader-kadernya. Begitupun dengan pembenahan organisasi CDR. Jakarta sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi PKI. Tentu sebagai pusat politik nasional, Jakarta diharapkan mampu menjadi panggung unjuk kekuatan.
Dalam Putusan Pleno CC PKI bulan Oktober 1953, PKI membagi daerah Jawa Barat dibagi menjadi dua, Jawa Barat dan Jakarta Raya. Jakarta Raya, menurut PKI, adalah tempat strategis dimana bahan-bahan mentah atau barang jadi siap dijual, terutama yang keluar masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal konfigurasi kelompok-kelompok sosial, PKI melihat penduduk Jakarta terdiri dari kaum buruh, terpelajar, borjuis kecil perkotaan dan sebagian kecil tani. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat aktivitas kekuatan-kekuatan kelompok reaksi.
Melalui dokumen hasil riset borjuasi kecil kota, terutama kaum miskin kota di Jakarta Raya[3] tergambar bahwa kondisi sosial Jakarta sangat kompleks. Berdasar hasil sensus tahun 1964, jumlah penduduk Jakarta mencapai 2.906.533 jiwa, 1.480.711 jiwa laki-laki dan 1.425.762 jiwa perempuan. Penduduk asli Jakarta menduduki posisi lebih sedikit, yaitu 51 persen, dibanding penduduk lain yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, luar Jawa dan warga asing. Sementara daftar penduduk Jakarta hasil sensus 1961 berdasar pada tingkat pendidikan tergambar dalam tabel di bawah ini:
| Sekolah Rakyat hanya sampai 3 Tahun Saja | Dari umur 10 tahun ke atas, pria: 227.773, wanita: 158.220, total: 385.993 |
| Tamatan Sekolah Rakyat | Pria: 284.318, wanita: 162.750, total: 447.068 |
| Tamatan SMP/SMA | Pria: 111.074, wanita 53.327, total: 164.401 |
| Tamatan Kejuruan Pertama/Atas | Pria: 44.189, wanita: 21.750, total: 65.939 |
| Tamatan Akademi/Perguruan Tinggi | Pria: 13.882, wanita: 3.013, total: 16.895 |
| Yang Masih Sekolah | Dari umur lima tahun ke atas, pria: 276.611, wanita 220.133, total 496.744 |
| Yang Buta Huruf | Dari umur lima tahun ke atas pria dan wanita: 771.590 |
| Pengangguran | Dari umur 15 tahun ke atas, pria: 50.210, wanita 23.096, total: 73.306 |
Melalui tabel ini dapat diketahui bahwa walaupun berkedudukan sebagai pusat aktivitas nasional, Jakarta masih berkutat dengan masalah-masalah sosial serius. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kendala yang sering ditemui adalah terbatasnya jumlah sekolah. Pada 1952, Anggota Badan Pemerintah Harian merangkap Ketua Seksi Pendidikan dan Pengajaran sekolah-sekolah rakyat Jakarta, Sardjono, menjelaskan bahwa pembuatan 80 rumah untuk Sekolah Rakyat (SR) yang direncanakan dalam tahun 1952 guna menampung 50.000 anak yang belum bersekolah hanya mampu terealisasi sebanyak SR saja. Selebihnya masih menjadi angan-angan karena tidak adanya tanah.[4]
Meski tingkat pendidikan relatif rendah, tetapi jenis-jenis pekerjaan masyarakat Jakarta ternyata beragam. Selain menjadi pegawai negeri sipil, jumlah persebaran buruh yang bekerja di berbagai lapangan menurut hasil sensus 1961 ada 17 klasifikasi. Di antaranya; pertanian atau peternakan 37.008, perikanan 6.844, industri pangan 13.045, industri tekstil 7.944, pabrik pakaian 34.924, industri meubel 5.380, percetakan 12.121, pabrik kulit atau barang-barang kulit 2.875, industri barang-barang karet 3.034, industri kimia 14.786, pabrik atau perbengkelan 14.049, pabrik alat-alat angkutan 18.929, bangunan 70.838, listrik/gas/air/uap 4.440, perdagangan/bank/asuransi 221.562, pengangkutan/perhubungan 109.533 dan jasa-jasa 293.855. Jadi total yang bekerja sebagai buruh di berbagai lapangan mencapai 880.855 jiwa.
Dalam konteks masyarakat Jakarta yang seperti ini, PKI CDR menyadari bahwa lapangan pengorganisiran mereka adalah buruh, kaum miskin kota, nelayan, petani dan pemuda. Terbesar adalah buruh dan kaum miskin kota, separuhnya lagi petani.
Salah satu basis petani terbesar di Jakarta kala itu adalah Pasar Rebo. Yang menarik, berdasarkan laporan yang dibuat Barisan Tani Indonesia (BTI), di wilayah ini terjadi perubahan yang cukup signifikan.[5] 130.000 orang yang tinggal tersebar di 27 kelurahan berubah secara signifikan menjadi masyarakat setengah tani, setelah sebelumnya merupakan petani penuh. Mereka bertani apabila datang musim tanam dan panen. Sedangkan di luar musim itu mereka harus hidup dari kerja lainnya seperti membuat kolam ikan, berkebun dan berdagang. Pendidikan bagi masyarakat Pasar Rebo juga masih sangat terbatas. Separuh penduduk usia tua masih buta huruf. Sedangkan usia muda atau produktif jarang sekali yang menyelesaikan sekolahnya.
PKI CDJ juga menganalisa bentuk penghisapan yang dialami oleh kaum miskin kota berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 1964 di Tanjung Priuk, Mangga Dua, dan Kebayoran Baru. Penghisapan yang terjadi saat itu adalah penghisapan rakyat banyak oleh para juragan. Di satu pihak, rakyat mengalami penghisapan yang bersifat kapitalistik dengan harus bekerja keras menjual barang dagangan dan memberikan keuntungan besar kepada juragan. Di sisi lain mereka mengalami penghisapan yang bersifat feodalistik dengan masih harus melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk keperluan juragan. Bentuk-bentuk pekerjaan tambahan itu seperti menimba, membersihkan perabotan, mengantarkan anak juragan ke sekolah dan menjaga rumah. Para pekerja hanya memiliki waktu istirahat 3 atau 4 jam dalam sehari.
Para pekerja itu harus melakukan tugas-tugas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka juga terikat dengan perjanjian penjualan dengan sistem borongan (habis atau tidaknya barang dagangan adalah tanggungan penjual) atau sistem bukan borongan (jikalau barang dagangan tidak habis dapat dikembalikan dan diperhitungkan dengan juragan).
Karena tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, kaum miskin kota mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminjam uang dengan bunga yang besar kepada rente (lintah darat), bank keliling atau bank pasar. Selain itu, kaum miskin kota yang berdagang juga dibebankan oleh beragam pungutan. Mereka juga sering menghadapi ancaman penggusuran. Razia sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menyasar para pedagang kecil.[6]
Akibat kemerosotan ekonomi ini, muncul juga kaum gelandangan yang sebetulnya merupakan pengangguran. Pada tahun 1952, ada 200.000 pengangguran yang disebut kaum “djembel”.[7] Jumlah pengangguran di Jakarta yang besar ini mendorong pemerintah kota untuk menjadikan Pasar Rebo dan Lenteng Agung sebagai daerah baru guna tempat tinggal orang-orang terlantar. Menurut Ketua Panitia Pemindahan dan Persebaran Penduduk, D.M. Januar, kaum terlantar itu akan dipindahkan ke dua daerah tersebut dan didorong untuk bercocok tanam.[8]
Bagi PKI CDJ, kemerosotan itu adalah akibat penghisapan yang dilakukan para kapitalis birokrat (kabir). Mereka adalah kaum yang menyalah gunakan kekuasaan untuk meraup kekayaan negara. Mereka juga mempunyai hubungan yang erat dengan tuan tanah dan imperialis. Selain kabir, penghisapan yang dirasakan oleh kaum miskin kota di Jakarta dilakukan oleh bandit-bandit pasar, lintah darat dan tuan tanah.
Melalui rapat pleno setelah menganalisa kondisi geografi politik sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya, CC PKI kemudian menginstruksikan kepada CDR untuk mengadakan perluasan anggota sebanyak lima kali dari jumlah yang ada saat itu dalam waktu enam bulan. Keputusan yang diberikan oleh CC kepada CDR adalah bagian dari kerja partai dalam melakukan konsolidasi. Dalam upaya melakukan konsolidasi di lapangan organisasi—yaitu perluasan kaderisasi, CDR mendorong anggota-anggota partai untuk memahami kondisi sosial Jakarta dengan melakukan riset –kegiatan yang tidak banyak dilakukan oleh partai lain. Riset-riset inilah yang jadi landasan mereka untuk melakukan pengorganisiran, dimana beberapa hasilnya telah dijabarkan di atas.
Sebelum anggota CDR melakukan riset lapangan, CC PKI membuat lembar petunjuk bagi para petugas riset. Dalam petunjuk tersebut disebutkan bahwa setiap petugas riset harus berkomitmen menjalankan kerjanya dengan semangat “tiga sama” yaitu, sama makan, sama bekerja dan sama tidur. Melalui semangat sama tidur, para petugas riset menginap di rumah warga miskin. Mereka juga mesti sama bekerja, mengerjakan apa yang dilakukan oleh warga. Mereka juga harus sama makan, memakan apa yang biasa dimakan oleh warga. Dengan semangat “tiga sama” ini diharapkan pergerakan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah cita-cita saja, melainkan sebagai kenyataan. Partai mendorong kepada para kader agar komunisme tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga persentuhan langsung dengan konteks ketertindasan masyarakat.
Seluruh gerakan yang dilakukan oleh comite seksi PKI Djakarta Raya sejak 1950 dikomandoi oleh Peris Pardede yang didaulat sebagai sekretaris umum.[9]
Suara “Merah” Ibukota
Situasi Jakarta pada awal 1950-an sangat menggambarkan kondisi sebuah kota di dalam negara yang masih berusia sangat muda. Jakarta mengalami ketidak stabilan politik dan kemerosotan ekonomi. Kekerasan hadir dimana-mana, baik di pinggiran maupun pusat kota. Berita mengenai pencurian tidak pernah berhenti hadir dalam surat-surat kabar. Pada Mei 1952 misalnya, sebuah toko emas dan berlian Beeger Van Kempen di Jalan Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 120.000 karena dirampok.[10] Dalam hitungan hari, serentetan kasus perampokan kembali terjadi di Jakarta. Di Sawah Besar, seorang Tionghoa bernama T. Han Tja dirampok oleh delapan orang bersenjata tajam dan pistol sehingga mengalami kerugian Rp 71.800. Di depan Gedung Kesenian, Jalan Pasar Baru, terjadi perampokan oleh dua orang bersenjata tajam sepeda dan barang-barang dagangan milik seorang pedagang warung. Di Jalan Pejagalan, enam penjahat bermotor berhasil merampok cincin emas milik Mo Pang An.[11]
Selain persoalan kriminalitas, juga ada problem mahalnya barang-barang kebutuhan dasar. Pada September 1955, harga garam dan minyak mengalami kenaikan. Antrian untuk mendapatkan garam dan minyak terlihat di Jalan Pegangsaan Barat.[12]
Menurut PKI, aksi-aksi kriminalitas disebabkan karena banyaknya pengangguran di kota-kota dan desa-desa, yang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya tersesat menempuh jalan yang tidak sah serta cara-cara hidup yang tidak normal seperti menjadi pencuri, perampok, pengemis, pelacur dan lain-lain.[13] PKI juga meyakini bahwa rakyat harus dibangun kesadaran politiknya saat problem kelangkaan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok terjadi. Untuk itu, PKI CDR menargetkan pada akhir Desember 1956 harus sudah selesai mendengarkan suara massa dan dapat menentukan program politik. Partai juga sudah harus membentuk panitia-panitia aksi.[14]
Secara nasional, masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi Bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi memang sangat besar. Di Jawa, produksi beras per kapita sedikit menurun dalam kurun waktu 1950 hingga 1960. Produksi pertanian di dalam negeri terus menurun. Penurunan hasil pertanian juga disebabkan oleh semakin sedikitnya lahan. Banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka. Mereka pun harus mencari pendapatan tambahan dengan menjadi buruh upahan. Banyak dari mereka berduyun-duyun ke kota-kota yang tumbuh cepat, termasuk ke Jakarta.
Akibatnya, pertumbuhan penduduk di Jakarta begitu cepat. Antara tahun 1945 dan 1955, jumlah penduduk Jakarta meningkat dua kali lipat menjadi 1,8 juta jiwa. Jumlah ini bertambah lagi menjadi 2,9 juta jiwa pada tahun 1961.[15] Sekretaris comite seksi PKI Tanah Abang, Hasan Raid, mengatakan bahwa akibat melesatnya pertambahan penduduk ini, pemerintah kota banyak melakukan penggusuran.[16]
Efek-efek negatif dari pembangunan ini yang coba dikritisi oleh PKI. Salah satu yang tercatat dalam arsip adalah dukungan terhadap pemogokan buruh transportasi pada 1954 selama dua hari. Saat itu, pemerintah kota memberlakukan aturan lalu lintas baru. Penertiban pun harus dilakukan terhadapbecak dan oplet yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada serta di Persimpangan Senen Raya. Para pengemudi becak dan oplet harus melalui jalan yang sangat jauh, dan tentu menambah ongkos biaya bahan bakar. Jumlah penumpang pun berkurang atas kebijakan ini.
Selain mendukung aksi, PKI CDR juga membenarkan tuntutan untuk mencabut peraturan lalu lintas yang telah dibuat. PKI beranggapan jika peraturan baru ini tetap diteruskan, tingkat hidup kaum buruh kendaraan oplet akan merosot. Di samping itu, kerugian juga akan menimpa golongan rakyat lainnya. Kaum buruh dan pegawai negeri yang tidak punya kendaraan sendiri terpaksa mengeluarkan ongkos lebih untuk mencapai tempat-tempat pemberhentian oplet. Kerugian juga akan dirasakan oleh para pengusaha oplet—dimana PKI CDR menganggap bahwa mereka adalah borjuasi nasional yang harus didukung—apabila kaum buruhnya tidak bisa memenuhi setoran. PKI CDR juga menyerukan kepada kaum buruh kendaraan oplet agar menarik pelajaran dari aksi-aksi ini untuk memeriksa kelemahan yang terjadi dan memperkuat solidaritas di antara kaum buruh.[17]
Aksi lainnya yang terdokumentasikan adalah protes terhadap harga kebutuhan pokok menjelang Pemilu 1955. Menurut mereka, persoalan kebutuhan pokok adalah pintu masuk yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran politik rakyat agar mau berorganisasi dan menghimpun diri ke dalam partai.
Dalam pernyataannya, PKI CDR menuding Perserikatan Buruh Minyak (Perbum) telah memainkan ketersediaan minyak tanah dan bensin di pasaran dengan dalih untuk kebutuhan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Perbum yang tidak mau disalahkan malah menuding Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)[18] yang membuat peredaran minyak tidak merata. BPM dituding dengan sengaja mengurangi pengeluaran minyak. BPM juga diketahui dengan sengaja menutup instalasi yang ada di Indramayu, Tegal, Bogor, Semarang, Purwakarta, Cianjur dan Garut. PKI CDR berpendapat bahwa tindakan BPM sangat berbahaya dan langsung merusak kehidupan rakyat banyak. Menurut PKI CDR, selama BPM masih berkuasa atas sumber minyak dan alat-alat distribusinya, maka kejadian seperti ini akan terus terulang lagi.[19] Maka dari itu, PKI CDR memobilisasi rakyat untuk menuntut kepada pemerintah supaya mengambil tindakan tegas terhadap BPM.
Beberapa waktu sesudah Pemilu 1955, PKI CDR menyelenggarakan konferensi. Selain membahas soal Pemilu, mereka juga memilih Comite PKI Djakarta Raya yang baru. Dalam tradisi partai, setiap orang yang mencalonkan seseorang untuk duduk dalam pimpinan harus disertai dengan alasan kelebihan dan kekurangannya. Dari perdebatan soal kelebihan dan kekurangan tersebut terpilihlah pimpinan CDR baru bernama Sudadi. Pada tahun 1958, PKI CDR menganggap perlu untuk mempunyai terbitan khusus untuk kader komunis di Jakarta. Maka diterbitkanlah majalah Suara Ibu Kota. Terbitnya sebulan sekali. Semula yang ditetapkan menadi penanggung jawab adalah Hardjito, tapi kemudian PKI CDR menetapkan Hasan Raid sebagai penggantinya.[20]
Meski berhasil memasuki parlemen, PKI tidak menyurutkan suaranya di jalanan untuk membela masyarakat yang tertindas. Pada 13 Desember 1959 misalnya, PKI Comite Seksi Salemba mengirimkan surat protes kepada Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jakarta terkait dengan pembakaran gubuk-gubuk di Rawasari yang dilakukan oleh 30 orang aparat, termasuk di antaranya dua orang tentara. Dalam Surat Terbuka tersebut, PKI CDR mempertanyakan kebijaksanaan Peperda dalam melakukan pembersihan terhadap gubuk-gubuk liar.[21]
Selain aksi-aksi politik, yang khas dari PKI CDR adalah mereka juga terus mendorong lahirnya gerakan horizontal melalui kegiatan-kegiatan amal. Hal ini misalnya dibuktikan oleh Comite Seksi PKI Penjaringan pada 20 Desember 1959 yang menyelenggarakan kerja bakti di Kampung Teluk Gong. Kerja bakti ini adalah bentuk pengabdian partai kepada rakyat.[22] Dalam musibah kebakaran besar di Sawah Besar pada hari Sabtu sore 26 Mei 1962, PKI CDR juga menyerukan kepada segenap kaum komunis di ibukota untuk terlibat dalam aksi yang diberi judul “Adakan 1001 Kegiatan Setia Kawan untuk Korban Kebakaran di Sawah Besar”. Dalam aksi itu, PKI CDR berhasil menghimpun sumbangan berupa 500 liter beras dan 40 kilogram ikan.[23] Cara-cara ini dianggap tepat oleh PKI CDR dalam memupuk rasa solidaritas dan kesadaran politik rakyat Jakarta yang karakternya cukup heterogen.
Upaya untuk mendorong kesadaran politik massa yang dilakukan PKI CDR juga berupa rapat-rapat akbat. Pada 1961, terselenggara musyawarah besar yang diikuti oleh 750 orang pimpinan dan anggota organisasi massa seperti buruh, petani, miskin kota, dan pemuda yang berada di bawah pengorganisiran PKI CDR.[24] Musyawarah yang digelar di Gedung SBKA Manggarai ini dihimpun dan dijadikan pijakan untuk dibawa ke pemerintah dengan berbagai jalan, salah satunya melalui demonstrasi.
Dalam rapat akbar itu, terjaring berbagai tuntutan. Pertama mengenai banjir. Dalam musyawarah itu disepakati untuk mendesak pemerintah pusat dan kota untuk segera membuat proyek-proyek pencegahan banjir. Kedua, tentang distribusi kebutuhan pokok. Musyawarah menyepakati untuk menuntut pemerintah kota untuk mengawasi alokasi distribusi kebutuhan pokok dan melibatkan rakyat di dalamnya agar tidak ada korupsi. Ketiga, peserta musyawarah mengajak Rakyat Jakarta untuk mendukung pembebasan Irian Barat dari tangan kaum imperialis. Keempat, mereka menuntut supaya jumlah bis milik pemerintah (DAMRI dan PPD) diperbanyak dan rutenya disempurnakan. Selain itu, DAMRI dan PPD diminta menyediakan angkutan khusus untuk keperluan pedagang-pedagang kecil dari pinggir kota seperti Pasar Rebo, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cengkareng dan Klender. Kelima, menuntut kepada pemerintah untuk menyediakan tempat yang layak bagi pedagang kecil.
Memasuki tahun 1960-an kondisi masyarakat Jakarta dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit. Harga beras dan kebutuhan pokok lainnya terus meningkat. Tapi ini tidak hanya di Jakarta, bahkan di daerah lain kondisinya lebih parah. Jatah beras bulan Desember 1962 akan dihapuskan dan jatah untuk pegawai negeri akan diganti dengan uang. Sekretaris PKI CDR, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa ini akan menimbulkan kemarahan rakyat. Dia mendesak agar semua organisasi massa bersatu untuk menuntut dikembalikannya jatah beras. Sebab urusan perut tidak bisa menunggu.[25]
Pada Juni 1962, harga beras naik tiga kali lipat menjadi 9,7 rupiah perliter, setelah sebelumnya hanya 3,9 rupiah. Menanggapi ini, PKI CDR melayangkan surat protes ke Gubernur. Mereka mengusulkan bahwa apabila harga beras tidak turun dalam waktu singkat, tiap penduduk Jakarta diperbolehkan membeli beras dengan harga pemerintah sebanyak yang diperlukan. Sehingga tidak terpaksa harus membeli dari pasar.[26]
Menariknya, menurut Sanusi kondisi demikian bukan salah Sukarno, melainkan para birokrat yang ada tidak kompeten. Sanusi menuding bahwa ada salah urus dalam persoalan kebutuhan hidup rakyat. Ia juga menuding ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kapitalis birokrat. Sebab di tengah kehidupan rakyat kecil yang menderita, justru muncul banyak Orang Kaya Baru (OKB).
Pada akhirnya, sampai pada tahun 1965, aktivitas politik PKI CDR berkutat pada isu-isu seputar kebutuhan hidup (ekonomis). Ini membuktikan bahwa sekalipun Jakarta memiliki kedudukan sebagai pusat politik nasional, PKI CDR memilih untuk berpolitik dari bawah ke atas.
Kesimpulan
Kontestasi politik di Jakarta tidak selalu dapat dimaknai dengan perebutan hegemoni penguasaan wacana nasional. Meski dalam periode politik Indonesia 1950-1965 pertarungan wacana terjadi di antara tiga kekuatan besar yaitu nasionalis, agama, dan komunis, namun hal itu hanya diorganisir oleh pimpinan tiga kekuatan besar itu, yang pusat organisasinya memang berkedudukan di Jakarta.
Aktivitas politik PKI CDR membuktikan bahwa sebagai sebuah tempat, Jakarta—selain sebagai ibukota—juga memiliki kekhususan yang sama dengan tempat lainnya. Ada karakter sosial tersendiri yang nantinya akan menentukan strategi organisasi. Karena Jakarta memiliki basis sosial yang heterogen, pilihan untuk menggerakkan massa pun diambil dengan program yang hidup, dalam arti ia mesti dapat diperbarui terus-menerus melalui kritik-otokritik.
Bila basis massa PKI di sebagian besar Pulau Jawa adalah petani dan buruh pabrik, PKI CDR justru memiliki basis massa kaum miskin kota. Meski kaum miskin kota sesungguhnya tidak secara detail dijelaskan dalam kamus kaum komunis di dunia, tetapi keberadaan mereka juga disebabkan oleh roda kapitalisme.
PKI CDR menyadari bahwa ada sifat khusus dari keberadaan kaum miskin kota tersebut. Di satu sisi, kaum miskin kota memerlukan kepemimpinan politik. Sedangkan di sisi lain mereka sulit untuk ditarik dalam gerakan revolusioner. Hal ini dikarenakan keterbelakangan atau kurangnya kesadaran mereka dalam persoalan-persoalan organisasi dan politik. Untuk itu, PKI CDR terus mendorong kesadaran kaum miskin kota dengan aksi-aksi politik.
Daftar Pustaka
Arsip
Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi Tahun 1963-1967:246, Tuntutan Secom PKI Jakarta. 252, Laporan Sidang Pleno CC PKI di Jakarta. 259, Makalah Comite PKI Jakarta. 1233, Surat Kabar Suara Ibukota. 1087, Usul Program Bersama dalam Suara Ibukota. 1134, Pernyataan Anwar Sanusi dalam Suara Ibukota. 1135, Pernyataan Sekretaris Pertama Comite PKI Jakarta. 1278, Berita Organisasi tentang Ibukota. 265, Laporan mengenai Perjuangan Buruh Jakarta. 273, Berkas mengenai Plan Tiga Tahun PKI Jakarta. 339, Laporan Dewan Harian Comite PKI Jakarta. 369, Surat dari PKI Jakarta ke Gubernur. 374, Pokok Keputusan Sidang Pleno Comite PKI Jakarta. 424, Berkas mengenai Gerakan Turba PKI. 488, Pernyataan PKI Jakarta soal Minyak. 574, Program Kerja Comite PKI Jakarta. 557, Laporan PKI Jakarta tentang Aksi-aksi di Ibukota. 484, Berkas Riset Kemiskinan PKI Jakarta.
Buku
Feith, Herberth. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
_____________. Pemilihan Umum di Indonesia 1955. Jakarta: KPG, 1999.
Lev, Daniel S. dan tim. Menjadikan Indonesia: Dari Membangun Bangsa Menjadi Membangun Kekuasaan. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
Mc.Vey, Ruth. Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan. Pustaka IndoPROGRESS, 2016
Mortimer, Rex. Indonesian Communism Under Sukarno: Ideologi dan Politik 1959-1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Raid, Hasan. Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid. Yogyakarta: Syarikat, 2001.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2008.
Utomo, Satriono Priyo. Aidit, Marxisme-Leninisme dan Revolusi Indonesia. Yogyakarta: IBC, 2016.
Surat Kabar
Harian Rakyat
Suara Ibukota
SATRIONO PRIYO UTOMO. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia. Penulis buku, Aidit, Marxisme-Leninisme dan Revolusi Indonesia, yang diterbitkan oleh penerbit Yogyakarta IBC, 2016.
[1] Lihat Daniel S. Lev dan Tim, Menjadikan Indonesia: Dari Membangun Bangsa menjadi Membangun Kekuasaan (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hal.160.
[2] Satriono Priyo Utomo, Aidit, Marxisme-Leninisme dan Revolusi Indonesia (Yogyakarta: IBC, 2016), hal. 24.
[3] Laporan ini dibuat oleh tim riset CDR pada 26 September 1964. Berikutnya riset dilakukan pada1965, yang dalam proses pengerjaan riset memakan waktu selama satu bulan, mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari 1965.
[4] Harian Rakyat, Kamis 5 Mei 1952
[5] Laporan ini dibuat pada 1 Agustus 1964, Oleh Grup Koperasi Konsumsi, BTI Pasar Rebo
[6] Harian Rakyat, Senin 27 Juli 1959
[7] Ibid., 28 Februari 1952
[8] Ibid., Rabu 14 Mei 1952
[9] Keterangan tersebut didapat pada artikel yang memaparkan biografi singkat Peris Pardede. Lihat Harian Rakyat, 8 September 1955
[10] Ibid., 23 Mei 1952
[11] Ibid., 26 Mei 1952
[12] Harian Rakyat., 16 September 1955
[13] Lihat laporan riset PKI Comite Djakarta Raja yang dibuat pada 26 September 1964
[14] Program kerja ini dibuat oleh Comite Daerah Djakarta Raya sampai akhir tahun 1957
[15] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2010), hal. 494-495
[16] Pernyataan ini ditulis oleh Hasan Raid yang ditulis dalam sebuah memoir. Lihat Hasan Raid, Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid (Yogyakarta: Syarikat, 2001), hal. 130.
[17] Statmen Comite PKI Djakarta Raya yang dikeluarkan pada 11 Agustus 1954
[18] Perusahaan minyak, anak perusahaan Royal Dutch Shell.
[19] Pernyataan sikap ini dikeluarkan oleh PKI CDR pada 7 April 1955
[20] Hasan Raid, op.cit., hal. 143.
[21] Suara Ibukota., 1 Januari 1960
[22] Ibid., 2-15 Januari 1960
[23] Seruan PKI CDR pada 27 Mei 1962
[24] Hasil-hasil musyawarah ini diterbitkan oleh Suara Ibukota dalam brosur berbentuk buku saku yang diberi judul “Usul Program Bersama untuk Menjadikan Djakarta Raya KebanggaanNasional”.
[25] Pernyataan ini diberi judul oleh Anwar Sanusi “Beras Sekarang Juga” dan diterbitkan oleh Suara Ibukota dalam bentuk buku saku pada 1962.
[26] Surat protes ini dibuat pada 17 Juni 1962
