Foto diambil dari www.dailybruin.com
BERPENDIDIKAN dulu, lalu merdeka.
Pemikiran seperti ini tidaklah sepenuhnya benar, malah sejurus mengarah pada kesesatan berpikir yang cukup akut. Akut karena ia bermuatan pada upaya pembungkaman aspirasi demoktratis dan sesungguhnya berpretensi dalam melanggengkan penindasan status quo.
Kita tidak heran model berpikir demikian sering disetujui oleh so called kaum terdidik intelektuil endonesa. Anies Baswedan, menteri pesakitan yang baru disingkirkan dari jabatannya demi proporsionalitas kabinet, seperti yang disinyalir oleh cnnindonesia.com mengatakan hal senada baru-baru ini. Separatisme di Papua dipicu oleh tingkat pendidikan rendah, demikian judul berita itu dituliskan.[1]
Yang patut pula disayangkan misalnya pernyataan Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe. Dalam dialog bersama mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan I, Jogjakarta beliau berujar, “Kapan mau merdeka, kau sekolah dulu. Pendidikan itu sangat penting.”[2] Pernyataan ini pada dasarnya menyatakan hal yang sama, yakni cita-cita kemerdekaan, yang sedang marak kembali diperjuangkan oleh orang Papua, tidaklah relevan setidaknya hingga solusi pendidikan yang baik diraih terlebih dahulu.
Lalu, kita patut bertanya: apakah pendidikan itu? Lebih tepatnya, bagaimana peran pendidikan dalam hubungan masyarakat modern hari ini dan secara khusus dalam konteks Indonesia dan Papua, di tengah epos kapitalisme global—imperialisme?
Pendidikan Tidak Berada Pada Ruang Hampa
Seringkali kita terilusi bahwa solusi pendidikan ialah kunci utama dalam persoalan masyarakat. Pikirnya, dengan pendidikanlah maka berlangsung pembangunan masyarakat yang menyelesaikan segala kebutuhan dan persoalannya, hingga pada saat yang sama, dibangunlah peradabannya. Sayangnya, pengalaman historis tidaklah semata-mata demikian.
Andrew Goss di dalam bukunya Belenggu Ilmuan dan Pengetahuan (2014) mengisahkan bagaimana limpahan kekayaan alam di Nusantara menjadi ladang yang tak berhingga bagi penelitian ilmiah oleh para ilmuan kelas dunia. Namun, dengan itu pula maka eksploitasi yang semakin buas terhadap alam dan manusianya tak dapat terelakkan mulai sejak masa penjajahan, kemerdekaan hingga era Indonesia modern. Lebih lanjut di dalamnya, Goss memperlihatkan bagaimana peran “negara” yang justru tampil sebagai penghalang bagi tugas-tugas mulia pendidikan itu bagi masyarakat, baik ketika negara masih dalam rupa penjajahan Hindia-Belanda maupun kini dalam bentuk bingkai ‘negara merdeka’ Indonesia.
Inilah watak utama dari pendidikan borjuis sesuai epos kapitalisme yang berlangsung. Ini persis seperti yang diungkapkan Althusser (2014) bahwa tidak hanya reproduksi keterampilan, tapi juga reproduksi memastikan ketundukan pada ideologi yang berkuasa. Maka institusionalisasi pendidikan yang dijalankan oleh negara kapitalis ialah dalam rangka mempertahankan reproduksi kapitalisme itu sendiri, yakni menanamkan ide-ide kapitalis. Negara sebagai alat kekuasaan kelas penindas melalui aparatus pendidikannya berusaha dengan sepenuh hati untuk melanggengkan eksploitasi kelas yang menguasainya, kelas kapitalis.
Dalam tegangan antara pendidikan untuk rakyat dan pendidikan oleh negara, maka kita melihat, seperti yang dituliskan Andrew Goss, bahwa tercipta sekelompok ‘birokrat botani’ —“floracrats”—di zaman Hindia Belanda yang justru menjadi kaki tangan bagi kolonial dalam melaksanakan penjajahannya. Di masa sekarang, bukan hal yang aneh jika para intelektual dan kaum berpendidikan tinggi justru menjadi abdi pada tuan-tuan kapitalis dan menikmati “buah pendidikannya” yang penuh glamor dan kecongkakan yang merasa paling tahu dan benar dalam segalanya.
Kini institusi pendidikan memiliki birokrat-birokrat kampus dan sekolah yang dengan keahliannya menjalankan pendidikan kapitalis yang semakin mahal dan tidak terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tentu saja praktik ini mendapat legitimasi oleh liberalisasi sistem pendidikan nasional dan segala turunannya. Sebaliknya, liberalisasi tak berlaku ketika mahasiswa menuntut kebebasan akademiknya. Pelarangan diskusi dan buku, ancaman terhadap aktivis mahasiswa, serta berbagai aturan lainnya yang membatasi gerakan kritis terus berlangsung.
Marxisme dan Pendidikan
Marxisme memiliki perhatian yang sangat serius terhadap bidang pendidikan ini. Di dalam Manikom ditegaskan bahwa tugas pendidikan Marxis ialah menyelamatkan pendidikan agar terhindar dari pengaruh kelas yang berkuasa. Seperti kata Lenin, mengharapkan sikap netral ilmu pengetahuan dalam epos kapitalisme adalah bodoh.
Kita butuh pendidikan. Bahkan seperti polemik di dalam Tesis Tentang Feuerbach, Marx menyebutkan bahwa manusialah yang mengubah keadaan dan bahwa pendidik itu sendiri memerlukan pendidikan. Oleh karena itu, dengan tidak berdemagogi terhadap sebutan kaum terdidik, yang pada kenyataannya memerlukan pendidikan juga, Marx mengarahkannya pada praktek yang merevolusionerkan.
Pidato Trotsky di Universitas Sverdlov pada 1923 menyebutnya sebagai konsep pendidikan revolusioner. Dengan menyadari konteks sosial historis kapitalisme—dimana institusionalisasi pendidikan oleh negara kapitalis sedang berlangsung—maka tugas pendidikan ialah menariknya masuk ke dalam praksis perjuangan kelas, yang revolusioner di dalam basis rakyat pekerja, dengan kata lain kaum yang tertindas dan terpinggirkan.
Lebih lanjut, Trotsky menyebutkan bahwa pendidikan revolusioner penting untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang kerap menginterupsinya melalui prasangka-prasangka agama, nasional, etnik atau bahkan profesi yang pada akhirnya menghalangi perjuangan kelas itu sendiri. Artinya, selain memegang teguh prinsip dan teori-teori revolusioner—sosialisme ilmiah—bersamaan dengan itu juga mengutamakan persatuan dan solidaritas hingga internasional.
Pejuang-pejuang revolusioner hanya bisa dilatih di bawah kondisi dimana mereka punya dasar teori dan pada saat yang sama juga terhubungkan secara dekat dan tak perpisahkan dengan kenyataan praktikal dari perjuangan kelas revolusioner di seluruh dunia. (Leon Trotsky)
Masa Depan Pendidikan Indonesia
Indonesia mengalami pergumulan yang sama dengan pengalaman kaum revolusioner di sepanjang sejarah perkembangan dunia. Jika mengikuti idealisme kaum borjuis, tentu saja para tokoh pergerakan kemerdekaan—kerap dijuluki tokoh muda berpendidikan—itu akan terhisab pada persoalan tetek-bengek pendidikan, yakni status dan profesi pribadi. Mereka akan cukup puas setelah diangkat menjadi inland bestuure (pejabat pribumi pemerintahan Hindia Belanda).
Namun, dengan akses yang sangat terbatas pada pendidikan dan jumlah pelajar yang kecil, pendidikan revolusioner, di dalam gerakan rakyat revolusioner, mereka mampu menghasilkan perlawanan-perlawanan seperti Pemberontakan PKI 1926 terhadap kolonial Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.
Kini, sejarah masih sedang terus berlangsung. Kita masih menjumpai realitas kapitalisme Indonesia dimana pendidikan borjuis hendak dijadikan instrumen untuk mengelabui rakyat pekerja.
Catatan historis inilah yang menuntun kita pada perjuangan revolusioner Indonesia hari ini. Maka, berbeda dengan tanggapan Bapak Gubernur Papua, kita sepatutnya mendukung tugas-tugas revolusioner yang sedang dikerjakan oleh pemuda dan mahasiswa Papua untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya sembari terus meningkatkan perjuangan tersebut dengan teori dan pengorganisasian yang revolusioner.
Upaya-upaya gerakan mahasiswa perlu kembali mengkoreksi dirinya, membongkar segala prasangka idealisme borjuis yang terus beranakpinak, yang menjadikannya bungkam pada kekuasaan penindasan negara. Kita perlu terus meningkatkan upaya-upaya seperti merebut hak atas kampus, cita-cita pendidikan gratis untuk rakyat, melawan liberalisasi pendidikan, dan lain sebagainya.[3]
Pada analisa terakhir, tidak akan ada pendidikan yang memerdekakan tanpa perjuangan menghancurkan kapitalisme itu sendiri. Ini artinya, kita membutuhkan teori serta praksis revolusioner yang mempersatukan seluruh kaum revolusioner di seluruh dunia melawan tirani kapital yang telah merampas segala daya perkembangan ilmu pengetahuan untuk segelintir orang dan menyisakan pada rakyat pekerja penderitaan tiada akhir. Inilah yang kita sebut dengan mewujudkan masyarakat sosialisme seutuhnya.
Penulis adalah anggota SPARTAKUS Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Semarang
———–
[1] Selengkapnya dimuat di portal online CNN Indonesia http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160715160121-20-144991/mendikbud-separatisme-papua-dipicu-tingkat-pendidikan-rendah/ diakses pada 8 Agustus 2016.
[2] Dituliskan sebagaimana dikutip oleh portal online Nusa News http://www.nusanews.com/2016/08/gubernur-papua-kapan-mau-merdeka-kau.html diakses pada 8 Agustus 2016.
[3] Kawan Mario Hikmat, misalnya, menjabarkannya pada artikelnya di https://indoprogress.com/2016/07/merebut-hak-atas-kampus/
