PRASYARAT demokrasi adalah hubungan antara demos (warga negara) yang dinyatakan secara resmi dengan bagaimana rakyat mengidentifikasikan diri dalam urusan-urusan publik. Demokrasi itu sendiri, menurut David Beetham, seorang filsuf politik, pada awalnya adalah “warga”.[1] Pengertian warga di sini ialah demos yang paham bahwa mereka memiliki hak hingga kemudian dapat menuntut dan turut serta dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraannya[2] Tanpa hal itu, demokrasi kehilangan sandaran paling dasarnya. Rakyat Indonesia kini telah mengalami berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial. Satu bulan terakhir, kita disuguhkan dengan kisruh KPK vs POLRI, DPRD vs Gubernur DKI Jakarta, anjloknya nilai tukar rupiah, kenaikan harga beras dan tarif tol, ditambah lagi maraknya berita kriminal begal motor yang memengaruhi rasa aman warga. Terpukul dengan kenyataan tersebut, masyarakat sipil (civil society) merespon pemerintahan Jokowi-JK yang baru berumur sekitar 150 hari dalam wujud ekspresi yang beragam, seperti kritik di media massa, gambar satire (meme), hingga aksi massa[3] seperti demonstrasi.
Sejauh pengamatan yang dilakukan, upaya-upaya masyarakat sipil dalam menghadapi dominasi elite oligarkis tersebut, bisa dibilang belum terorganisir dan tidak dalam satu kepemimpinan (aktor) yang solid. Dampaknya tentu pada capaian yang tidak signifikan. Misalnya, seperti aliansi Sapu Koruptor (Satu Padu Lawan Koruptor), yang terdiri dari lebih 100 organisasi dan elemen masyarakat lintas sektoral di beberapa kota, belum berhasil mencapai salah satu tujuan awalnya, yakni menghentikan proses kriminalisasi terhadap para pimpinan dan staf KPK. Bahkan sebagian dari aktor-aktor penggerak dalam aliansi ini menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh negara dalam menyelesaikan masalah pelemahan KPK – diantaranya pemilihan Plt. Pimpinan KPK, putusan Hakim Sarpin atas gugatan praperadilan Budi Gunawan hingga pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan[4]— merupakan kepentingan para oligarki yang juga terlibat kasus korupsi. Tidak semua aspirasi warga yang mereka coba representasikan diejawantahkan oleh pemerintah, terlepas dari sudah cukup atau kurang massifnya pelibatan warga dalam gerakan yang sudah dibangun.
Jika menelusuri lintasan sejarah, wacana demokratisasi oleh masyarakat sipil di Indonesia, pada pertengahan tahun 1980-an di era Orde Baru ada upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat sipil lewat skema Bank Dunia, yang diharapkan bisa menegakkan demokrasi dan mengurangi peran negara yang dominan ketika itu.[5] Namun masyarakat sipil yang ‘hidup’ pada masa itu hanya merujuk pada kelompok borjuis dan kelas menengah, tidak termasuk kelompok buruh dan petani yang termarginalisasi oleh rezim otoriter tersebut. Ada tiga karakteristik utama dari oligarki Orde Baru: pertama rezim di bawah pimpinan Soeharto ini menempatkan orang-orangnya di dalam institusi formal seperti Golkar (partai politik), militer dan kabinet. Karakteristik kedua, ialah disorganisasi masyarakat sipil, yang kita tahu warisannya masih ada hingga kini. Setelah 30 tahun lebih hidup dalam kondisi disorganisasi, hingga masa awal reformasi tidak ada gagasan dari masyarakat sipil tentang bagaimana mengorganisasikan gerakan secara efektif. Karakter ketiga ialah, meluasnya sistem patronase dari ‘Cendana’ (kediaman Soeharto) yang menjalar hingga ke level provinsi, kabupaten/kota dan desa.[6]
Proses desain kebijakan yang berupaya menghapus intervensi negara terhadap kehidupan ekonomi pada era Orde Baru tersebut, malahan memfasilitasi pembajakan (institusi) negara dan sumber dayanya. Pada titik ini kita bisa meminjam formulasi sederhana dari Marx dan Engels tentang peran negara yang dipublikasikan tahun 1848. Marx dan Engels menyatakan bahwa negara hanyalah merupakan sebuah komite untuk mengatur urusan-urusan bersama dari seluruh borjuasi (pemodal).[7] Di era Orde Baru, negara hanya berfungsi sebagai komite yang mengelola hubungan dengan kapitalis-oligarki. Memasuki era reformasi, sistem patronase warisan Orde Baru masih terus berfungsi ditambah lagi munculnya elite-elite baru di tingkat nasional dan lokal. Mereka terus mengonsolidasikan diri dan mengatur ulang posisi di dalam sistem kekuasaan yang baru dengan membangun aliansi yang, diantaranya, diekspresikan dalam partai politik.[8]
Riset Demos tahun 2005 dan 2007 menemukan bahwa kemandegan demokrasi ternyata disebabkan oleh elite dominan yang memonopoli kekuasaan. Mereka membangun demokrasi oligarkis.[9] Pengertian oligarki jika merujuk pada tiga pakar politik Indonesia: Vedi R Hadiz, Richard Robinson dan Jeffrey Winters, menekankan keunggulan sumber daya material sebagai kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi.[10] Hasil riset Indeks Demokrasi di Indonesia tahun 2014 yang dikerjakan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, meghasilkan skor 5,42 yang masuk dalam kategori kurang demokratis[11]. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa secara umum Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2011 cenderung stagnan dan berkisar pada skor 5. Definisi demokrasi yang diturunkan dalam kerangka demonopolisasi ini menunjukkan bahwa struktur dan kekuatan otoritarian masih bertahan dalam sistem demokrasi Indonesia di tiga ranah (politik, ekonomi, masyarakat sipil). Ini diperburuk dengan masih rendahnya komponen (sub variabel) ekualisasi yang menunjukkan sempitnya akses warga negara pada sumber daya politik, ekonomi dan sosial.[12]
Berbasiskan pemaparan di atas, keberadaan oligarki hingga kini masih dominan karena memiliki kekayaan (material) dan kekuasaan politik dengan memanfaatkan instrumen demokrasi. Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa rata-rata kekayaan bersih empat puluh oligark terkaya di Indonesia lebih dari 630.000 kali lipat PDB per kapita Indonesia (di Thailand dan Korea Selatan kesenjangannya hanya 190.000 dan 69.000).[13] Struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan oligarki, terutama bila demokrasi tersebut bersifat minimalis atau prosedural.[14] Di lain pihak, kekuatan masyarakat sipil dalam dinamika politik Indonesia sejak Orde Baru hingga reformasi, masih saja mengalami fragmentasi dan disorganisasi. Kelompok-kelompok prodemokrasi masih mengambang (floating mass), dalam artian belum memiliki basis sosial yang jelas dan aktor-aktornya bermain di area tepian negara. Menurut pakar politik Indonesia (Vedi Hadiz dan Richard Robinson serta Jeffrey Winters), perilaku dan strategi elite-elite oligark mungkin saja diubah oleh proses demokrasi elektoral –dan desentralisasi— tetapi tidak ada ‘obat’ mujarab bersifat institusional, elektoral atau berdasarkan gerakan massa mampu membasmi problem oligarki selain melalui revolusi yang dapat mendorong perubahan politik untuk menghancurkan kesenjangan kekayaan dan kekuasaan yang amat jauh.[15]
Membangun Ruang Demokrasi Partisipatif
Di tengah kondisi demokrasi liberal yang padat modal ini, jika meminjam istilah Yudi Latif,[16] upaya untuk membangun kekuatan politik berbasis warga dengan membuka ruang demokrasi partisipatif tetap perlu dilakukan. Ruang-ruang demokrasi partisipatif memberi tempat bagi setiap warga untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik yang menjadi titik pijak dari demokrasi yang substansial. Tumbuhnya demokrasi partisipatif ini membuahkan lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat, lahir pula kebijakan-kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Peran dan posisi yang setara bagi setiap warga dalam tahapan mendapatkan informasi, konsultasi, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan menjadi syarat mutlak dalam prosesnya. Pada praktiknya, jika ruang demokrasi partisipatif ini dijalankan dengan baik dari level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dengan memanfaatkan forum formal (difasilitasi negara) maupun informal akan membawa dampak terhadap meningkatnya kesadaran politik warga serta melahirkan aktor-aktor prodemokrasi di berbagai sektor..
Sejak tahun 2008, eksperimentasi yang mengarah pada penciptaan ruang demokrasi partisipatif sudah pernah dilakukan oleh DEMOS lewat Blok Politik Demokratik (BPD). Secara ringkas BPD adalah sebuah wadah gerakan sosial untuk membangun jaringan yang kuat, antara gerakan masyarakat sipil (LSM dan OR) yang terdapat di berbagai tempat, dengan aktivitas politik yang terorganisir (parpol, parlemen dan berbagai lembaga representasi lainnya). Dalam prosesnya ada catatan evaluasi berdasarkan riset terhadap 4 wilayah (Kupang, Ogan Komering Ilir (Sumsel), Babel dan Batang) dari total 15 wilayah BPD yang dibangun pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota[17]. Terlepas apapun nama dan bentuknya, agenda untuk membangun wadah masyarakat sipil lintas sektor ini perlu dilakukan agar demokrasi benar-benar berbasis warga (demos). Sehingga nantinya akan memberi efek pada perbaikan kualitas demokrasi dan mengubah demokrasi oligarkis menjadi lebih bermakna dan berpihak pada kepentingan warga.***
Penulis adalah koordinator Kajian HAM, Lingkungan dan SDA Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (DEMOS)
——————-
[1] David Beetham, Democracy and Human Rights, Cambridge: Polity Press, 1999.
[2] B. Herry Priyono, Riset Ekosob, (Jakarta: DEMOS, 2011)
[3] Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah/pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka mengubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.
Menurut Tan Malaka, seorang pejuang revolusioner jaman kolonial Belanda, aksi massa membutuhkan pemimpin yang revolusioner, cerdas, tangkas, sabar dan cepat menghitung kejadian yang akan datang, waspada politik. Ia harus juga bekerja dengan kekuatan nasional yang sudah ada dan tidak mengharapkan kekuatan yang sekadar lamunan. (Tan Malaka, Aksi Massa. 1926. BAB IX: PERKAKAS REVOLUSI KITA. Dikutip dari: http://www.marxistsfr.org/indonesia/archive/malaka/AksiMassa/Bab9.htm).
[4] Kompas.com, Kejagung Tak Bisa Seenaknya Hentikan atau Limpahkan Kasus Budi Gunawan, <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/16/08054451/Kejagung.Tak.Bisa.Seenaknya.Hentikan.atau.Limpahkan.Kasus.Budi.Gunawan>
[5] Vedi R Hadiz, Reconsidering the Idea of ‘Democratic Transition’ in Indonesia dalam buku “Indonesia’s Post-Soeharto Democracy Movement” (Jakarta: Demos, 2003), hlm. 110.
[6] Ibid.
[7] Marx dan Engels. Manifesto Partai Komunis. Diterbitkan 18 Maret 1848. Bisa dilihat di: https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm
[8] Op.cit. Vedi Hadiz, hlm 112.
[9] AE. Priyono, Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist, dkk, Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia. (Jakarta: Demos, 2007), hlm 206.
[10] Demokrasi Di Bawah Cengkeraman Oligarki, Jurnal Prisma: Vol 33. Tahun 2014, hlm.4.
[11] Publikasi Hasil Riset Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014“Politik Meningkat, Ekonomi Memburuk, Masyarakat Sipil Stagnan” lihat: <http://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/publikasi-hasil-riset-indeks-demokrasi-asia-kasus-indonesia-tahun-2014.html>
[12] Ibid.
[13] Jeffrey Winters, Oligarki dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Prisma Vol. 33, 2014, hlm 11.
[14] Adam Przeworski, “Minimalist Conception of Democracy: A Defense”, dalam Ian Shapiro dan Casiano Hacker-Cordon (eds,), Democracy’s Value (New York, NY: Cambridge University Press, 1999). Dikutip dari Jurnal Prisma: Demokrasi Di Bawah Cengkeraman Oligarki, Vol 33. Tahun 2014, hlm.5.
[15] Op.cit, hlm.5.
[16] Yudi Latif, Negara Sengkarut Pikir, http://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/17201771/Negara.Sengkarut.Pikir Kompas, 2 Februari 2015.
[17] Hasil penelitian ini berupa buku dengan judul Menuju Demokrasi Bermakna: Perbaikan–perbaikan Representasi Politik di Indonesia masih dalam proses percetakan.
