Rio Apinino, anggota redaksi Left Book Review IndoPROGRESS
Judul: THE STATE AND REVOLUTION: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution
Sumber: Collected Work, volume 25, Juni – September 1917
Penulis: V.I. Lenin
Penerbit: Progress Piublishers, Moscow, 1974
Halaman: 385-496 (112 hlm)
SALAH SATU hal yang paling disangsikan mengenai Marxisme sampai saat ini adalah teori politiknya untuk ‘melenyapkan Negara’ (withering away the state). Hal ini, bagi banyak orang, terutama para intelektual borjuis, teori yang tidak masuk akal. Sementara itu, selain mencemooh ide tentang ‘melenyapnya Negara’ yang ditujukan pada kaum Komunis, para borjuasi itu sendiri mempropagandakan ke masyarakat luas bahwa tatanan yang ada saat ini adalah tatanan yang paling alamiah. Akibatnya, imajinasi tentang suatu bentuk tatanan masyarakat yang berbeda dari yang ada sekarang ini adalah mustahil.
Contoh empiris yang paling mudah, orang akan sulit membayangkan bagaimana bentuk tatanan masyarakat ‘tanpa Negara’. Banyak orang akan langsung tertuju pada bayangan tentang kekacauan. Sebab, selama ini Negara dengan segala aparatusnya dianggap sebagai entitas pencipta dan penjaga ketertiban. Dengan begitu, akan sulit membayangkan tatanan masyarakat tanpa adanya entitas pencipta dan penjaga ketertiban tersebut. Tetapi, benarkah demikian?
Dalam hal ini, menjadi penting untuk membaca kembali karya Lenin, Negara dan Revolusi: Teori Marxis tentang Negara dan Tugas Proletariat dalam Revolusi (selanjutnya disingkat Negara dan Revolusi), yang pada kesempatan ini akan kita ulas. Negara dan Revolusi adalah salah satu karya Marxis penting yang membahas tentang Negara. Dalam buku tersebut Lenin menjelaskan secara gamblang apa itu Negara, bagaimana Negara mempertahankan dirinya sendiri, hingga tugas revolusioner kaum Komunis dalam upayanya membuat Negara tidak relevan atau tidak dibutuhkan sama sekali lagi. Selain itu, buku yang diterbitkan pada Agustus 1917 –hanya dua bulan sebelum Bolshevik menggulingkan Tsar untuk membangun diktator proletariat- ini juga dimaksudkan untuk menyerang kaum oportunis seperti Georgi Plekhanov dan terutama Karl Kautsky yang telah mendistorsikan Marxisme sedemikian jauh, termasuk teorinya tentang Negara.
Negara sebagai Keniscayaan Masyarakat Berkelas
Seluruh buah pemikiran Lenin dalam Negara dan Revolusi pada dasarnya merupakan elaborasi atau penafsiran Lenin atas pemikiran Marx dan Engels, khususnya tentang Negara.[1] Dalam karya ini, Lenin beberapa kali mengutip pernyataan yang cukup panjang dari Marx atau Engels dengan tujuan agar pemahaman pembaca tentang pandangan kedua orang tersebut tidak terfragmentasi atau setengah-setengah. Tanggapan Lenin atas kutipan Marx dan Engels kemudian dikontekstualisasikannya dalam situasi Rusia dan dunia saat itu.
Dalam Negara dan Revolusi, hal pertama yang dibahas Lenin adalah ‘apa itu Negara?’. Sementara para intelektual lain seperti Thomas Hobbes dalam Leviathan menganggap bahwa Negara adalah produk ‘perdamaian’ antara manusia yang memiliki kepentingan yang saling bertolakbelakang, pandangan Lenin terhadap Negara berkebalikan 180 derajat. Bagi Lenin, Negara justru tidak lain merupakan produk dan manifestasi dari tidak terdamaikannya antagonisme kelas dalam masyarakat. Negara ada, justru membuktikan bahwa antagonisme kelas dalam masyarakat tidak pernah terdamaikan.
Jika Negara merupakan produk dan manifestasi dari tidak terdamaikannya antagonisme kelas dalam masyarakat, maka pertanyaan selanjutnya adalah darimana timbulnya Negara tersebut? Lenin dengan menggunakan metode materialisme historis mencoba memberikan jawabannya. Dalam materialisme historis, ‘bangunan’ masyakarat terdiri atas basis, yang merupakan aspek ekonomi dan suprastruktur, yaitu aspek non-ekonomi yang ditopang oleh apa yang terjadi pada aspek ekonomi. Dalam hal ini, aspek ekonomi yang dimaksud adalah relasi antara manusia dengan alam dan dengan sesamanya yang tujuannya agar manusia tetap eksis, tetap dapat terus hidup. Agar manusia tetap terus hidup, ia harus bekerja dengan mengolah alam atau sumber daya yang ada dan sekaligus merumuskan hukum-hukum dan tata nilai untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
Dengan semakin berkembangnya penggunaan alat-alat produksi maka muncul kelebihan produksi sehingga memungkinkan satu kelompok masyarakat mengakumulai kelebihan produksi tersebut dibanding kelompok masyarakat lainnya. Agar keadaan ini berlangsung aman, maka dimulailah pembagian kerja dalam masyarakat. Inilah basis dari kemunculan kelas-kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat, yakni pertentangan antara kelas yang menguasai alat-alat produksi –yaitu sumber daya yang diberikan oleh alam serta sarana-sarana untuk mengolah sumber daya tersebut— dan mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi. Mereka yang tidak menguasai alat-alat produksi akan dipaksa tunduk kepada mereka yang menguasai alat-alat produksi. Inilah panorama yang kita saksikan dalam sejarah panjang masyarakat berkelas: pertentangan antara budak dengan pemilik budak dalam masyarakat perbudakan; pertentangan antara petani hamba dengan tuan tanah dalam masyakat feodal; dan yang paling terakhir adalah pertentangan antara proletariat dan borjuasi dalam masyarakat kapitalis. Singkatnya, pertengangan antara mereka yang ditindas dan mereka yang menindas.
Sebagai upayanya menundukkan kelas yang tertindas itulah kelas yang menindas menciptakan beragam sarana penundukkan, dan salah satunya adalah Negara. Dari sini Lenin kemudian menyimpulkan bahwa Negara adalah produk kelas yang mendominasi di bidang ekonomi yang seturut waktu juga berdominasi di bidang politik (at the same time, in the midst of the conflict of these classes, it is, as a rule, the state of the most powerful, economically dominant class, which, through the medium of the state, becomes also the politically dominant class). Dengan begitu, Negara selalu merupakan Negara-nya kelas-kelas yang berkuasa yang sesuai dengan cara-cara produksi yang eksis saat itu. Negara pada zaman kuno selalu merupakan Negaranya para pemilik budak; Negara pada zaman feodal selalu merupakan Negaranya tuan tanah; dan Negara pada zaman kapitalisme selalu merupakan Negaranya borjuasi.
Lebih lanjut, penundukan kelas penindas menggunakan Negara secara spesifik diciptakan dengan menggunakan dua sarana: aparatus represif dan aparatus ideologis.[2]. Lewat kedua bentuk aparatus Negara ini penundukan kelas tertindas terus dilanggengkan. Tentu, tidak sulit mengkontekstualisasikan bagaimana dua mesin Negara ini melanggenggkan penindasan bahkan pada hari ini.
Melenyapnya Negara
Telah dijelaskan di atas bahwa Negara adalah konsekuensi atas adanya masyarakat berkelas yang berbasiskan pada kepemilikan privat. Sedangkan perjuangan kaum Komunis, dimaksudkan untuk menghapus kelas dalam masyarakat. Dengan dihancurkannya kelas-kelas dalam masyarakat, maka negara pun melenyap.
Untuk menuju masyarakat tanpa kelas tersebut, proletariat memerlukan Negara-nya borjuis. Bedanya, kelas borjuis menggunakan Negara atau kekuasaan politik untuk mempertahankan bentuk masyarakat berkelas, dan dengan begitu eksploitasi yang dilakukannya, sedangkan proletariat memerlukan Negara atau kekuasaan politik justru untuk menghapuskan kelas-kelas tersebut. Penguasaan Negara oleh kelas proletariat ini lah yang disebut dengan diktator proletariat.
Dalam menjelaskan momen diktator proletariat, Lenin mengutip cukup panjang pernyataan Engels dalam Anti-Dühring.[3] Salah satunya, Engels menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pertama-tama oleh proletariat saat merebut kekuasaan Negara adalah mengubah corak kepemilikan alat-alat produksi dari kepemilikan privat menjadi milik Negara atau menjadi milik sosial karena Negara itu sendiri bukan lagi milik segelintir borjuasi. Saat kepemilikan privat diambilalih oleh negara, maka kapitalisme dihancurkan, meskipun tidak selalu dengan hubungan sosial kapital-nya.[4] Sedangkan menurut Lenin, proletariat tidak bisa hanya membatasi diri pada merebut Negara dan mengambilalih alat-alat produksi saja. Sistem Negara borjuis juga harus diganti secara keseluruhan dengan sesuatu yang baru untuk membentuk tatanan masyarakat yang juga baru.
Lantas, dengan apa mengganti Negaranya borjuis itu? Sebelum Peristiwa Komune Paris pada 1781, Marx dan Engels masih belum terlalu jelas memberikan jawabannya atas pernyataan ini. Setelah adanya Komune Paris, Marx dan Engels baru menemukan gambaran konkret tentang apa yang dapat menggantikan mesin Negara tersebut dan bagaimana caranya. Tugas utama komune, dalam penafsiran Lenin, adalah menghapuskan tentara tetap dan menggantinya dengan rakyat pekerja bersenjata. Dalam tata Negara borjuis, tentara adalah organ khusus yang bertindak di luar kepentingan masyarakat yang melakukan fungsi represif untuk melanggengkan penindasan kelas berkuasa atas kelas-kelas lainnya yang tidak berkuasa. Dengan begitu, maka solusi dari penghapusan tentara adalah menggantinya dengan rakyat pekerja yang bersenjata, yang berada di tengah-tengah masyarakat dan bertindak sesuai keperluan masyarakat. Itulah yang terjadi dalam sejarah singkat, namun begitu revolusioner, dari Komune Paris.
Selain itu, Komune Paris juga memberikan contoh bagaimana menggantikan mesin birokrasi yang lama, seperti misalnya parlemen borjuis.[5] Dalam Komune Paris, wakil-wakil masyarakat mayoritas terdiri atas kaum buruh atau wakil yang diakui oleh kelas buruh. Demikian juga dengan pejabat-pejabat lainnya seperti hakim dan jaksa. Mereka dipilih dengan demokratis dan dapat di-recall sewaktu-waktu. Wakil-wakil masyarakat ini diupah tidak lebih besar dari upah masyarakat lain dan tidak ada tunjangan ekstra apapun bagi mereka seperti lazimnya perwakilan dalam parlemen borjuis.
Perubahan-perubahan tersebut memang terkesan merupakan perubahan yang sifatnya kecil. Tetapi, perubahan yang terlihat kecil itu sebenarnya merupakan perubahan yang fundamental. Dalam komune, sama sekali tidak spesial menjadi seorang ‘wakil’ masyarakat sebagaimana yang ada saat ini. Ia tidaklah memiliki hak-hak khusus atau upah yang jauh lebih tinggi pada masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, wakil masyakarat dalam komune memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya.
Komune juga haruslah merupakan eksekutif dan legilatif sekaligus, ia merupakan pembuat peraturan sekaligus pelaksana peraturan tersebut. Penyatuan legislatif dan eksekutif, menurut Engels seperti yang dikutip Lenin, adalah untuk mengatasi sekaligus melampaui sistem parlementer dalam Negara berkelas. Sebab, dalam Negara berkelas yang sebenarnya ‘bekerja’ adalah eksekutif. Dengan menyatukan legislatif dan eksekutif, komune akan menjadi badan yang benar-benar bekerja dan bukan sekadar menjadi ‘warung obrolan’ saja. Ia menetapkan peraturan dan juga memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar berjalan dengan partisipasi penuh dari seluruh anggota masyakarat.
Menurut Lenin (juga Marx dan Engels), komune ini seharusnya menjadi bentuk politik dalam lingkup yang paling kecil. Dari sini lah kemudian dipilih semacam perwakilan komune dalam ‘delegasi nasional’. Artinya, dalam tata masyarakat Komunis pun semacam pemerintah pusat tetap ada. Bedanya, ia bukan lah badan khusus yang terpisah dan dipilih dalam waktu tertentu dan memiliki waktu kerja tertentu pula. Tidak boleh dilupakan, salah satu problem dari masa transisi diktator proletariat ini akan selalu ada aksi-aksi kontra-revolusi dari kelas borjuasi. Dalam hal inilah delegasi nasional menjadi penting. Delegasi nasional menjadi sarana bertemunya wakil-wakil komune untuk mengorganisir perlawanan kontra-revolusi tersebut. Delegasi nasional dapat menjadi sarana mempersatukan aksi komune untuk menggempur kapital, merebut pabrik-pabrik, sarana transportasi, telekomunikasi, lahan-lahan, serta banyak lagi alat produksi dari tangan privat untuk dialihtangankan menjadi kepemilikan bersama.
Singkatnya, komune adalah perubahan sistem besar-besaran. Dengan aparat represif yang dihapuskan dan digantikan oleh rakyat bersenjata yang berada bersama rakyat, dengan para wakil masyarakat yang bisa siapapun selama di delegasikan dan di-recall kapan pun, artinya semakin banyak fungsi-fungsi khusus Negara yang awalnya diurus oleh segelintir orang dan terpisah dari mayoritas masyarakat menjadi berpindah ke tangan rakyat banyak. Fungsi-fungsi khusus Negara akhirnya dapat dijalankan oleh semua orang. Segala keputusan tentang apa yang akan dijalankan diputuskan oleh seluruh anggota masyarakat dalam komune, sekaligus eksekusi keputusan tersebut juga dilakukan bersama-sama dalam komune. Fungsi-fungsi Negara yang khusus akhirnya semakin menjadi fungsi administratif yang sederhana, seperti misalnya mencatat dan menghitung, sehingga dapat dilakukan semua orang.
Pada akhirnya, saat tidak ada lagi kelas dalam masyarakat, dalam kondisi dimana tiap-tiap anggota masyarakat menjalankan fungsi eksekutif sekaligus legislatif, maka dengan begitu Negara sudah tidak lagi dibutuhkan dan akan melenyap dengan sendirinya.
Dalam pandangan terhadap melenyapnya Negara dan metode mencapai tujuan tersebut lah kaum Komunis berselisih paham dengan para anarkis. Polemik ini bahkan sudah jauh sebelum Lenin menulis Negara dan Revolusi. Marx cukup banyak mengkritik pandangan kaum anarkis –yang salah satu tokohnya adalah Bakunin. Baik Komunis maupun anarkis tidak berselisih paham dengan tujuannya masing-masing, bahkan tujuan mereka sama: tatanan masyarakat tanpa kelas. Polemik diantara mereka adalah sekitar strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara, sebagaimana kita lihat dari penjabaran sebelumnya, kaum Komunis menganggap untuk mencapai kondisi ‘melenyapnya Negara’ sementara waktu digunakan alat, sarana dan metode kekuasaan Negara, dan dengan demikian dibutuhkan otoritas tertentu, kamu anarkis justru menolak segala bentuk otoritas. Kaum anti-otoriteris tersebut menuntut supaya Negara dilenyapkan ‘dalam satu kali pukul’. Singkatnya, bagi kaum anarkis tindakan pertama sebuah revolusi justru adalah menghapuskan segala bentuk otoritas. Padahal, sampai saat ini kita sulit membayangkan bagaimana menghapuskan segala bentuk otoritas tersebut sedangkan di satu sisi hanya otoritas, yaitu kelas pekerja yang terorganisir dan menguasai Negara lah yang mampu untuk menghapus kelas yang menjadi basis bagi terciptanya Negara yang hendak dihancurkan tersebut.
Bagaimana Tatanan Masyarakat Komunis Itu?
Marx, sebagaimana kita tahu, tidaklah pernah menciptakan gagasan-gagasan dari idealita saja. Sepanjang karya intelektualnya, gagasan-gagasan yang termuat selalu merupakan analisis yang mendalam mengenai situasi konkret yang sedang atau pernah terjadi. Demikian pula dengan gagasannya tentang tatanan masyarakat tanpa kelas, ia tidak datang dari renungan Marx saat dirinya berada di British Museum, tetapi ia merupakan konsekuensi atas kritiknya terhadap kapitalisme. Maka dari itu, tidak aneh jika kita tidak menemukan gambaran yang detail tentang tatanan masyarakat Komunis dalam seluruh karya Marx. Apa yang akan kita temukan adalah gagasan-gagasan utama bagaimana tatanan Komunis itu berjalan, sekali lagi, gagasan-gagasan itu pun merupakan konsekuensi logis atas kritik Marx terhadap kapitalisme.
Dalam Negara dan Revolusi, Lenin membagi tatanan masyarakat Komunis ke dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama disebutnya sebagai tahap rendah dari masyarakat Komunis atau disebut juga sebagai sosialisme, sedangkan tahap lainnya dia sebut dengan tahap tinggi masyarakat Komunis.
Salah satu ciri utama dari tahap pertama masyarakat Komunis, atau tahap rendah masyarakat Komunis, atau biasa disebut juga sebagai sosialisme, adalah setiap anggota masyarakat akan menerima bayaran sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya untuk menciptakan barang untuk masyarakat. Poin ini adalah konsekuensi logis atas kritik terhadap kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, seorang buruh diupah hanya agar dirinya dapat kembali bekerja untuk keesokan harinya dan agar saat si buruh meninggal akan ada keturunannya yang dapat menggantikan posisinya. Sementara itu, waktu kerja yang dicurahkan seorang buruh untuk menciptakan nilai tambah atau nilai lebih pada komoditas selalu diambil oleh para kapitalis dan menjadi sumber utama keuntungan mereka. ‘Perampokan’ nilai lebih ini dapat terjadi karena adanya penguasaan terhadap alat-alat produksi oleh kapitalis sedangkan buruh tidak memiliki apapun kecuali tenaga-kerjanya yang dijual ‘secara bebas’. Dalam tahap rendah masyarakat Komunis, karena alat-alat produksi tidak lagi berada di tangan segelintir orang, maka perampokan nilai lebih tersebut tidak terjadi.
Sebagaimana yang ditulis Lenin, ‘setiap anggota masyarakat yang telah melakukan bagian tertentu dari kerja-perlu sosial, menerima surat kepercayaan dari masyarakat bahwa ia telah melakukan sekian banyak kerja. Dengan surat keterangan ini ia menerima sejumlah barang hasil yang sesuai dari gudang umum barang-barang konsumsi. Sesudah jumlah kerja dikurangi untuk dana umum, maka setiap buruh menerima dari masyarakat sebanyak yang telah ia berikan kepadanya.’[6]
Dari pernyataan Lenin tersebut, memang terlihat ‘bayaran’ untuk produsen adalah berupa barang-barang kebutuhan pokok. Terlihat bahwa sistem yang dibayangkan merupakan sistem barter yang mencoba mengakhiri modus produksi utama kapitalisme yang berbasiskan pada modus produksi nilai yang membayar seorang pekerja menggunakan uang.[7] Lenin sendiri dalam karya ini tidak membahas tentang pembayaran produsen menggunakan uang.
Terlepas dari itu, sistem pembagian ini seakan terlihat sebagai sebuah sistem pembagian yang adil, dimana hak yang sama diberikan bagi setiap orang atas kerja yang sama. Tetapi hal tersebut sebenarnya tidak seperti yang terlihat. ‘Hak yang sama’, jelas Lenin, masih lah dalam kerangka hak borjusi karena ia justru mensyaratkan ketidaksamaan. Sebab, dalam hak yang sama untuk kontribusi kerja yang sama justru berlaku pada orang yang kenyataannya tidak sama. Misal, ada orang yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, ada yang masih melajang, ada juga yang telah memiliki keluarga. Artinya, dalam tahap rendah masyarakat Komunis ini masih terdapat ketidakadilan karena ‘hak yang sama untuk kontribusi kerja yang sama’ membuat sebagaian menerima lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain.
Meskipun demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah penghisapan atas manusia oleh manusia tidak terjadi karena alat produksi yang telah dimiliki secara sosial. Tidak ada nilai lebih yang dihisap dari seorang produsen. Menurut Lenin, ‘ketidakadilan’ tersebut memang tidak terelakkan dalam tahap rendah ini. Dalam tahap ini pembagian hasil menurut kerja dan bukan berdasarkan pada kebutuhan belum dapat terlaksana karena penggulingan kapitalisme yang belum seutuhnya belum menciptakan prasyarat ekonomi untuk perubahan semacam itu. Untuk melenyapkan ketidakadilan terselubung tersebut, dibutuhkan Komunisme yang penuh, Komunisme yang telah mencapai tahapan tinggi.
Bagaimana tahap tinggi masyarakat Komunis itu? Tidak lain tidak bukan, adalah tatanan masyarakat dimana ‘dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya’ (from each according to his ability, to each according to his need). Dalam tahap tinggi ini, pertentangan antara kerja fisik dan kerja otak yang menjadi sumber penting dalam ketimpangan sosial modern terhapuskan, kerja tidak lagi sekadar menjadi sarana untuk tetap terus hidup saja melainkan telah menjadi kebutuhan utama manusia, dan pada saat itulah horison sempit ketidakadilan yang bahkan tidak terelakkan pada masa sosialisme dapat dilampaui sepenuhnya.
Gagasan mulia ini justru dilecehkan sebagai utopia belaka oleh para borjuis. Bertolak dari slogan ‘dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya’, para borjuasi kemudian mencemooh: bagaimana mungkin Komunisme dapat menyediakan semua hal yang dibutuhkan semua orang? Bagaimana mungkin Komunisme menjanjikan semua orang akan memiliki mobil mewah jika semua orang pada kenyataannya membutuhkan mobil mewah itu? Untuk menjawab ini kita hanya perlu balik mencemooh: dalam tatanan masyarakat Komunis dimana seluruh alat-alat produksi dimiliki secara sosial, seseorang tidak bisa seenaknya untuk menentukan apa yang dibutuhkannya, sebab, masyarakat itu sendiri yang mengontrol dan mengawasi. Kontrol dan keputusan bersama atas kebutuhan hidup bersama akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak bisa seenaknya seperti yang dituduhkan para intelektual borjuis tersebut.
Selain itu, ketika mengikuti kembali tesis ‘keadaan menentukan kesadaran’, justru kita akan sangsi dalam masyarakat Komunis akan ada individu-individu yang mengejar nafsu pribadi. Generasi baru yang tumbuh dalam tatanan masyarakat yang tidak berkelas, dimana alat-alat produksi dimiliki bersama dan kemajuan masyarakat berada di tangan bersama, adalah generasi baru yang akan terbebas sama sekali dari seluruh rongsokan sifat-sifat keserakahan yang dikondisikan oleh basis kepemilikan privat seperti saat ini. Generasi baru yang tumbuh dalam masyarakat tanpa kelas ini akan tumbuh dengan perhargaan penuh terhadap sesama manusia dan tentu saja terhadap alam yang memberikan mereka kehidupan.
Catatan Penutup
Telah kita saksikan dalam buku ini bahwa Negara pada dasarnya adalah konsekuensi dari adanya kelas dalam masyarakat. Negara ada sejauh adanya kelas dalam masyarakat dan dengan begitu ia juga akan menghilang seiring dengan hilangnya kelas dalam masyarakat. Untuk sampai pada tujuan menghilangkan kelas dalam masyarakat, pertama-tama yang proletariat lakukan adalah merebut negaranya borjuis dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, seperti misalnya mengambil alih alat-alat produksi dari tangan borjuis ke kepemilikan negara dan mengubah sistem negara yang lama.
Dalam buku ini, Lenin mencoba membuktikan bahwa keadaan tanpa Negara adalah mungkin. Tata masyarakat akan digantikan oleh sistem yang demokratis dalam arti yang sesungguhnya. Dengan begitu, adalah salah sama sekali anggapan selama ini bahwa keadaan tanpa Negara akan melahirkan situasi yang chaos. Sebaliknya, justru masyarakat akan mengorganisir dirinya sendiri dalam tatanan sosial yang sama sekali baru.
Meskipun begitu, sebagaimana kita semua tahu, eksperimen Lenin pada Uni Sovyet akhirnya gagal dan Uni Sovyet hancur di awal tahun 1990-an. Apakah dengan begitu ide tentang masyarakat tanpa kelas tidak lagi relevan di saat ini? Tentu tidak. Kegagalan salah satu eksperimen politik Marxisme sama sekali bukan berarti kegagalan keseluruhan teori Marxis.
Hal yang perlu ditekankan adalah, teori politik yang berbasis pada Marxisme seperti Leninisme selalu berelasi dengan konteksnya masing-masing. Dengan begitu, yang perlu dilakukan adalah menerapkan metode berfikir Lenin (Materialisme Dialektis), alih-alih hasil dari cara berpikirnya, untuk membaca kondisi objektif saat ini. Hal ini, seperti yang Lenin telah tunjukkan, adalah satu-satunya cara seorang Marxis untuk memahami realitas, satu-satunya dasar untuk mempraktikkan Marxisme yang benar.
Akhirnya, harus diakui bersama bahwa teori politik Lenin tentang Negara, dan teori Marxisme secara keseluruhan, masihlah menjadi pendekatan yang minor (bahkan dihilangkan sama sekali) dalam lingkup akademis. Penjelasan tentang negara dalam lingkup akademis (setidaknya yang saya temui di kampus sendiri) adalah pendekatan para dedengkot liberalisme seperti Rosseau, Hobbes dan Locke. Dengan pendekatan tersebut, adanya negara, kepemilikan privat, justru dijustifikasi dan terus dipertahankan keberadaannya. ***
Penulis beredar di twitland dengan ID @rioapinino
[1] Beberapa karya Marx dan Engels yang berkaitan dengan Negara diantaranya adalah The Origin of the Familiy, Privat Property and State (Engels, 1884), Anti Duhring (Engels, 1877), The Poverty of Philosophy (Marx, 1847), 18th Brumaire of Louis Bonaparte (Marx, 1852) dan The Communist Manifesto (Marx&Engels, 1948)
[2] Keduanya merupakan terminologi dari Louis Althusser. Lenin sendiri dalam buku ini menyebutkannya sebagai tentara dan birokrasi.
[3] Engels, Friedrich, Anti-Dühring: Herr Eugen Dühring’s revolution in science, 1877.
[4] Isztvan Meszaros dalam Beyond Capital mengemukakan bahwa adal perbedaan yang jelas antara ‘kapitalisme’ dengan ‘hubungan sosial kapital’ dengan memberikan contoh Uni Sovyet. Kapitalisme memang dihancurkan saat itu, tapi tidak dengan hubungan sosial kapitalnya. Menurut Meszaros, hubungan sosial kapital di Sovyet tidak beroperasi seperti di bawah kapitalisme dengan, misalnya, produksi nilai lebih dan akumulasi kapital tanpa henti yang barbar. Meszaros mendefinisikan sistem yang ada di Sovyet ketika itu sebagai ‘post-capitalist capital order’.
[5] Mengenai pembahasan lebih detail bagaimana Komune Paris beroperasi baca, Karl Marx, The Civil War in France, 1871.
[6] Teks dalam bahasa Inggrisnya: ‘Every member of society, performing a certain part of the socially-necessary work, receives a certificate from society to the effect that he has done a certain amount of work. And with this certificate he receives from the public store of consumer goods a corresponding quantity of products. After a deduction is made of the amount of labour which goes to the public fund, every worker, therefore, receives from society as much as he has given to it.’ Hlm. 470.
[7] Mengenai modus produksi kapitalisme yang berbasis nilai dan usaha untuk menghapuskannya baca: Martin Suryajaya. Marxisme dan Kalkulasi Sosialis. [internet]. Diakses dari https://indoprogress.com/2013/10/marxisme-dan-kalkulasi-sosialis/
