SECARA politik, reformasi menjadi pilihan ketika terjadi keseimbangan kekuasaan antara rezim kediktatoran (militer maupun sipil) dan kalangan oposisi. Rezim kediktatoran tak lagi sanggup memberangus oposisi, sementara pihak oposisi tak punya cukup kekuatan untuk melakukan revolusi yang bertujuan menggusur seluruh aparatus kekuasaan rezim lama.
Dalam banyak kasus negara-negara yang menjalani transisi demokrasi, reformasi terbukti lebih menguntungkan aparatus rezim lama yang yang populer disebut ‘reformis gadungan.’ Lebih-lebih dalam era neoliberalisme, reformasi kemudian mengekspresikan dirinya sebagai sebuah rezim politik yang secara sengaja didesain untuk memuluskan bekerjanya kebijakan-kebijakan neoliberal. Dengan tetap eksisnya aparatus rezim lama yang memiliki sumberdaya berlebih dibandingkan oposisi, maka reformasi kemudian hanya bertujuan mengelola pergantian kekuasaan di antara para elite oligarki secara damai. Dalam kasus Amerika Latin, rezim yang lahir di masa reformasi ini disebut dengan nama ‘rezim neoliberal hasil pemilu/neoliberal-electoral regime.’
Dengan kemunculan rezim neoliberal hasil pemilu ini, maka keliru untuk mengatakan bahwa elite oligarkis atau kaum reformis gadungan telah membajak demokrasi. Yang sebenarnya terjadi, sistem demokrasi elektoral ini memang secara sengaja dirancang untuk mewadahi kepentingan kaum reformis gadungan itu. Inilah yang mendasari kenapa di era reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) gagal berfungsi efektif. Yang terjadi kemudian kaum reformisi gadungan tersebut malah mampu menyesuaikan diri dan kemudian memanfaatkan wacana good governance untuk memperkaya dirinya, keluarganya, dan kelompoknya, sekaligus menindas perlawanan rakyat akibat penerapan kebijakan neoliberal.
Tetapi, apakah lantas kita mesti berpaling dari reformasi? Secara politik harus kita katakan Tidak. Reformasi, seterbatas apapun, adalah ruang dimana kita bisa mendesakkan program-program politik kita. Lebih dari itu, jika kita bisa ‘bekerja pintar dan cantik,’ maka reformasi juga memberi ruang bagi kita untuk memenangkan pertarungan kekuasaan. Pada titik ini, kita mesti memberi definisi baru pada reformasi ini.
Sebagai sebuah tahapan dimana pergantian kekuasaan berlangsung secara gradualis, maka inti reformasi sesungguhnya ada pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Perkembangan lambat dan bertahap itu hanya bisa efektif jika ditopang oleh kualitas SDM yang mumpuni. Pada titik itu maka program pemerintahan reformis yang utama seharusnya fokus pada pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, jika ingin membangun kualitas SDM yang baik, sehingga terjadi ‘revolusi mental,’ maka benahilah sistem pendidikan dan kesehatan secara radikal.
Dalam kasus Indonesia, pemerintahan reformis pertama-tama harus membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan pada semua tingkatan. Jangan lagi trilyunan anggaran negara digunakan untuk menalangi bank bermasalah. Berikan jaminan legal bahwa seluruh rakyat Indonesia bebas mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tinggi. Hanya dengan program inilah maka keinginan untuk melakukan revolusi mental, menjadi masuk akal dan konkret. ***
