Ada Hantu Bergentayangan – Hantu Orde Baru
Sebuah Uraian Tanggung Jawab
KURANG dari dua bulan kita kembali akan menghadapi pemilihan umum presiden (pilpres). Pilpres kali ini begitu menentukan masa depan kita, karena di pilpres kali ini kita menyaksikan ‘hantu’ Orde Baru (OrBa) betul-betul kembali hadir dan bergentayangan – yang secara ‘nyata’ mewujud terutama dalam sosok seperti calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Relakah kita menyaksikan demokrasi Indonesia yang baru berumur belasan tumbang kembali karena diganyang oleh anasir-anasir OrBa?
Kira-kira persoalan itulah yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini. Setelah mengikuti perkembangan konstelasi politik seputar pilpres dalam beberapa minggu terakhir, saya berkesimpulan, setidaknya ada sejumlah analisa yang perlu dilakukan untuk membaca realitas politik Indonesia dewasa ini. Pertama-tama, kita perlu menilik pergolakan politik di masing-masing kubu capres – baik Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta – dan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas yaitu perkembangan politik Indonesia pasca tumbangnya OrBa. Kedua, kita perlu melakukan refleksi teoretik dan otokritik atas perbedaan posisi teoretik dan strategi sejumlah elemen gerakan Kiri dan progresif di Indonesia akhir-akhir ini. Ketiga, yang terakhir namun tidak kalah penting, kita perlu membaca bagaimana implikasi dari pilpres 2014 terhadap agenda-agenda progresif kedepannya. Kali ini, analisa yang saya tulis lebih merupakan rangkuman sistematis dari sejumlah analisa sebelumnya mengenai bangkitnya hantu OrBa yang bertujuan untuk membongkar logika kuasa di balik propaganda kubu Prabowo.
Politik Pilpres 2014: Analisa atas Kubu Prabowo-Hatta
Ada satu fenomena politik yang begitu mengkhawatirkan di pilpres tahun ini, yaitu majunya Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang didukung oleh sejumlah kalangan. Posisi politik ini bukan hanya, meminjam bahasa agama, lebih banyak mudharat-nya, namun juga tidak valid. Supaya adil, mari kita periksa reliabilitas, validitas, dan logika kuasa yang bekerja dari sejumlah klaim, argumen, dan usulan kebijakan publik yang dipromosikan kubu Prabowo-Hatta secara ilmiah, berdasarkan visi-misinya dan data empiris lainnya.
Klaim Kebijakan Ekonomi-Politik: Prabowo-Hatta akan Memperjuangkan ‘Ekonomi Kerakyatatan’
Faktanya: Prabowo-Hatta justru merupakan bagian dari kaum elit Indonesia yang mempromosikan ekspansi kapitalisme-neoliberal yang lebih luas.
Kubu Prabowo-Hatta mencoba mempromosikan dirinya sebagai pengusung ekonomi kerakyatan. Alasannya, dengan memilih kubu Prabowo-Hatta, ekonomi Indonesia akan menjadi ‘lebih kuat’, ‘pro-rakyat’, dan Indonesia akan kembali menjadi ‘macan Asia’. Lagipula, bukankah bokap-nya Prabowo, Sumitro, adalah seorang ekonom terkemuka, dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, beserta calon wakil presidennya, Hatta Rajasa, adalah dua orang pengusaha terkemuka? Kemudian, bukankah platform kebijakan ekonomi Prabowo-Hatta, sebagaimana termaktub dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra dan visi-misi mereka bersifat ‘anti-neoliberalisme’?
Di sini nampak bahwa pembacaan ‘tekstual’ atas kebijakan ekonomi kubu Prabowo tidaklah cukup. Dengan kata lain, kita perlu membaca kebijakan ekonomi kubu Prabowo secara lebih kritis melalui pendekatan ekonomi-politik untuk membongkar mitos-mitos yang dihembuskan oleh kubu Prabowo, sekaligus logika kuasa yang berada di baliknya. Di kesempatan kali ini, saya tidak akan terlalu banyak mengulangi pemaparan yang sudah ada, melainkan hanya sekedar menjelaskan pembacaan ekonomi-politik atas kebijakan ekonomi Prabowo-Hatta secara garis besar.
Pertama, Prabowo beserta kroni-kroninya – baik Hatta, Hashim, maupun yang lain – sesungguhnya merupakan bagian dari kaum kapitalis-oligarkis Indonesia, yang pada dasarnya selalu memiliki dua tujuan ekonomi-politik utama: 1) ekstraksi atas ‘nilai lebih’1 yang dihasilkan oleh rakyat pekerja (the extraction of surplus value); dan 2) pengamanan atas aset yang telah mereka miliki (the politics of wealth defense)2. Jikalau ada retorika ‘sosialis’ dalam jargon-jargon kampanye kubu Prabowo, maka ‘sosialisme nano-nano’ tersebut pada dasarnya hanyalah nasional sosialisme, alias fasisme, yang, sebagaimana dijelaskan oleh kawan Martin Suryajaya (2014) dan kawan Rio Apinino (2014), hanyalah sekedar memindahkan kepemilikan dan kontrol atas kekayaan, aset-aset, dan peralatan produksi ke kaum ‘kapitalis-birokrat’ alias para oligarkh pendukung Prabowo, yang dibalut dengan retorika-retorika nasionalisme yang konservatif yang abstrak, seperti ‘kekayaan Indonesia untuk bangsa Indonesia’ atau ‘selamatkan aset bangsa dari penguasaan asing’. Bahkan, citra Prabowo sebagai seorang ‘patriot anti-asing’ yang ‘nasionalis’, hanya karena tidak bisa mendapatkan visa dan masuk ke Amerika Serikat (AS), seharusnya patut dipertanyakan. Bukan hanya Prabowo tidak bisa masuk ke AS karena reputasinya sebagai pelanggar HAM, alih-alih sebagai ‘patriot yang nasionalis’, tetapi juga Prabowo sesungguhnya tetap menjaga hubungan dengan lingkaran pemangku kebijakan di Washington, misalnya melalui Hashim yang mendanai Sumitro Chair for Southeast Asia Studies di Centre for Strategic and International Studies (CSIS),3 sebuah lembaga tangki pemikir yang berkedudukan di Washington DC – so much for pseudo anti-Americanism and xenophobic nationalism, eh? Karakter utama dari Sosialisme adalah kontrol langsung dan demokratis dari, oleh, dan untuk rakyat atas kekayaan dan alat-alat produksi sehingga jelas, tidak ada yang ‘sosialis’ dari agenda-agenda ‘nasional sosialisme’ kubu Prabowo. Mengharapkan kebijakan ekonomi yang ‘sosialistis’ dari seorang oligark dengan jaringan internasional yang memiliki perusahaan outsourcing keamanan dan ratusan ekor kuda yang juga tidak membayar gaji buruh-buruh perusahaannya, sama saja dengan menyuruh fans Arsenal untuk mendukung Manchester United, alias tidak mungkin.
Kedua, kalaupun ada ‘kontrol rakyat’ dalam kerangka kebijakan ekonomi Prabowo, maka bentuk ‘kontrol rakyat’ tersebut pada dasarnya adalah kontrol yang bersifat korporatis. Korporatisme di sini jelas bukan korporatisme yang demokratis, melainkan korporatisme yang terbatas dan bahkan cenderung otoritarian. Dalam kerangka kebijakan ekonomi seperti ini, rakyat pekerja ‘diizinkan’ untuk ‘berpartisipasi’ hanya dalam jalur-jalur yang diperbolehkan oleh rejim yang berkuasa. ‘Rakyat’ hanya dapat berpartisipasi untuk ‘kemajuan bangsa’, di luar itu maka partisipasi rakyat segera berubah menjadi ‘aksi-aksi subversif’ yang ‘mengganggu stabilitas’. Ini menjelaskan mengapa Prabowo kekeuh menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan berusaha ‘mendekati’ gerakan buruh di Indonesia. Perkara dari logika korporatis-otoritarian keblinger a la Prabowo ini adalah, ujung-ujungnya ada tendensi represif untuk ‘menjinakkan’ aksi-aksi independen, militan, dan demokratis dari rakyat pekerja apabila aksi-aksi tersebut dianggap mengusik ‘stabilitas’, atau, lebih tepatnya, stabilitas arus modal dan proses konsolidasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam rekam jejak Prabowo di dunia bisnis yang dijelaskan oleh kawan Zaki (2014) di dalam tulisannya.
Dengan begini, jelas sudah, tidak ada yang kerakyatan dari ‘ekonomi kerakyatannya’ Prabowo.
Argumen mengenai HAM: Prabowo Bukanlah Pelanggar HAM
Faktanya: Prabowo adalah seorang pelanggar HAM
Awalnya, saya kira mitos ‘Prabowo tidak melanggar HAM’ merupakan mitos yang paling mudah untuk dibongkar. Tetapi, dengan bermodalkan sejumlah logika super-absurd seperti ‘sejauh ini peranan Prabowo belum terbukti secara hukum’, ‘loh, kalau betul melanggar HAM buktinya Prabowo sekarang bisa tuh nyalon jadi presiden’, dan ‘musuh kita bersama itu ‘neoliberalisme’ dan bukannya si jenderal’, dan lebih parahnya lagi kerapkali di-back up dengan sejumlah referensi dari situs web semacam Voa-Islam, mitos ‘Prabowo tidak melanggar HAM’ rupanya tetap dimamah biak oleh sejumlah kelompok di masyarakat.
Untuk membongkar mitos ajaib ini, sebagai tambahan dari tulisan bernas Bung Made Surpriatma (2014), cukuplah saya berpegang kepada tiga sumber: laporan dan tulisan bernas dari East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) (2014), aktivis HAM Usman Hamid (2014), dan Indonesianis Gerry van Klinken (2014). Sekiranya sebagian dari kita lupa-lupa ingat, ada baiknya kita menengok rekam jejak HAM Prabowo.
Laporan singkat dari ETAN mengingatkan kita tentang sejumlah dugaan sekaligus bukti keterlibatan Prabowo dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan, jangan lupa, di Timor Leste. Prabowo tidak hanya tersandung kasus penculikan aktivis dan kerusuhan anti-etnis Cina di sekitaran 1997-1998, namun juga terlibat dalam sejumlah aksi teror kepada pejuang kemerdakaan dan penduduk Timor-Leste di masa penjajahan Indonesia. Untuk pemaparan yang lebih detail mengenai keterlibatan Prabowo pada 1997-1998, artikel Usman Hamid bisa dijadikan acuan. Sebagaimana kita tahu, setidaknya ‘9 ditemukan dalam keadaan hidup, 1 ditemukan tewas, 13 lainnya tidak pernah ditemukan dan dinyatakan “menghilang”’. Hasil investigasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan bahwa Prabowo harus dibawa ke pengadilan militer. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo dipecat oleh Wiranto dari militer. Anggota DKP yang lain, Agum Gumelar, menyatakan bahwa Prabowo ‘mengakui telah menculik sembilan orang’. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang didirikan di masa kepresidenan Habibie juga menggarisbawahi bahwa Prabowo harus bertanggung jawab dalam kasus penculikan. Di tahun 2006, laporan Komisi Nasional Perlindungan HAM (Komnas HAM) menyatakan bahwa 23 aktivis diculik secara paksa oleh Kopassus, yang diketuai Prabowo. Baru-baru ini, September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendukung laporan Komnas HAM dan merekomendasikan pembentukan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus HAM.
Mungkin saja sejumlah kalangan masih bisa bersikap acuh tak acuh terhadap kasus penculikan dan kerusuhan di hari-hari terakhir OrBa. Namun, mereka akan sulit berkilah apabila kita menengok keterlibatan militer Indonesia di masa OrBa, termasuk unit yang dikomandai Prabowo dalam sejumlah operasi militer di Timor-Leste, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor van Klinken.
- Dari sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste di masa pendudukan Indonesia dari 1974 hingga 1999, Kopassandha/Kopassus – di mana Prabowo berafiliasi –beserta para premannya menduduki peringkat satu sebagai unit militer yang paling doyan melakukan kekerasan.
- Dari sejumlah sumber terdapat saksi mata yang melihat Prabowo memandu unit Chandracha 8 yang berafiliasi dengan Kopassandha dalam operasi konter-insurgensi.
- Pada 16 September 1983 sejumlah tentara dan hansip membantai 55 warga Timor-Leste termasuk bayi dan anak-anak.
- Keesokan harinya, 17 September 1983, setidaknya 141 warga kembali dieksekusi.
- Kurang lebih 1,300 warga sipil, banyak di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua berusia lanjut, dipaksa untuk pindah dan diawasi secara ketat sampai-sampai kebutuhan pangan para penduduk ini tidak terpenuhi – atau dengan kata lain kebijakan kelaparan paksa.
- Ini belum termasuk kasus-kasus kekerasan lainnya seperti penculikan, eksekusi, pemindahan dan penghilangan paksa, pemerkosaan, penyiksaan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, Profesor van Klinken menulis:
‘Bahwa Prabowo memainkan peranan penting dalam operasi ini (pembantaian 1983-1984, red) terlihat cukup jelas, meskipun seberapa pentingnya peranan tersebut masih kurang jelas.’ (cetak tebal dari saya)4.
Profesor van Klinken tentu sedang tidak mengada-ngada di sini, karena pemaparannya merujuk kepada sejumlah sumber terpercaya termasuk wawancara dengan Mario Carrascalao, Gubernur Timor Timur pada waktu itu, yang diterbitkan oleh jurnal Indonesia keluaran Cornell University dan laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR), Chega!, yang terdiri dari lima jilid.
Kecuali Anda berpendapat bahwa para korban penculikan, kerusuhan Mei 1998, dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste sedang ngelindur, bahwa lima jilid Chega! hanya berisi dongeng dan bualan belaka, bahwa pernyataan Mugiyanto, korban penculikan 1998, mengenai keterlibatan Prabowo dalam kasus tersebut hanyalah sebuah lamunan, bahwa semua korban-korban Prabowo adalah sellout macam Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang (nama sebenarnya),sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan Timor-Leste.
Komitmen terhadap Demokrasi: Prabowo adalah Seorang Demokrat
Faktanya: Prabowo BUKANLAH seorang demokrat.
Dari perspektif ekonomi-politik dan HAM, jelas bahwa Prabowo bukanlah seorang demokrat. Tendensi ini juga semakin mengemuka dalam langkah-langkah politik Prabowo dan rekan-rekan koalisinya akhir-akhir ini. Dukungan Gerindra yang ogah-ogahan terhadap investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM secara lebih lanjut, merupakan salah satu indikator utama dari sikap anti-demokrasi seorang Prabowo.
Lebih menarik lagi, kecenderungan seperti ini juga terlihat di rekan-rekan koalisi Prabowo. Sebagaimana dijelaskan oleh kawan Coen Husain Pontoh (2014), partai-partai politik pendukung Prabowo seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki rekam jejak yang buruk dalam mempromosikan agenda kerukunan dan kebebasan agama di Indonesia. Fasisme Prabowo bertemu dengan agenda-agenda religius-sektarian dari kelompok-kelompok konservatif dan fundamentalis dari Islam politik, bersenyawa membentuk fasisme-religius, yang ciri-cirinya adalah:
‘…anti semit (rasis), mempropagandakan histeria nasioalisme, xenofobik, anti toleransi, anti-liberal, tidak segan-segan menggunakan alat-alat kekerasan untuk mewujudkan ambisi politiknya, anti-sosialis, anti-rasionalisme, dan mengagung-agungkan kejayaan masa lalu sebagai solusi terhadap krisis sosial yang sedang berlangsung.’
Bukti-buktinya jelas. Retorika pro pemurnian agama, anti kaum minoritas, anti-Ahmadi, anti-Syi’ah, dan lain sebagainya merupakan bukti ‘perselingkuhan tidak suci’ (unholy alliance) dari fasisme korporatis-otoritarian dan fasisme-religius yang mewujud dalam pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. Seorang sosialis dan demokrat sepatutnya bukan hanya mendukung perjuangan rakyat pekerja dan menghargai HAM, namun juga menghargai perbedaan.
Baik dari perspektif ekonomi-politik, HAM, maupun toleransi dalam masyarakat demokratik, dukungan terhadap Prabowo-Hatta merupakan posisi politik tidak dapat dijustifikasi secara teoretik, tidak valid, dan pada akhirnya runtuh dengan sendirinya.
Refleksi atas Empat Posisi Teoretik Politik ‘Kiri’5
Sebagaimana kita tahu, terdapat perbedaan posisi teoretik dan strategi politik dari berbagai elemen gerakan Kiri dan progresif yang lebih luas dalam melihat dan menanggapi realitas politik di Indonesia. Secara garis besar, setidaknya terdapat empat posisi teoretik dan taktik dalam membaca realitas politik di tanah air khususnya pemilu 2014: pertama, dukungan kritis terhadap Jokowi; kedua, eksplorasi atas kemungkinan-kemungkinan politik alternatif; ketiga, tendensi ke-kiri-kiri-an; dan keempat, analisa yang berbau ‘teori konspirasi’.
Saya akan mulai posisi ketiga dan keempat, yang mungkin dapat kita sebut sebagai ‘pseudo-heroisme anti-sistem’. Tentu ada perbedaan yang distingtif dari posisi ketiga dan keempat – terutama dalam hal fondasi kritik dan referensi empiris dari kedua posisi tersebut. Posisi keempat – yang dianut oleh situs web ‘kiri’ sebelah, misalnya – adalah posisi yang paling lemah. Bukan hanya posisi ini berangkat dari fondasi kritik – kalaulah bisa dikatakan sebagai kritik sama sekali – yang tidak tepat, yaitu pergunjingan dan sebuah sikap ‘kamilah yang paling benar’ yang dianggapnya sebagai sebuah aksiom (dengan kata lain dogmatisme tanpa verifikasi ilmiah), tetapi juga posisi ini menggunakan logika utak-atik gathuk dalam mengolah fakta-fakta empiris untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk justifikasi bagi ‘aksiom’ awal mereka, yaitu aksiom ‘kamilah yang paling benar’! ‘Nafsu’ pergunjingan ditambah metode cocokologi yang dianut oleh posisi ini tentu sangat melenceng dari prinsip dan semangat teoretik gerakan Kiri yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah yang kontekstual dalam membaca realitas yang seringkali mewujud dalam spesifitas yang berbeda-beda.
Saya teringat kata-kata intelektual-aktivis pengkaji konflik Israel-Palestina terkemuka, Norman Finkelstein (2013), bahwa:
‘Kebohongan, sebagaimana akhirnya aku pahami, adalah sumber kehancuran bagi politik radikal, sedangkan kebenaran adalah metode dan ukurannya…Sebuah gerakan yang dibangun di atas tumpukan kebohongan, betapapun mulia tujuan-tujuannya, tidak pantas mendapatkan dukungan popular.’6 (cetak tebal dari saya).
Dua prinsip teoretik inilah yang tidak dijalankan oleh posisi keempat. Lagi-lagi, meminjam istilah keagamaan, niat dan cara ‘kritik’ dari posisi keempat ini sudah salah dari awal. Dengan begitu, maaf-maaf saja, ke-Kiri-an posisi teoretik itu sangat dipertanyakan. Berdasarkan standar-standar tersebut, maka argumen kubu penganut posisi keempat tidak valid secara teoretik.
Posisi ketiga, menggunakan perumpamaan di atas, berangkat dari niat yang baik namun dengan cara yang kurang tepat. Salah satu penganut posisi ketiga ini adalah kawan Ted Sprague (2014), sebagaimana dapat dilihat dalam sejumlah analisanya mengenai konstelasi politik di seputar pemilu 2014. Posisi ketiga ini dapat dibaca sebagai posisi ke-kiri-kiri-an, yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut 1) politik elektoral pada dasarnya adalah politik borjuis, dan 2) tidak ada perbedaan yang signifikan di antara Jokowi dan Prabowo karena keduanya sama-sama borjuis, karenanya, 3) tidak ada perubahan yang signifikan dalam realitas politik Indonesia, sehingga 4) partisipasi gerakan Kiri, progresif, dan rakyat pada umumnya dalam politik elektoral hanyalah kecenderungan borjuis kecil, dan 5) jalan terbaik adalah tetap setia pada ‘militansi heroik’ yang menyerukan #TolakKabeh #BoikotPemilu dan lain sebagainya. Kritik bersahabat kawan Sprague, meskipun saya apresiasi sebagai upaya untuk sampai kepada posisi teoretik yang tepat untuk menanggapi realitas politik yang ada, sayangnya salah arah karena tidak kontekstual.
Menambahi kritik yang dirumuskan oleh kawan Ridha (2014) dan kawan Martin (2014) atas ‘Marxisme EGP-isme’ alias ‘Sosialisme Bank Dunia’ ala kawan Sprague, saya berpendapat bahwa analisa dan usulan strategi yang dirumuskan oleh kawan Sprague kurang atau tidak kontekstual karena tidak berangkat dari realitas politik yang ada, yang digerakkan oleh rakyat sendiri, seakan-akan tidak ada perubahan atau kemungkinan perubahan dari relasi kuasa elitis-oligarkis yang ada, seakan-akan tidak ada antusiasme dan perubahan sikap politik dari rakyat pekerja itu sendiri dalam proses perjuangan sehari-hari mereka atas struktur yang menindas. Pseudo-heroisme semacam ini akhirnya bukan hanya mereduksi korpus teori dan sejarah perjuangan gerakan Kiri menjadi semacam buku resep memasak, teori-teori motivasi, atau kiat sukses berwirausaha, yang menghalangi dialog antara berbagai posisi teoretik yang berbeda, tetapi juga terjebak kepada sebuah bentuk esensialisme dalam melihat aspirasi dan artikulasi politik dari rakyat pekerja yang konsekuensinya adalah sikap pokoke golput dan anti pemilu, seakan-akan ancaman fasisme di Indonesia tidak ada hanya karena fasisme Indonesia tidak ‘mirip’ atau ‘sama dengan’ fasisme Eropa, seakan-akan kaum Chartists di Inggris sekedar berkhayal ketika memperjuangkan hak pilih universal, seakan-akan partai-partai Kiri-radikal di Uni Eropa dan sejumlah gerakan sosial, dan pemerintahan progresif di Amerika Latin mulai dari Allende, Chávez, Morales, dan García Linera oportunis hanya karena memanfaatkan jalur politik elektoral.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka, menurut hemat saya, posisi teoretik pertama dan kedua merupakan konsekuensi logis dalam membaca dan menanggapi realitas politik yang ada. Posisi teoretik kedua berpegang kepada dua asumsi yaitu pentingnya memunculkan kemungkinan-kemungkinan politik alternatif di luar politik elektoral arus utama dan membuka kemungkinan dialog dengan berbagai posisi teoretik Kiri yang berbeda. Posisi ini tetap menempatkan politik emansipasi radikal sebagai tujuan utama, namun menyesuaikan strategi politik dengan konteks dan realitas lokal. Saya mengangkat topi terhadap komitmen terhadap politik radikal yang dibarengi dengan pembacaan kontekstual atas realitas Indonesia dari posisi teoretik ini. Posisi ini juga tetap membuka kemungkinan dialog dengan posisi pertama, yaitu dukungan kritis terhadap Jokowi, yang akan saya jabarkan setelah membahas pergolakan politik di kubu Jokowi.
Politik Pilpres 2014: Pergolakan di Kubu Jokowi
Membaca konstelasi politik di kubu Jokowi, meminjam ucapan kawan Airlangga Pribadi, haruslah dilakukan secara dialektis. Kita harus memperhitungkan kontestasi politik di antara sejumlah kekuatan sosial yang berada di dalam kubu Jokowi. Untuk itu, saya akan membahas mengenai sejumlah kekhawatiran mengenai menyusupnya anasir-anasir OrBa dan agenda-agenda politik mereka yang dialamatkan ke kubu Jokowi.
Pertama, dari perspektif ekonomi-politik, terdapat kekhawatiran bahwa kaum oligarkh yang berada di belakang Jokowi,7 seperti Surya Paloh, misalnya, dan elit-elit konservatif nan karatan8 di tubuh partai utama pendukung Jokowi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan berusaha untuk ‘menjinakkan’ Jokowi. Dengan kata lain, alih-alih mempromosikan sejumlah kebijakan publik yang lebih progresif, Jokowi, meskipun didukung oleh sejumlah kekuatan sosial yang progresif, hanya akan menjadi ‘capres boneka’, sebagaimana dituduhkan oleh banyak pihak.
Kedua, dari perspektif HAM, kedekatan kubu Jokowi dengan sejumlah jenderal pelanggar HAM dan pengidap post-power syndrome lainnya juga dianggap bermasalah. Lagi-lagi saya akan merujuk kepada laporan singkat ETAN dan tulisan dari aktivis HAM Usman Hamid. Sebagai pengingat, Wiranto, seorang jenderal OrBa yang menjadi pentolan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang juga mendukung Jokowi, juga memiliki catatan pelanggaran HAM yang naudzubillah. ETAN melaporkan bahwa Wiranto juga terlibat dalam kasus tewasnya aktivis, dan laporan Komnas HAM juga menunjukkan keterlibatan Wiranto dalam kasus kerusuhan 1998. Kemudian, Usman Hamid juga menulis bahwa kedekatan Jokowi dengan sejumlah jenderal konservatif seperti Hendropriyono, yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan warga di Talangsari, Lampung dan pembunuhan aktivis HAM terkemuka almarhum Munir. Demikian juga dengan Ryamizard Ryacudu, seorang jenderal pendukung prinsip ‘NKRI Harga Mati!’ dengan tendensi militeristik, juga bermasalah dari perspektif perlindungan HAM, terutama dalam kasus pembunuhan pejuang bangsa Papua Theis Eluway.
Tentu saja, kedua kritik yang ditujukan kepada kubu Jokowi ini merupakan kritisisme yang valid. Tidak hanya itu, pemilihan Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres Jokowi juga dianggap sebagai pilihan yang problematik. Kembali, ini merupakan keberatan yang sangat wajar – sebab bagaimanapun, JK adalah bagian dari kaum oligarkhi Indonesia, yang parahnya, sebagaimana kita saksikan dalam film dokumenter The Act of Killing, juga memiliki kedekatan dengan kelompok paramiliter pro-OrBa, seperti Pemuda Pancasila (PP).
Namun, persis di titik inilah, saya pikir, anjuran kawan Airlangga, untuk membaca pergolakan politik di kubu Jokowi secara dialektis menjadi sangat relevan. Membaca pergolakan politik di kubu Jokowi secara dialektis berarti mengidentifikasi tidak hanya kekuatan-kekuatan elit lama dan konservatif yang bercokol di kubu Jokowi, tetapi juga kekuatan-kekuatan sosial progresif seperti rakyat pekerja (buruh, petani, serta kelompok-kelompok termarginalkan di desa dan kota), elemen-elemen masyarakat sipil dan kaum intelektual, relawan-warga, yang melihat potensi progresif dari agenda-agenda populisme Jokowi dan berusaha untuk memperdalam potensi progresif dari populisme Jokowi, sekaligus menghadang aksi-aksi reaksioner dari kelompok-kelompok konservatif yang berada di kubu Jokowi. Singkatnya, kita perlu memperhatikan kontestasi politik yang terjadi di antara kedua kekuatan sosial tersebut – suatu hal yang bisa dikatakan absen di kubu Prabowo-Hatta. Usman Hamid, misalnya, menulis bahwa terdapat ketegangan antara sejumlah aktivis pro-demokrasi seperti Teten Masduki dan Andi Widjajanto dengan jenderal OrBa, seperti Hendropriyono. Potensi progresif dari populisme Jokowi, meskipun masih terbatas, bukanlah suatu klaim yang mengada-ada. Rekam jejak Jokowi sebelum menjadi capres, misalnya,baik di Solo dengan program-program populisnya yang berusaha meningkatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun di Jakarta dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pembelaan terhadap Lurah Susan, merupakan sejumlah bukti atas potensi progresif tersebut. Kemudian, dukungan kelompok-kelompok subaltern dalam masyarakat Indonesia seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)9 juga dapat dibaca sebagai potensi pendalaman dan pengembangan yang lebih lanjut dari agenda-agenda progresif populisme Jokowi.
Berdasarkan atas pertimbangan inilah, posisi teoretik pertama dari politik Kiri, yang saya singgung sebelumnya di atas, yaitu dukungan kritis terhadap Jokowi, menemukan relevansinya. Bagi posisi teoretik ini, dukungan kritis terhadap Jokowi, setidaknya lebih aman bagi keberlangsungan demokrasi elektoral di Indonesia, yang, meskipun masih sangat tidak sempurna dan masih didominasi oleh para elit, setidaknya memberikan ruang demokratik bagi artikulasi politik rakyat pekerja dan penerapan agenda-agenda perjuangan kelas. Hanya dalam iklim politik yang lebih terbuka dan demokratis inilah, menurut posisi teoretik ini, agenda-agenda yang lebih progresif dan pro-rakyat pekerja serta konsolidasi proses pembangunan politik Kiri-progresif di Indonesia dapat dilaksanakan.10 Posisi teoretik ini juga membuka dialog dengan posisi politik Kiri yang lain, terutama dengan posisi teoretik kedua.
Oleh karena itu, perbandingan antara pasangan Jokowi-JK dengan pasangan Prabowo-Hatta bukanlah perbandingan yang apple to apple. Pasangan yang pertama masih memungkinkan penerapan kebijakan publik yang progresif yang lebih luas, sedangkan pasangan yang kedua justru memiliki kecenderungan korporatis-otoritarian yang kuat a la Orde Baru. Posisi teoretik dan politik untuk mendukung pasangan yang pertama dapat dijustifikasi, tetapi tidak dengan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Hatta, yang sedari awal tidak valid dan tidak dapat dijustifikasi, karena, sesuai dengan singkatan resmi pasangan tersebut, benar-benar akan membawa PRAHARA di Indonesia.
Penutup: Antara Demokrasi atau Barbarisme
‘…djiwa fasisme tidak sesuai dengan djiwa Indonesia! Djiwa Indonesia adalah djiwa demokrasi, djiwa kerakyatan, dan djiwa fasisme adalah djiwa anti demokrasi, djiwa anti kerakjatan.’
(Bung Karno, 1965, dalam ‘Indonesia Versus Fasisme’, hal. 457-473).
Jauh-jauh hari, Bung Karno sudah memperingatkan, bahwa jiwa fasisme tidak sesuai dengan jiwa Indonesia, karena fasisme anti dengan semangat demokrasi dan kerakyatan – suatu hal yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Kini, kita kembali dihadapkan pada pilihan serupa. Demokrasi Indonesia memang masih jauh dari sempurna. Demokrasi elektoral di Indonesia masih merupakan demokrasi borjuis. Namun, itu adalah pilihan yang mendingan dibandingkan dengan segala kecenderungan untuk kembali kepada OrBa. Perlu dicatat, bahwa saya tidak melegitimasi tendensi elitis dari demokrasi borjuis. Yang saya ingin garis bawahi adalah, misi emansipasi radikal yang menjadi cita-cita gerakan Kiri lebih mungkin untuk dilaksanakan dalam iklim politik yang demokratis – terbuka dan tidak represif. Oleh karena itu, ketika 16 tahun setelah tumbangnya OrBa, kita kembali berhadapan dengan hantunya, kita perlu mempertahankan ruang demokratik itu.
Di saat yang bersamaan, kita juga menyaksikan naiknya epos reaksioner dari perkembangan kapitalisme-neoliberal di tingkat global. Di India, Narendra Modi, politisi konservatif dari partai Hindu fundamentalis, Bharatiya Janata Party (BJP), yang bertanggung jawab atas tewasnya ribuan warga minoritas Muslim di Gujarat, akan segera dilantik menjadi Perdana Menteri di India. Di Thailand, militer kembali melakukan kudeta untuk yang keberapa kalinya. Di Mesir, militer kembali berkuasa setelah Revolusi Rakyat dikumandangkan. Di Venezuela, para oligarkh dan kelompok-kelompok revolusioner kembali melakukan aksi-aksi destabilisasi pasca berpulangnya Chávez. Di Eropa baru-baru ini, tercatat ada 12 negara dimana kekuatan partai-partai fasis memenangkan dukungan suara yang sangat signifikan.11 Terlepas dari segenap perbedaannya, ada kesamaan dari sejumlah aksi-aksi anti-demokrasi tersebut: semuanya dilakukan atas nama ‘stabilitas’, ‘keamanan’, ‘kemajuan’, terkadang ‘pemberantasan korupsi’, atau parahnya lagi ‘karena rakyat belum siap untuk berdemokrasi’ atau justru karena ‘ingin menyelamatkan ‘demokrasi’’.
Saya berharap, jangan sampai kita menyaksikan kecenderungan serupa muncul di Indonesia. Di dalam konteks inilah, metode ilmiah dalam gerakan progresif menjadi penting. Di tengah-tengah maraknya black campaign dan upaya moralisasi yang kebablasan dalam diskursus politik Indonesia, yang membedakan gerakan progresif dengan kecenderungan politik lainnya adalah penggunaan metode ilmiah dalam perumusan dan justifikasi posisi teoretik dan aksi-aksi politiknya. Kampanye hitam yang menyerang dimensi pribadi dari para pasangan capres-cawapres dengan stereotip-steoreotip rasis dan esensialis, yang identik dengan kelompok-kelompok etnis dan masyarakat tertentu, (misalnya: Jokowi antek Cina dan Yahudi atau Prabowo tidak becusmengurus rumah tangga), salah bukan hanya karena kampanye tersebut bersifat ad hominem dan secara moral salah, melainkan juga karena klaim-klaim liar yang diajukan tersebut tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sebagai seorang presiden, dan lebih penting lagi tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dan karenanya salah. Moralisasi atas suatu permasalahan juga bukan jawaban, karena moralisasi bukan hanya mengaburkan masalah seakan-akan menjadi persoalan yang jelas hitam-putihnya (misalnya, diskursus ‘orang baik’ versus ‘orang jahat’) dan mengalihkan perhatian kita dari persoalan-persoalan utama (misalnya, persoalan relasi ekonomi-politik di antara kekuatan sosial pendukung para capres-cawapres, atau masalah pelanggaran HAM di masa lalu, dan lain sebagainya), tetapi juga memiliki kecenderungan untuk melabeli dan mereduksi upaya-upaya analisa kompetensi dan rekam jejak dari suatu calon sebagai suatu bentuk pergunjingan, fitnah, atau black campaign. Analisa saya atas rekam jejak ekonomi-politik Prabowo sebagai oligarkh dan reputasi Prabowo sebagai seorang pelanggar HAM, dapat dengan mudah dilabeli sebagai upaya ‘fitnah’ atau ‘pencemaran nama baik’. Tentu saja ini tuduhan yang absurd, karena analisa ini saya lakukan sebisa mungkin berdasarkan kaidah ilmiah yang menjadi pedoman gerakan progresif dan semata-mata ditujukan, dalam kapasitas saya sebagai warga negara yang peduli, untuk kemaslahatan publik.
Di dalam konteks ini juga, saya ingin menyerukan kepada kawan-kawan yang berafiliasi dengan gerakan Islam politik untuk kembali membawa metode ilmiah dan menghindari penggunaan fitnah dalam berpolitik. Bukankah tendensi reformis dan progresif dalam Islam politik hanya akan langgeng apabila gerakan Islam konsisten dalam menerapkan metode ilmiah dan menghindari fitnah dalam berteori dan berpolitik? – Dua hal yang juga menjadi kredo gerakan Islam yang progresif. Bukankah situs-situs web seperti Arrahmah dan Voa-Islam merupakan situs-situs web yang bertentangan dengan semangat Islam, karena hanya menyebarkan fitnah, cocokologi teori-teori ‘konspirasi Wahyudi’, dan kebencian? Bukankah militerisme musuh gerakan Islam dan gerakan-gerakan progresif lainnya, sebagaimana dapat kita lihat di Mesir dan Indonesia? Bukankah musuh gerakan Islam adalah konservatisme, kejumudan, dan elemen-elemen penindas lama yang berbaju baru dan bermulut manis, seperti misalnya kaum militer berbaju ‘demokrat’, ‘anti-neolib’, dan ‘anti-asing’, alih-alih imajinasi abstrak seperti ‘kelompok-kelompok liberal, sekuler, komunis, Cina, Yahudi, dan asing’?
Kepada mereka yang masih mendukung kubu Prabowo-Hatta dan kroni-kroninya, saya tantang untuk merasakan sepersepuluh, ya, sepersepuluh saja, dari penderitaan korban penculikan, korban kerusuhan, dan juga korban pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Kecuali Anda bisa memberikan justifikasi teoretik atas pilihan politik anda, atau isi kepala Anda sesomplak Ahmad Dhani, atau Anda siap dikorsa dan tidur di balok es, maka dukungan Anda terhadap pasangan Prabowo-Hatta tidak valid secara teoretik.
Sebuah masa depan di mana cita-cita proklamasi dan reformasi dapat dijalankan, sebuah masa depan di mana dapur kita bisa ngebul dan kita bisa bebas bersuara tanpa takut dikorsa adalah masa depan yang mungkin. Namun, itu memerlukan usaha kita sebagai manusia. Masa depan tersebut hanya mungkin dicapai apabila demokrasi dijaga. Ya, apabila Prabowo Subianto tidak menjadi presiden.
Karena pilihannya jelas, antara DEMOKRASI atau BARBARISME***
Iqra Anugrah, hanya warga negara biasa, beredar di twitterland dengan id @libloc
Kepustakaan
Apinino, R., 2014. Apa yang Berbahaya dari Prabowo dan Gerindra? : Telaah Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). [Online]
Dapat diakses di: http://www.prp-indonesia.org/2014/apa-yang-berbahaya-dari-prabowo-dan-gerindra-telaah-manifesto-perjuangan-partai-gerakan-indonesia-raya-gerindra
[Diakses 25 Mei 2014].
East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), 2014. Indonesia’s Militarized Democracy: Candidates bring proven records of violating human rights. [Online]
Dapat diakses di: http://etan.org/news/2014/3candidates.htm#Prabowo
[Diakses 24 Mei 2014].
Finkelstein, N., 2013. Misadventures in the Class Struggle. [Online]
Dapat diakses di: http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/misadventures_in_the_class_struggle
[Diakses 25 Mei 2013].
Hamid, U., 2014. Wither Human Rights?. [Online]
Dapat diakses di: http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/08/wither-human-rights/
[Diakses 24 Mei 2014].
Husein, M. Z., 2014. Kaum Buruh, Jangan Mau Ditipu Prabowo!. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/05/kaum-buruh-jangan-mau-ditipu-prabowo/
[Diakses 25 Mei 2014].
Pontoh, C. H., 2014. 50 Hari Menuju Pilpres: Demokrasi vs Fasisme-Religius. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/05/50-hari-menuju-pilpres-demokrasi-vs-fasisme-religius/
[Diakses 25 Mei 2014].
Ridha, M., 2014. Menuntut Logika yang Lebih! Pemilu 2014 dan Respon Taktis Politik Marxis Indonesia. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/04/menuntut-logika-yang-lebih-pemilu-2014-dan-respon-taktis-politik-marxis-indonesia/
[Diakses 25 Mei 2014].
Setiawan, A., 2014. Pengusaha Dalam Negeri Dukung Jokowi Jadi Presiden RI. [Online]
Dapat diakses di: http://finance.detik.com/read/2014/03/15/141947/2526741/4/pengusaha-dalam-negeri-dukung-jokowi-jadi-presiden-ri
[Diakses 25 Mei 2014].
Sprague, T., 2014. Perspektif Marxis untuk Pemilu 2014: Kritik, Analisa, dan Tugas Kita. [Online]
Dapat diakses di: http://www.militanindonesia.org/35-analisa-politik/8477-perspektif-marxis-untuk-pemilu-2014-kritik-analisa-dan-tugas-kita.html
[Diakses 25 Mei 2014].
Sukarno, 1965. Dibawah Bendera Revolusi: Jiid Pertama. Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
Surpriatma, M., 2014. Melacak Tim Mawar. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/05/melacak-tim-mawar/
[Diakses 27 Mei 2014].
Suryajaya, M., 2014. Apa yang Sosialis dari Nasional-Sosialisme. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/05/apa-yang-sosialis-dari-nasional-sosialisme/
[Diakses 25 Mei 2014].
Suryajaya, M., 2014. https://indoprogress.com/2014/05/marxisme-dan-sosialisme-bank-dunia/. [Online]
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2014/05/marxisme-dan-sosialisme-bank-dunia/
[Diakses 25 Mei 2014].
van Klinken, G., 2014. Prabowo and human rights: Jakarta 1998 was bad, but Prabowo likely had more blood on his hands in East Timor. [Online]
Dapat diakses di: http://www.insideindonesia.org/current-edition/prabowo-and-human-rights
[Diakses 24 Mei 2014].
Wismabrata, M., 2014. Megawati: Jokowi Petugas Partai yang Saya Perintah Jadi Capres. [Online]
Dapat diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/04/05/1719285/Megawati.Jokowi.Petugas.Partai.yang.Saya.Perintah.Jadi.Capres.
[Diakses 25 Mei 2014].
1Tentu saja, istilah ini saya ambil dari Marx.
2Istilah ini saya ambil dari ‘tesis oligarkhi’-nya Jeffrey Winters.
3Berita mengenai sumbangan Hashim ke lembaga tersebut dapat dilihat di http://internasional.kompas.com/read/2012/10/10/22514432/CSIS.Dirikan.Kajian.Sumitro.Djojohadikusumo dan http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/12/sumitro-center-launched-washington.html
4Teks aslinya, ‘That Prabowo played a significant role in this operation seems clear, but precisely how significant is less clear.’
5Pemakaian tanda kutip di sini sekedar untuk menunjukkan pluralitas pandangan di antara berbagai gerakan kiri di tanah air.
6Teks aslinya, ‘Lies, I’ve come to believe, are the bane of a radical politics, whereas truth is its method and measure…A movement built on lies, however exalted its goals, does not deserve popular support.’
7Lihat laporan mengenai dukungan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, terhadap Jokowi misalnya (Setiawan, 2014).
8Cukup banyak pemberitaan mengenai persoalan ini, namun pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai Jokowi sebagai ‘petugas partai’ secara simbolik menunjukkan kecenderungan konservatif dari sebagian elit PDIP (Wismabrata, 2014).
9Pernyataan dukungan AMAN terhadap pasangan Jokowi-JK dapat dilihat di http://www.aman.or.id/2014/05/24/suara-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-untuk-jokowi-jk/#.U4LaNHJdVRo
10Nicos Poulantzas, seorang sosiolog Marxis yang banyak menulis soal negara (dan tampaknya makin jarang dibaca akhir-akhir ini), juga menyinggung soal kemungkinan ‘taktik elektoral’ bagi politik Kiri-radikal. Ini menjelaskan dukungannya terhadap garis Eurocommunism yang dianut oleh Partai-partai Komunis di Eropa Barat pasca proses de-Stalinisasi.
11‘Far right politics in Europe,’ the Guardian, http://www.theguardian.com/gall/0,,711990,00.html Kemenangan partai-partai fasis ini dianggap bukan saja sesuatu yang mengejutkan, tetapi sudah seperti ‘gempa bumi’ politik. Lihat, “That ‘earthquake’ in Europe? It’s far-right gains in Parliament elections,” http://www.cnn.com/2014/05/25/world/europe/eu-elections/
