Sesudah Sekolah Minggu

TUILISAN ini melengkapi tulisan Berto Tukan,[1] yang mengingatkan kita tentang sejarah sekolah modern dalam hubungannya dengan masyarakat kapitalis-industri. Berto menunjukkan hubungan intim antara ketidakadilan akses pendidikan dengan ketidakadilan dalam dunia kerja sistem ekonomi kapitalisme. Sistem pendidikan modern dan mekanisme proletarisasi subjek pendidikan adalah dua sisi dari mata uang yang sama; ketika lulus, seorang sarjana hanya bisa memilih untuk menjual keahlian yang terbatas pada apa yang telah diajarkan di sekolahnya. Karenanya, ia akan menjadi sebuah sekrup dari sebuah mesin raksasa, tidak lebih. Pilihannya adalah menjadi setia atau terbuang dari sistem, mengingat masih banyak sekrup-sekrup lain menanti. 

Tulisan Berto tersebut hadir bukan tanpa konteks. Maraknya demonstrasi buruh pabrik belakangan ini membuat kesal banyak kalangan, bukan saja pengusaha atau komandan polisi, tetapi juga menganggu kenyamanan warga kelas menengah atas di ibukota. Kabarnya, yang belakangan ini sering marah-marah di media sosial, yang juga menyebabkan banyak ‘kelas menengah simpatik’ pembela kaum buruh juga marah-marah terhadap kelompok yang disebut nyinyir atau ngehe ini. Tentu bagi banyak kalangan lain, membela buruh pabrik dan tambang melalui facebook dan twitter adalah tugas mulia—dan gampang juga: tinggal pencet tombol ‘post’, ‘tweet’, ‘share’ atau semacamnya.

Jadi persoalannya apa? Mengapa banyak orang suka sekali memeriahkan konflik diagonal, yang tidak vertikal tapi juga bukan horisontal? Buruh kerah putih, paling tidak yang saya tahu di Jabodetabek, walaupun tidak bebas dari ketertindasan sistem kapitalisme, coraknya berbeda dan mampu menciptakan ruang ketahanan (resilience) yang lebih lebar[2] sehingga kesengsaraannya bisa terkurangi. Buruh kerah putih harus menghadapi penghisapan besar-besaran oleh developer perumahan serta penurunan kualitas hidup akibat pemisahan ruang kerja dan ruang hunian yang menuntut perjalanan panjang antara kantor dan rumah (dengan kata lain, antara ranah produksi dan reproduksi). Yang belakangan ini juga punya andil dalam munculnya banyak sekali spektrum pekerjaan informal (lihat Mingione, 1991 untuk landasan konsep ‘informal’), yang sering luput dari pembahasan inteletual kiri –Marxis tulen, Marxis baru, Marxis hijau atau abu-abu, atau apalah namanya) di Indonesia.

Dalam sistem ekonomi neoliberal[3] saat ini,  sistem pengkotak-kotakkan kelas pekerja kemudian tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan dua dimensi antara besar upah dan tingkat pendidikan. Banyak sekali faktor yang menentukan upah seseorang (lihat Gambar 1), yang selanjutnya menentukan harapan seorang ayah terharap anak laki-lakinya atau seorang ibu terhadap calon menantu perempuannya. Sekeren apapun sekolah filsafat, sehingga para mahasiswanya dapat menulis dengan indah baik puisi maupun artikel di IndoPROGRESS, banyak ayah yang berharap anaknya sekolah teknik mesin atau teknik sipil, menjadi pengacara atau menjadi dokter—plus masuk UI, ITB atau UGM, karena apalah arti Itenas, UNIKOM, apalagi IKJ atau STF Driyarkara. Belakangan saya bicara dengan beberapa teman perempuan yang sedang sekolah tinggi. Bukan bualan jika banyak yang putus cinta lantaran ibunya pacar tidak suka perempuan yang sekolah lebih tinggi daripada anak laki-lakinya. Ini bukan karena ibu-ibu ini tidak berpendidikan tinggi, tetapi karena begitu banyak peran sosial dalam sistem reproduksi yang dibebankan kepada perempuan dan jika tidak, akan mengurangi nilai upah riil. Yang belakangan ini adalah isu yang dialami bukan saja buruh kerah biru, tetapi juga kerah putih.

Jika tidak ada usaha mencari isu-isu yang dapat meruntuhkan dinding batas kelompok-kelompok pekerja, maka mengharapkan kelas menengah bersolidaritas terhadap kesengsaraan buruh pabrik sama saja dengan berharap sebuah rezim militer tiba-tiba meletakkan senjatanya. Ada kepanitiaan kolektif yang disebut negara, yang dapat dituntut untuk menaikkan upah riil. Isu kenaikan upah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya kenaikan nilai upah. Bentuk intervensi negara, selain sistem ketenagakerjaan yang seadil-adilnya, minimal berupa subsidi pendidikan, subsidi mobilitas (transportasi publik), perumahan murah, pelayanan kesehatan dan sarana air-sanitasi. Jika upah naik, tetapi harga barang dan jasa pokok naik juga, tidak ada kata sejahtera di negeri kita.

Kembali ke soal pengkotak-kotakan masyarakat akibat sistem pendidikan, hal ini ternyata bukan cerita akhir peradaban kita. Solidaritas kaum sekolahan untuk mengajar anak-anak jalanan misalnya, walau bentuknya adalah karitatif, perlu ditilik dari sudut pandang politik. Upaya apapun yang berusaha menggantikan pelayanan yang hilang, yang seharusnya disediakan negara, adalah bentuk aksi protes terhadap kesenjangan. Tentu upaya semacam ini harus dilihat secara kritis—apakah langkah ini, misalnya, mampu mendorong perubahan susunan geometris kekuasaan pada tingkat yang paling lokal? Yang saya maksud adalah soal perbaikan daya tahan (resilience) dan kemampuan komunitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara swadaya. Sebagai contoh, para insinyur dan arsitek di Brazil mampu mentransfer pengetahuan teknik mereka kepada kaum miskin perkotaan untu bekerjasama menyediakan hunian susun delapan lantai yang relatif murah dan berkualitas sangat baik.[4] Di atas kertas, hal ini sulit dicapai tanpa keahlian teknis, modal yang besar serta teknologi yang canggih (dan pada umumnya mahal). Contoh lain, di banyak negara, para ahli pertanian bekerjasama dengan petani untuk menghasilkan bibit yang baik serta melestarikan keragaman hayati. Bentuk solidaritas ini tentu adalah hasil interaksi–saya menyebutnya ‘interaksi diagonal’—yang panjang, dan sering menyakitkan pula karena disertai oleh pengkhianatan, turunnya kepercayaan, dan hilangnya dorongan untuk berkolaborasi.

Persoalannya kemudian, apakah contoh-contoh solidaritas kaum sekolahan ini dapat dibuat ulang atau dilipat-gandakan melalui institusi negara? Banyak negara yang menyediakan anggaran bagi pekerja sosial, misalnya. Setahu saya dulu, kerja praktik mahasiswa arsitektur UGM dapat dilakukan di kampung-kampung kota, bandingkan dengan, misalnya, ITB yang mengharuskan kerja praktik di konsultan arsitektur formal. Mengapa institusi negara? Jawaban mudahnya: saya masih percaya perlunya keterlibatan institusi negara. Institusi negara bisa diubah, watak kapitalis barangkali tidak, atau belum tentu. Ini bukan soal jahat atau tidaknya kapitalisme; sebagian dari kita (yang sengsara) tahu apa konsekuensi dari sistem ini. Namun jangan lupa, sistem ekonomi kapitalis pun hadir lewat perjuangan kelas (pemodal) melalui institusi negara, si kepanitiaan kolektif yang bentuknya bisa bermacam-macam itu—dus, bisa diubah.***

Kamar asrama di Heverlee, awal November 2013.

Prathiwi, sedang menyelesaikan studi doktoralnya di VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) KU Leuven, Belgium

Kepustakaan

Ingleson, J. (1981). Worker Consciousness and Labour Unions in Colonial Java. Pacific Affairs 54(3), 485-501.

Ingleson, J. (1988). Urban Java during the Depression. Journal of Southeast Asian Studies, 19, 292-309 doi:210.1017/S0022463400000576

Ingleson, J. (2001). The Legacy of Colonial Labour Unions in Indonesia. Australian Journal of Politics and History 47(1), 85-100.

Ingleson, J. (2012). Fear of the kampung, fear of unrest: urban unemployment and colonial policy in 1930s Java. Modern Asian Studies, 46(6), 1633-1671.

Mingione, E. (1991). Fragmented Societies: A Sociology of Economic Life beyond the Market Paradigm. Oxford: Basil Blackwell.