‘REVOLUSI bukan sebuah acara makan malam,’ begitu kata Mao Zedong. Dan Rakyat Mesir sekarang memahami benar pernyataan Mao ini. Revolusi Mesir memang bukan sesuatu yang menyenangkan bagi siapapun yang menginginkan kenyamanan, layaknya acara makan malam. Ketika banyak kalangan aktivis kini mengamini begitu saja pernyataan Emma Goldman mengenai ‘revolusi sebagai tempat kita menari,’[1] maka Rakyat Mesir mengambil jalan yang sungguh tidak nyaman dalam membangun revolusinya sendiri. Revolusi mereka bukan parade bersenang-senang di jalan, sambil meneriakkan slogan anti pemerintah dengan harapan bisa dengan tenang kembali ke kondisi rutin masing-masing di keesokan harinya. Revolusi Rakyat Mesir justru mengajukan problem revolusioner paling rumit untuk dijawab oleh siapapun yang menghendaki revolusi sekarang: ‘apa yang akan terjadi di esok pagi setelah mobilisasi popular ini usai?’
Problem ini setidaknya kembali mengemuka ketika Rakyat Mesir kembali menggulingkan rezim berkuasa di Mesir. Seperti tahun 2011, penggulingan 2013 ini juga dilakukan melalui mobilisasi popular rakyat. Kali ini, mobilisasi popular ditujukan kepada kepemimpinan Islam Politik di bawah Presiden Mohamed Morsi. Bagi Rakyat Mesir, Morsi telah gagal untuk merealisasikan apa yang menjadi alasan mendasar Rakyat ketika turun ke jalan pada tahun 2011. Tidak heran jika tuntutan-tuntutan yang sempat mereka teriakkan saat menurunkan Mubarak di lapangan Tahrir, kembali dikumandangkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuasaan Islam Politik Morsi dengan kekuasaan otoritarian Mubarak. Ini bukti bahwa Rakyat Mesir serius dengan aspirasi revolusioner mereka, bahwa Mesir setelah revolusi adalah Mesir yang melakukan transformasi radikal atas setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Suatu pernyataan kuat mengenai, ‘Revolusi sampai Menang!’
Namun sebagaimana situasi revolusioner, tidak pernah ada yang namanya kondisi yang ideal dalam revolusi itu sendiri. Walau Morsi diturunkan dengan dengan peluh dan darah Rakyat Mesir di jalan, namun, kali ini, intervensi Militer Mesir pada menit-menit terakhir proses penurunan Morsi membuat proses revolusi tidak dapat dinilai dengan mudah. Bagi beberapa kalangan, proses mobilisasi rakyat tahun 2013 ini masih merupakan suatu peristiwa yang dapat dikatakan revolusioner karena Rakyat Mesir sendiri yang melakukan upaya politik kolektif dalam menurunkan Morsi. Akan tetapi, tidak sedikit yang juga mengemukakan bahwa proses kali ini kental dimensi kontra-revolusioner mengingat intervensi Militer adalah upaya kudeta yang mengancam prinsip dasar dari revolusi Mesir yang demokratis.
Di sini kita menemukan kembali apa yang rumit dari Revolusi Mesir. Revolusi Mesir melampaui secara kreatif problem utama dari demokrasi liberal dengan memberikan jawaban (sementara) melalui demistifikasi legitimasi kekuasaan formal yang membuka ruang baru untuk memahami demokrasi itu sendiri. Akan tetapi di sisi lain, hal ini kelindan dengan masih hadir serta kontributifnya kekuatan politik konservatif yakni Militer Mesir. Revolusi Mesir, dalam hal ini, menjadi penanda utama tentang kompleksitas revolusi dalam epos kontemporer kita. Menjadi penting bagi kita untuk memperjelas serta klarifikasi atas perjuangan revolusioner Rakyat Mesir kini. Karenanya tidak terhindarkan bagi kita semua yang masih bersetia pada jalan revolusi rakyat pekerja, untuk melakukan pembelajaran dari kerumitan-kerumitan ini.
Demokrasi dengan Demos
Salah satu yang krusial untuk ditekankan dari Revolusi Kedua yang dilancarkan Rakyat Mesir kali ini adalah bagaimana Rakyat Mesir mendemistifikasi makna ‘demokrasi’ itu sendiri. Ketika para ahli ‘demokrasi’ menyatakan bahwa demokrasi adalah semata terbangunnya institusi demokrasi, maka demokrasi bagi Rakyat Mesir merupakan jalan utama untuk merealisasikan cita-cita revolusi itu sendiri. Jadi keberadaan sistem demokrasi beserta dengan institusi-institusinya tidak dapat dipisahkan dari cita-cita revolusi yang melahirkannya.
Apa yang terjadi di Mesir dapat dipahami sebagai krisis legitimasi. Habermas (1976) berpendapat bahwa krisis legitimasi dalam kapitalisme muncul ketika kekuasaan politik yang dibangun dengan nilai-nilai tidak sepenuhnya kapitalis (baca: sistem sosial budaya), bertabrakan dengan imperatif dorongan pertumbuhan khas kapitalisme. Walau tidak sepenuhnya serupa, namun struktur logika Habermas membantu kita untuk memahami mengapa legitimasi kekuasaan Morsi yang diraih melalui demokrasi prosedural (baca: pemilu) sangatlah ringkih, dimana benturan yang terjadi adalah antara aspirasi revolusi dengan dorongan pertumbuhan ekonomi. Pasca berkuasanya Morsi, alih-alih memberikan infrastruktur politik yang diperlukan untuk merealisasikan cita-cita revolusi, Morsi justru mengambil jalur politik yang bertentangan dengan aspirasi revolusi atas nama pembangunan serta pertumbuhan Mesir. Melalui upaya replikasi rezim ekonomi-politik AKP di Turki, Morsi mengadopsi kebijakan neoliberal di Mesir. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan Mursi untuk mengambil pinjaman US$4,8 Miliar dari IMF. Konsekuensi dari pinjaman ini, Mesir harus melakukan penyesuaian struktural melalui pengurangan pembiayaan publik, pemotongan subsidi, peningkatan pajak atas barang kebutuhan dasar, dan devaluasi mata uang Pound Mesir (Shabi 2012). Trajektori ekonomi politik inilah yang kemudian mengondisikan krisis legitimasi rezim pemerintahan Morsi. Ia dianggap telah berkhianat terhadap revolusi rakyat yang melahirkannya.
Namun penjelasan krisis legitimasi ini mencukupi dengan sendirinya karena adopsi neoliberalisme ke negara yang tengah mengalami perubahan, tidak melulu unik pengalaman Mesir. Dalam hal ini argumen Pepinsky (2013) menjadi relevan. Bagi Pepinsky, proses transisi politik yang terjadi di Mesir, khususnya, dapat dilihat melalui perbandingannya dengan Indonesia. Pepinsky menekankan bahwa warisan otoritarianisme adalah penting dalam memahami upaya stabilisasi ‘demokrasi,’ sehingga ‘Model Indonesia’ yang sering dijadikan referensi bagi transisi mulus demokrasi bagi negara Islam, tidak dapat diterapkan di Mesir dikarenakan warisan otoritarianisme yang berbeda.
Saya bersepakat dengan kesimpulan Pepinsky, bahwa ada spesifitas kondisional antara Indonesia dan Mesir. Namun, diagnosa Pepinsky tentang Mesir cenderung mengabaikan dinamika kekuatan serta perjuangan politik yang juga ikut menentukan proses transisi demokrasi itu sendiri. Aspirasi revolusi masih sangat mengemuka dalam benak Rakyat biasa di Mesir. Kalangan pemuda, buruh, dokter, pengacara, dan banyak elemen masyarakat lainnya, masih mengupayakan melalui perjuangan keseharian mereka transformasi nyata di Negara Mesir. Selain itu, masih terdapat elemen kiri radikal (kelompok kiri sosialis dan komunis) yang tetap memperjuangkan aspirasi revolusioner dalam ranah politik formal Mesir (Slocums 2013). Kondisi ini tentu saja sangat krusial untuk mempertahankan subjektivitas revolusioner dalam mempengaruhi ruang politik Mesir itu sendiri.
Kondisi ini yang memungkinkan terjadinya mobilisasi popular pasca 2011 untuk menurunkan Morsi. Rakyat Mesir memahami bahwa demokrasi prosedural tidak dapat dipisahkan dari demokrasi substansial yang sudah dibentuk oleh proses revolusi Rakyat itu sendiri. Mengabaikan hal ini tentu saja berimplikasi pada tidak relevannya bentuk formal demokrasi dengan berbagai institusinya. Institusi-institusi tersebut dibangun untuk merealisasikan cita-cita revolusi, bukan untuk menegosiasikan (bahkan menegasikan) cita-cita tersebut. Dalam hal ini, Rakyat Mesir mendefinisikan secara kreatif mengenai apa yang sebenarnya kita maksud mengenai ruang politik dalam demokrasi. Ruang politik dalam demokrasi, bagi Rakyat Mesir, adalah medan sekaligus untuk melakukan kontrol langsung atas rezim politik yang dibentuknya. Dalam hal ini, mobilisasi popular yang dilakukan adalah bagian tak terelakkan dari proses demokrasi di Mesir. Tidak heran, jika kemudian, dalam pengalaman Mesir kini, kita bisa melihat bahwa demos (rakyat) tengah mengartikulasikan kekuasaannya dalam demokrasi.
Kudeta militer: revolusi atau kontra-revolusi?
Terlepas dari temuan kreatif dalam revolusi Rakyat Mesir terhadap demokratisasi selama proses kejatuhan Morsi, kita tidak dapat mengabaikan fakta empirik bahwa kekuatan kontra-revolusioner, seperti militer, juga ambil bagian dalam situasi ini. Jangan lupakan bahwa Militer adalah bagian yang penting dari basis kekuasaan Mubarak, yang membuat Rakyat Mesir melancarkan revolusi pada tahun 2011. Intervensi Militer (yang banyak kalangan menyebutnya kudeta militer) sedikit banyak membuat proses kejatuhan Morsi menjadi dimungkinkan. Untuk itu menjadi sangat penting untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya kita maksud dengan peranan militer dalam revolusi kini.
Keterlibatan Militer terhadap kejatuhan Morsi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh relasi yang tercipta antara Militer dengan Morsi pasca pemilu, yang merupakan anak kandung dari revolusi 2011. Sejak berkuasa, Morsi memang telah melakukan penyingkiran sistematis terhadap Militer. Puncaknya dapat dilihat pada Agustus 2012, ketika Morsi memensiunkan Menteri Pertahanan Hussein Tantawi, serta mencopot Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sami Anan. Hussein Tantawi sendiri adalah ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF, Supreme Council of Armed Force). Pemensiunan Tantawi dan dicopotnya Anan, juga bukan sesuatu yang tanpa dasar. Blunder Militer di Sinai pada 5 Agustus 2012, yang menewaskan 16 pasukan penjaga perbatasan adalah dasar yang logis bagi Morsi untuk melakukan manuver ini (Rashwan 2012). Bagi Morsi, hal ini menunjukkan bahwa pihak militer sudah terlalu lama bermain politik yang membuat kehilangan fokus untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu mempertahankan Mesir dari ancaman eksternal.
Bersamaan dengan dikeluarkannya Tantawi dan Anan, maka proses penyusunan konstitusi yang baru menghilangkan peranan militer dalam konstitusi. Kondisi ini mmbuat Morsi memegang kontrol penuh atas proses politik Mesir. Situasi ini kemudian menempatkan militer pada posisinya yang marjinal, seperti posisi kekuatan politik lainnya yang sudah terlebih dahulu dimarjinalisasi oleh kepresidenan Mursi dengan Ikhwanul Muslimin-nya, yakni kalangan liberal, sekuler, dan juga kalangan kiri revolusioner. Konjungtur serta konstelasi politik ini kemudian membuat apa yang saya sebut sebagai satu bentuk, mengutip Laclau-Mouffe, logika persamaan (logic of equivalence) di antara mereka yang telah termarjinalisasi oleh Morsi. Antaganisme ini kemudian mengondisikan lebih lanjut perlawanan revolusioner yang telah dilakukan oleh Rakyat Mesir.
Dengan dasar ini, saya berpendapat argumentasi Spraque (2013) yang mengatakan bahwa revolusi yang terjadi sekarang adalah murni revolusi rakyat tanpa ada intensi militer adalah sangat berbahaya. Pendapat Spraque bisa mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa militer Mesir kini sudah tersubordinasi dibawah kepemipinan politik yang revolusioner. Akan tetapi, posisi ini juga hendak menolak argumen Nugroho (2013) yang berpendapat bahwa yang mampu menentukan kekuasaan adalah mereka yang memiliki bedil, bahwa penggulingan Morsi tidak lebih sebagai kudeta militer belaka tanpa ada konteks perjuangan politik yang melatarinya. Walau saya bersimpati pada posisi Spraque, akan tetapi saya perlu menekankan bahwa dalam perjuangan revolusioner peranan militer harus diperhatikan. Perhatian pada militer ini penting agar kita tetap mawas diri, agar kita sadar bahwa intervensi militer ini dapat menjadi narasi awal bagi militer untuk melakukan opresi terhadap rakyat atas nama penciptaan keamanan dan ketertiban pasca jatuhnya Morsi. Dengan dalih mengamankan Mesir dari ketidakpuasan pendukung Morsi, Militer akan juga menggunakan hak represinya untuk menundukkan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam Rakyat Mesir. Oleh karena itu, di sini pihak militer Mesir harus dilihat sebagai elemen oportunis-parasit dalam gerakan revolusioner, yang kehadirannya harus secara sistematis dinetralisir dalam proyeksi politik revolusioner.
Penutup
Alan Badiou dalam bukunya The Rebirth of History (2012) mengatakan, kerusuhan dapat memiliki signifikansi historisnya sendiri. Hal ini terjadi ketika, ‘lokalitas berhenti menjadi terbatas,… ketika komposisi berhenti menjadi seragam, namun secara bertahap menguraikan representasi terpadu dalam bentuk mosaik dari semua orang, ketika, akhirnya, teriakan negatif pemberontakan murni digantikan oleh penegasan permintaan bersama, yang kepuasannya memberikan makna awal tentang kata “kemenangan” (victory)’ (Badiou 2012, h 35). Hal inilah, yang setidaknya, terjadi dengan revolusi Mesir. Lokalitas Mesir beresonansi dalam pengalaman kita semua. Pengalaman Rakyat Mesir dalam menciptakan subjektivitas kolektif revolusionernya, membuat sejarah peradaban kontemporer tidak dapat sama lagi. Kompleksitas serta pertanyaan rumit yang mengiringi proses revolusi di sana, membuat revolusi Rakyat Mesir bukan semata repetisi dari sejarah, lebih dari itu, ia menciptakan alur urutan baru dalam sejarah yang hasilnya hanya bisa ditentukan oleh rakyat Mesir itu sendiri. Tidak heran, jika mereka tidak mengambil jalur yang biasa dikumandangkan oleh ahli-ahli demokrasi dari Barat.
Bagi kita di Indonesia, satu-satunya cara untuk dapat bersetia dengan alasan utama revolusi Mesir adalah dengan memastikan kemenangan penuh rakyat Mesir dalam revolusi mereka. Bukan bersikap patronase dengan mengambil jarak, sembari memberikan jawaban segera atas problem revolusi mereka. Tidak pula dengan mengajukan kesimpulan-kesimpulan yang simplistik atas jalannya revolusi Rakyat Mesir itu. Bersetia pada revolusi Rakyat Mesir, berarti kita harus terlibat langsung dengan mengajukan problem yang sama yang membuat mereka harus bersusah payah turun ke jalan untuk membangun revolusinya sendiri. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika revolusi juga dilakukan di sini, di Indonesia.***
Muhammad Ridha, anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP), kini studi di Murdoch University, Australia. Penulis aktif di twitterland dengan akun @muh_ridha.
Kepustakaan:
Buku
Badiou, A. (2012). The Rebirth of History: Times of Riots and Uprising. London: Verso
Habermas, J. (1976). Legitimation Crisis. Cambridge: Polity Press.
Internet
Nugroho, R. (2013). Mursi. Diambil dari http://tikusmerah.com/?p=819
Pepinsky, T. (2013). There Is No Indonesia Model for the Arab Spring. Diambil dari http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/27/there_is_no_indonesia_model_for_the_arab_spring?page=0,1
Rashwan, N.H. (2012). Morsi’s Coup Against SCAF: the Hows and The Whys. Diambil dari http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/50324/Egypt/First–days/Morsis-coup-against-SCAF-The-hows-and-the-whys.aspx
Shabi, R. (2012). Egyptions Are Being Held Back by Neoliberalism, not Religion. Diambil dari http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/21/egyptians-hetd-back-neoliberalism-not-religion
Slocums, B. (2013). The Left and the Worker Movements in Egypt’s Democratic Revolution. Diambil dari http://www.thenorthstar.info/?p=7986
Spraque, T. (2013). Benarkah ada Kudeta Militer di Mesir? Diambil dari https://indoprogress.com/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir/
[1] Lihat pernyataan Emma Goldman, ‘If I can’t dance, it is not my revolution.’ Pernyataan Goldman seakan meyakini bahwa revolusi sebagai sesuatu yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah sekaligus nyaman, layaknya menari di lantai dansa. Bukankan ini yang kita temukan dalam pengalaman kita di tengah banyaknya mereka yang disebut ‘intelektual dan aktivis kritis’ yang menghendaki transformasi sosial namun alpa untuk melakukan pengorganisiran kesadaran politik basis massa rakyat yang berlawan, selain menjentikkan jari pada mouse komputer di dunia maya?
