SALAH satu problem besar yang tengah disorot secara serius oleh rezim berkuasa Indonesia beserta aparatus pengetahuannya adalah menguatnya fenomena jebakan pendapatan menengah (middle income trap), dalam proses pembangunan di Indonesia. Jebakan pendapatan menengah adalah suatu kondisi dimana negara dengan pertumbuhan pendapatan menengah, dimana Pendapatan Domestik Brutonya (PDB) tahunannya berada dikisaran $2000 sampai dengan $7250 (Felipe, 2012), harus mengalamai stagnasi karena ketidakmampuan ekonomi negara tersebut untuk didorong lebih lanjut ke arah negara dengan penghasilan tinggi atau Negara maju.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (2012), berpendapat bahwa jebakan pendapatan menengah sangat berbahaya bagi pembangunan (yang dalam hal ini tentu saja adalah pembangunan dalam kerangka kapitalisme), karena kondisi ini akan menurunkan daya saing kapitalisme Indonesia. Penurunan daya saing itu terjadi karena tidak adanya kemajuan kualitas dari sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur. Kegagalan Negara untuk berkompetisi secara kuat dalam pasar ekonomi global, tentu saja sangat mencemaskan kelas kapitalis Indonesia, karena hal itu berarti akan memperlemah kapasitas mereka untuk secara optimal melakukan akumulasi kapital lebih lanjut. Ibarat terperosok ke dalam lumpur penghisap, maka vonis atas keterperangkapan Indonesia ke dalam jebakan pendapatan menengah berarti adalah vonis akan kematian secara perlahan kelas kapitalis Indonesia itu sendiri.
Situasi seperti ini harus dipahami secara hati-hati. Walau secara struktural jebakan pendapatan menengah akan memperlemah posisi kelas kapitalis Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa pelemahan ini adalah penanda bagi kehancuran kapitalisme di Indonesia. Kehancuran kapitalisme secara total tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada dinamika kapitalisme itu sendiri. Kecurigaan mendasar yang harus dibangun ketika hendak melihat bagaimana kelas berkuasa berbicara mengenai jebakan pendapatan menengah adalah pentingnya kritisisme atas bias ideologis pengetahuan ekonomi arus-utama, yang pada dasarnya adalah artikulasi pengetahuan yang dominan dari kelas borjuasi itu sendiri. Dalam hal inilah keharusan munculnya intervensi pengetahuan yang berposisi secara diametral atas presentasi pengetahuan ekonomi arus-utama, dimana tugas dari intervensi tersebut tidak lain untuk mengeksplesitkan relasi sosial produksi yang melingkupi fenomena jebakan pendapatan menengah itu sendiri. Suatu penjelasan yang seringkali dikaburkan serta diabaikan dari posisi ekonomi arus-utama. Selain itu, intervensi ini juga harus dipahami pula secara idelogis karena presentasi pengetahuannya akan secara sadar berupaya untuk mengapropriasi kelemahan artikulasi ekonomi arus-utama sekaligus untuk memperlihatkan kemungkinan praktik politik di luar kapitalisme itu sendiri.
Penjelasan versi ekonomi arus-utama, di Indonesia, khususnya, mengenai bagaimana jebakan berpendapatan menengah terjadi serta apa yang harus dilakukan, dapat dilihat dari artikel lama Muhammad Chatib Basri di Kompas 14 Mei 2012. Argumentasi Basri sederhana, dalam rangka menciptakan pertumbuhan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, maka pengeksploitasian sumber daya alam serta alokasi tenaga kerja ke sektor yang produktif dapat diperkenankan. Akan tetapi mengikuti tesis ‘Titik Arthur[1]’ Basri berpendapat bahwa penciptaan pertumbuhan dalam rangka mendorong ke tingkat pendapatan menengah melalui cara ini tidak akan berkelanjutan karena pertumbuhan seperti ini justru menciptakan jebakan pendapatan menengah. Ia menulis, ‘Ketika negara mulai masuk kategori pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi menuntut modal, baik dalam arti fisik maupun manusia dengan keterampilan yang lebih tinggi. Ini yang disebut moving value chain. Tak hanya itu, struktur ekonomi juga akan bergeser ke sektor jasa. Yang lebih penting lagi adalah ekspor tak bisa lagi mengandalkan buruh murah. Ekspansi ekspor akan bergantung pada ‘produk baru’ (‘produk baru’ di sini bisa saja berarti produk lama, tetapi dengan inovasi bisa diproduksi Indonesia dengan kualitas yang lebih baik dan efisien). Karena itu, inovasi dan diferensiasi produk menjadi amat penting bagi negara berpendapatan menengah. Itu sebabnya, diversifikasi ekspor, baik produk maupun negara tujuan, menjadi amat penting. Prasyaratnya adalah kualitas modal manusia yang baik.’ (http://budisansblog.blogspot.com/2012/05/jebakan-negara-berpendapatan-menengah.html). Untuk itu, bagi Basri solusi atas jebakan pendapatan menengah ‘hanya bisa dipenuhi jika sebuah negara memiliki pemerintah yang bersih dan institusi yang baik. Itu sebabnya, kita butuh pemimpin yang punya visi multigenerasi, bukan hanya visi satu pemilu ke depan.’
Problem utama dari argumen Basri adalah ia secara sengaja abai akan hal penting tentang relasi ekonomi politik yang sudah menciptakan jebakan pendapatan menengah yang kemudian menjadi masalah aktual bagi pembangunan kapitalis di Indonesia. Model pertumbuhan yang menciptakan situasi ini adalah ‘kondisi kemungkinan’ bagi pembangunan kapitalisme di Indonesia. Ridha (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan serta pembangunan kapitalisme di Indonesia pasca reformasi 1998 justru hanya dapat terjadi ketika rezim ekonomi politik secara sadar melakukan eksploitasi masif atas sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui alokasi tenaga kerja ke sektor yang menguntungkan. Untuk itu aspirasi Basri mengenai kepemimpinan visioner adalah harapan kosong yang tak bermakna sama sekali, karena Basri tidak secara jelas memberikan pentunjuk mengenai rezim ekonomi politik seperti apa yang yang mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik yang dianggap dapat mengatasi jebakan pendaptan menengah.
Akan tetapi bukan berarti ekonomi arus-utama benar-benar mengabaikan sama sekali masalah ekonomi politik dalam pertanyaan mengenai jebakan pendapatan menengah. ‘”reskripsi generic’ ekonomi arus-utama dalam menjawab problem ekonomi politik jebakan pendapatan menengah dapat dilihat pada buku James Mcgregor, No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenge of Chinese Authoritarian Capitalism (2012). Dengan menggunakan Cina sebagai contoh negara yang diindikasikan sebagai tengah masuk ke dalam perangkap pendapatan menengah, Mcgregor berpendapat bahwa keterperangkapan Cina merupakan konsekuensi dari pranata ekonomi politik kapitalisme Cina yang otoritarian, dimana kontrol kuat Partai Komunis melalui instrumen negara merupakan kekuatan sekaligus kelemahannya. Kekuatan karena relasi kuasa di bawah rezim Partai Komunis telah memungkinkan pertumbuhan yang tinggi, namun model pertumbuhan yang ditopang oleh rezim ini juga adalah penyebab utama dari keterperangkapan Cina ke dalam jebakan pendapatan menengah. Tidak heran bagi Mcgregor, liberalisasi lebih lanjut adalah upaya rasional untuk keluar dari keterperangkapan pendapatan menengah. Dalam pengalaman Cina dapat dimulai dari pengurangan secara sistemik peran perusahaan milik negara (yang semuanya berada di bawah kontrol penuh Partai), sembari membuka seluas-luasnya peran swasta. Dipercayai, hal ini akan menciptakan mekanisme pasar yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan insentif industri untuk peningkatan kualitas modal dan teknologi yang merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju.
Argumen Mcgrefor, walau terdengar meyakinkan, namun sebenarnya bukan satu-satunya argument yang dimiliki ekonomi arus-utama. Bagi kalangan ekonomi arus-utama yang ‘kritis,’ liberalisasi dianggap bukan satu-satunya jalan yang selalu harus ditempuh untuk keluar dari perangkap ini. Pandangan ini biasa diartikulasikan dengan mereferensikan argument mereka pada pengalaman ‘keajaiban ekonomi’ Korea Selatan. Pandangan ini biasa disebut juga dengan pandangan ekonomi statis-developmentalis, dimana negara memainkan peranan strategis untuk menciptakan kondisi penting pembangunan. Secara lebih elaboratif pandangan ‘kritis’ ekonomi arus-utama ini biasa menggantungkan cara keluar dari jebakan pendapatan menengah melalui peran aktif pemerintah.
Bagi kalangan ekonomi arus-utama yang statis-developmentalis, Korea Selatan adalah bukti dari keberhasilan perencanaan ekonomi yang terkordinasi antara negara dengan pihak konglomerasi-swasta yang direpresentasikan oleh kelompok chaebol. Heo (2012) berpendapat, negara melalui pemerintah menjalankan fungsi ‘kewirausahaan’ untuk mendorong investasi swasta ke sektor-sektor strategis. Pemerintah secara sengaja menyediakan rente untuk menjamin keuntungan perusahaan, yang mana mekanisme pasar tidak dapat menyediakan hal tersebut. Negara, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pasar, tapi juga secara sistematis mengarahkan harga. Kurangnya informasi, pasar kredit yang tidak sempurna, sampai dengan perkara eksternalitas dan juga resiko pasar adalah penyebab yang umum dalam tahap-tahap awal pembangunan. Tanpa peranan ‘mengarahkan pasar, oleh pemerintah, pencapaian pembangunan industrial yang cepat dan percepatan pertumbuhan ekonomi mustahil untuk dimungkinkan.
Argumentasi statis-developmentalis memang sangat optimistis mengenai peranan pemerintah. Tidak heran jika di Indonesia, argumentasi ini diterima sangat baik oleh kalangan birokrat. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari pernyataan Bambang Brodjonegoro, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, yang mengatakan bahwa Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa Korea Selatan menjadi salah satu contoh negara berkembang yang telah menjadi negara maju dengan angka pertumbuhan baik serta konsumsi domestik dan investasi tetap terjaga. Ia menambahkan, ‘Mereka bisa membuat investasi dengan mempercepat pertumbuhannya dan kemudian investasi itu masuk ke infrastruktur sehingga makin kuat infrastrukturnya,’ (http://skalanews.com/berita/detail/136680/Kemenkeu-Nilai-Indonesia-Bisa-Belajar-dari-Korsel).
Apa yang dilupakan oleh para fans ‘keajaiban ekonomi, Korea Selatan adalah model ini ternyata tidak benar-benar ajaib. Atau jika memparafrase istilah ‘kebijaksanaan umum’ sekarang adalah model Korsel bukanlah model yang berkelanjutan (sustainable). Model pembangunan Korsel yang digadang-gadang para birokrat di sini adalah model yang sama yang menyebabkan terjadinya krisis financial 1997-1998 di Korea Selatan itu sendiri. Selain itu, fenomena Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi geopolitik Korea Selatan yang dihimpit oleh Cina dan Korea Utara, yang membuatnya harus ‘dilindungi’ oleh kekuatan politik Imperialis seperti AS dan Jepang. Sebagai contoh, dalam rangka memperkuat pengaruh Jepang di Korea Selatan, pada tahun 1965 melalui kesepatakan normalisasi, Jepang memberikan bantuan pinjaman publik $200 juta, $300 juta sumbangan dan $300 juta kredit komersial. Ratusan juta dolar pinjaman dan sumbangan lainnya diberikan pada dekade-dekade selanjutnya. Pemerintah AS bahkan memberikan bantuan yang tidak kalah besarnya. Sebagai bentuk ‘balas jasa’ atas keterlibatan Korea Selatan dalam perang Vietnam, AS memberikan remitans kepada prajurit Korea Selatan sampai dengan $185 juta selama peride 1965-1973. Menariknya, peranan krusial kekuatan imperialis AS dan Jepang dalam system ekonomi politik Korea Selatan, juga dapat dilihat pada awal tahun 1980an yang mana Korea Selatan pada waktu itu mengalami keruntuhan ekonomi dan kerusuhan politik. Dua minggu setelah Perlawanan Kwangju yang heroik berhasil dihancurkan, Bank Ekspor-Impor AS memperbanyak agunan kredit impor menjadi $600 juta yang diberikan langsung kepada kedikatoran baru dibawah kepemimpinan Chun Doo Hwan. Kepala Bank Chase Manhattan dan Bank First National, juga terbang ke Korsel untuk memberikan komitmen bantuan kepada negeri ginseng itu. Tidak lama setelahnya, pemerintah Jepang memperpanjang pinjaman masifnya hingga $4 miliar dengan syarat-syarat yang ringan (Hart-Landsber, Jeong and Westra; 2007).
Problem utama dari penjelasan ekonomi arus-utama, dengan berbagai variannya seperti moralis ala Basri, liberal atau bahkan statis-developmentalis, adalah tidak menempatkan jebakan pendapatan menengah dalam dinamika serta kontradiksi kapitalisme itu sendiri, dimana proses produksi kapitalisme tengah berada dalam batas internalnya. Jebakan pendapatan menengah adalah suatu kondisi dimana kekuatan produksi tidak lagi meningkat lebih jauh, karena rezim ekonomi politik yang menopangnya harus mengalami kontradiksi yang tidak dapat didiselesaikan oleh kapitalisme itu sendiri. Dalam artian relasi ekonomi politik yang selama ini memungkingkan pertumbuhan adalah kondisi material yang sama bagi keterperangkapan kedalam jebakan pendapatan menengah ini. Upaya untuk mengatasi hal ini secara struktural tentu saja membutuhkan transformasi yang mendasar dalam relasi sosial produksi itu sendiri. Kapitalisme dengan dorongan untuk pertumbuhan justru menciptakan batasan bagi dirinya sendiri yang dimanifestasi dalam bentuk jebakan pendapatan menengah.
Dalam hal ini kemudian, upaya untuk menjawab jebakan pendapatan menengah di Indonesia adalah dengan afirmasi bahwa kapitalisme bukan sesuatu yang alamiah adanya. Sosialisme untuk itu menjadi jawaban yang rasional dari problem jebakan pendapatan menengah, karena sosialisme mensyaratkan industrialisasi nasional yang mandiri dan demokratis. Jebakan pendapatan menengah muncul karena kelas borjuasi gagal untuk meningkatkan kekuatan produktif yang dibutuhkan secara sosial. Keterperangkapan dalam jebakan pendapatan menengah dikarenakan logika kompetisi dalam kapitalisme menempatkan profit pertama kali. Relasi sosial produksi yang tersedia sudah dapat memastikan bahwa profit dapat diciptakan. Tidak heran jika secara nasional, kelas kapitalis tidak terlalu tertarik untuk melakukan peningkatan teknologi alat-alat produksi itu sendiri. Dalam konfigurasi relasi seperti ini, kapitalisme mengalami hambatan inheren dirinya sendiri. Di sinilah kemudian sosialisme menjadi keharusan, karena dalam sosialisme alat-alat produksi akan diorganisasikan menurut kebutuhan masyarakat yang secara struktural akan mendorong upaya untuk peningkatan teknologi atas alat produksi itu sendiri. Namun keharusan ini tidak dapat dilihat secara deterministic. Menurut saya, hanya dengan kekuatan politik kelas pekerja yang sadar dan terorganisirlah keharusan atas sosialisme menjadi ketidak-terelakan sosialisme itu sendiri.***
Muhammad Ridha, anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP) dan pemimpin redaksi Left Book Review (LBR). Penulis aktif di twitterland dengan akun @muh_ridha.
Kepustakaan
Hart-Landsberg, Martin, Jeong Seongjin, and Westra, Richard (2007). Marxist Perspective on South Korea in the Global Economy. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
Heo, Yoon. (2001). ‘Development Strategy in Korea Reexamined: an Intervensionist Perspective.’ The Social Science Journal, Vol. 38, pp. 217-231
Mcgregor, James. (2012). No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenge of Chinese Authoritarian Capitalism. Westport: Prospecta Press.
Lewis, W. Arthur (1954). ‘Economic Development with Unlimited Supplies of Labor.’ Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, pp. 139-91.
[1] Tesis ‘titik Arthur’ berasal dari argument W. Arthur Lewis (dalam artikelnya yang berjudul, Economic Development with Unlimited Supply of Labour”'(1954). Arthur dalam artikel ini berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dimungkinkan ketika suplai pekerja yang melimpah dialokasikan dari yang tidak produktif (sektor pertanian) ke sektor produktif (sektor industri). Pembangunan ekonomi ini kemudian mendorong pertumbuhan yang menciptakan peningkatan tingkat upah. Namun peningkatan tingkat upah ini pada satu titik akan berhenti (yang mana dalam hal ini titik Arthur menjadi pemahaman) karena suplai pekerja di sektor industri tidak dimungkinkan lagi.
