SUDAH sejak jaman Orde Baru, Indonesia memiliki hari nasional yang dirayakan dua hari berturut-turut, yakni 30 September dan 1 Oktober. Tanggal 30 September diperingati sebagai
Suharto dan antek-anteknya sudah memiliki rencana yang matang untuk menghancurkan Partai dan organisasinya secara fisik, yang juga mempertimbangkan jumlah anggota dan pendukung partai sangat besar itu. Untuk mencapai tujuan ini sesegera mungkin, mengandalkan personil Angkatan Darat saja jelas tidak mencukupi; orang-orang sipil perlu dilibatkan dalam jumlah besar. TNI Angkatan Darat secara diam-diam memberikan arahan, dukungan dana, intelijen, transportasi, dan bahkan suplai persenjataan. Sebagai sebuah badan yang seharusnya dipakai untuk pertahanan menghadapi musuh-musuh asing, Angkatan Darat hampir tidak pernah membanggakan pembantaian massal ini (lihat bagaimana militer Jepang menyebarkan cerita sesat tentang Perkosaan di Nanking atau pembunuhan massal orang Armenia oleh tentara Turki). Skandal internasional mampu dihindari sebisa mungkin. Tentara nasional memang tidak semestinya membantai saudara sebangsanya, khususnya, dalam kasus PKI, jika mereka tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan.
DI TENGAH kebun jambu mete, Leonardo Lidi, 57 tahun bersenandung. Nadanya terdengar lirih. Musik yang mengiringinya hanya bebunyian suara alam. Dari suara jangkrik hingga gonggongan
KEKERASAN demi kekerasan berdarah terus terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Seperti lingkaran setan tak berujung-pangkal. Muncul pertanyaan, dimana peran aparat keamanan? Dalam kasus Poso,misalnya,
BAGI para pengkaji sejarah politik Indonesia modern, nama Herbert Feith adalah salah satu yang tak bisa dilewatkan. Bukunya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.