Kredit ilustrasi: FACT.international TULISAN ini hendak menyorot kegagalan masyarakat sipil dalam mengelola dirinya serta narasi jangka panjang yang ia wakili. Dalam konteks tersebut, tulisan ini
Halte bis itu terletak di depan Katedral. Aku memandangi Mappa Mundi,[1] dengan sungainya yang mengalir dari Surga, dan melihat perpustakaan yang digembok, di mana sekelompok
KAWAN muda yang baik, Bagaimana kabar negerimu? Kami dengar sedang ada beberapa bencana. Menurutku itu justru ada baiknya, karena kelihatannya kalian malah menjadi makin rekat.
Sejujurnya, proyek wawancara ini awalnya sebuah proyek coba-coba belaka. Perkaranya, narasumber yang kami sasar kali ini tengah gencar-gencarnya dimintai pendapat tentang pemberlakukan jam malam di Bandung plus penerapannya yang sedang rakus makan korban. Sementara itu, di benak kami, yang hendak kami tanyakan (baca: diskusikan) sekilas jauh hubungannya dengan penerapan jam malam di Bandung. Malah, kami datang dengan tema yang sepintas garing, youth movement A.K.A. gerakan anak muda.
Di Indonesia, secara sosiologis, kita hidup dalam dunia yang dwiwujud: koeksistensi sektor formal dan informal tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi sebagaimana dikupas dalam pandangan Boeke, tapi pada seluruh dunia sosial; tak sepenuhnya modern namun menyangkal tuduhan untuk disebut tradisional. Jika ditelaah secara seksama, di dalam Indonesia yang kita diami, terdapat banyak ‘dunia paralel’ yang hanya mampu dipersatukan oleh gagasan Indonesia sebagai negara bangsa. Di dalam ragam ‘dunia paralel’ tersebut, pemaknaan manusia terhadap sumber daya dan ‘kapital’ pun berbeda. Dengan demikian, yang seharusnya kita cari adalah sistem pembangunan yang lentur dan dapat menyesuaikan diri. Hibrid dan adaptif. Karena tiap-tiap sistem adalah rekaan manusia, maka seharusnya ia bisa dipasifksan atau disesuaikan, terutama dengan budaya masyarakat di mana ia beroperasi.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.