Coen Husain Pontoh

Post-Neoliberalisme

PADA 1942, terbit buku berpengaruh dari ekonom Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. Dalam buku ini, Schumpeter menulis, kapitalisme, pertama-tama, adalah sebuah sistem yang bentuk dan metode ekonominya secara alamiah selalu berubah dan karena itu merupakan satu-satunya sistem yang tidak akan pernah bersifat tetap. Dan bagi Schumpeter, mesin penggerak perubahan itu terletak di dalam dirinya sendiri, yang disebut proses Creative Destruction (penghancuran kreatif).

Untuk menjelaskan proses penghancuran kreatif ini, Schumpeter memberi contoh tentang kompetisi di pasar sebagai esensi dari kapitalisme. Dalam kompetisi ini, hanya perusahaan yang efisien baik dari segi keuangan, manajemen, maupun penguasaan teknologi yang bisa bertahan dan unggul, sementara yang tidak efisien pasti tersingkir (destruksi). Di atas reruntuhan itu, muncul (kreasi) kompetitor lain untuk menantang perusahaan yang sebelumnya menang. Begitu seterusnya proses ini berlangsung, sehingga menurut Schumpeter, proses penghancuran kreatif ini merupakan fakta esensial kapitalisme. Dengan kata lain, jatuh-bangun, untung-rugi, baik di masa damai maupun di masa krisis adalah hal yang alamiah, sebuah proses seleksi alam.

Membaca Lenin Di Luar Konteks

DALAM dua artikelnya terakhir, guna membela gagasan politik utopia yang diusungnya, Airlangga memberikan kritik keras terhadap konsep dan praktek politik Lenin yang dianggapnya anti-demokrasi. Airlangga bahkan berani menyimpulkan bahwa kemunculan rejim Stalin yang totalitarian, harus dilacak genealoginya pada Leninisme. Dan bagi Airlangga, watak anti-demokrasi Lenin itu paling jelas bisa dilihat pada karyanya What Is To Be Done (WITBD).

Kritik Airlangga terhadap Lenin ini bermasalah dalam dua hal yang saling berinteraksi: pertama, Leninisme menurutnya berakar pada WITBD yang ditulis Lenin pada 1902. WITBD sendiri adalah sebuah proposal politik pembangunan partai yang ditawarkan Lenin kepada gerakan sosial-demokrat Rusia yang saat itu terserak-serak; kedua, cara Airlangga membaca WITBD sangat eksklusif, karena (1) ia mengritik WITBD dengan meminjam tangan kedua (dari Leszek Kolakowski dan Samuel Walter); dan (2) teks WITBD dibacanya tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dimana teks itu lahir.

Lagi, Pelajaran dari Irlandia

PADA hari Sabtu, 27 November lalu, Dublin, ibukota Irlandia, diguncang demonstrasi massal. Sekitar 50 sampai 100 ribu orang turun ke jalan, memrotes paket dana talangan besar-besaran terhadap perbankan yang tengah mengalami krisis. Dana talangan terhadap perbankan itu, dianggap tidak adil karena justru yang paling membutuhkan adalah rakyat pekerja, sebab merekalah yang paling menderita akibat krisis. Ya, dalam beberapa pekan terakhir ini, negara kecil yang bersebelahan dengan Inggris itu, telah menarik perhatian dunia karena krisis ekonomi yang menderanya.

Krisis Irlandia ini memberi pertanda bahwa krisis ekonomi Eropa belum pulih, bahkan cenderung meluas ke negara-negara Eropa Timur. Dan seperti biasanya, IMF, Bank Dunia, dan negara-negara Eropa Barat memandang krisis ini sekadar krisis likuiditas keuangan, sehingga obat pencegahnya adalah kucuran dana talangan (bailout) sebesar $112 miliyar. Dan seperti biasanya pula, jangan berpikir bahwa dana sebesar itu akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat pekerja, terutama bagi 400 ribu pengangguran. Bahkan sebaliknya, sebagai imbalan dari dana “penyelamatan” ini, rakyat Irlandia diharuskan untuk berhemat di segala sisi. Misalnya, jaminan kesejahteraan sosial dipotong sebesar 4 persen, pembiayaan sektor publik dipotong sebesar 16 persen, dan pemaksaan upah minimum dan pajak retribusi kepada rakyat pekerja.

Transformasi Dari Atas, Partisipasi Dari Bawah

JURNAL Socialism and Democracy, dalam edisi terbarunya (Juli, 2010), menurunkan dua artikel yang sangat menarik dari Raúl Zibechi (Autonomy or New Forms of Dominations?) dan Dario Azzelini (Ten Years of Transformation in Venezuela). Kedua artikel ini memang dimaksudkan untuk merayakan sepuluh tahun Revolusi Bolivarian di Venezuela, yang dipimpin Hugo Chavez, pada Desember 2008 lalu. Keduanya juga memotret hubungan antara gerakan sosial dan pemerintahan kiri di kawasan Amerika Latin saat ini.

Fasisme Religius

KEKERASAN berlatar sektarian, tampaknya merupakan peristiwa politik paling menyita publik di Indonesia, dalam rentang lima tahun terakhir. Walaupun, jika ditilik lebih ke belakang, kekerasan sektarian ini kembali mengemuka setelah runtuhnya rejim Orde Baru.

Sebelumnya, tipe kekerasan yang dominan adalah yang berlatar-belakang ekonomi-politik, serta kriminalitas biasa. Kekerasan sektarian bukan tak ada, tapi lebih bersifat temporal, ketimbang kekerasan belakangan ini yang tampaknya lebih sistematis dengan agenda politik yang terukur. Dari gerakan dan tuntutan yang tampak pada pelaku kekerasan sektarian ini, kita temukan ciri-ciri berikut: gerakannya mengambil bentuk mobilisasi massa di jalanan; anti pluralisme, anti demokrasi, anti liberalisme, anti komunisme, dan percaya pada keagungan sistem dan nilai-nilai sosial masa lalu; massa yang dimobilisasi terutama berasal dari kalangan rakyat miskin.

Dari Kritik Neoliberalisme ke Kritik Kapitalisme-neoliberal

SALAH satu warisan penting dari Pemilu 2009, adalah sentimen anti-neoliberalisme yang mewabah. Hingga saat ini, kesadaran anti-neoliberalisme ini tak bisa lagi dipukul mundur. Kasus bailout Bank Century, misalnya, dipandang tidak lagi sekadar perilaku buruk pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya, tapi sebagai konsekuensi dari dianutnya kebijakan neoliberal oleh penyelenggara negara dan otoritas keuangan nasional.

Tetapi, kalau kita perhatikan lebih serius, ada hal yang mesti didiskusikan secara serius dari kritik atas neoliberalisme tersebut. Ajakan untuk mendiskusikan kritik itu secara serius bukan karena kritik tersebut keliru,tapi lebih pada konsekuensinya terhadap pembangunan gerakan progresif di Indonesia.

Nasionalisme Progresif vs Nasionalisme Reaksioner

DALAM beberapa minggu belakangan ini, jagat politik di Indonesia ramai dengan isu propaganda “Ganyang Malaysia.” Beberapa media gencar menyerukan dan membakar sentimen nasionalisme untuk meraih dukungan rakyat pekerja dalam melancarkan perang terhadap Malaysia.

Tingkah polah media-media itu ibarat provokator dalam gambaran rejim Orde Baru: menyebarkan kebencian, keresahan, dan kekerasan di tengah massa. Siaran sarat bombasme dan sarkasme sekaligus pengejaran akan rating iklan lebih dominan tinimbang aspek informatif dan edukatif. Sehingga patut dipertanyakan, apa makna nasionalisme yang muncul di kepala para penyiar, produser, dan pemilik media tersebut?

Ekspresi Politik Kaum Miskin Kota

PADA bagian terakhir ini saya ingin memfokuskan analisis ini pada ekspresi politik kalangan “informal proletariat” menurut Mike Davis, atau “non-industrial proletariat” menurut Max Lane, atau “non-industrial urban proletariat” menurut James Petras, atau Kaum Miskin Kota (KMK) menurut istilah populer di kalangan progresif di Indonesia.

Seperti dikatakan Petras, karena posisi ekonominya yang sangat buruk, tersingkir dari keuntungan-keuntungan ekonomi formal sebagai akibat dari proses pembangunan kapitalistik, secara sosial terisolasi dari kehidupan normal perkotaan, maka kelompok ini – dalam kasus Amerika Latin – telah menjadi basis sosial penyangga sistem politik yang non-revolusioner. Selain itu, orientasi politik populis atau korporatis dari KMK itu disebabkan oleh posisi gandanya, yang bersifat psikologis maupun psikis: karena mereka (KMK) pada umumnya adalah penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota maka pengalaman hidupnya adalah setengah kota setengah desa; karena ia hidup di pemukiman kumuh di perkotaan maka ia mengalami langsung dua keadaan: secara ekonomi ia sangatlah miskin tapi secara politik aspirasinya adalah aspirasi perkotaan. Pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia telah tercerabut dari kehidupan asilnya di pedesaan tapi juga tidak bisa berintegrasi dengan serikat buruh di perkotaan.

Demokrasi Melahirkan Oligarki?

SUKSESNYA rekonsolidasi kekuasaan elite, melalui dibentuknya sekretariat gabungan (setgab), yang dipimpin oleh ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie, telah menyebabkan larisnya teori Kartel Politik sebagai

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.