1. Beranda
  2. /
  3. Author: Harian IndoPROGRESS
  4. /
  5. Page 109

Harian IndoPROGRESS

Menemui Filep Karma

FILEP JACOB SEMUEL KARMA tak pernah bisa melupakan peristiwa 14 tahun silam pada suatu pagi di bulan Juli, di tempat kelahirannya sendiri, Biak, Papua. Bersama ratusan demonstran lainnya, dia mulai dikepung dan ditembaki aparat keamanan gabungan di sebuah tempat Tower Air, tak jauh dari pelabuhan kota tersebut.

Mereka telah bertahan selama empat hari untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan bangsa Papua, di menara tersebut. Kejadian 6 Juli 1998 itu kelak dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah.

Filep sendiri ditendang kepalanya lebih dari sepuluh kali. Kedua kakinya ditembak peluru karet. Kepalanya dipopor dengan gagang senjata hingga pingsan sampai sadar kembali. Filep diseret, sebelum diangkut ke mobil truk bersama demonstran lainnya.

Neoliberalisme dan Kekerasan Sektarian

DALAM sistem neoliberalisme, Politik (dalam pengertian P besar) sebagai sebuah ikhtiar publik untuk melayani kepentingannya sendiri telah bangkrut. Apa yang terjadi, politik semata-mata diorientasikan untuk melayani dan tunduk pada mekanisme pasar. Segala sesuatu yang menghambat hukum pasar, baik yang datang dari negara, kelas, dan komunitas harus disingkirkan. Politik disapu bersih oleh, meminjam Walter Benjamin, ‘angin puyuh kemajuan/storm of progress. Jika pada masa Benjamin ‘kemajuan’ itu adalah ‘modernisasi,’ maka pada kita, ‘kemajuan’ itu adalah ‘neoliberalisme.’ Pasar bebas adalah dasar dan tujuan bermasyarakat.

Belajar Dari Yunani

Di tengah-tengah kondisi Yunani yang seperti ini, Syriza hadir sebagai representasi politik dengan tuntutan paling radikal sekaligus realistis bagi Yunani. Syriza sebagai koalisi dari berbagai partai, gerakan sosial dan elemen gerakan Kiri di Yunani, sesungguhnya memiliki sejarah yang tidak singkat. Dalam sebuah pidatonya, Sotiris Martalis (2013), anggota Internationalist Workers Left atau DEA, salah satu organisasi pendiri dan pendukung Syriza berhaluan Trotskyis, sejarah Syriza sendiri bermula dari tahun 2001 sebagai upaya dari berbagai organisasi Kiri dengan berbagai macam tendensinya dan Synapsismos, partai Kiri yang merupakan partai terbesar dari koalisi Syriza yang juga dipimpin oleh Alexis Tsipras, yang sekarang menjadi pemimpin dari Syriza. Dalam upayanya untuk bertahan dalam kontes politik elektoral di Yunani sekaligus menyuarakan aspirasi dari rakyat Pekerja, menurut Martalis, Syriza berhasil melakukan berbagai strategi yang rupanya cukup efektif. Pertama, Syriza berhasil menyatukan dan menjembatani berbagai organisasi dan elemen gerakan Kiri dengan berbagai tendensinya dalam satu wadah. Dengan kata lain, Syriza berhasil mengatasi persoalan fraksionalisasi gerakan yang seringkali terjadi di gerakan Kiri dan progresif. Kedua, Syriza berhasil menyambut momentum politik pasca krisis ekonomi di Yunani yang mendorong berbagai komponen gerakan rakyat, mulai dari petani, buruh, anak muda dan lain-lainnya untuk melakukan aksi-aksi massa dan protes yang juga bertepatan dengan gerakan Pendudukan (Occupy) global. Syriza dianggap sebagai wadah politik yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat Yunani yang termarginalisasi oleh krisis ekonomi sekaligus kebijakan teknokratis di Yunani dan Eropa. Ketiga, di saat yang bersamaan, Syriza juga tetap berkomitmen terhadap penggunaan mata uang Euroa sekaligus keanggotan Yunani di Uni Eropa. Menurut Syriza, yang seharusnya menjadi fokus perjuangan adalah kebijakan ekonomi yang lebih demokratis pasca diberlakukannya kebijakan ekonomi pemangkasan yang teknokratis alih-alih keluar dari Uni Eropa atau Eurozone – suatu hal yang juga dikampanyekan oleh beberapa kelompok elit di Yunani demi kepentingan mereka sendiri.

Menelusuri Bara Api dalam Insiden Jeddah

Tak jelasnya perlindungan, upaya pemerintah yang minim dalam menyediakan akses pelayanan bagi BMI, tak adanya pengaturan bagi BMI tak berdokumen, dan birokrat-birokrat yang kurang empatik ini akhirnya berakumulasi dan memuncak pada insiden Jeddah. Pemerintah yang tak terbiasa menyediakan pelayanan secara sistematis bagi BMI, akhirnya kelimpungan ketika ribuan BMI tak berdokumen hendak mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memperjelas statusnya. Pemerintah yang mengandalkan skema pemadam kebakaran—menunggu kasus dulu baru bergerak—merasa telah melakukan yang terbaik dengan menambah staf, relawan, dan loket untuk melayani pengurusan SPLP. Padahal kenyataannya, tindakan ‘terbaik’ pemerintah ini masih jauh dari akomodatif bagi BMI. Pemerintah hanya membuka loket pengurusan SPLP di Riyadh dan Jeddah, sehingga loket di dua kota ini dipadati BMI dari Makkah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk dan Jizan. Saat terdapat ribuan BMI mengantre di kantor KJRI untuk mengurus dokumen pemutihan izin tinggal, KJRI malah tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen, dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk. Hal ini membuat para BMI khawatir tidak dapat memanfaatkan masa amnesti yang diberikan pemerintah Saudi yang tinggal 23 hari lagi (VOA Indonesia, 2013).

Kebal Hukum dan Pemeranan Kembali

Suharto dan antek-anteknya sudah memiliki rencana yang matang untuk menghancurkan Partai dan organisasinya secara fisik, yang juga mempertimbangkan jumlah anggota dan pendukung partai sangat besar itu. Untuk mencapai tujuan ini sesegera mungkin, mengandalkan personil Angkatan Darat saja jelas tidak mencukupi; orang-orang sipil perlu dilibatkan dalam jumlah besar. TNI Angkatan Darat secara diam-diam memberikan arahan, dukungan dana, intelijen, transportasi, dan bahkan suplai persenjataan. Sebagai sebuah badan yang seharusnya dipakai untuk pertahanan menghadapi musuh-musuh asing, Angkatan Darat hampir tidak pernah membanggakan pembantaian massal ini (lihat bagaimana militer Jepang menyebarkan cerita sesat tentang Perkosaan di Nanking atau pembunuhan massal orang Armenia oleh tentara Turki). Skandal internasional mampu dihindari sebisa mungkin. Tentara nasional memang tidak semestinya membantai saudara sebangsanya, khususnya, dalam kasus PKI, jika mereka tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan.

Pemberontakan Pohon dari Istanbul

Taksim memang arena kontestasi politik yang berlangsung dari masa ke masa. Sejak Republik Turki berdiri pada 1924, tata ruang Taksim dirombak berkali-kali untuk mewujudkan representasi hegemonik pemerintahan negeri itu: sekularisme. Jika kita menelusuri jalan utama, Jalan Kemerdekaan (İstiklal Caddesi), yang dulu dikenal Eropa sebagai Grande Rue de Pera, nuansa kehidupan Eropa-sekuler tampak di sana-sini. Gereja-gereja megah, beberapa perwakilan diplomat dan pusat kebudayaan negara ‘penting,’ hampir seluruhnya terletak di sekitar kawasan ini. Kalau kita merujuk zaman Imperium Usmani akhir, kawasan Taksim dan sekitarnya hingga terowongan kereta bersejarah menuju Karaköy, kawasan tersebut terdiri dari kelompok non-Muslim, Yahudi dan Kristen, selain tempat mukim bangsa Eropa dan elit Turki berpikiran Eropa. Setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menang pada 2002, pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan juga berkehendak untuk mengubah Taksim. Rancangan masjid dan barak militer Usmani berusaha dibangun dengan argumen bahwa Taksim adalah ruang hegemonik kelompok Kemalis. Pendukung oposisi utama yang berkecenderungan kiri, Partai Rakyat Republik (CHP), juga berbasis di kawasan ramai tersebut. Dengan rencana mesjid dan simbol Usmani itu, pemerintahan Erdoğan ingin mengubah lanskap politik tradisional dari basis kelompok sekuler itu. Pada akhirnya: mengubah konstelasi ruang publik.

Ahok dan Komunis

Di zaman Orde Baru, tuduhan komunis jelas bukan perkara main-main, karena itu bisa berarti kematian hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya bagi si terduduh. Karena itu, setelah kejatuhan rezim orba, seluruh elemen pro-demokrasi berusaha sekuat mungkin untuk tidak menggunakan kata komunis sebagai alat untuk memojokkan lawan-lawan politiknya. Pertama, karena faktor kesejarahannya yang berdarah dan brutal tersebut; dan kedua, karena memang telah terjadi pemutarbalikkan dan penjungkirbalikkan yang luar biasa terhadap sejarah gerakan dan pemikiran komunis itu sendiri.

Tentu saja tetap ada yang getol menggunakan kata komunis untuk menyerang atau menyingkirkan lawan politiknya. Siapa mereka? Tidak lain adalah tentara dan kalangan Islam Politik. Tapi, sejauh ini tuduhan-tuduhan komunis itu sudah dianggap sebagai lelucon belaka, sebuah cara berpolitik yang tak beradab. Mereka yang menuduh lawan politiknya sebagai komunis, pasti si penuduh dianggap sebagai politisi yang goblok dan tukang konspirasi.

Rosa Luxemburg: Sang Pedang Revolusi

Kehidupan perempuan yang sanggup berdiri tegak menjulang di antara barisan para raksasa pemikir sosial demokratik yang didominasi laki-laki itu harus berakhir tragis. Setahun setelah revolusi Bolshevik yang dengan gemilang meledak di Rusia, rezim fasis Hitler menamatkan riwayatnya. Tengah malam, di bulan Januari 1919, setelah menjalani perburuan panjang, beserta Wilhelm Pieck dan Karl Liebknecht, — kawan-kawannya– ia ditangkap tentara Jerman. Dalam perjalanan ke penjara, mereka disiksa habis-habisan. Batok kepala Luxemburg dihantam dengan popor senjata, remuk. Belum selesai di situ, kepala perempuan yang sarat pikiran-pikiran radikal ini dihujani berpuluh-puluh peluru.

Mengenang Chávez: Tentang Politik dan Pembebasan

Sebagai seorang politisi, Chávez bukanlah seorang yang dogmatis. Dalam obrolannya dengan Tariq Ali, intelektual Inggris keturunan Pakistan itu, Chávez menyebutkan bahwa mungkin ia tidak percaya akan kemungkinan munculnya sebuah revolusi proletariat di masa sekarang. Ia juga tidak membayangkan sebuah masyarakat tanpa kelas atau penghapusan terhadap kepemilikan pribadi. Sebaliknya, Chávez berkata, ‘pelan-pelan coba wujudkan ide-ide revolusioner kita, majulah sedikit namun pasti, meskipun hanya satu millimeter’ (Ali, 2013). Chávez juga menyadari bahwa inspirasi tentang perlawanan bisa datang dari mana saja – ia membaca ide-ide politik para pemikir politik dari benuanya seperti Simon Bolivar dan ide-ide perlawanan dari agama Kristen yang dianutnya. Terinspirasi dari ide-ide tersebut, ia mencoba merumuskan gagasan dan praktek perlawanan politik yang sesuai dengan kondisi negerinya.

Pengalaman Venezuela menunjukkan bahwa hanya massa yang dapat memperjuangkan pembebasannya. Venezuela juga menunjukkan bahwa solidaritas internasional adalah keniscayaan sejarah, yang bukan saja mungkin, namun juga perlu.

Akar Rumput Menuju Kemandirian

‘Membayangkan dunia tanpa petani/pertanian sama seperti membayangkan hidup tanpa pangan. Demikian pula, membayangkan negara yang abai pada rakyat sama seperti membayangkan negara tanpa kedaulatan. Saat ini, angan-angan (imajinasi) gelap itu justru hendak diwujudkan oleh penyelenggara negara, dengan cara menjadi budak/antek-antek korporasi.’

Demikian bunyi paragraf pertama dari ‘Pernyataan Sikap Kongres Petani Otonom II, Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA).’ Sekitar pukul 14.00 WIB, pernyataan sikap itu dibacakan oleh Sumanto, petani dari Kulon Progo, di salah satu ruang milik Pondok Pemuda Ambarbinangun, Yogyakarta.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.