Rangkaian Kritik terhadap Tiga Pendekatan ‘Kritis’ Kajian Budaya (Bag. 2)

Pada bagian pertama tulisan ini, sudah dibahas perkembangan cultural studies sebagai salah satu pendekatan dalam kajian budaya yang berangkat dari kritik terhadap dikotomi superstruktur dan basis dalam sebuah aliran dalam Marxisme. Pendekatan lain dalam kajian budaya yang juga berangkat dari permasalahan yang sama adalah political economy. Namun, tidak seperti cultural studies yang lahir di Inggris, kajian political economy terhadap budaya pertama kali berkembang di benua Amerika. Basisnya pun tidak sama. Cultural studies lekat dengan aktivitas politik para pendirinya dalam gerakan kiri, terutama Workers Educational Association (WEA); sedangkan political economy dimulai sebagai kritik akademik terhadap sebuah pendekatanpenelitian. Political economy berkembang di universitas-universitas dan pusat-pusat penelitian, terutama tumbuh subur dalam bidang komunikasi dan kajian media. Sementara di dalam bidang cultural studies atau bidang-bidang sejenis, seperti kajian ras, agama, dan gender, penerimaannya cenderung minim, walau observasi ini tentu tidak bisa digeneralisasi.

Sebenarnya hubungan political economy dan cultural studies sangat dekat, bahkan mereka bisa disebut sebagai pasangan intim. Namun, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, hubungan mereka tidak begitu akur dan sering berakhir pada perceraian.

Sebagai catatan, sama seperti penggunaan istilah “cultural studies” dalam tulisan sebelumnya, “political economy” digunakan untuk merujuk pada sebuah tradisi formal dalam kajian budaya. Ini untuk membedakan pemaknaan tersebut dengan “ekonomi politik” sebagai kajian dalam ilmu sosial secara umum.

Tulisan ini dimulai dengan penjelasan tentang lahirnya pendekatan political economy budaya dan kontribusinya dalam kajian budaya. Kemudian, akan dibahas kritik terhadap klaim-klaim kritisnya yang datang baik dari dalam tradisi political economy itu sendiri maupun dari tradisi cultural studies. Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret, tulisan ditutup dengan sedikit pembahasan tentang analisis ekonomi politik dalam kajian perempuan.

Lahirnya Tradisi Political Economy dalam Kajian Budaya

Dallas Smythe, profesor di bidang komunikasi asal Kanada, menjabarkan fondasi pendekatan political economy budaya dalam artikelnya “On the Audience Commodity and Its Work”.[1] Pendapat Smythe tentang dikotomi basis dan superstruktur adalah “bahwa dikotomi yang jelas antara basis dan superstruktur tidak lagi mungkin dalam kapitalisme monopoli, dengan Industri Kesadaran membeli penonton yang pada hakikatnya mencakup seluruh populasi, untuk membantunya (industri tersebut—PEN) dalam memenuhi tuntutan komoditasnya”.[2]

Smythe berpendapat bahwa teori Marxis pada awalnya berkembang berdasarkan analisis kapitalisme kompetitif abad ke-19 di Eropa, yang berbeda dengan kapitalisme monopoli. Pada saat itu, “basis” masih mencakup: (1) pabrik-pabrik yang memproduksi secara massal hampir seluruh komoditas tanpa merek; dan (2) produksi masih secara sempit didefinisikan sebagai aktivitas penyesuaian alam (appropriation of nature), seperti pertanian.

Sementara itu, superstruktur masih dilihat sebagai penanaman “ideologi oleh pers, institusi agama dan pendidikan, dan monopoli kekuatan (polisi dan militer)”.[3] Artikel Smythe mengkritik dikotomi ini melalui tesisnya bahwa “penonton adalah komoditas”.[4] Dengan sendirinya, tesis ini menuntut sebuah analisis media massa dan produk budayanya, bukan sebagai alat untuk “memengaruhi”,[5] sebagaimana superstruktur umumnya dilihat, tetapi sebagai alat produksi.

Di sini perlu digarisbawahi bahwa istilah “penonton” merujuk pada penonton secara umum, yang termasuk di dalamnya penonton televisi, pendengar radio atau musik, pembaca koran dan majalah, serta setiap orang yang berjalan kaki dan naik kendaraan yang melihat/membaca iklan-iklan di spanduk, di jalanan, atau di bus. Artinya, “penonton” adalah kita semua konsumen media dalam bentuk apa pun.

Tesis Smythe di atas dimulai dengan pertanyaan: “apakah peran material (dari Industri Kesadaran) dalam membuat kapitalisme monopoli berjalan melalui institusi manajemen kebutuhan (iklan, marketing, dan media massa)?”[6] Menurut Smythe, tidak ada seorang Marxis pun yang mempertanyakan masalah ini. Alih-alih, mereka justru terus memikirkan media massa hanya sebagai produksi ideologi. Inilah yang kemudian Smythe sebut sebagai “kelemahan (blindspots) dari Western Marxisme”.[7]

Bagi Smythe, penonton “bekerja” sehingga mereka juga adalah komoditas. Tesis ini dijelaskan dalam beberapa gagasan. Di sini hanya dibahas yang paling penting. Pertama, “fungsi utama yang dijalankan media massa komersial untuk sistem kapitalis adalah untuk menjalankan agenda memproduksi kesadaran”.[8] Tujuannya ada dua dan keduanya untuk menjual. Yang pertama adalah menjual produk barang dan pelayanan konsumen yang diproduksi secara massal. Penjualan ini dilakukan menggunakan kesadaran penonton melalui iklan. Kemudian, tujuan kedua adalah legitimasi negara. Pada tujuan kedua ini, negara dilihat sebagai pengatur sistem kapitalisme dalam sebuah bangsa, alih-alih sebagai perwakilan sebuah bangsa sebagaimana yang sering diteorikan.

Oleh karena itu, kemudian, produk penting dari media massa komersial adalah “sumber daya penonton” atau audience force. Istilah ini merujuk pada penggunaan istilah labour force dalam teori Marxis klasik. Dengan kata lain, penontonlah yang dijual media massa komersial kepada pengiklan dan kesadaran penontonlah yang menjadi target pengiklan melalui berbagai iklannya. Ketika “sumber daya penonton ini diproduksi, dijual, dibeli, dan dikonsumsi, sumber daya ini menuntut digunakannya (skala) harga dan jadilah ia sebuah komoditas”.[9]

Hal ini juga mengikutsertakan “kerja”. Namun, konsep kerja dalam hal ini tidak merujuk pada kerja kreatif—yang termasuk di dalamnya aktivitas fisik maupun mental—sebagai usaha penyesuaian alam yang penting bagi keberlanjutan manusia. Dalam kapitalisme, sistem ini sudah secara sukses membuat pembagian kerja (division of labour), termasuk pemisahan kerja fisik dan kerja mental. Misalnya, penggunaan mesin-mesin canggih dan mutakhir menyangkal proses kreatif para pekerja dan, oleh karena itu, “interaksi antara pikiran dan praktik” terpisahkan.[10]

Di pabrik pasta gigi, misalnya, seorang pekerja berdiri dan secara berulang-ulang melakukan aktivitas yang sama sepanjang hari, yaitu memasukkan botol pasta gigi ke dalam kotaknya. Dalam konteks penonton, sebagai pekerja, penonton bekerja melalui kesadarannya yang dengan sendirinya merupakan basis material keberlanjutan hidupnya. Seseorang, misalnya, perlu membeli sabun, makanan, dan pakaian untuk hidup, berbagai iklan yang tersedia membantu menciptakan kebutuhan-kebutuhan ini dan menunjukkannya ke merek-merek produk tertentu.

Klaim yang ketiga fokus pada isi media massa komersial. Sering kali kita berpikir bahwa isi media non-iklan didapatkan secara gratis, yaitu seperti dapat makan gratis (“free lunch”[11]). Sebenarnya, isi televisi atau surat kabar, baik iklan maupun non-iklan, bekerja bersama-sama. Isi non-iklan tidak hanya memikat penonton untuk terus menonton programnya, membaca surat kabarnya, atau mendengarkan radionya, tetapi juga untuk “membina perasaan (atau mood) yang kondusif untuk menciptakan reaksi yang menyenangkan pada pesan-pesan pengiklan, baik yang tersirat maupun tersurat”.[12]

Namun, dengan semua klaim-klaim itu, Smythe mengingatkan, kita tidak bisa langsung jatuh pada kesimpulan akan dominasi total masyarakat oleh sistem kapitalisme. Menurutnya, masyarakat tidak pernah secara total “dikontrol oleh Industri Kesadaran”.[13] Tekanan dialektika tidak bisa dihindari oleh setiap orang: “mereka merasa penting untuk bekerja sama dengan sistem monopoli kapitalisme dengan berbagai cara dan karena berbagai alasan; tetapi pada saat yang sama, sebagai manusia, mereka menolak untuk bekerja sama dengan berbagai cara, dan karena berbagai alasan”.[14]

Konsep penonton sebagai komoditas yang dibangun Smythe bisa dikatakan revolusioner karena ia membantu membuka fokus baru dalam penelitian media dan komunikasi, dan tentunya juga kajian budaya. Smythe mengajak kita mengalisis budaya melalui sistem-sistem produksi dan konsumsinya. Dan yang terpenting, bagaimana peran media massa dalam sistem kapitalisme secara umum serta bagaimana produksi dan konsumsi harus dilihat tidak sebagai aspek yang terpisah, tetapi justru sebagai elemen-elemen integral moda produksi.

Pendekatan Smythe pada proses komodifikasi dalam kapitalisme juga nantinya dikembangkan, salah satunya oleh Dan Schiller. Dalam artikelnya “How to Think about Information”,[15] Schiller menjelaskan cara pendekatan political economy mengonsepkan “informasi”. Schiller berpendapat bahwa apa yang berbeda dari sifat informasi dalam masyarakat kapitalisme saat ini adalah sifatnya sebagai komoditas.[16] Perspektif ini mengizinkan kita untuk memikirkan bagaimana, seperti komoditas lainnya, informasi diproduksi “oleh tenaga kerja upahan dalam dan untuk pasar”.[17] Pada saat yang sama, perspektif ini membantu kita untuk mengerti karakter unik dari informasi sebagai komoditas dan, yang lebih penting lagi, perannya dalam evolusi sejarah dari ekonomi pasar itu sendiri.

Evolusi informasi dari sebagai “sumber” menjadi “komoditas” membantu mendorong globalisasi neoliberalisme, terutama dalam membuat jaringan neoliberal. Dalam proses ini, kapitalisme, teknologi digital, dan informasi saling bersimbiosis untuk melahirkan pasar global, proses yang lahir awalnya dari Amerika Serikat.[18]

Pendapat yang sama sudah dilancarkan oleh Herbert Schiller, ayah Dan Schiller, yang memfokuskan perhatiannya pada perkembangan historis dominasi budaya global Amerika.[19] Ia berpendapat bahwa, melalui kombinasi kekuatan ekonomi, militer, dan informasi, Amerika dapat menggunakan kontrolnya (termasuk kontrol budaya) ke seluruh dunia. Kontrol ini pada awalnya tidaklah tanpa oposisi. Dunia negara-negara ketiga, melalui gerakan pembebasan nasional, pada awalnya menentang dominasi Barat dan Amerika.[20] Namun, ketika bisnis besar mulai menggunakan “komunikasi global kecepatan tinggi” melalui sistem informasi yang canggih, perusahaan-perusahaan sekarang dapat beroperasi “bukan hanya di pasar nasional, tetapi juga di pasar internasional”[21] serta merambah dan mengkooptasi kapitalis-kapitalis lokal di dunia ketiga yang pada awalnya memusuhi Barat.  Hasilnya, “konsumerisme bukan lagi fenomena Amerika. Konsumerisme kini menyebar di Eropa, Jepang, dan berbagai kantong-kantong lainnya di dunia”.[22] Walaupun ekonomi pasar dunia ini masih menyimpan pola Amerika, sekarang ia sudah berubah dari pola aslinya itu. Sistem global kini berakar di banyak negara dalam bentuk perusahaan transnasional yang berbasis nasional.

Kritik terhadap Pendekatan Political Economy

Dalam sebuah perdebatan sengit antara tokoh cultural studies asal Amerika, Lawrence Grossberg, dan tokoh political economy asal Inggris, Nicholas Garnham, yang dimuat di jurnal Critical Studies in Mass Communicationpada tahun 1995,[23] Grossberg berpendapat bahwa fokus utama political economy atas ‘ekonomi’ terlalu reduksionis sehingga model sederhana akan dominasi cenderung melihat manusia sebagai korban budaya yang secara pasif mudah dimanipulasi. Walaupun cultural studies memiliki komitmen yang sama dengan political economy, yaitu mengembangkan teori Marxis, cultural studies juga mempunyai komitmen politik, yaitu bahwa orang-orang yang tersubordinasi, seperti kelas pekerja, memiliki kreativitas budaya yang mandiri dan otonom. Oleh karena itu, cultural studies dalam usahanya memperbaiki teori Marxis tentang refleksi basis dan superstruktur yang reduksionis pun berusaha untuk menekankan agensi manusia akan perubahan sosial dan politik.

Ada dua isu yang kemudian menjadi target utama cultural studies terhadap political economy. Pertama, karena terlalu berfokus pada ekonomi, atau ‘struktur’, political economy tidak ikut serta membahas pertanyaan tentang ‘artikulasi’, yang sebenarnya merupakan cara yang sangat penting untuk memahami bagaimana perbedaan—gender, kelas, seksualitas, agama—sebenarnya dialami. Perhatian pada artikulasi yang berbeda-beda, bagi Grossberg, dapat memberikan pemahaman akan formasi spesifik kapitalisme, “alih-alih kapitalisme abstrak”.[24] Ini membawa kita ke poin kedua, yaitu pentingnya budaya sebagai arena perjuangan.[25] Bagi cultural studies, setiap aktivitas harian dapat menjadi artikulasi sebuah resistensi, oposisi, dan pelarian dari struktur kuasa tertentu. Ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui relasi kapitalis saja.[26] Namun, political economy melupakan artikulasi perjuangan spesifik ini karena melulu melihat dominasi secara totalistik dan ekonomistik.

Sebenarnya, dalam perdebatan tersebut, Garnham pun setuju dengan permasalahan political economy yang cenderung berangkat dari asumsi ekonomisme yang reduksionis. Namun, Garnham mempermasalahkan cultural studies yang dengan asumsi yang dilontarkan Grossberg mencari jalan keluar dengan melihat ‘budaya’ sebagai elemen yang mandiri, dan terkadang lebih superior, dibanding ‘ekonomi’. Ini berlanjut pada bercerainya pendekatan political economy dan cultural studies. Political economy mereduksi analisis hanya pada permasalahan ‘ekonomi’, sementara cultural studies mereduksi analisis hanya pada permasalahan ‘budaya’. Padahal, perkawinan di antara keduanya sangat dibutuhkan untuk memahami permasalahan perubahan sosial yang diperjuangkan oleh keduanya.

Seperti Grossberg, Garnham, sebagai tokoh political economy, juga sebenarnya sangat keras mengkritik political economy, walau bukan dengan meninggalkan pendekatan tersebut. Dalam “Contribution to a Political Economy of Mass Communication”,[27] Garnham berpendapat bahwa walaupun ada hubungan simpatik dengan Marxisme, political economy tidak cukup Marxis, atau tidak cukup materialis. Panggilan Smythe untuk mengisi “blindspot” diikuti oleh reduksi political economy pada analisis terhadap “komoditas”. Teori ini, menurutnya, “kekurangan kontradiksi”.[28] Dalam hal ini, tesis Dan Schiller tentang “informasi sebagai komoditas” dan tesis Herbert Schiller tentang “asal globalisasi transnasional dari Amerika Serikat”, dapat juga mengalami kritik yang sama.

Secara umum, Garnham mengindikasikan tiga permasalahan dalam teori Marxis tentang budaya yang menghambat perkembangan strategi politik sosial: (1) model refleksi basis/superstruktur yang terlalu sederhana; (2) otonomi superstruktur—sebuah kacamata berpikir yang lahir dari penolakan atas ekonomisme; dan (3) teori media massa yang mereduksinya hanya sebagai alat ekonomi kapitalis.[29]

Apa kemudian yang ditawarkan Garnham sebagai jalan keluar? Garnham[30] berpendapat bahwa tujuan “ekonomi politik budaya” adalah menjelaskan yang Marx dan Engels sebut sebagai “kontrol atas alat-alat produksi mental”[31] dalam kapitalisme. Dalam hal ini, “penekanan pada materialitas proses budaya” yang dilancarkan Raymond Williams,[32] tokoh cultural studies yang sudah dibahas dalam tulisan pertama, menurut Garnham, perlu membedakan antara dimensi material dan ekonomi.[33] Ia menambahkan bahwa ini terjadi karena ada artikulasi-artikulasi berbeda yang unik dalam tahapan-tahapan pre-kapitalis dan perkembangan kapitalisme yang perlu dianalisis sesuai konteksnya. Perkembangan kapitalisme secara spesifik dikarakterisasikan oleh kontrol terhadap alat-alat produksi mental.[34] Tuntutan untuk membedakan antara material dan ekonomi dalam pendekatan materialis historis adalah kontribusi Garnham yang pertama.

Yang kedua adalah implikasi metode dari pendekatan ekonomi politik budaya. Garnham mendefinisikan paradigma ini sebagai “analisis materialis historis atas budaya—produksi, sirkulasi, dan konsumsi bentuk-bentuk simbolis dalam berbagai variasinya—yang studi proses komunikasi dan media massa hanya menjadi subbagiannya saja”.[35] Garnham mengkritik bidang ekonomi politik komunikasi terjebak pada berbagai permasalahan dan berbagai istilah analisis tertentu[36] serta tidak cukup materialis. Ia berpendapat bahwa bidang ini sudah diasosiasikan dengan “ortodoksi yang sempit dan melelahkan”.[37] Misalnya, tesis industri budaya dipercaya membawa homogenisasi budaya. Namun, globalisasi industri budaya sebenarnya telah membawanya pada ketersediaan akses pada diversifikasi budaya dan adanya kebebasan pilihan. Ini menuntut peneliti untuk menganalisis evolusi kapitalisme dalam konteks spesifiknya yang terus berevolusi.

Oleh karena itu, kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh tereduksinya political economy pada ‘ekonomisme’ bukanlah dengan membuangnya begitu saja untuk kemudian menelaah ‘budaya’ secara terpisah seperti yang dilakukan cultural studies postmodernis semacam Grossberg. Tetapi, kebutuhan untuk kembali ke metode materialisme sejarah, yaitu menurut Garnham

Untuk menerima, menurut saya, bahwa proses-proses perkembangan modernitas kapitalis kompleks dan hasilnya selalu tidak menentu, sebagaimana yang ditunjukkan krisis saat ini, tidak ada yang mengontrol, sebaiknya, para ahli ekonomi politik terbuka dan menerima bahwa tidak ada penjelasan yang total tentang dari mana kita datang dan ke mana kita pergi. Semua pendekatan mungkin memiliki sebuah penjelasan dan semua perlu dites bukti-bukti dan sejarahnya. Tidak ada juga pertanyaan dan jawaban yang kekal, tapi yang ada adalah (pertanyaan dan jawaban) yang selalu muncul ketika terjadi krisis.[38]

Bagi Garnham, kapitalisme adalah “proses yang penuh kontradiksi” dan “tidak selalu tuntas”.[39] Namun, meneliti praktik budaya dan efektivitas politisnya akan sulit, bahkan tidak mungkin, apabila tidak mengikutsertakan analisis atas sumber-sumber material dan ideologis apa saja yang memungkinkan praktik-praktik budaya itu dilakukan, bagaimana praktik budaya berperan dalam menjalankan moda totalitas produksi, dan siapa orang-orang yang memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi mental tersebut.[40]

Konsekuensi teoretis dari pandangan yang melihat elemen-elemen historis dan material, seperti “budaya” dan “ekonomi”, terpisah-pisah dapat kita pahami lebih jauh lagi dalam konteks khusus tentang analisis perempuan berikut ini.

Analisis Ekonomi Politik dan Perempuan

Perdebatan yang mirip dengan topik seputar pemisahan antara “budaya” dan “ekonomi” yang sudah kita bahas di atas pun bergaung di kajian-kajian lain, termasuk kajian perempuan. Seringkali perdebatan dalam kajian perempuan terjebak dalam pertanyaan: apakah patriarki atau kapitalisme yang menjadi akar eksploitasi dan penindasan perempuan? Perpisahan pun terjadi antara analisis kelas di satu sisi dan analisis perempuan di sisi lain. Bagi para Marxis, feminis menomorduakan perjuangan kelas. Sementara, bagi para feminis, analisis kelas menomorduakan permasalahan perempuan dan tidak memberikan solusi bagi penderitaan spesifik yang dihadapi kaum perempuan.

Feminisme liberal, misalnya, dengan berfokus pada analisis terhadap eksploitasi sistem patriarkal menuntut hak-hak perempuan antara lain dalam hal isu-isu hak reproduksi, seksualitas, pendidikan, dan kesempatan kerja. Namun, pada saat yang sama, fokus pun berpindah dari pertanyaan penting tentang kemiskinan yang terstruktur ke bahasa yang lebih aman, yaitu hak asasi manusia (HAM).

Feminisme liberal cenderung mengidealkan konsep perempuan yang abstrak dan mengerucutkan permasalahan pada dikotomi perempuan versus laki-laki. Gerakan liberal ini memang kelihatannya membawa perubahan, terutama di Amerika Serikat, perempuan banyak duduk di bangku universitas, mendapat kesempatan bekerja, dan tidak lagi harus tinggal di rumah menjaga anak dengan didirikannya tempat penitipan anak.[41] Tetapi, kenyataannya, pada saat yang sama, kondisi ini menciptakan kelas-kelas menengah perempuan. Jarak antara perempuan kelas menengah dan kelas bawah pun melebar, dan lebih buruknya lagi, hal ini luput dari perhatian para feminis liberal.

Permasalahan lain dari feminisme liberal adalah kecenderungannya menguniversalkan ‘hak-hak’ perempuan dari kacamata Barat, seakan-akan semua perempuan memiliki konsep kebebasan yang sama. Dari sini lahir gelombang kritik feminisme yang dipengaruhi oleh poststrukturalisme.[42] Kelompok ini menolak adanya satu ide feminisme. Bagi kelompok ini, perempuan datang dari berbagai latar belakang etnisitas, bangsa, agama, dan budaya yang berbeda. Yang perlu dilakukan adalah menerima perbedaan-perbedaan ini. Analisis feminisme poststrukturalisme banyak bereksperimen di ruang-ruang teks, simbol, dan representasi. Namun, karena ketakutannya akan esensialisme dan universalisme, analisis kelas pun ditolak atas dasar alasan tersebut.

Ketika feminis poststrukturalis mengusung kebutuhan untuk menganalisis “realitas keseharian kehidupan perempuan”, seringkali ini hanya merupakan pertanyaan analisis akademik semata dan bukan sebuah panggilan untuk aksi politik yang nyata dan terstruktur, yaitu mengubah realitas kehidupan nyata tadi. Tidak heran kalau kita melihat kecenderungan terbesar dari gerakan feminisme dewasa ini, terutama gerakan liberal dan poststrukturalisme, adalah tersentralisasinya (dan terjebaknya) perjuangan perempuan di dunia akademis dan/atau ‘teks-teks’ budaya semata serta semakin terpisah dari perjuangan politik perempuan yang terorganisasi.

Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa feminisme liberal dan feminisme poststrukturalis terkadang juga mengakui adanya realitas perbedaan kelas di antara perempuan. Namun, perbedaan kelas ini disejajarkan secara horizontal dengan perbedaan-perbedaan ras, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Hasilnya, hubungan-hubungan identitas tersebut dianalisis melalui kacamata “intersectionalism”.[43] Artinya, secara epistemologis perbedaan kelas, gender, ras, dan agama sejak awal dianggap permasalahan yang terpisah dan sejajar. Dengan mudah, anggapan ini akan mencampur aduk epistemologi yang berbeda-beda terhadap ‘macam-macam’ sumber ketidaksejajaran dan penindasan yang dihadapi perempuan—patriarkal, kapitalisme, rasisme, Islamism, dan sebagainya. Kebingungan epistemologis ini biasanya berakhir pada pandangan akan keserbaragaman hubungan kuasa[44] dan mengambil jalan politik-mikro. Gerakan perempuan kemudian mengerucut pada slogan-slogan sempit mengenai kebebasan hak perempuan serta memisahkan diri dari gerakan-gerakan politik lainnya. Epistemologi pluralisme ini pada akhirnya berkonsekuensi pada politiknya yang self-defeating dalam sistem kapitalisme.

Di sisi lain, feminisme sosialisme, yang berangkat dari analisis kelas, juga memiliki kecenderungan untuk mereduksi semua permasalahan perempuan berakar pada permasalahan ‘kelas’ yang sempit (mengusung ‘kelas’, misalnya, sebagai slogan dan norma) dan seringkali mengambil Marxisme sebagai kitab suci. Mereka juga memisahkan diri dari gerakan-gerakan feminis di atas karena alasan telah terkooptasinya gerakan feminisme oleh neoliberalisme (contohnya, tulisan Nancy Fraser “Feminism, Capitalism and the Cunning of History”[45]). Seperti yang telah dijelaskan, ide pembebasan perempuan yang berasal dari konsep liberalisme memang melebarkan jarak kelas di antara perempuan dan ide-ide yang berasal dari analisis poststrukturalisme semakin meniadakan perhatian pada analisis ekonomi politik terhadap sumber penindasan dan eksploitasi perempuan. Namun, dengan menganggap semua gerakan feminisme yang non-Marxis sudah terkooptasi oleh kapitalisme dan meninggalkannya, turut menciptakan kekalahan dalam gerakan perempuan itu sendiri dan gerakan sosial pada umumnya.

Sebenarnya, permasalahan kooptasi bukanlah permasalahan utama bagi gerakan perubahan sosial. Permasalahan terbesar dengan dikotak-kotakannya aliran feminisme—budaya, sosialis, radikal, poststrukturalisme, liberal—adalah konsekuensi politik dari pengkotakan teoretis tersebut, yaitu terpecah belahnya pergerakan perempuan dan pergerakan sosial pada umumnya.

Inilah alasan metode materialisme sejarah memang menawarkan jalan berpikir dan berpolitik yang lebih unggul dari filsafat liberalisme maupun poststrukturalisme, yaitu dalam konsep ontologisnya akan totalitas gerak sejarah. Dalam melihat totalitas gerak sejarah, setiap elemen di dalamnya memiliki peran. Bukan itu saja, elemen-elemen ini terpisah tetapi juga saling berkaitan dalam hubungan dialektika yang membentuk totalitas gerak tersebut. Tiap elemen menjadi dirinya dalam hubungannya dengan elemen yang lain.

Beberapa tulisan terkini, seperti Abigail Bakan dalam “Marxism, Feminism, and Epistemological Dissonance” dan Joan Sangster dan Meg Luxton dalam “Feminism, Co-optation and the Problem of Amnesia: A Response to Nancy Fraser”,[46] telah mengajak kita untuk keluar dari pengkotak-kotakan antara analisis feminisme dan analisis kelas dengan mengembangkan metode materialisme sejarah feminis yang sudah dimulai salah satunya oleh Nancy Hartsock.[47] Dengan metode ini, kita diajak untuk melihat keduanya dalam hubungan dialektika yang terpisah tetapi satu. Terpisah dalam arti untuk menghindari asumsi bahwa feminisme = Marxisme/patriarki = kapitalis. Bagaimana pun, seperti sistem kapitalisme, sistem patriarki memiliki sejarah, karakter, kebutuhan, dan berbagai tujuan sendiri. Akan tetapi juga merupakan satu kesatuan karena permasalahan eksploitasi dan penindasan perempuan di rumah, pekerjaan dan ruang publik, serta domestik atas tubuh, seksualitas, dan simbol-simbolnya tidaklah terjadi di dunia yang berbeda dari dunia dengan sistem kapitalisme yang kita hidupi saat ini. Begitu juga kaitannya dengan kebutuhan studi feminisme sebagai manifestasi kontradiksi dan resistensi di dalam sistem tersebut.

Seperti pembahasan Nicholas Garnham dalam diskusi political economy di atas mengenai perlunya mengembangkan analisis materialisme sejarah budaya yang tidak berangkat dari asumsi terpisah-pisahnya elemen “budaya” dan “ekonomi”, tulisan ini pun diharapkan menjadi awal dikembangkannya analisis materialisme sejarah perempuan yang tidak terjebak dalam dikotomi kelas versus perempuan/kapitalisme versus patriarki.

Rianne Subijanto, Kandidat Doktor di Bidang Kajian Media dan Komunikasi di University of Colorado Boulder.

Daftar Pustaka

Bakan, Abigail. “Marxism, Feminism, and Epistemological Dissonance” dalam Socialist Studies, (2/2012): 60-84.

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.

Garnham, Nicholas. “Political Economy and Cultural Studies: Reconciliation or Divorce?” dalam Critical Studies in Mass Communication, (March/1995): 62-71.

———. “Contribution to a Political Economy of Mass Communication” dalam Media and Cultural Studies: Keyworks, eds. Meenakshi Gigi Durham and Douglas Kellner. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2001.

———. “The Political Economy of Communication Revisited” dalam The Handbook of Political Economy of Communications, eds. Wasko, Janet, Graham Murdock, dan Helena Sousa. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011.

Grossberg, Lawrence. “Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with This Debate?” dalam Critical Studies in Mass Communication, (March/1995): 72-81.

Hartsock, Nancy. “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism” dalam Discovering Reality, eds. Sandra Harding dan Merrill B. Hintikka. Boston: Reidel Publishing Company, 1983. 283-310.

Nancy Fraser, “Feminism, Capitalism and the Cunning of History” dalam New Left Review, (56/2009): 116-7.

Sangster, Joan dan Meg Luxton. “Feminism, Co-optation and the Problem of Amnesia: A Response to Nancy Fraser” dalam The Question of Strategy, eds. Leo Panitch, Greg Albo dan Vivek Chibber. Wales: The Merlin Press Ltd., 2012. 288-309.

Schiller, Dan.“How to Think About Information” dalam The Political Economy of  Information eds.Vincent Mosco dan Janet Wasko. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988.

———. “The Neoliberal Networking Drive Originates in the United States” dalam Digital Capitalism. Cambridge, Mass: MIT Press, 1999.

Schiller, Herbert.“A Quarter-century Retrospective” dalam Mass Communication and American Empire, 2^nd edition. New York, NY: Westview Press, 1992/1969. 1-43.

Smythe,Dallas. “Communications: Blindspot of Western Marxism” dalam Canadian Journal of Political and Society Theory (3/1977): 1–28.

———. “On the Audience Commodity and Its Work” dalam Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness and Canada. Norwood, NJ: Ablex, 1981.

Williams, Raymond. Problems in materialism and culture. London: Verso, 1980.

Catatan Akhir: