SAAT ini, China sedang gencar-gencarnya mengembangkan soft power, dan pesta olahraga akbar Olimpiade, yang diharapkan menjadi momentum penting yang akan membuat China semakin terpandang dan dihormati. Inilah kesempatan emas setelah 100 tahun China dapat memamerkan ”kedigdayaan”-nya kepada seluruh dunia.
Dalam Kongres Ke-17 Partai Komunis China bulan Oktober 2007, keinginan membangun soft power itu ditegaskan oleh Hu Jintao. Namun, China tiba-tiba harus berhadapan dengan Tibet, yang sejak 10 Maret 2008 terus bergolak dan mencapai titik didih yang menakutkan.
Dilema sulit
Meledaknya kerusuhan anti-China di Tibet menyebabkan China terjebak dalam dilema-dilema sulit.
Dilema pertama, di satu pihak, China harus mampu memperlihatkan sikap positif, lebih baik lagi, sikap suka berdamai. Persoalan Tibet hanya bisa diselesaikan lewat dialog dan perundingan, dan hal tersebut sudah disadari oleh Pemerintah China.
Namun, di lain pihak, kalau cara ini dilakukan dengan Tibet, China harus juga melakukannya dengan gerakan kemerdekaan Xinjiang, maupun dengan Taiwan, bahkan gerakan-gerakan lain yang sampai kini masih ”tidur”. Hal ini dengan sendirinya akan membangkitkan semangat mereka untuk juga merundingkan ulang status mereka.
Dilema kedua, berhubungan dengan yang pertama. Seandainya Pemerintah China bersedia duduk berunding dengan gerakan-gerakan kemerdekaan itu, mayoritas rakyat China tidak akan mendukungnya. Selama pembangunan ekonomi yang mencengangkan dunia, Pemerintah China secara efektif memakai kartu nasionalisme untuk menggerakkan rakyatnya untuk membangun negara.
Saat ini, rakyat China pada dasarnya sedang bermimpi akan mengembalikan ”kebesaran dan kejayaan China” (fuqiang zhongguo) sedemikian rupa sehingga rakyat China rela bekerja keras, siang-malam, berkorban demi kebesaran negara.
Propaganda ”pendidikan patriotisme” (aiguozhuyi jiaoyu) telah sangat berhasil, tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Maka, rakyat China pasti akan marah dan murka kepada pemerintahnya jika menolerir gerakan yang ”menghina” bangsa China dan ”memecah belah ibu pertiwi”.
Komplikasi ideologis
Dilema ketiga berhubungan dengan ideologi komunisme. Berdamai dengan Dalai Lama, yang adalah pemimpin tertinggi agama Buddhisme Tibet, sekalipun ini dapat diterima dari sudut strategi politik, akan menimbulkan komplikasi ideologis.
Sejak Partai Komunis China berkuasa di Daratan China pada 1949, Pemerintah China selalu bersikap antiagama. Berbagai strategi telah disusun untuk mencegah berkembangnya agama kendati ada kelonggaran akhir-akhir ini.
Secara efektif, Pemerintah China berhasil menanamkan keyakinan di kalangan rakyat China bahwa agama adalah ”takhayul feodal” (fengjian mixin), yang akan lenyap seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Sangat sulit bagi Pemerintah China berunding dengan pemimpin agama apa pun, termasuk dengan Dalai Lama, karena hal ini bertentangan dengan keyakinan ideologis resmi saat ini.
Dilema keempat, Pemerintah China sadar bahwa ia memerlukan dunia internasional, terutama dalam membangun citra sebagai negara yang ramah dan bersahabat. Ini sangat tampak dalam pengumuman setiap pejabat China bahwa China tidak akan menjadi ancaman dan akan ikut membangun dunia yang damai dan bebas dari konflik. Di mana saja, mereka menjual slogan ”dunia yang harmonis” (hexie shijie) yang sebelumnya dirumuskan sebagai ”bangkit dengan damai” (heping jueqi).
Jika China terus memakai kekerasan di Tibet, dunia akan kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata itu. China akan tampak sebagai unsatisfied power sehingga timbul gambaran China ”ancaman” bagi dunia. Baiklah dicatat bahwa saat ini sedang beredar China Threat Theory yang merugikan dirinya. Kalau tetangga-tetangga terdekatnya melihat China sebagai naga yang memperlihatkan taringnya, China pasti akan mengalami pengucilan lagi, seperti pada masa Perang Dingin.
Ujian besar
Tibet benar-benar menjadi sebuah ujian besar bagi China. Pemerintah China sudah didorong oleh banyak pemimpin dunia untuk mengadakan perundingan dengan Dalai Lama. Namun, menurut catatan, China telah gagal menghindarkan pemakaian kekerasan. Tentara Pembebasan Rakyat telah dikerahkan masuk ke Tibet dan terlibat dalam konflik dengan demonstran sehingga terjadi penembakan dan jatuh korban.
Sementara itu, Pemerintah China terus-menerus mengecam dan mengutuk pengikut-pengikut Dalai Lama dengan kata-kata yang makin pedas, bahkan menuduh Dalai Lama—seorang tokoh agama yang sangat dihormati di dunia—sebagai dalang semua kekerasan itu.
Sementara itu, dikabarkan bahwa di kalangan rakyat, api nasionalisme sudah berkobar besar. Mereka marah kepada orang Tibet dan mendukung pemakaian kekerasan terhadap Tibet. Dalam situs-situs di China terpampang caci maki terhadap orang Tibet. Mereka mengecam semua gerakan demonstrasi yang muncul di London, Paris, dan San Francisco.
Sebagai balasan, muncul seruan boikot terhadap Carrefour di seluruh China karena aksi demonstrasi di Paris itu dan juga karena Presiden Prancis berencana tidak hadir dalam upacara pembukaan Olimpiade. Seruan boikot ini bahkan juga sampai ke Indonesia lewat SMS!
Pemerintah China benar-benar terperangkap dalam dilema, dengan risiko gagal mengembangkan soft power. Di dunia yang makin mengglobal ini, setiap gerak-gerik negara akan dipantau oleh ratusan juta manusia, yang tidak semuanya bersimpati dengan nilai-nilai perjuangan China.
Tayangan media massa internasional dan nasional mempunyai peran penting. Amerika Serikat yang telah menggenggam soft power yang sedemikian tinggi saja bisa dikritik dan dikecam, apalagi negara yang tengah membangun soft power-nya.***
I Wibowo Ketua Centre for Chinese Studies FIB Universitas Indonesia.
Artikel ini sebelumnya dimuat di harian Kompas, Rabu, 23 April 2008 | 00:28 WIB
