Kapitalisme Negara dan Akumulasi Rente Predatoris

Ilustrasi: All

STATE capitalism atau kapitalisme negara merupakan bentuk sistem produksi yang akumulasinya dikendalikan dan dikuasai oleh negara. Dalam praktiknya, model ini dapat berwujud state corporation atau state-owned enterprise (SOE). Di Indonesia, bentuk tersebut lebih dikenal sebagai korporasi negara, seperti BUMN atau BUMD.

Kapitalisme negara berbeda dari Western capitalism yang mengadopsi pasar bebas dan membatasi keterlibatan negara dalam intervensi ekonomi. Kapitalisme negara mengandaikan bahwa negara memiliki pengaruh kuat terhadap sistem akumulasi hasil produksi. Gagasan ini antara lain berkembang dari Kuwait sebagai negara kaya minyak yang berupaya menginstitusionalisasikan keuntungan hasil produksinya melalui lembaga pengatur akumulasi, yaitu Kuwait Investment Authority (KIA). Dari perkembangan tersebut kemudian lahir konsep Sovereign Wealth Fund (SWF), yang memengaruhi model akumulasi keuangan negara di berbagai negara, mulai dari negara monarki dan otoriter hingga negara sosialis-demokratis seperti Norwegia.

Genealogi

Secara konseptual, state capitalism mengambil jarak tegas dari pandangan yang menyerahkan pengelolaan produksi ekonomi kepada mekanisme pasar. Kegagalan neoliberalisme dalam menjaga distribusi ekonomi yang merata menjadi salah satu titik balik dalam perkembangan kapitalisme negara. Kegagalan tersebut menunjukkan keterbatasan Washington Consensus pasca-Perang Dunia II dalam memperkecil ketimpangan dan menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata bagi negara-negara yang menghadapi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi.

Illias Alami dan Adam Dixon dalam bukunya The Spectre of State Capitalism menengarai bahwa krisis neoliberalisme, terutama setelah krisis ekonomi 2008, semakin memperkuat pencarian pendekatan alternatif bagi negara-negara dalam mengakumulasi hasil produksi melalui intervensi dan kontrol negara. Perkembangan tersebut turut mendorong SOE sebagai alternatif terhadap mekanisme pasar bebas.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah gejala state capitalism juga berkembang di Indonesia? Secara historis, praktik kapitalisme negara bukanlah hal baru bagi Indonesia. Praktik tersebut telah muncul melalui berbagai bentuk intervensi negara dengan narasi pembangunan kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah Program Benteng yang digagas oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada era revolusioner Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, hingga berkembang menjadi model military-bureaucratic state capitalism pada era Orde Baru.

Namun, berbagai model tersebut gagal menjadi sistem ekonomi yang mampu menjaga distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di antara warga negara.

Secara historis, state capitalism juga lebih dekat dengan praktik akumulasi yang melibatkan jejaring kroni daripada asumsi positif mengenai kapitalisme yang dikemukakan Joseph Schumpeter. Schumpeter memandang inovasi sebagai landasan kapitalisme yang memungkinkan berlangsungnya proses destruksi kreatif secara terus-menerus atau creative destruction.

Pengalaman China menunjukkan bahwa state capitalism dapat menghasilkan perkembangan ekonomi yang berbeda. Keberhasilan China dalam menjadikan creative destruction sebagai bagian dari proses produksi turut mendorong negara tersebut menjadi negara dengan produk domestik bruto terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Berbagai bentuk produksi global juga sangat bergantung pada produk yang berasal dari China. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan afirmasi terhadap praktik kapitalisme negara yang menempatkan inovasi sebagai landasan bagi terciptanya arena kreativitas yang menggantikan inovasi lama.

Lalu, bagaimana posisi kapitalisme negara Indonesia? Kemunculan Danantara sebagai representasi Sovereign Wealth Fund (SWF) dan keikutsertaan Indonesia dalam aliansi BRICS dapat dilihat sebagai bagian dari kecenderungan menuju praktik state capitalism. Hubungan antara negara dan mode produksi ekonomi menjadi semakin erat. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai pengatur melalui regulasi, tetapi juga tampil sebagai pemain dalam kegiatan produksi ekonomi.

Pertanyaannya, apakah perkembangan tersebut akan menjadi titik balik bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sebagaimana terjadi di China, Rusia, atau Norwegia? Ataukah Indonesia justru akan mengulang kegagalan model-model kapitalisme negara pada era sebelumnya?

Aliansi Struktur Oligarki Baru

Kekhawatiran saya terletak pada sisi historis. Secara genealogis, kekuasaan negara kita sangat erat dengan watak militerisme karena negara belum sepenuhnya dapat memisahkan kekuasaan sipil dari militer pascagerakan revolusioner dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan. Secara historis, praktik kapitalisme negara pada masa Orde Baru juga telah terbangun di atas kekuasaan yang berbasis militer dan birokrasi. Kedua unsur tersebut menjadi akar kuat dalam pengorganisasian kekuasaan. Aparatus politico-birokrasi dan militerisme memainkan peran penting dalam penyelenggaraan kapitalisme negara.

Pengorganisasian tersebut kemudian menjadi basis terbentuknya model kapitalisme negara yang abai terhadap distribusi ekonomi. Alih-alih membangun struktur kapitalisme negara yang berorientasi pada pemerataan, pengorganisasian tersebut justru menyediakan basis dan legitimasi bagi praktik akumulasi yang semakin kompleks. Situasi ini dimungkinkan oleh keterlibatan para oligarki yang memperoleh jaminan legalitas dari struktur kekuasaan.

Mengapa kembalinya para oligarki lebih mudah terjadi dalam struktur kapitalisme negara hari ini? Setidaknya, secara historis, para oligarki tersebut telah memahami bagaimana praktik kapitalisme negara bekerja. Pada era sebelumnya, mereka berkembang dan menikmati surplus dari perkawinan antara kapitalisme negara dan sistem komando yang bersifat feodal. Memori historis tersebut lebih mudah diaktifkan kembali daripada membangun struktur oligarki yang sepenuhnya baru. Karena itu, fantasi mengenai bagaimana kapitalisme negara beroperasi akan lebih mudah dipahami melalui pendekatan historis.

Kekhawatiran tersebut setidaknya mulai terlihat dalam beberapa praktik kapitalisme negara yang membangun struktur kekuasaan agar dapat tampil sebagai symbolic capital yang diakui publik. Pertama, hal tersebut terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari aliansi struktur kapitalisme negara yang predatoris.

Dengan bertumpu pada narasi pemerataan gizi dan pencegahan stunting, MBG menjadi ruang bagi kebangkitan aparatus negara dan politisi-birokrat untuk kembali mengorganisasikan diri sebagai struktur simbolik kekuasaan. Melalui proyek besar tersebut, simbol kapitalisme negara yang predatoris hadir dalam praktik sehari-hari. Praktik tersebut tidak hanya menjadi sarana akumulasi bagi aliansi baru yang mempertemukan aparatus negara dan politisi-birokrat, tetapi juga beroperasi sebagai doxa. Dalam pengertian ini, doxa bekerja untuk membentuk symbolic capital yang hendak direkognisi publik sebagai kebenaran baru dalam narasi kapitalisme negara yang lebih besar.

Hal serupa terlihat dalam Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat aliansi baru, pengorganisasian koperasi tersebut tampak jauh dari tujuan pemerataan ekonomi. Yang terlihat justru adalah bagaimana simbol-simbol predatoris menjadi dasar bagi operasi akumulasi dalam aliansi baru struktur kapitalisme negara.

Kedua, narasi kapitalisme negara yang predatoris juga menyusun langkah bagi pengorganisasian oligarki baru dalam menggarap proyek-proyek ekonomi berskala besar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu contohnya adalah narasi transisi energi yang berpotensi mengeksploitasi ekosistem dan kekayaan alam, mulai dari nikel hingga bioenergi di Papua.

Hari ini, kapitalisme negara yang predatoris bersama aliansinya memproduksi berbagai narasi untuk mengalihkan perhatian publik. MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, setidaknya, berhasil menjadi bagian dari proses tersebut. Di satu sisi, kedua program tersebut mengukuhkan pengorganisasian struktur kapitalisme negara baru dengan simbol crony capitalism yang melibatkan aparatus negara dan politisi-birokrat. Di sisi lain, pengorganisasian struktur oligarki baru terus berlangsung melalui berbagai narasi produksi di sektor energi, mulai dari proyek bioenergi di Papua hingga perluasan perkebunan sawit yang berpotensi mengeksploitasi kawasan hutan baru.

Berbagai proses tersebut berisiko luput dari perhatian publik karena perhatian masyarakat terserap oleh sentimen terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program-program yang tampil sebagai simbol pemerataan dapat sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan dan legitimasi aliansi baru dalam struktur kapitalisme negara yang predatoris.

Alternatif di Tengah Kontradiksi

Lalu, bagaimana membangun alternatif warga? Secara historis, setiap praktik kolonialisasi terhadap warga akan menemukan titik temunya ketika kekuasaan negara mengkolonisasi warga dalam berbagai aspek kehidupan. Model kapitalisme negara yang predatoris pada akhirnya menghasilkan kontradiksinya sendiri. Dalam praktik doxa yang dijalankan negara setiap hari, muncul simbolisasi yang membedakan antara “saya” dan “Anda” dalam bentuk imajinasi yang paling radikal mengenai resistensi.

Situasi tersebut dapat dipahami melalui konsep constitutive outside. Dengan sendirinya, gerakan-gerakan resistensi terhadap kapitalisme negara dikonstitusikan oleh kontradiksi yang muncul dari praktik keseharian negara itu sendiri. Dengan kata lain, politik warga hari ini turut dikonstitusikan oleh praktik kapitalisme negara.

Kontradiksi yang dihasilkan oleh praktik keseharian negara melalui MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi titik awal bagi terbentuknya aliansi baru warga. Pengorganisasian kelompok-kelompok warga baru tersebut mulai terlihat melalui pergeseran berbagai bentuk perlawanan. Gerakan yang muncul antara lain berasal dari kelompok Gen Z, gerakan perempuan, dan para ibu yang mengambil peran politik lebih besar.

Munculnya kelompok-kelompok tersebut juga berkaitan dengan melemahnya sejumlah struktur gerakan lama. Sebagian struktur lama telah teraliansi dengan kapitalisme negara. Salah satu contohnya adalah gerakan buruh yang mengalami pelemahan seiring dengan masuknya Partai Buruh ke dalam struktur kekuasaan pemerintahan.

Tantangannya hari ini adalah apakah aliansi dari struktur pengorganisasian baru tersebut mampu menyatukan diri dalam agenda bersama dan tidak terfragmentasi oleh berbagai narasi serta praktik doxa kapitalisme negara. Setidaknya, masih terdapat harapan bahwa praktik predatoris dalam kapitalisme negara hari ini justru menghasilkan aliansi-aliansi baru dalam pengorganisasian politik warga.

Arah aliansi tersebut masih akan terus mengalami reartikulasi. Yang pasti, penanda perubahan telah muncul dan terus mencari bentuk yang paling ideal untuk mendorong perubahan.

Muhamad Dian Hikmawan adalah mahasiswa PhD bidang Government and International Relation, the University of Sydney.