Ilustrasi diambil dari “Lekra Woodcuts in the Early 1960s: Socialist Realism, National Culture, and Cosmopolitan Patriots” (Michael Bodden, 2018)
17 AGUSTUS 1950, tepat hari ini 70 tahun yang lalu, sekelompok anak muda berkumpul di Jalan Wahidin 10, Jakarta. Mereka hendak mengaktualisasikan gagasan tentang pembangunan kebudayaan yang selaras dengan spirit kemerdekaan dan anti-kolonialisme sebagai bentuk partisipasi pekerja. Mereka sepakat mendirikan organisasi kebudayaan yang kelak menjadi besar dan ikonik pada zamannya: Lembaga Kebudajaan Rakjat alias Lekra.
Berdirinya Lekra tak dapat dilepaskan dari geliat zaman untuk membangun “kebudayaan baru”—sebuah frasa yang masih abstrak saat itu. Latar sosial dan kebijakan politik dalam negeri menjadi faktor penentu. Meski Belanda sudah hengkang, anasir-anasir kontrarevolusi dan pesimisme pasca-kemerdekaan membuat tak sedikit masyarakat skeptis akan masa depan negara yang baru berusia lima tahun ini.
Agresi militer Belanda yang mencoba meruntuhkan republik dua kali disusul perundingan-perundingan yang berujung ‘Politik Malino’—pembentukan negara federal gagasan H.J. Van Mook—ikut memengaruhi ranah kebudayaan. Salah satu organ penerbitan bergengsi yang berdiri sejak 1917, Balai Pustaka, tidak luput dari stigma ‘alat federal’[1] yang mempropagandakan takluknya republik di tangan Belanda. Apalagi, sebagaimana ditulis sejarawan Hilmar Farid, lembaga ini memang didirikan sebagai “lembaga kolonial” yang bertugas “mempertahankan kekuasaan”.
Gambaran situasi ini tampak jelas dalam MukadimahLekra alinea ketiga—saya kutip verbatim:
“Gagalnja revolusi Agustus 1945 berarti memberi kesempatan kepada kebudajaan feodal-imperialis untuk melandjutkan usahanja, meratjuni dan merusakbinasakan budipekerti dan djiwa Rakjat Indonesia. Pengalaman menundjukkan bahwa kebudajaan feodal dan imperialis telah membikin Rakjat Indonesia bodoh, menanamkan djiwa pengetjut-penakut, menjebarkan watak lemah, dan rasa hina-rendah tiada kemampuan untuk berbuat dan bertindak.”
Dalam mukadimah pula Lekra merumuskan enam konsepsi ‘Kebudayaan Rakyat’[2]: (1) rakyat harus berjuang memiliki dan menguasai kesenian, ilmu, dan industri sebagai dasar-dasar kebudayaan; (2) perjuangan demokrasi rakyat sebagai tujuan mutlak akan menyediakan kebebasan perkembangan kebudayaan rakyat yang menandakan kebebasan pengembangan diri rakyat sendiri; (3) kebudayaan rakyat adalah senjata perjuangan menghancurkan imperialisme dan feodalisme, serta mengajar rakyat menjadi pahlawan dalam perjuangannya; (4) kolonialisme masa lampau masih menyisakan jejak yang menghasilkan faktor degeneratif yang memisahkan pekerja kebudayaan (seniman) dari pergerakan rakyat banyak dan menjadikan seniman berpilin dalam kebudayaan borjuis; (5) kebudayaan asing yang progresif tetap diterima secara kritis dan pragmatis dalam usaha memajukan kebudayaan rakyat; (6) hakikat Lembaga Kebudajaan Rakjat adalah organ penghimpun kemajuan intelektual yang revolusioner serta memperjuangkan anti-imperialisme di bidang kebudayaan.
Dari petikan tersebut tujuan Lekra pun menjadi jelas: mengembalikan kebudayaan kepada pencipta kebudayaan, yakni rakyat sendiri. Pemulangan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menyingkirkan imperialisme di bidang kebudayaan, namun juga untuk memberikan ruang bagi praktik-praktik kesenian yang lebih meluas dan meninggi, yang bersumber pada realitas dan kehidupan rakyat banyak.
Turba dan Seni untuk Rakyat
Tujuan tersebut semakin jelas terlihat ketika mereka menetapkan observasi sebagai fondasi utama dalam berkesenian. Bagi Lekra, kualitas karya seni tidak dapat dikembangkan hanya dengan mendalami rupa-rupa ekspresi seni yang telah ada sebelumnya. Dalam kerja-kerja kebudayaan kreatif-inovatif, seniman-seniman Lekra diajak turut “membantu aktif perombakan sisa-sisa kebudajaan pendjadjah jang mewariskan kebodohan, rasa rendah serta watak lemah pada sebagian bangsa kita.”[3]
Dengan demikian, kerja-kerja kebudayaan mereka tidak semata-mata menjadi pengungkapan imajinasi dan renungan, melainkan turut membawa misi politik.
“Turun ke bawah” (Turba) menjadi salah satu metode observasi seniman-seniman Lekra sebelum berproses kreatif. Gagasan yang resmi dianjurkan Rukiah Kertapati dalam Kongres Nasional I Lekra di Surakarta, 22-28 Januari 1959 ini seterusnya menjadi identitas yang melekat pada Lekra.
Njoto, salah satu anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (CC PKI), mengapresiasi Turba sebagai berikut, “Saja pun setudju sekali dengan jang dikemukakan kawan Rukiah Kertapati bahwa jang diutamakan haruslah apa2 jang mengolah perdjuangan kaum buruh dan kaum tani dan dengan demikian kita ‘mem-bantu perdjuangan massa’ dan ‘mendorong perkembangan sedjarah’. Saja djuga setudju dengan andju-rannja, supaja LEKRA mengusahakan mengirimkan anggota2nja ke tempat2 penting, ke desa2 kaum tani dan ke kampung2 kaum buruh. …”[4]
Sebagai langkah awal dalam proses kreatif, Turba bukan hanya sebentuk laku menyerap semangat kerja, perasaan, dan penderitaan rakyat—khususnya buruh dan tani—untuk digunakan menjadi basis empirik dalam penggarapan karya, tetapi juga menjadi metode yang berguna untuk memahami perkembangan sosial terbaru serta gerakan rakyat di desa. Walhasil, karya tersebut bisa memenuhi kriteria ‘kekinian-revolusioner’.
Para seniman tak serta merta Turba. Tujuh pedoman, yang dibagi menjadi 3-sama dan 4-djangan, harus mereka patuhi. 3-sama ialah singkatan ‘sama-makan, sama-kerja, sama-tidur’. Maksudnya, seniman diharuskan menikmati makanan yang sama dengan kaum tani, bekerja bersama di sawah atau ladang, serta tidur dengan alas yang sama di rumah kaum tani. Sementara 4-djangan merupakan singkatan dari: djangan tidur dirumah kaum pengisap desa; djangan merepot-kan tuanrumah dan kaumtani; djangan menggurui kaum tani; djangan mentjatat didepan kaum tani.
Sesudah menjalani Turba selama tiga hingga enam bulan, seniman haruslah mengungkapkan pengalaman itu dalam berbagai rupa karya yang diekspresikan terbuka maupun terbatas. Cerita-cerita pendek, puisi, cukilan kayu, sketsa, patung sampai lagu adalah medianya. Gambaran karya-karya ini haruslah realisme-sosialis—bertolak pada kenyataan, diungkapkan secara artistik dan efektif, namun berciri optimistis dan memiliki spirit progresif.
Di samping menciptakan karya, seniman-seniman Lekra juga wajib ikut urun-rembuk memecahkan persoalan yang mereka temui di lokasi Turba, khususnya dalam bidang seni dan kebudayaan. Dari sini Lekra mengorientasikan diri untuk menggarap persoalan-persoalan ‘seni rakyat’ dengan menambahkan bobot pada aspek artistik, ideologi, dan pengorganisasian. Proyeksi inilah yang mengubah ‘seni rakyat’ menjadi ‘seni untuk rakyat’.
Salah satu garapan terkenal Lekra ialah seni-panggung ludruk dan ketoprak. Kesenian khas Jawa Timur ini dikelola Lekra dengan menggubah cerita rakyat yang memuat aspek ideologis, slogan progresif-revolusioner, serta perkembangan aktual keseharian yang autentik dengan peri kehidupan rakyat sekitar. Unsur-unsur ini mutlak dibutuhkan agar kesenian tidak sekadar menjadi hiburan, melainkan juga membangun kesadaran politik (politieke bewustzijn) di kalangan rakyat banyak.
Ketoprak Lekra terkenal pernah memanggungkan repertoar lakon yang kontroversial seperti Matine Gusti Allah (Matinya Tuhan Allah), Malaikat Jibril Rabi (Malaikat Jibril Kawin) dan Gusti Allah Ngunduh Mantu (Tuhan Allah Mengambil Menantu). Pemilihan lakon ini ditengarai terinspirasi penderitaan dan menampilkan jerih-payah rakyat akibat keadaan perekonomian yang serba sulit. Meski demikian, pemilihan kemasan yang cenderung menyinggung agama membuat pesan penting dari lakon cenderung tidak tersampaikan.[5]
Pemilihan seni panggung ini tepat, sesuai laporan Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia (Bakoksi) menjelang konferensi pertama di akhir 1963: di seluruh Indonesia saat itu telah berdiri tidak kurang 800 organisasi ketoprak, sebagian besarnya berlokasi di Pulau Jawa.[6]
Menolak Status Onderbouw
Pengembangan kreativitas seniman-seniman Lekra tidak dapat dilepaskan dari peran surat kabar resmi PKI, Harian Rakjat. Mulai terbit pada 31 Januari 1951, Harian Rakjat disetir dewan redaksi Njoto, Mula Naibaho, dan Supeno. Kontribusi Harian Rakjat terlihat ketika memberikan tempat terhormat bagi seniman-seniman Lekra untuk mengisi lembar khusus ‘Kebudajaan’—terbit setiap Sabtu di halaman tiga. Kelak terbitan edisi Minggu memuat lebih banyak karya, yang beralih nama menjadi HR Minggu sejak 30 Juni 1963.[7]
Menurut sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta Rhoma Dwi Arya Yuliantri, sejak terbit sampai edisi 21 Januari 1964, HR Minggu telah menampilkan 120 sajak, 21 cerita pendek, 15 reportase, 23 resensi, 10 esai, 15 partitur lagu dan 26 sketsa cukilan kayu.[8] Dalam publikasi lain yang disunting bersama Muhidin M. Dahlan, yaitu antologi Gugur Merah: Puisi Lekra Harian Rakjat (1950-1965) dan Laporan dari Bawah: Cerpen Lekra Harian Rakjat (1950-1965), ia menyebut sedikitnya Harian Rakjat—baik ketika masih melalui rubrik ‘Kebudajaan’ maupun setelah dikhususkan dalam HR Minggu—telah menerbitkan 450 puisi dan 100 cerita pendek.
Produktivitas yang ditunjukkan Lekra adalah gabungan tiga komponen: gairah kerja yang menyala-nyala, keuletan berproses, dan sikap politik. Poin terakhir terbukti terutama saat meruncingnya polarisasi kebudayaan 1962-1964. Lekra membuktikan konsistensi haluan politik kebudayaan agar tetap sesuai dengan Manifesto Politik yang digariskan oleh Presiden Sukarno pada 1959.
Di samping itu, produktivitas Lekra menjadi bukti konkret dari komitmen seniman-seniman untuk memajukan kiprah dan perkembangan proyek mereka, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas karya.
Matangnya ideologi, luasnya jaringan kerja, serta kokoh-mapannya struktur organisasi membuat PKI sempat mempertimbangkan Lekra menjadi counterpart partai untuk mendulang suara dari kalangan seniman dan pekerja budaya. Pertimbangan yang kemudian memantik perdebatan sengit antara Njoto dan CC PKI ini lalu berujung pada kerancuan yang dimanfaatkan oleh para sejarawan anti-komunis dengan menyebut bahwa “Lekra adalah onderbouw PKI.”
Perdebatan sengit ini terjadi dalam Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta pada 27 Agustus—2 September 1964. Ketua CC PKI yang ikut menyampaikan pidato dalam konferensi ini, Dipa Nusantara Aidit, mengutarakan maksud utama pelaksanaan konferensi tersebut adalah mendukung integrasi sastra dan seni dengan massa rakyat pekerja.[9] Di samping itu, terdapat hipotesis lain bahwa KSSR bertujuan menandingi perhelatan Konferensi Karjawan Pengarang Indonesia yang diselenggarakan pada 1-7 Maret 1964 di Jakarta, tetapi digerakkan dan difasilitasi sastrawan pendukung Manifes Kebudajaan.[10]
Ringkasnya, CC partai bermisi ‘memerahkan’ total Lekra dan agar partai berhak menjangkau Lekra sebagai anak-organisasi atau onderbouw.[11]
Njoto, cendekiawan utama sekaligus penggerak Lekra, dengan tegas menolak langkah ini. Penolakan Njoto didasarkan pada penghormatan terhadap seniman-seniman non-komunis dan non-partisan seperti Pramoedya Ananta Toer dan Utuy Tatang Sontani. Njoto menilai langkah ‘memerahkan’ total Lekra akan membuat mereka yang non-komunis dan non-partisan pergi.
Pelajaran dari Lekra
Lekra sebagai organisasi sudah tamat pada 2 Oktober 1965. Gerakan gagal yang dilancarkan sehari sebelumnya, disusul penutupan Harian Rakjat—yang kebetulan menerbitkan edisi Sabtu dan Minggu sebagai edisi terakhirnya—serta penangkapan dan pembasmian orang-orang kiri membubarkan riwayat Lekra dari sejarah seni dan kebudayaan Indonesia. Tragedi lainnya: meski telah dikerangkeng dan dibunuh, Lekra tetap menanggung dosa tak terampuni sebagai ‘setan kebudayaan’ dalam historiografi Orde Baru.
Namun, meski sudah mati, tetap ada yang diwariskan dari organisasi kebudayaan ini. Lekra sedikitnya mewariskan tiga hal pokok. Pertama dan yang terutama adalah Lekra menghormati rakyat sebagai satu-satunya pencipta kebudayaan. Mereka berusaha keras supaya kebudayaan menjadi milik rakyat dan dikembangkan rakyat dengan semaksimal mungkin demi kemaslahatan rakyat.
Kebudayaan yang dimusuhi Lekra tidak lain bersumber dari pengaruh negara-negara imperialis. Hegemoni budaya Barat, bacaan ‘ilmiah-populer’, dan film-film cabul yang destruktif bertebaran dalam industri kebudayaan di masa itu. Perjuangan Lekra sejak lahir hingga tamat di mahkamah sejarah semata-mata ditujukan untuk mengembalikan rakyat pada kebudayaannya sendiri, mengembangkan, memodifikasi dan mengkreasikannya sesuai dengan derap semangat revolusi. Aspek “K” dalam USDEK, yakni Kepribadian Indonesia, ditanggapi Lekra sebagai tantangan untuk memberi kesempatan bagi kebudayaan nasional agar berkembang secara aktif, partisipatif, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Kedua, Lekra mengajarkan seniman akan pentingnya berorganisasi. Secara tegas, Lekra menggariskan bahwa pembangunan kebudayaan berarti juga pembangunan kepribadian seniman sebagai pekerja budaya yang disiplin dan berorientasikan karya. Hal ini diwujudkan dengan menggerakkan (ya, bukan cuma mengimbau) seniman-seniman agar membangun suatu organisasi kebudayaan yang aktif menyokong kerja-kerja kebudayaan lewat promosi, donasi, dan publikasi.
Dengan berorganisasi pula, Lekra mendapatkan kekuatan personalia berjumlah besar yang cakap dan kreatif serta repertoar gagasan berkesenian yang tidak pernah kering. Menurut saya, apa yang dilakukan Lekra belum tergantikan sampai hari ini: menyatukan seniman lintas rumpun, media dan aliran dalam sebuah melting-pot dengan kebulatan tujuan, konsepsi dan semangat.
Di samping berorganisasi, seniman-seniman Lekra ditempa menjadi kokoh dan bersahaja. Seniman boleh (bahkan wajib) kreatif dan ekspresif, tetapi diharuskan memegang kuat moralitas baik sebagai pekerja budaya yang diharapkan tak hanya berdiri sebagai ‘penghibur’ jalannya revolusi, tetapi menjadi bagian integral dalam barisan penyokong revolusi. Lekra menggembleng seniman-senimannya agar menghindari minuman keras, gaya urakan dan sembrono, serta mengecam poligami sebagai kebejatan. Disiplin diterapkan dengan tidak main-main. Salah satu contohnya adalah A.S. Dharta, yang langsung dipecat ketika ketahuan selingkuh. Perselingkuhannya bahkan diumumkan di Harian Rakjat.
Ketiga, Lekra menunjukkan konsistensi sikap dan independensi organisasi dengan menolak upaya dijadikan onderbouw partai. Persaudaraan ideologis dengan PKI tidak meniadakan kemandirian Lekra sebagai organisasi kebudayaan besar yang pernah memberi torehan penting namun secara sistematis dilupakan dalam sejarah kebudayaan—dan secara umum sejarah Indonesia.***
Chris Wibisana adalah pelajar dan peneliti sejarah independen
[1] D.S. Moeljanto & Taufiq Ismail, Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/PKI (Jakarta, Mizan Pustaka, 1995), 175
[2] Muhidin M. Dahlan dan Rhoma Dwi Arya Yuliantri, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 (Yogyakarta, Merakesumba, 2008), 499-500
[3] Njoto, Dokumen Kongres Nasional Pertama Lembaga Kebudajaan Rakjat (Jakarta, Bagian Penerbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat, 1959).
[4] ibid, 60
[5] Arif Zulkifli, et.al, op.cit, 85
[6] Moeljanto & Ismail, op.cit, 72
[7] Arif Zulkifli, et.al, Lekra dan Geger 1965 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 46
[8] Arif Zulkifli, et.al, loc.cit
[9] D.N. Aidit, Tentang Sastra dan Seni (Jakarta, Jajasan Pembaruan, 1964), 36-68
[10] Moeljanto & Ismail, op.cit, 248
[11] Dahlan & Yuliantri, op.cit, 52-64
