Pengalaman Perlawanan Rakyat Jombang dan Kediri
DI KABUPATEN Kediri, pemilihan kepala desa (Pilkades) akan dilaksanakan serentak pada 1 Nopember 2007, di 200-an desa. Hal yang sama berlangsung di sekitar 200-an desa di Jombang, yang telah melakukan pemilihan kepala desa secara serentak pada 22 Juli 2007. Kondisi politik ini telah menjadi perhelatan yang cukup semarak, khususnya di desa-desa. Semua orang di dua kabupaten ini membicarakan tentang Pilkades.
Penyelenggaraan kegiatan politik seperti ini, sangat penting bagi mereka yang hidup di desa. Mereka telah belajar banyak dari pemerintahan desa sebelumnya. Mereka juga mengalami langsung dampak dari kebijakan pemerintah, tidak seperti kebijakan pemerintah pusat yang terasa jauh. Antara aparat pemerintah dan warga, saling kenal satu dengan lainnya. Intinya, relasi kuasa di desa begitu terasa dan terlihat nyata, dan hubungan psikologisnya sangat mewarnai. Sehingga, mereka berkepentingan secara langsung untuk membicarakan dan menentukan nasib perjalanan desanya ke depan.
Di beberapa kelompok, baik di Jombang maupun di Kediri, model perebutan kekuasaan desa ini sangat unik dan bisa menjadi contoh baik dalam upaya perlawanan rakyat. Dulu, kita menganggap politik itu kotor dan ketika kita mau masuk ke arena tersebut, harus berpikir dua kali. Pola pikir anti kekuasaan ini, secara langsung berpengaruh dalam pola pengorganisasian perlawanan rakyat. Mereka sering kita dorong sesuai dengan pikiran kita, dimana menjadi pemain (aktor) politik itu harus hati-hati. Padahal, mereka harus didorong menjadi pemerhati atau pengontrol di lingkungannya. Gagasan membangun alat-alat kekuasaan, memang sudah kita mulai semisal, keinginan kita untuk mendirikan partai. Namun, ide ini kemudian bertabrakan dengan sumber daya kita sendiri yang sangat minim dan belum solid. Sehingga, partai kemudian hanya menjadi isu elit baru dalam kerja-kerja pengorganisasian kita.
Maka, kita harus berpaling lagi kepada kelompok terkecil kita. Membangun kekuatan dari sekup terlemah dan terkecil. Dari pengalaman ini, jika nantinya dapat berkembang dan meluas, saya kira akan menjadi modal kongkrit dalam melakukan perebutan kekuasaan yang lebih besar. Dan pengalaman merebut kekuasaan di sekup terkecil (desa), dalam bulan-bulan ini sangat terasa di Jombang dan Kediri.
Dan bukan kebetulan, jika mereka menjadi aktor politik di desanya. Mereka menyadari bahwa kekuasaan itu harus diduduki oleh kader atau kelompok mereka sendiri. Kalau tidak ada kader kelompok, bagaimana eksistensi kelompok bisa mempengaruhi agenda politik desa? Atau bagaimana bisa masuk dalam Panitia Pemilihan maupun Badan Permusyawaratan Desa?
Keramat, Jombang
Mari saya antar anda ke kelompok muda Balung di Jombang. Di desa ini ada sebuah dusun yang bernama Mojosongo. Di dusun ini, segerombol anak muda berinisiatif membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Kelompok Remaja Manunggal Rakyat, disingkat Keramat. Mereka menjalankan diskusi rutin bulanan yang membahas persoalan desa, yang dimata mereka perlu dibenahi. Dalam kesempatan itu, mereka juga mengundang tokoh desa yang sekiranya dapat menyelesaikan persoalan. Kegiatan ini terus mereka lakukan dari bulan ke bulan, dan selalu pindah tempat di desa tersebut. Dalam pertemuan ini, mereka juga mengadakan fundraising kelompok dengan mengelilingkan tabungan bumbung, yang dananya untuk organisasi. Pendanaan juga dilakukan dengan memfasilitasi anggota untuk berjualan solar Irek, membuat lapangan parkir, dan berdagang keliling. Hasilnya disisihkan untuk organisasi Keramat.
Pelan tapi pasti, keberadaan mereka mulai mendapat tempat dalam pikiran warga desa. Apalagi, mereka selalu tampil nyentrik dan unik. Karyanya dianggap kreatif. Misalnya, mempekerjakan pemuda pengangguran untuk membuat undangan dari bahan-bahan rongsokan.
Di sela-sela diskusi itu, selalu muncul keinginan Keramat untuk membangun desanya. Namun, apa daya kekuasaan yang mereka miliki tidak cukup kuat. Hingga akhirnya, muncul momentum Pilkades. Yang pertama mereka bicarakan adalah bagaimana agar kader mereka bisa masuk dalam struktur kekuasaan desa, baik di BPD, Pantia Pilkades, maupun kelak menjadi Kepala Desa. Akhirnya, dalam rapat Keramat, disusunlah beberapa strategi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam, pemilihan BPD, ada kader dari Keramat, namun oleh pihak “status quo“ digagalkan dengan alasan administrasi tidak lengkap. Tetapi, dalam struktur Panitia Pilkades, dari simpatisan Keramat masuk sebagai anggota panitia.
Perebutan kekuasaan masih diteruskan. Mereka sepakat mencalonkan ketua Keramat untuk maju ke Pemilihan Kepala Desa. Disusunlah agenda kerja dan tim kerja menyambut pemenangan ini. Satu persatu mereka lakukan dari tahap pendaftaran hingga memasang poster dan selebaran di seluruh pojok kampung. Apa mereka bermodal banyak? Tidak sama sekali. Bahkan, ketika harus membuat selebaran, anggota Keramat “bantingan“ uang dan terkumpul tidak lebih dari 200 ribu rupiah. Namun, mereka tidak patah arang. Mereka menyusun strategi baru, membuat kontrak politik dan mencari dukungan tanda tangan sebanyak mungkin untuk mengamankan suara dari Calon lain yang menggunakan politik uang. Dalam kontrak politik yang mereka susun, ada beberapa point yang sangat krusial yakni: menghilangkan BIAYA PUNGLI dalam setiap pengurusan administrasi warga, mengalokasikan DANA KESEJAHTERAAN RAKYAT yang diambil dari tanah ganjaran minimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh tanah ganjaran yang diatur dalam Perdes (peraturan desa). Kontrak politik ini dibuat dalam selebaran dan ditempel tempat-tempat strategis desa.
Selain itu, tim kerja dan calon melakukan langkah door to door ke seluruh warga desa dengan membawa naskah kontrak politik dan lembar tanda tangan sebagai dukungan. Mereka punya cara tersendiri untuk merebut dukungan ini. Nama tokoh-tokoh penting dan berpengaruh yang menjadi “selebritis desa“ ditempatkan di urutan awal. Mereka langsung mendukung. Adanya dukungan nama-nama tokoh ini kemudian menjadikan dukungan mereka semakin banyak. Kultur masyarakat desa yang patron, mau tidak mau warga desa mendukung calon dari Keramat.
Dukungan juga didapat dari warung-warung kopi. Warung kopi di Jombang, menjadi budaya masyarakat pinggiran, sehingga tersebar di berbagai sudut desa. Di warung ini mereka mencari orang-orang yang selalu tidak puas terhadap pembangunan desa dan kemudian diajak membangun barisan dalam mendukung calon dari Keramat. Mereka bergerilya tanpa amunisi uang yang cukup tetapi, mereka telah menjadi aktor langsung dalam perebutan politik desa.
Kelompok-kelompok seperti Keramat ini banyak sekali yang ada di Jombang. Antar kelompok ini sebelumnya telah melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga komunikasi mereka terus terjadi untuk saling berbagi strategi pengorganisasian kelompok.
Sido Rukun, Kediri
Hal serupa dengan Jombang adalah yang terjadi di Kediri. Kali ini saya antar anda ke kelompok perempuan Sido Rukun di Dusun Dasun Desa Joho Kediri.
Di Dasun, dua tahun lalu berdiri kelompok ibu-ibu yang bernama Paguyuban Perempuan Sido Rukun, yang berkutat pada pengelolaan sumber daya lokal yakni, pisang, ketela, rosella dan hasil bumi lainnya. Mereka membuat hasil olahan dan secara bersama-sama memasarkannya. Disela-sela itu, mereka membuat arisan uang maupun berupa arisan beras yang akhirnya diubah menjadi koperasi ibu-ibu yang anggotanya sekitar 60 orang. Paguyuban ini juga mengelola TPA (Tempat Pendidikan Alquran) sebagi respon tidak adanya pendidikan agama di dudun itu. Anggota paguyuban secara bergiliran menjadi gurunya. Dari serangkaian kegiatan mereka, persoalan yang sering mereka hadapi yakni, tidak adanya dukungan dari pihak pemerintah desa. Yang terjadi malah pemerintah desa sering menghambat kegiatan kelompok Sido Rukun ini.
Di tengah budaya patriarki dan feodal yang hidup di desa, mereka mencoba untuk berbuat sesuatu atas desanya. Dan momentum itu akhirnya datang: Pilkades bulan November 2007 mendatang. Mereka pun ramai membicarakan persoalan ini. Jauh sebelumnya, Paguyuban tidak punya pikiran untuk masuk ke wilayah politik desa, karena melihat pelaku aktor politik desa layaknya orang-orang hebat. Banyak uang dan punya pengalaman politik sebelumnya. Namun, hal ini tidak membuat mereka berhenti berharap untuk membangun desanya.
Srikandi itu kemudian datang. Lastri namanya, ketua paguyuban. Perempuan berusia 29 tahun dengan satu anak ini, menyatakan diri maju dalam bursa pemilihan kepala desa. Anggota paguyuban melihat Lastri sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Pengalaman mengomandoi paguyuban menjadi referensi anggota untuk mendukung pencalonan diri Lastri.
Akhirnya, dibentuklah tim inti pemenangan di Joho. Mereka memetakan suara yang ada berdasarkan dasa wisma, organisasi terkecil yang selama ini dibentuk negara. Di akhir kerjanya, tim menyimpulkan untuk dusun Dasun saja, suaranya sudah menang sekitar 80 persen. Persoalannya bagaimana dengan tiga dusun lainnya?
Tim inti bergerak ke dusun lain. Kebetulan, sepak terjang Paguyuban Perempuan Sido Rukun sudah banyak didegar, sehingga mereka dengan mudah membangun kontak. Di salah satu dusun, Nongkopait, kegiatan paguyuban ini menginspirasi kelompok ibu-ibu membuat koperasi bahkan, anggotanya lebih banyak. Pertemuan kemudian dirancang untuk membuat kerjasama antar koperasi ini. Ketika membutuhkan referensi pengalaman koperasi, Paguyuban Dasun dengan senang hati membaginya. Relasi ini mau tidak mau menjadi ikatan baik dan kemudian bersatu untuk memenangkan pemilihan Pilkades.
Suara tentang pencalonan Lastri, perempuan desa ini, semakin kuat gaungnya. Terlebih adanya lomba yang diadakan pemerintah kabupaten Kediri tentang “keberhasilan kelompok usaha di desa.“ Dan kebetulan Lastri dan paguyuban perempuannya menang dan menjadi wakil Kediri menuju Provonsi. Suaranya tambah melambung tinggi. Perempuan-perempuan tersebut telah mengubah wajah desa, justru sebelum adanya Pilkades. Mereka sudah berlajan dalam rel kemenangan.
Dan sekali lagi, keberhasilan kelompok-kelompok desa ini tidak hanya berjalan sendiri di Kediri. Mereka telah punya jaringan belajar antar kelompok. Sehingga, banyak kelompok yang melakukan hal yang sama, merebut kekuasaan desa dengan mulai mengorganisir kelompok kecil di desanya. Mereka melakukan aksi dan menyebarluaskan perlawanan rakyat, dari wilayah yang sangat kongkrit.***
E. Musyadad, adalah staf Perkumpulan Alha-Raka Jombang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari simpul Jombang.
Dengan versi sedikit berbeda, artikel ini sebelumnya dimuat di buletin Buletin Elektronik SADAR Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi, Edisi: 54 Tahun III – 2007. Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
