PENGALAMAN ‘bulan madu’ pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat serta stabil, tengah berada di persimpangan jalan. Hingga saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah menyentuh di angka Rp. 13.500. Dalam waktu berdekatan pula, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan kuartal I 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tidak heran jika kemudian momen ekonomi sekarang memunculkan kembali ingatan traumatis masyarakat perihal krisis ekonomi di tahun 1997.
Bagi banyak kalangan kondisi ini seakan tidak terelakkan. Dinamika yang tidak menentu dari ekonomi pasar di tingkatan global adalah isu utamanya. Hal ini dapat dilihat pada pengaruh keputusan tapering off The Fed untuk menghentikan quantitative easing (QE) karena prakiraan ekonomi AS yang membaik, meningkatkan kebutuhan investor akan dollar. Rencana The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga sebagai bentuk antisipasi inflasi karena perbaikan ekonomi, juga semakin menekan nilai rupiah di hadapan dolar dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh. Tidak lupa perkembangan lain dari ekonomi global ikut mempengaruhi, seperti turunnya permintaan produk komoditas sumber daya alam Indonesia di pasar global yang menjatuhkan tingkat ekspor nasional, ketidakpastian penyelesaian utang Yunani di Zona Euro, sampai dengan crash pasar saham Cina. Belum lagi faktor ‘internal’ ekonomi dimana rendahnya penyerapan anggaran negara oleh kementerian menyebabkan kecilnya kontribusi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan.
Penjelasan mengenai ketidak-terelakkannnya pelambatan ekonomi memang terdengar sangat logis. Namun berhenti dengan posisi ini berpretensi untuk larut dalam posisi ideologis tertentu dimana penjelasan yang diajukan justru mengaburkan kenyataan sebenarnya dari ekonomi global dan pengaruhnya terhadap sistem ekonomi Indonesia. Gerak ekonomi sebagai suatu sistem tidak berlaku layaknya hukum alam, dimana prosesnya terjadi tanpa ada intervensi kehendak manusia. Di sini, penjelasan atas dinamika sistem ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka kritik ekonomi politik kapitalisme dimana pergerakannya sangat terkait dengan kepentingan kelas kapitalis itu sendiri.
Ringkihnya ekonomi Indonesia terhadap dinamika ekonomi dunia, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keringkihan kapitalisme global yang kini mengambil bentuk neoliberalisme. Pasca krisis finanasial global tahun 2008, ekonomi kapitalis secara keseluruhan belum benar-benar mengalami pemulihan. Michael Roberts (2015) mencatat proses ini sebagai “global crawl” (perangkakan global), dalam arti tingkat keuntungan kapitalisme global belum mampu untuk beranjak lebih tinggi dari tingkat keuntungan sebelum krisis 2008. Hal ini disebabkan oleh karena penyakit lemahnya dorongan investasi korporasi swasta, rendahnya nilai nyata dan nominal tingkat suku bunga, masih banyaknya over-valuasi aset yang menyebabkan terjadinya ekonomi gelembung (bubble) dan terakhir, tentu saja, adalah besarnya tingkat utang yang tidak dapat dikelola.
Dalam konteks Indonesia, prosesnya terjadi dalam spesifisitas tertentu. Dan spesifisitas ini akan sangat menentukan anatomi dari pelemahan ekonomi Indonesia sekarang ini. Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya (Ridha 2012), strukur ekonomi Indonesia telah terintegrasi secara masif dengan struktur ekonomi global. Proses ini sendiri merupakan konsekuensi dari diadopsinya agenda ekonomi politik neoliberalisme di Indonesia pasca perubahan politik Reformasi 1998. Integrasi ini menciptakan pola relasi pembagian kerja yang spesifik yang kemudian menentukan bagaimana ekonomi Indonesia beroperasi. Implikasi dari proses ini adalah ekonomi Indonesia sangatlah berorientasi ekspor. Disinilah titik mula dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dollar AS, mengingat dollar menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional.
Akan tetapi menyatakan aktivitas perdagangan melalui ekspor sebagai faktor mutlak ketergantungan rupiah terhadap dollar AS adalah juga suatu kekeliruan. Proses industrialisasi neoliberal yang menempatkan proses pembangunan industri dalam rezim pengelolaan ekonomi pasar global, juga ikut menentukan proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2011 Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena besarnya permintaan produk industri ekstraksi. Tidak heran jika emiten pertambangan, sebagai bagian dari industri ekstraksi, mengalami peningkatan CAGR[1] (Compounded Average Growth Rate, Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Majemuk) yang paling besar selama rentang satu dekade (2003-2013) (Irawan 2014).
Namun kita tahu bahwa pasar saham Indonesia didominasi oleh investor asing. Sampai dengan 2015, 65 persen portofolio investasi pasar saham Indonesia masih dikuasai oleh inverstor asing (Nitibani 2015). Dominasi ini membuat pasar saham Indonesia dikuasai oleh preferensi kapital keuangan global yang membuat ekonomi Indonesia rentan dengan sinyal perkembangan ekonomi luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa adanya informasi mengenai perbaikan pertumbuhan ekonomi AS, direspon secara cepat oleh investor asing untuk mengalihkan dananya dari Indonesia ke AS. Kondisi yang akhirnya membuat pelemahan secara sistematis atas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Masalah lain yang muncul dari industrialisasi yang berorientasi pasar global adalah subordinasi industri manufaktur Indonesia oleh jejaring produksi korporasi global. Subordinasi ini dapat dilihat pada bagaimana mayoritas industri manufaktur kita lebih banyak merupakan industri yang beroperasi dalam tingkatan produksi perakitan (assembling). Problem utama dari dominannya produksi perakitan dalam sektor manufaktur kita adalah membuat terjadinya keterbatasan pada perkembangan teknologi. Industri perakitan tidak mensyaratkan adanya penggunaan teknologi mutakhir dalam proses produksinya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa, walau investasi industri manufaktur terjadi, namun tidak diiringi dengan transfer teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas industri nasional. Lemahnya posisi produksi industri Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk mempertahankan dirinya dari tekanan ekonomi global.
Di sini kita dapat menemukan bagaimana kapitalisme neoliberal justru menjadi problem mendasar bagi ekonomi Indonesia. Alih-alih mendorong penguatan ekonomi melalui industrialisasi yang kompetitif melalui mekanisme pasar, sebagaimana sering dikhutbahkan oleh para teknokrat pro pasar, integrasi ekonomi Indonesia justru menciptakan katergantungan Indonesia terhadap kapital global serta pelemahan posisi produksi industri Indonesia dalam rantai produksi global.
Sayangnya, walau proses struktural pelemahan ini berlangusng secara nyata, respon pemerintah untuk mengatasi pelemahan ini masih sangat karitatif. Alih-alih menantang secara strategis strutktur ekonomi yang ada, pemerintah Jokowi menempatkan belanja pemerintah sebagai ujung tombak bagi upaya mengatasi pelemahan ekonomi yang terjadi. Selain itu Jokowi juga berharap bahwa penggenjotan proyek infrastrutkur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi para ekonom arus utama, strategi Jokowi ini mungkin terdengar sangat bagus karena dengan realisasi belanja pemerintah akan mendorong tingkat konsumsi di masyarakat. Selain itu, implementasi proyek infrastruktur akan memperlancar sirkulasi akumulasi kapital yang sempat mandek. Namun strategi ini tentu saja tidak akan mampu memberikan solusi yang diiperlukan untuk membalikkan tendensi ketergantungan kapital global serta pelemahan kapasitas produksi industri manufaktur yang pada dasarnya adalah torso dari pelemahan ekonomi kita sekarang.
Akhirul kalam, kita tahu bahwa pilihan yang dilakukan pemerintahan Jokowi tidak melulu berurusan dengan rasionalitas ekonomi. Pilihan kebijakan pemerintahan Jokowi adalah representasi kelas kapitalis Indonesia yang berupaya untuk melarikan diri dari imbas pelemahan ekonomi namun tetap mempertahankan keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Oleh karenanya, upaya untuk mengajukan solusi mendasar terhadap pelemahan ekonomi ini selalu mensyaratkan keberadaan satu posisi politik tersediri yang berkepentingan untuk menggulingkan operasi kapitalisme neoliberal di Indonesia. Disinilah keberadan organisasi politik alternatif menjadi keharusan dan tak terelakkan bagi kondisi kita sekarang.***
Penulis adalah alumni Murdoch University, Australia dan Anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP).
Kepustakaan:
Irawan, P. 2014. Kinerja Keseluruhan Emiten dalam Satu Dekade. Diunduh dari https://parahita.wordpress.com/2014/09/29/kinerja-keseluruhan-emiten-selama-satu-dekade/
Nitibani, P. 2014. KSEI: Kepemilikan Saham Masih Didominasi oleh Investor Asing. Diunduh dari http://www.beritasatu.com/pasar-modal/240625-ksei-kepemilikan-saham-masih-didominasi-investor-asing.html
Ridha, M. 2012. Membela Radikalisasi Rakyat Pekerja Sekarang. Diunduh dari https://indoprogress.com/2012/02/membela-radikalisasi-perlawanan-rakyat-pekerja-sekarang/
Robert, M. 2015. The Global Crawl and Taking Up the Challenge of Prediction. Diunduh dari https://thenextrecession.wordpress.com/2015/04/18/the-global-crawl-and-taking-up-the-challenge-of-prediction/
—————
[1] CAGR adalah konsep yang digunakan investor untuk menyederhanakan pertumbuhan tahunan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu dengan memperhalus tingkatan volatilitas dan perubahan pertumbuhan dalam periode yang diperhatikan.
