Tanggapan untuk Ferdiansyah Rivai
TULISAN Bung Ferdiansyah Rivai yang agonistik nan pesimis penting untuk ditanggapi, namun bukan untuk membalikkan drama bung Rivai menjadi suatu pertunjukkan sukacita penuh dengan optimisme à la Mario Teguh. Tujuan saya melakukan ini ada dua: 1) untuk menantang ke-realistis-an pendekatan realisme[1] negara-sentris bung Rivai itu sendiri; 2) untuk menguji ke-realistis-an kita semua dalam melihat ‘realitas,’ dalam hal ini realitas hubungan internasional. Untuk menunjukkan ini, saya memilih untuk masuk dari sendi-sendi konseptual tulisan bung Rivai.
Pertama-tama, terkait negara dan diplomasi. Dikatakan bahwa munculnya terminologi negara untuk pertama kalinya adalah pada perjanjian Westphalia 1648. Problem saya cukup naïf sebenarnya: apa itu ‘negara?’ Kalau yang dimaksudkan adalah suatu terminologi, maka jelas ia sudah ada jauh-jauh sebelum 1648. ‘L’état’ dan ‘estate’, misalnya, adalah dua terminologi yang populer dipakai bahkan sejak Eropa mulai berbenah sedari Invasi Barbarian di abad ke 8/9. Lalu kalau yang dimaksud adalah pengorganisasian politik dengan pemerintah, maka jauh lebih luas, sejarah mencatat puluhan bahkan ratusan sistem pengorganisasian politik dibawah satu pemerintah sebelum 1648: mulai dari masyarakat totem primitif, sampai negara-kota (polis) Yunani, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Agung, Khilafah, Liga-Kota, Respublica Christiana, Kerajaan, bahkan Gereja/Vatikan![2] (Daftar ini bisa lebih panjang jika kita keluar dari cangkang Eropa-sentrisme ke daerah non-Eropa). Lalu apa sebenarnya yang dimulai di perjanjian Westphalia 1648?
Orang mungkin akan segera menjawab: kedaulatan! Sekali lagi, jika kedaulatan yang dimaksud adalah suatu ide mengenai otonomi suatu negara—entah dalam artian manapun, maka sebenarnya ia juga jauh lebih uzur dari 1648. Sedari Solon (600an SM), Iskandar Agung (300 SM), Julius Caesar (100 SM), dan semua contoh saya di atas mengasumsikan sebentuk kedaulatan dalam conquest mereka. Lalu kedaulatan yang seperti apa yang dimaktubkan di 1648? Jika jawabannya adalah kedaulatan modern. Uniknya, asal usul kedaulatan modern justru berasal dari konsepsi Kedaulatan Tuhan yang diasumsikan oleh Gereka Katolik Roma abad pertengahan.[3] Versi sekuler dari kedaulatan Tuhan ini pertama kali dipraktikkan oleh raja Carolingian terakhir, Hugues Capet (900an) dan seterusnya diterapkan oleh Dinasti Capetian—yang dikemudian hari menjadi ‘Perancis.’
Kedaulatan pun punya banyak nama: selain souveraineté Capetian, ada juga suzerainty, dan imperium, bahkan mercenarism. Suzerainty adalah sistem upeti dan protektorat (vassal) yang praktis menjadi ‘kedaulatan’ dari banyak bentuk pengorganisasian politik sebelum 1648. Imperium adalah sebentuk kedaulatan yang selalu berorientasi ekspansi dan ekspansi; ia tidak mengenal batas tetap.[4] Mersenarisme, merupakan sebentuk kedaulatan yang dipraktikkan bandit-bandit dan tentara bayaran di abad pertengahan. Kedaulatan model ini, tentu saja, motifnya uang, dan modusnya pemerasan.[5] Lalu apakah kedaulatan, atau lebih spesiknya kedaulatan negara, bahkan lebih spesifik lagi: kedaulatan negara à la Perjanjian Westphalia 1648? Singkatnya, kedaulatan ini punya tiga fitur spesifik yang saling bergantung satu dengan yang lain: 1) teritorial terbatas; 2) otonomi pemerintah; 3) saling mengakui kedaulatan dengan negara berdaulat lain. Kedaulatan ini, sayangnya, tidak berhasil sampai ke hari kita berada saat ini dengan selamat sentosa: sejarah meremuk-redam konsepsi ini dengan menghadirkan variabel-variabel baru sebagai penantangnya: demokrasi, (neo)liberalisme, pasar, kapitalisme, sistem moneter, globalisasi, revolusi teknologi, terorisme, pemanasan global, dst. Liberalisme, misalnya, telah mengubah berkali-kali wajah kedaulatan semenjak dipenggalnya Louis XVI. Neoliberalisme yang dominan hari ini, misalnya, adalah model Amerika. Perlu dibedakan dari model neoliberal lainnya: ordoliberal Jerman, sosial-demokrasi Skandinavia, neoliberalisme Jerman dan Prancis, bahkan varian neoliberalisme di negara-negara dunia ketiga, bahkan Cina (neoliberalisme otoritarian)![6]
Lalu, pertanyaan naïf berikutnya: apa itu diplomasi? Apakah ia dimulai semenjak 1648? Tentu saja tidak! Sejarah mencatat bentuk-bentuk ‘diplomasi’ pra-1648: emisari, messenger, apocrisiarii, ambasador, bahkan mata-mata. Lalu apakah diplomasi adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasional? Bagi para negara-sentris realis-dogmatis, mungkin Ya. Tapi apakah diplomasi itu yang dalam bahasa Yunani adalah dokumen? Apakah diplomasi selalu mensyaratkan negara, dan dengan demikian negara-sentris? Lagi-lagi, sejarah menyatakan tidak! Diplomasi sudah ada semenjak pertama kali pengorganisasian masyarakat didirikan![7] Diplomasi dengan demikian wajib hukumnya untuk dibebaskan dari tempurung negara-sentris. Diplomasi harus diartikan sebagai suatu, meminjam Der Derian, ‘mediasi keterasingan.’ Saat suatu komunitas yang terpisah, saat butuh atau hendak melakukan kontak, ia melakukan diplomasi. Diplomasi dengan demikian adalah suatu bentuk untuk melakukan suatu kontak, komunikasi, dan penjajakan hidup bersama dalam perdamaian (tentu saja, jika gagal, perang terjadi) antara komunitas yang saling terasingkan satu sama lain.[8]
Masih ada satu lagi pertanyaan naïf: apa itu perdamaian? Dalam studi hubungan internasional, perdamaian adalah konsep! Sekali lagi, konsep! Ia bukanlah suatu imaji dimana dengan mulut belepotan es krim kita tertawa dengan sukacita mengejar kupu-kupu di padang rumput yang luas disertai angin sepoi-sepoi dan musik klasik bernada riang gembira. Bukan! Perdamaian, misal oleh realis, diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak terjadi perang antara negara-negara adidaya.[9] Bagi liberal, meneruskan tradisi perdamaian abadi Kantian, bahwa perdamaian selalu hanya dimungkinkan oleh perdagangan dan pasar bebas.[10] Kita tahu bahwa ‘perdagangan dan pasar bebas’ di sini adalah nama samaran bagi kapitalisme, dan kita bahkan sudah tidak perlu diberi tahu lagi bahwa kapitalisme adalah eksploitatif. Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa agresivitas liberal selalu didasarkan pada retorika perdamaian![11] Pendekatan neo-Clausewitzian bahkan menunjukkan bagaimana perdamaian merupakan perang dengan cara lain; bahwa perdamaian merupakan perang yang terkodekan.[12] Perang, menjadi tergeneralisasi dan tersebar dalam mekanisme-mekanisme penundukkan yang ternormalkan atas nama ‘keamanan nasional’ dan ‘perang melawan teror.’ Perdamaian adalah epos dimana manusia modern sudah (dibuat) lupa (oleh pemenang perang) apa artinya perang dan berperang.[13] Jadi, yang seperti apakah perdamaian yang anda maksud, bung Rivai?
Lalu pertanyaan kemudian, jika negara, kedaulatan dan diplomasi punya sejarah yang jauh lebih panjang dari 1648, maka masihkah relevan kita terus mengulang-ulang mitos yang diwariskan guru-guru tua dan buku-buku pengantar HI kita bahwa sejarah HI dimulai dari 1648? Ini saya kira pertanyaan yang harus dijawab bung Rivai untuk mempertanggung-jawabkan tulisannya dan ke-realistis-an pendekatan realisme negara-sentrisnya. Saya sendiri mengganggap 1648 masih relevan, tentunya pembahasan klaim ini tidak pada kesempatan kali ini.[14]
Tapi pertanyaan barusan bukanlah tujuan utama saya dalam merangkumkan sekilas perjalanan sejarah keempat konsep negara, kedaulatan, diplomasi dan perdamaian. Bukan pula saya utamanya bermaksud menunjukkan bagaimana tulisan bung Rivai sama sekali buta sejarah. Lebih dari ini, yang saya sasar adalah keserampangan kita semua saat membicarakan negara, kedaulatan, diplomasi dan perdamaian dengan mengasumsikan bahwa keempatnya adalah niscaya dan tak berubah sepanjang sejarah! Bukankah ini yang selalu kita jumpai, bahkan mungkin kita sendiri praktikkan? Kita selalu menggunakan kata ‘negara’ seolah-olah ia terberi begitu saja di depan kita. Begitu pula dengan ‘kedaulatan,’ seenak jidat kita saja kita menyamakan kedaulatan dengan semata-mata otonomi dari ‘asing.’ Diplomasi pun selalu dalam bayangan kita dipenuhi tata-krama, sopan-santun munafik dan jeprat-jepret foto (khas anak-anak HI hari ini: simulasi diplomasi, debat à la Famili 100, table manner plutokrat, youth conference menye-menye, dst.), atau lainnya, perhelatan militer dan geopolitik. Perdamaian di imaji kita, berani taruhan, tidak jauh dari imaji happy ending à la film-film perang Holywood. Tidak hanya di kalangan masyarakat awam, namun bukankah keserampangan ini juga yang kita jumpai saat berhadapan dengan diplomat, tokoh masyarakat, pejabat, caleg, dan … aktivis dan intelektual!
Saya tidak peduli dengan diplomat, tokoh masyarakat, pejabat, caleg dan anak-anak HI yang mimpinya sesempit dan semiskin ingin jadi diplomat (dalam tempurung makna negara-sentris).[15] Saya peduli di sini dengan aktivis dan intelektual terutama mereka yang berkomitmen akan suatu transformasi sosial-politik, atau bahkan revolusi. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita membayangkan perubahan sistemik apabila horizon imajinasi kita tentang negara, sebagai salah satu pilar penjaga tatanan sosial politik hari ini, sudah tertutup rapat dengan keserampangan konseptual di atas? Upaya singkat saya merangkum (secara brutal) sejarah negara, kedaulatan, diplomasi dan perdamaian adalah semata-mata untuk menunjukkan bahwa keempatnya tidaklah niscaya dan statis di sepanjang sejarah. Saya kira ini yang pertama-tama kita perlukan untuk memulai perubahan terkait negara dan kedaulatan (dan diplomasi): yaitu memahami kemungkinannya untuk berubah.
Hari ini seakan-akan kita sudah ‘lupa’ dengan sejarah dari negara, kedaulatan, diplomasi dan perdamaian. Seakan sejarah keempatnya tidak pernah ada dalam laci-laci ingatan kita. Taruhlah ini adalah konspirasi Wahyudi, Rhemason, Iluminasi dan Mamarika untuk membuat kita lupa. Di Indonesia, bahkan, jangankan sejarah negara dan kedaulatan, sejarah negara dan kedaulatan Indonesia itu sendiri cenderung memaksa kita lupa akan sisi-sisi kelamnya! Ini yang menjadi tantangan kita untuk realistis menghadapi realitas. Menjadi realistis adalah awal untuk memulai suatu pemahaman yang obyektif mengenai realitas. Memulai pemahaman obyektif mengenai realitas, dalam hal ini negara, kedaulatan, diplomasi, dan perdamaian bisa dimulai dengan berhenti secara serampangan menggunakan keempatnya. Kemudian, jika kita masih punya waktu, berhentilah menulis agoni-agoni dramatis akan kelamnya realitas, dan mulailah riset serius!***
Penulis adalah peneliti Jaringan Riset Kolektif (JeRK) & Pegiat Diskusi Hubungan Internasional Kontemporer
[1] Untuk pembaca non-HI, perlu diklarifikasi bahwa Realisme yang dimaksud di sini adalah salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional (HI). Realisme HI menekankan tentang sentralitas dan kemanunggalan negara sebagai aktor HI, dan hubungan di antaranya sebagai hubungan survival dalam sistem anarki. Lagi-lagi, anarki yang dimaksud adalah situasi ketiadaan super aktor di dunia internasional yang bisa mencegah negara menyerang negara lainnya. (Hal ini untuk membedakan dengan realisme filsafat, realisme sastra, dan anarki sebagai idiologi sosial politik).
[2] Lih. misal, Hendrik Spruyt, Sovereign State and Its Competitor, Princeton Univ. Press, 1994; Andreas Osiander, Before the State, Oxford University Press, 2007.
[3] Lih. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton Univ. Press, 1957; Giorgio Agamben, Kingdom and Glory, Stanford Uni Press, 2012.
[4] Lih. Michael W. Doyle, Empires, Cornell University Press, 1986; Michael Hardt & Antonio Negri, Empire, Harvard Univ Press, 2000.
[5] Bentuknya pun bermacam-macam: perompak, bajak laut, filibuster, brigandine, privatir, ksatria, dst.Lih. Janice Thomson, Mercenaries, Pirates & Sovereigns, Princeton Univ Press, 1994; Sarah Percy, Mercenaries, Oxford Univ Press, 2007.
[6] Neoliberalisme di sini merupakan bentuk kedaulatan yang mendapat legitimasi dari pemeliharaan, atau secara umum treatment, terhadap pasar (yi. kapitalisme). Pasar, menjadi basis legitimasi utama bagi kedaulatan. Lih. Michel Foucault, The Birth of Biopolitics, Palgrave, 2008; Giovani Arrighi, Adam Smith in Beijing, Verso, 2007.
[7] Lih. James Der Derian, On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, Oxford: Basil Blackwell, 1987; Hedley Bull, Systems of States, Leicester University Press, 1977; François Debrix & Cynthia Weber, Rituals of Mediaton, Univ. of Minnesota Press, 2003.
[8] Dari definisi ini, maka perlu diperhatikan bahwa praktik pengintaian, surveillance, dan penyadapan harus dilihat sebagai suatu anti-diplomasi karena itu semua tidak mensyaratkan inisiatif untuk melakukan kontak atas dasar kesaling-terasingan. Anti-diplomat justru mencoba mencari kejelasan tentang lawannya seraya semakin mengasingkan dirinya dari pergaulan antara komunitas (dan/atau internasional). Lih. James Der Derian, Anti-Diplomacy: Spies, Terror, Speed and War, Blackwell, 1992.
[9] Bdk. Robert Gilpin, War and Change in International Politics, Cambridge University Press, 1981.
[10] Lih. Immanuel Kant, Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History, Yale Univ Press, 2006, h. 93.
[11] Lih. Andrew Williams, Liberalism and War, Routledge, 2006.
[12] Lih. Michel Foucault, Society Must be Defended, Picador, 2004.
[13] Lih. Carl Schmitt, Political Theology, MIT Press, 1985; Tiqqun, Introduction to Civil War, Semiotext(e), 2010.
[14] Saya menulis ini secara ekstensif di Asal Usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis terhadap Hasrat Mikrofasis Bernegara (segera terbit).
[15] Saya tidak punya masalah dengan “menjadi diplomat.” Yang saya permasalahkan di sini adalah mitos mendasar yang diidap kebanyakan anak HI yang memungkinkannya memimpikan dunia pasca-studi HI sesempit menjadi diplomat.
