Ilustrasi: NewPol
Artikel ini sebelumnya terbit di New Politics,diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan pendidikan.
IRAN kembali diguncang kerusuhan. Unjuk rasa di jalanan menggoyahkan fondasi rezim keagamaan, sementara aparat represifnya secara brutal menewaskan demonstran yang tidak bersenjata. Gelombang perlawanan kali ini memiliki sejumlah kemiripan sekaligus perbedaan dengan gerakan massa tahun 2022, Woman / Life / Freedom. Jika gerakan sebelumnya lebih bernuansa sosial-budaya—ketika perempuan Iran, dengan dukungan kaum muda, bangkit menolak kebijakan hijab wajib—meski harus menanggung harga yang mahal, mereka berhasil memaksa rezim mengambil langkah mundur. Kini, dibandingkan negara-negara Muslim lain di Timur Tengah, Iran menjadi salah satu yang paling banyak memperlihatkan perempuan tanpa hijab di ruang publik.
Namun, gerakan tersebut, walaupun berlangsung dalam skala besar dan menyedot perhatian dunia, pada akhirnya tidak berhasil—berlawanan dengan harapan banyak pihak dan juga klaim sebagian kelompok oposisi Iran—menjatuhkan rezim.
Sementara itu, gerakan saat ini, meskipun merupakan kelanjutan langsung dari pemberontakan sebelumnya maupun gelombang protes yang lebih awal, memiliki karakter yang lebih ekonomis. Aksi ini bermula dari bazar (kelompok pedagang kelas menengah tradisional) dan muncul bersamaan dengan anjloknya nilai mata uang nasional, lenyapnya hampir 90 persen tabungan sebagian besar warga, serta inflasi yang meroket—secara resmi dilaporkan melampaui 48 persen, namun dalam praktiknya dapat mencapai sekitar 70 persen untuk sejumlah kebutuhan pokok. Berbagai tekanan ekonomi lain turut menyulut ledakan protes ini. Kelangkaan air, listrik, dan bahan bakar—yang bukan semata-mata akibat sanksi, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan rezim—kian mengasingkan lapisan masyarakat yang semakin luas dan secara serius menggerus legitimasi pemerintah.
Perbedaan besar lainnya terletak pada posisi regional dan internasional Republik Islam yang kini jauh lebih rapuh. Bukan hanya jaringan pasukan proksinya di kawasan mengalami kerusakan berat, tetapi juga rangkaian serangan Israel—yang menewaskan sejumlah komandan Garda Revolusi Islam (IRGC) dan ilmuwan nuklir—serta penghancuran sistem pertahanan rudal Iran dan serangan lanjutan Amerika Serikat terhadap infrastruktur nuklir. Semua ini secara signifikan telah melemahkan kewibawaan rezim. Karena itu, harapan bahwa rezim akan runtuh kembali menguat. Namun, benarkah Republik Islam sudah berada di tepi kehancuran?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditelaah empat aktor utama dalam dinamika saat ini: rezim yang berkuasa, rakyat, oposisi, dan kekuatan eksternal.
Rezim yang Berkuasa
Republik Islam dapat dipahami sebagai sebuah oligarki religius–militer–ekonomi (clerical–military–economic oligarchy) dengan tata kelola berlapis, yang mencakup institusi Pemimpin Tertinggi, pemerintah, Garda Revolusi (IRGC), serta lembaga-lembaga keagamaan. Rezim ini juga memelihara oposisi “loyalis” di bawah label reformis, yang terutama menuntut porsi keuntungan dan akses ekonomi yang lebih besar.
Walaupun Pemimpin Tertinggi memegang otoritas nyaris mutlak dan wafatnya atau pergantian dirinya dapat membuka peluang perubahan besar, hal itu sendiri tidak otomatis akan menjatuhkan rezim. Struktur militer-keamanan yang kompleks dan saling mengunci membuat hampir semua skenario kudeta sangat kecil kemungkinannya. Memang terdapat sebagian blok kekuasaan dan oligarki yang cemas terhadap kepentingan ekonomi mereka dan cenderung mendukung pelonggaran kebijakan anti-Barat, tetapi faksi religius sayap kanan dan kelompok garis keras tetap menjadi kekuatan dominan.
Oligarki ini awalnya berasal dari kubu-kubu agama garis keras, tetapi segera menemukan “tanah terjanji” dalam kemewahan kawasan elite Teheran bagian utara, sekaligus melalui penguasaan berbagai monopoli ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi yang berafiliasi dengan IRGC dan yayasan-yayasan keagamaan—yang diklaim mengendalikan lebih dari 40 persen PDB—beroperasi tanpa beban pajak dan dengan pengawasan yang minim. Pada saat negara menempuh kebijakan bernuansa neoliberal dan memangkas subsidi, anggaran bagi organisasi propaganda Islam yang dinilai tidak produktif serta seminari justru meningkat tajam.
Secara umum, akibat korupsi dan inkompetensi yang merajalela, rezim kian kehilangan legitimasi di mata mayoritas warga. Perangkat ideologi dan propagandanya pun praktis tidak lagi ampuh. Dari sisi ekonomi, rezim berada dalam kondisi nyaris bangkrut dan kemampuan mendistribusikan kembali kesejahteraan sangat terbatas. Pada akhirnya, yang membuatnya tetap bertahan adalah jaringan aparatus represif yang tersusun berlapis-lapis.
Rakyat
Walaupun mayoritas masyarakat Iran menghendaki perubahan dari rezim Islam, masih terdapat kelompok yang cukup besar yang tetap mendukungnya. Selain jutaan orang yang bekerja di militer, aparat keamanan, lembaga peradilan, dan milisi Basij, jutaan lainnya juga bergantung pada tunjangan dari yayasan-yayasan keagamaan seperti Yayasan Imam, Yayasan Syuhada, dan Yayasan Kaum Tertindas. Rezim juga memiliki pengaruh atas sejumlah elemen lumpen di wilayah perkotaan, yang dapat dimobilisasi sebagai massa bayaran ketika diperlukan—misalnya dengan menggelar demonstrasi besar pro-rezim di Teheran setelah lebih dari dua pekan bentrokan jalanan dan penembakan terhadap demonstran.
Di sisi lain, sebagian besar kaum muda (yang jumlahnya lebih dari 30 persen populasi), mayoritas perempuan, kebanyakan pensiunan, kelompok minoritas nasional dan agama, sebagian besar kelas menengah baru dan kaum pekerja, serta kini juga banyak dari kelas menengah tradisional, berada di kubu penentang Republik Islam. Kelompok-kelompok inilah yang memimpin gelombang protes berulang dengan beragam tuntutan. Namun, karena lemahnya organisasi—sesuatu yang secara sengaja dan sistematis dicegah oleh rezim—meskipun sempat meraih keberhasilan parsial dan memaksa pemerintah mengambil langkah mundur taktis, mereka belum mampu menjatuhkan sistem dengan kekuatan mereka sendiri.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Oposisi
Salah satu kekuatan utama Republik Islam justru terletak pada rapuhnya oposisi yang terpecah-pecah. Karena partai atau organisasi oposisi tidak dapat beroperasi secara legal di Iran, apa yang sering disebut sebagai “oposisi Iran” sebagian besar berada di luar negeri dan terdiri dari sisa-sisa spektrum politik pasca-Revolusi 1979: sosialis, liberal, nasionalis, serta kelompok religius sekuler (yakni reformis Muslim yang secara terbuka mendukung pemisahan agama dan negara). Upaya membangun gerakan republik berulang kali kandas akibat perpecahan internal serta minimnya sumber daya finansial dan media, sehingga mereka semakin terputus dari dinamika gerakan di dalam Iran.
Sementara itu, kelompok monarkis—yang ditopang oleh sumber daya finansial besar dan dukungan Israel—kian memperoleh panggung dan mendorong Reza Pahlavi, putra Shah terakhir, sebagai tokoh utama oposisi. Salah satu slogan dalam gerakan perempuan 2022 sempat memuji Reza Shah (Pahlavi I), yang secara tersirat merujuk pada sikapnya yang menantang ulama serta kebijakannya terkait pelepasan hijab. Kaum monarkis menafsirkan hal ini sebagai bukti adanya dukungan publik untuk menghidupkan kembali monarki.
Hingga meletusnya pemberontakan Woman / Life / Freedom, Reza Pahlavi umumnya menjauh dari politik dan menjalani kehidupan pribadi di Amerika Serikat. Namun, karena nama keluarganya, ia menjadi figur oposisi diaspora yang paling dikenal. Ia berpotensi memainkan peran kepemimpinan simbolik dalam sebuah koalisi oposisi demokratis; bahkan ada yang membayangkan skenario seperti Spanyol pasca-Franco, di mana ia dapat berfungsi sebagai monarki seremonial dalam kerangka demokrasi konstitusional.
Namun, setelah ia mulai—dengan langkah yang sempat ragu—terjun ke politik, segera terlihat bahwa ia tidak benar-benar memiliki kemandirian, melainkan lebih banyak diarahkan oleh kalangan monarkis absolutis ketimbang kelompok monarkis konstitusional. Meski menampilkan diri sebagai seorang demokrat, ia tidak mampu (atau enggan) menanggapi tindakan dan serangan yang memecah belah dari para pendukungnya, termasuk dari istrinya, yang menyasar faksi-faksi oposisi lain. Pada saat yang sama, media yang dibiayai oleh dukungan asing mempromosikannya secara gencar dan mengglorifikasi “era emas” sebelum 1979, sembari menempatkannya sebagai pemimpin gerakan.
Tidak diragukan lagi, melihat penderitaan di bawah rezim saat ini, semakin banyak warga Iran yang menjadikan monarki sebagai pembanding yang tampak “lebih baik”. Namun, mereka tetap merupakan kelompok minoritas, dan sebagian di antaranya berharap dapat meraih kekuasaan melalui dukungan langsung dari Israel dan Amerika Serikat. Di luar monarkis, Mujahedin-e Khalq (MKI)—sebuah kelompok religius-militer otoriter sisa era revolusi dan Perang Iran–Irak, dengan pendanaan kuat serta jejaring dekat dengan kalangan neokonservatif AS—juga mengklaim diri sebagai pemimpin gerakan.
Yang kontras dengan dominasi klaim-klaim tersebut adalah tidak hadirnya blok progresif yang terdiri dari sosialis demokrat, liberal progresif, dan figur-figur religius sekuler yang mampu menggalang dukungan progresif internasional. Padahal, blok semacam ini dapat memberikan dukungan mandiri bagi gerakan di dalam negeri sekaligus mencegahnya dibajak oleh kekuatan-kekuatan reaksioner.
Kekuatan Asing
Akibat kebijakan-kebijakannya yang ceroboh, Republik Islam pada dasarnya tidak memiliki sekutu sejati, baik di Timur Tengah maupun di tingkat global. Tiongkok dan Rusia memang mendukungnya secara oportunistis dan mengambil keuntungan darinya, tetapi dalam konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, keduanya kemungkinan besar akan melepaskan Iran. Israel—terutama kubu kanan dan kelompok religius—kerap diuntungkan oleh keberadaan rezim ini, namun tetap menjadikannya sebagai salah satu lawan utama. Meski demikian, Israel sendiri tidak mampu mewujudkan perubahan rezim di Iran, sehingga berupaya, melalui kedekatan Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump, menyeret AS masuk ke dalam konflik.
Walaupun kerap melontarkan retorika keras, pemerintahan Trump—yang memahami betul bagaimana upaya pergantian rezim di Afghanistan, Irak, dan Libya berakhir dengan kegagalan—sebenarnya tidak terlalu berminat menjatuhkan pemerintahan di negara sebesar Iran. Ada pula pihak-pihak yang, terinspirasi oleh upaya penculikan Nicolas Maduro di Venezuela, membayangkan skenario “pergantian pemimpin” di Iran—sebuah ilusi jika melihat struktur kekuasaan Iran yang berlapis dan mengakar.
Ancaman Trump untuk menyerang jika protes ditumpas, ditambah dukungan terbuka Israel terhadap gerakan tersebut serta seruan Reza Pahlavi agar massa terus turun ke jalan, justru memberi Republik Islam dalih yang sangat nyaman untuk melabeli demonstran sebagai “agen” Israel dan Amerika Serikat, lalu menindaknya secara brutal. Ketika internet dan jalur komunikasi diputus total, pembunuhan pun terjadi. Angka pastinya tidak jelas, tetapi sejumlah laporan menyebut ratusan orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Campur tangan asing untuk menjatuhkan Republik Islam tidak akan membawa Iran lebih dekat ke demokrasi. Sebaliknya, langkah tersebut berisiko memicu perpecahan dan kekacauan—ketidakstabilan yang dapat merembet ke seluruh Timur Tengah dan mengguncang perekonomian global.
Perubahan yang Diinginkan dari Dalam Iran
Menggulingkan Republik Islam dan menggantinya dengan sebuah republik yang demokratis, sekuler, dan progresif telah lama menjadi tuntutan utama mayoritas masyarakat Iran. Berbeda dari pandangan yang menganggap gerakan massa dapat menang tanpa organisasi maupun strategi, saya semakin meyakini bahwa keduanya justru krusial. Gerakan memang dapat meraih kemenangan-kemenangan penting, tetapi jika pada setiap tahap tidak disertai dengan perluasan organisasi, ia cenderung berulang atau perlahan memudar. Dan semakin kokoh serta brutal sistem yang berkuasa, semakin berat pula kerja-kerja pengorganisasian—terutama karena gerakan harus terus merangkul lapisan sosial yang semakin luas.
Berbagai komponen sosial—kelas, perempuan dan kelompok gender, etnis, minoritas agama, serta pemuda—membawa tuntutan yang beragam, bahkan kadang saling berbenturan. Pada saat-saat tertentu, salah satu unsur dapat menjadi dominan dan meraih capaian parsial, tetapi tidak ada satu pun yang mampu menghadapi keseluruhan sistem sendirian. Menitikberatkan satu elemen secara berlebihan berisiko menyingkirkan elemen lain. Tanpa struktur panduan (guiding structure), gerakan juga sulit memaksimalkan tuntutan-tuntutan yang sejatinya saling sejalan.
Perubahan struktural tidak mungkin dicapai tanpa upaya menyelaraskan beragam tuntutan yang ada. Namun, ada dua hal yang perlu ditegaskan. Pertama, yang dimaksud dengan struktur panduan bukanlah kepemimpinan terpusat ala model tradisional, melainkan sebuah kerangka koordinasi partisipatif yang melibatkan banyak pihak. Kedua, menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas tidak berarti menunda atau menekan tuntutan sah dari kelompok mana pun. Mengulang kekeliruan masa lalu dengan memaksa—misalnya—perempuan menangguhkan agenda feminis hingga “urusan nasional” selesai, atau meminta kelompok minoritas membungkam klaim mereka, jelas keliru. Namun, sama kelirunya jika menganggap ada satu kelompok yang dapat mencapai tujuan akhirnya secara instan. Berkaca pada sejarah, para aktivis perlu terus-menerus menyelaraskan tuntutan mereka dengan gerakan yang lebih luas.
Dalam tulisan lain, saya telah berargumen bahwa memajukan gerakan memerlukan kesatuan yang terkoordinasi di empat arena: jalanan (kota dan lingkungan), tempat kerja (pabrik, tambang, dan kantor pemerintah), institusi pendidikan (sekolah dan universitas), serta tempat usaha (pasar dan toko). Membangun hubungan yang berkelanjutan dan terorganisir di antara arena-arena ini secara nasional memang sangat sulit, tetapi tanpa itu, bahkan protes jalanan semasif apa pun akan mereda. Dalam gerakan-gerakan terbaru, beberapa koordinasi memang terjadi—terutama antara jalanan, universitas, dan pasar—namun di arena krusial tempat kerja, koordinasi tersebut masih sangat minim. Padahal, yang pada akhirnya menghancurkan rezim Pahlavi adalah pemogokan di tempat kerja, dewan-dewan pekerja (shora), serta integrasinya dengan arena-arena lain.
Di titik ini, peran oposisi menjadi sangat menentukan. Saat ini, akibat represi, tidak ada organisasi oposisi formal yang dapat beroperasi di dalam Iran, sementara oposisi diaspora masih terpecah-pecah dan terputus dari dinamika di lapangan. Jika oposisi Iran dipetakan sebagai sebuah matriks multidimensi—kiri/kanan, sekuler/religius, moderat/ekstrem—maka hanya sebagian yang terdiri dari kiri demokratik, liberal sekuler, nasionalis, serta kekuatan religius-sekuler yang mengusung republik sekuler-demokratis yang secara realistis dapat membangun kerja sama. Sebuah front progresif luas di luar negeri, dengan pengorganisasian yang memadai, berpotensi menghimpun sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang besar untuk menopang gerakan di dalam negeri.
Sejarah memperlihatkan bahwa, di luar faktor imperialisme, terdapat tiga rintangan yang saling bertaut—kekuasaan yang terpersonalisasi, sentralisasi, dan lemahnya sekularisme—yang berulang kali menggagalkan lahirnya hasil yang demokratis. Dalam banyak periode, sejarah Iran didominasi oleh otoritarianisme, pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan kapital, serta peleburan agama dengan negara. Karena itu, setiap upaya pengorganisasian dan perumusan strategi harus secara sadar menantang dan mencegah kembalinya pola-pola tersebut.
Saeed Rahnema adalah profesor emeritus ilmu politik dan kebijakan publik di Universitas York, Kanada. Ia merupakan direktur pendiri Sekolah Kebijakan Publik dan Administrasi Universitas York serta direktur Asosiasi Ekonomi Timur Tengah. Selama Revolusi Iran 1979, ia merupakan aktivis utama dalam gerakan Dewan Pekerja dan Kiri.
