Habis Banjir Terbitlah Kecewa di Aceh

Ilustrasi: BPBA Aceh

PRABOWO akan mengulang sejarah jika terus bebal soal banjir Aceh. Sudah dua kali, setelah banjir, pemberontakan menguat di Aceh.

Kalau ada yang bilang Aceh membantu kemerdekaan Indonesia, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sejarah membuktikan Aceh adalah daerah yang ditaklukkan oleh tentara kolonial Hindia Belanda, Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), di mana terdapat tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien dan Teuku Umar dalam perlawanan itu. Beberapa jenderal Belanda bahkan meninggal dunia di Aceh pada masa perang. Setelah diduduki pun Aceh tak aman bagi KNIL; perlawanan terhadap Belanda masih hidup.

Aceh juga banyak menyumbang pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Orang Aceh menyumbang emas untuk membeli pesawat RI-001 Seulawah. Seulawah adalah nama gunung, dan dalam bahasa Aceh berarti Gunung Emas. Pesawat yang dikelola Indonesian Airways ini memang disewakan ke luar negeri, namun uang hasil sewanya digunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Rupanya, di awal kemerdekaan pun orang Aceh dibuat kecewa oleh Negara Republik Indonesia. Pada 1950, Aceh hanya dijadikan keresidenan dari Provinsi Sumatera Utara. Ini jelas merupakan kemunduran. Pada zaman Hindia Belanda saja Aceh sudah memiliki gubernur, begitu pula pada periode 1945 hingga 1950. Kekecewaan terhadap pusat itu kemudian mendekatkan tokoh-tokoh Aceh dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang sedang naik daun di Jawa Barat ketika itu.

Ketika Aceh hanya berada di bawah seorang residen, pada 27 Januari 1953, banjir besar terjadi di Aceh. Dalam waktu yang hampir bersamaan, banjir juga melanda daerah Tapanuli. Mirip seperti yang terjadi pada akhir tahun 2025 ini. Tak hanya koran nasional, koran-koran Belanda juga memberitakannya. Harian Belanda Trouw dan Het Vaderland (11 Februari 1953) melaporkan bahwa banjir terjadi setelah hujan turun dua hari berturut-turut di lereng Seulawah. Setidaknya 82 orang meninggal dunia akibat banjir di Aceh dan Tapanuli. Atas banjir tersebut, Pos Indonesia menerbitkan kartu pos Bencana Alam di Indonesia 1953.

Biang kerok banjir itu adalah penebangan hutan secara liar, meski hasil penebangannya belum seluas sekarang. Banjir makin mengganggu masyarakat daerah yang sudah kecewa. Pada 1950-an, negara tidak memiliki banyak dana untuk menangani bencana banjir tersebut. Akibatnya, para petani di sekitar daerah banjir mengalami kesengsaraan dan kemiskinan yang lebih lanjut pascabanjir di Aceh. Kesengsaraan dan kemiskinan mampu memacu revolusi. Ditambah lagi dengan munculnya rumor pelenyapan 300 tokoh masyarakat Aceh. Terjadilah apa yang kemudian terjadi.

Pada 21 September 1953, Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan di Aceh oleh orang-orang yang pada bulan-bulan sebelumnya sudah sangat kecewa. Gerakan ini lebih dikenal sebagai DI/TII Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh (1896–1987), mantan Gubernur Aceh yang dikenal sebagai Ayah Daud, adalah pemimpin gerakan tersebut. Menteri Pertahanan RI saat ini, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, tentu mengenal sosok Ayah Daud ini.

Soal perang, orang Aceh tak bisa dipandang sebelah mata. Setelah 1940-an, cara orang Aceh berperang makin berkembang. Cara Cut Nyak Dien dan Teuku Umar jelas sudah berlalu. Banyak orang Aceh menjadi tentara setelah Jepang menduduki Indonesia dengan bergabung dalam tentara sukarela yang dikenal sebagai Gyugun.

Pada era 1950-an, Aceh memiliki banyak tokoh militer, salah satunya Hasan Saleh. Kapten Hasan Saleh pada 1950 adalah komandan Batalyon Seulawah Djantan, yang beranggotakan orang-orang Aceh. Batalyon ini pernah bertugas di Seram melawan pasukan Republik Maluku Selatan (RMS) yang tangguh dan di Palopo melawan bekas pejuang yang kecewa di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Dalam Tentara Islam Indonesia (TII), Hasan Saleh berpangkat kolonel.

Semua itu terjadi sebelum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul. Bertahun-tahun orang Aceh melawan, hingga pada 1960-an perlawanan tersebut mereda. Di antaranya berkat musyawarah dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin, yang belakangan justru dikecewakan Soeharto. DI/TII boleh saja menghilang dari Aceh, namun keberanian orang Aceh tetap ada.

Di era Orde Baru, Aceh menjadi sapi perah melalui minyak bumi dan gas alam di belahan timur Aceh. Lagi-lagi Aceh menyumbang besar bagi pemasukan negara Republik Indonesia. Tak hanya lewat migas, tetapi juga pupuk dan semen. Soal semen dari Aceh, ada yang menyebut bahwa semen yang diproduksi di Aceh dibawa ke Medan terlebih dahulu sebelum sebagian dijual kembali ke Aceh dengan harga Medan.

Pada era 1970-an, ketika Jenderal Soeharto (1921–2008) berada di puncak kekuasaan Orde Baru, ketidakpuasan kembali muncul di Aceh. Hingga pada 4 Desember 1976 lahirlah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang usianya jauh lebih panjang daripada DI/TII. Ketika GAM yang dipimpin Hasan Tiro ini muncul, pada Juli 1978 Aceh kembali dilanda banjir besar. Banjir memang terjadi setelah GAM muncul, namun pascabanjir GAM tidak melemah, bahkan menguat. Kesengsaraan dan kemiskinan yang muncul justru turut memperkuat GAM.

Status Aceh kemudian ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Batalyon-batalyon Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) keluar-masuk Aceh selama puluhan tahun hingga perlawanan mereda. Namun, GAM baru benar-benar menggantung senjata setelah tsunami 26 Desember 2004 yang menelan ratusan ribu korban di Aceh. Sejak 2004, Aceh relatif damai hingga sekarang.

Sejak 27 November 2025, Aceh kembali dilanda banjir. Tak hanya Aceh, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir di tiga provinsi ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Banjir ini adalah bencana ekologi. Yang hanyut di tiga provinsi ini bukan hanya air dan lumpur, tetapi juga gelondongan kayu bulat. Penebangan hutan yang jauh lebih masif dibandingkan masa-masa sebelumnya menjadi biang kerok banjir kali ini.

Banjir menghancurkan perekonomian rakyat di tiga provinsi tersebut. Tak hanya rumah yang hancur, kelaparan menjadi masalah akut bagi para korban, yang pada dasarnya tidak memperoleh manfaat, apalagi kekayaan, dari penebangan hutan tadi. Penanganan bencana di tiga provinsi ini pun berjalan sangat lambat. Para pejabat bawahan Presiden RI Prabowo Subianto justru terus menambah kejengkelan publik. Mulai dari jenderal yang mengatakan banjir ini hanya mencekam di media sosial, mantan menteri kehutanan yang memikul satu karung beras, hingga pejabat yang meyakinkan presiden bahwa 90 persen listrik di Aceh sudah menyala. Orang Aceh dan Tapanuli, terutama mereka yang menjadi korban banjir secara langsung, tentu saja kecewa.

Meski lebih dari 1.000 orang tewas, kerusakan sudah sangat parah, dan jutaan orang harus mengungsi, Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran pejabatnya masih enggan menetapkan banjir ini sebagai Bencana Nasional. Lebih ironis lagi, bantuan asing ditolak dengan cara yang tidak sopan oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian. Terlihat bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan para pejabatnya, yang sebagian besar berasal dari generasi Baby Boomers (kelahiran 1945–1964), memamerkan sikap penuh gengsi dan enggan terlihat salah atau kalah. Mereka menolak menerima bantuan luar negeri dan memberikan bantuan sambil tetap mengedepankan pencitraan.

“Ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus terang saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat,” kata Prabowo pada sidang kabinet paripurna, Senin, 15 Desember 2025. Sebagian orang tentu menganggap pernyataan Baby Boomers yang satu ini sebagai omong kosong. Tak ada yang lebih realistis selain membiarkan segala bantuan masuk langsung kepada para korban yang masih kelaparan dan tidak sehat. Namun, hal ini tampak mustahil dilakukan Prabowo.

Kini Aceh ramai dengan bendera putih. Bahkan bendera GAM juga mulai muncul. Ini merupakan pertanda yang seharusnya membuat Prabowo berpikir dan bertindak lebih cepat dalam mengatasi dampak banjir. Gengsi Prabowo sebagai Baby Boomers, faktanya, membuat rakyat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus menderita hingga sekarang. Rasa lapar, bahkan nyawa mereka, tampak tak lebih penting daripada gengsinya.

Prabowo jelas tidak belajar dari sejarah. Ia seperti membiarkan apa yang terjadi pada 1953 terulang kembali. Barangkali Prabowo yakin TNI kini lebih kuat untuk menghantam GAM jika tuntutan pemisahan diri muncul lagi. Maklum, batalyon-batalyon baru sedang dibangun dengan uang pajak. Jika penolakan bantuan terus dilakukan Prabowo demi gengsinya, hingga rakyat Aceh kembali lapar dan miskin dan memunculkan gerakan perlawanan baru, maka biang kerok yang patut kita salahkan adalah Prabowo Subianto.

Piet Sukendar adalah peneliti sosial yang tinggal di Jakarta.