Matinya Serikat Pekerja, Matinya Demokrasi

Print Friendly, PDF & Email

Ilustrasi: Jonpey


Sebuah Komentar Memperingati Hari Buruh Internasional 2021

RISET demi riset telah menunjukkan semakin merosotnya nilai indeks demokrasi Indonesia. Namun sejauh ini fenomena tersebut tidak memicu rasa kedaruratan bagi gerakan pro-demokrasi. Tidak ada evaluasi menyeluruh mengenai strategi, taktik, atau metode gerakan. Tidak muncul visi baru atas arah gerakan. Tidak ada desakan untuk segera melakukan kritik dan otokritik, perdebatan terbuka di antara faksi dan aliran dalam gerakan. 

Semua berjalan seakan tidak ada apa-apa. It’s business as usual. 

Gerakan demokrasi masih saja berkubang dalam mimpi indah; gagal memisahkan antara ‘yang seharusnya’ dengan ‘kenyataannya.’ “Seharusnya pemerintah mendengarkan kritik,” “seharusnya pemerintah menjadi pelayan rakyat,” “seharusnya pemerintah menjaga demokrasi,” adalah pernyataan-pernyataan yang terlalu sering didengar. Kapan gerakan demokrasi akan sadar kalau kenyataan tidak akan pernah seindah bayangan? Kapan gerakan demokrasi akan menyadari bahwa pemerintahan yang mendengarkan kritik mesti dibangun? Bahwa pemerintah harus diisi lebih dulu dengan pelayan-pelayan rakyat, baru pemerintahnya akan melayani rakyat? Bahwa sebuah pemerintahan adalah hasil dari proses politik? Bahwa siapa yang menguasai proses politik akan menguasai pemerintahan?

Hari Buruh Internasional 2021 ini adalah momen yang tepat untuk memecahkan kaca pelindung dan meninju tombol alarm kebakaran. Perubahan-perubahan besar telah terjadi dalam masyarakat kita dan kita harus segera bangun dari mimpi tentang demokrasi—bangun, dan mulai bekerja untuk membangun dan mempertahankan demokrasi itu. 

Kita tak akan pernah dapat mempertahankan demokrasi tanpa kehadiran serikat pekerja yang kuat, militan dan progresif. 


Gerakan demokrasi lumpuh tanpa serikat pekerja

Kalau Mao Zedong bilang “kekuasaan lahir dari moncong senjata,” saya akan mengatakan bahwa “kekuasaan lahir dari kepemilikan alat produksi.” Barang siapa yang menguasai alat produksi, ia akan membuat orang lain tergantung padanya agar dapat terus hidup. Merekalah yang akan menetapkan aturan main. Mereka juga yang akan memiliki cukup sumber daya untuk mengatur cara orang lain berpikir dan bertindak. Pemilik alat produksi dapat membangun relasi sosial yang menguntungkan dirinya, lalu memaksa orang lain untuk ikut di dalamnya. 

Di kehidupan sehari-hari, kekuasaan ini termaktub dalam kalimat: “Kalau kamu tidak mau upah segini, silakan keluar. Di luar masih banyak orang yang mengantre untuk menggantikanmu.”

Jika kita memahami bahwa kekuasaan lahir dari kepemilikan atas alat produksi, kita akan paham bahwa ‘oligarki’ tidak lain hanyalah ‘penguasa kapital monopolistik.’ Pertama dan terutama, oligarki adalah penguasa kapital, pemilik modal, pemilik alat produksi. ‘Oligarki’ hanyalah bentuk termutakhir dari kapital monopolistik, satu pengerucutan dan konsentrasi kekuatan produksi di segelintir tangan. Pengakuan bahwa satu negeri ‘dikuasai oleh oligarki’ berarti pengakuan bahwa negeri tersebut adalah negeri kapitalis, negeri yang dikuasai para pemilik modal.

Di negeri kapitalis, garis terdepan pertempuran akan ditempati oleh kaum pekerja upahan—mereka yang bekerja di pabrik, di kantor, di jalanan, yang bekerja untuk menyediakan jasa dan layanan—dan tentu juga pekerja NGO. Mereka inilah yang berada di garis terdepan melawan penguasa kapital. 

Sebagaimana perang fisik, kemenangan, kekalahannya, kemajuan dan kemunduran pertempuran demokrasi ditentukan oleh seberapa kuat, seberapa tangguh, seberapa terampil, dan seberapa lengkap peralatan yang dimiliki oleh pasukan garis depan ini. Ini bukan sekadar omong-kosong. Telaah Collier (1999) atas 27 kasus demokratisasi di Eropa dan Amerika Latin sejak 1848 sampai 1990 menunjukkan bahwa belakangan ini serikat pekerja terlalu dikecilkan peranannya dalam teori politik demokratisasi. Dengan menganalisis tiga dimensi: kelas (pekerja, menengah, elite), kedekatan dengan rezim(bagian dari rezim atau di luar rezim), dan arena perjuangan (negosiasi-musyawarah vs mobilisasi-protes), Collier sukses menunjukkan bahwa narasi kontemporer tentang demokratisasi telah mengecilkan peran gerakan kelas pekerja. 

Yang dia gagal lihat adalah bahwa narasi politik kontemporer ini telah didominasi narasi dengan logika neoliberal, yang menekankan narasi anti-negara sekaligus mendorong agar kekuatan-kekuatan pro-demokrasi tetap berdiri di luar lingkaran kekuasaan. Dengan kata lain, narasi politik kontemporer tentang demokratisasi mendorong gerakan demokrasi untuk menyerahkan proses demokrasi ke dalam penguasaan total oleh elite politik.

Telaah lain yang lebih mutahir, Dahlum, et. al. (2017), lebih tegas lagi menunjukkan makna penting gerakan kelas pekerja untuk demokratisasi. Mereka menganalisis data dari 193 kasus perlawanan rakyat terhadap penguasa dari 1900 sampai 2006—dengan atau tanpa kekerasan—dengan tujuan demokratisasi. Mereka mengecualikan gerakan-gerakan pemisahan diri (secessionist) karena gerakan semacam ini pada umumnya tidak peduli dengan perubahan rezim atau demokratisasi di negeri induknya. Dahlum dkk. mendapati bahwa kelas pekerja adalah agen sejati proses demokratisasi. 

Dalam analisisnya, Dahlum dkk. turut mengidentifikasi sumbangan gerakan kelas menengah terhadap proses demokratisasi. Namun, secara spesifik, mereka menyebut bahwa hanya jika gerakan kelas menengah itu didominasi oleh mahasiswa atau pekerja profesional berpendidikan; kelompok kelas menengah lain tidak berkontribusi signifikan pada demokratisasi.

Di samping itu, Dahlum dkk. juga mengidentifikasi bahwa hanya gerakan kelas pekerja yang memiliki kelenturan dalam taktik. Dengan atau tanpa kekerasan, gerakan demokrasi yang didominasi kelas pekerja mampu meraih kemenangan. Jika gerakan demokrasi didominasi kelas menengah, opsi yang memungkinkan kemenangan demokrasi hanyalah gerakan damai. 

Seturut riset-riset itu, gerakan demokrasi di Indonesia harus segera bangun dari mimpi panjangnya dan mulai memperkuat gerakan kelas pekerja. Pembangunan serikat pekerja harus menjadi prioritas utama gerakan demokrasi. Sebuah gerakan demokrasi yang bersula ganda: serikat pekerja dan serikat petani, adalah hal yang akan memberi peluang terbesar untuk tumbuh-kembangnya demokrasi di Indonesia. 

Serikat pekerja penting karena faktanya Indonesia semakin menjadi urban. Sektor pertanian hanya menyumbang 15% dari Produk Domestik Bruto (PBD) tahun 2020; sementara sektor-sektor kapitalistik seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi dan transportasi/pergudangan menyumbang 50% dari PDB. Di samping itu, persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan juga semakin meningkat tiap tahun. Di tahun 2019, 55,8% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan; sementara di tahun 2025, diperkirakan 59,3% penduduk akan tinggal di kawasan urban. Walau demikian, angka ini masih sangat jauh terpaut dari negeri kapitalis maju seperti Amerika Serikat, di mana persentase penduduk perkotaan mencapai 82,46% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pedesaan masih merupakan kawasan yang penting untuk diorganisir. 


Kemiskinan taktik gerakan demokrasi harus diakhiri

Banyak orang menghujat cuitan saya di Twitter karena menyatakan bahwa kita harus menaruh rasa hormat pada musuh-musuh. Sikap merendahkan lawan inilah biang keladi keruntuhan demokrasi di Indonesia. Pertama, gerakan demokrasi terlalu pongah untuk mengakui bahwa mereka telah kalah. Alih-alih mengakui bahwa gerakan anti-demokrasi saat ini lebih terorganisir, militan, dan cerdas dalam menyusun taktik, gerakan demokrasi sibuk menyalahkan negara.

Gerakan demokrasi Indonesia harus menghentikan sikap pongah dan jumawa. Gerakan demokrasi harus mulai mempelajari apa yang dilakukan oleh gerakan anti-demokrasi dan menandinginya. 

Sebuah perjuangan politik dapat disejajarkan dengan sebuah perang. Kenyataannya, perang hanyalah perpanjangan tangan dari pertarungan politik. Dalam perang, sebagaimana juga dalam politik, tiap alat, senjata, unit dan strategi yang dilakukan lawan, harus pula kita miliki dan kuasai. 

Dan, saat ini, gerakan anti-demokrasi ada di semua arena pertarungan. Di suprastruktur, ideologi diskriminatif, anti-toleransi, anti-gerakan rakyat dan anti-hak perempuan mendominasi nyaris setiap percakapan. Dalam relasi sosial, di tingkat basis, mereka memiliki organisasi-organisasi massa yang kuat dan cukup rapi. Lewat organisasi-organisasi ini mereka melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Mereka merebut masjid-masjid dan menjadikannya sekolah untuk mendidik massa rakyat dengan ideologi diskriminatif dan anti-kiri. Mereka bahkan mendirikan sekolah formal untuk menempa anak-anak agar ketika dewasa kelak menjadi kader anti-demokrasi dan anti-kesetaraan. Di tingkat negara, mereka merekrut banyak ASN, polisi dan tentara untuk dididik paham anti-demokrasi dan kesetaraan. 

Mereka juga telah menjadi satu voting bloc yang sangat kuat. Dengan menjadi voting bloc, mereka dapat memaksakan agenda pada partai-partai politik. Partai politik pun berebut mengelus-elus gerakan anti-demokrasi ini, memanjakan mereka dengan berbagai konsesi agar dapat memilikinya.

Gerakan demokrasi harus bisa menandingi ini. Saat ini, gerakan demokrasi terlalu terfokus pada kampanye narasi. Bisa dibilang, gerakan demokrasi hanya bertarung pada tingkat suprastruktur. Gerakan demokrasi tidak hadir di basis. Tidak ada sekolah-sekolah, pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, kaderisasi dan regenerasi yang dirancang dengan baik. Nyaris tidak ada aktivitas sosial rutin dan terlembaga di basis. Semuanya hanya tentang advokasi. Sedikit sekali aktivitas ekonomi yang dibangun untuk mengurangi ketergantungan massa rakyat pada kapitalisme. 

Gerakan demokrasi butuh membangun sebanyak-banyaknya serikat rakyat. Melalui serikat rakyat inilah pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan di kampung-kampung kota, di kontrakan buruh, di rumah sakit, di perkantoran, di dangau dan kebun-kebun, di kapal-kapal, dan di kilang-kilang lepas laut. 

Melalui serikat-serikat inilah gerakan demokrasi dapat membangun banyak koperasi, sebagai upaya membebaskan rakyat dari ketergantungannya pada ekonomi upahan. 

Dan melalui serikat-serikat rakyat inilah gerakan demokrasi dapat membangun dirinya sebagai voting bloc.

Voting bloc adalah kelembagaan yang teramat penting dalam pertarungan politik. Dalam situasi ketika gerakan rakyat tidak memiliki partai sendiri dan harus bergantung pada partai-partai borjuis agar agenda-agenda politiknya bisa masuk ke dalam pembuatan undang-undang, sebuah voting bloc akan membuat agenda rakyat menjadi satu hal yang harus diperhitungkan partai-partai borjuis. Jika gerakan rakyat telah memiliki partai politiknya sendiri, voting bloc ini dapat segera dialihkan untuk memenangkan partai rakyat itu dalam pemilu. Dan, dengan menjadi voting bloc, gerakan rakyat dapat mengontrol agar partainya itu agar tetap setia pada kepentingan rakyat.

Sebuah ironi yang sangat tajam ketika gerakan anti-demokrasi dan oligarki bersedia dan sukses menggunakan alat-alat kelembagaan demokrasi—justru untuk menjungkalkan demokrasi; sementara mereka yang mengaku ‘pro-demokrasi’ malah emoh dan ogah menggunakan alat-alat kelembagaan demokrasi ini. 

Jika gerakan demokrasi tidak segera bangun dari tidur panjang dan mimpi indahnya, seluruh lembaga demokrasi akan direbut sepenuhnya oleh gerakan anti-demokrasi dan oligarki. 


Keluar dari dunia maya, kembali ke dunia nyata

Satu hal yang sangat membedakan gerakan serikat rakyat dari organisasi dan kelembagaan sosial politik lainnya adalah relasi antar-manusianya. Serikat rakyat dibangun berbasiskan relasi nyata antar manusia, bukan relasi upahan; bukan pula relasi instruksional. Serikat dibangun atas kerelaan dan kesadaran. 

Oleh karenanya, mustahil membangun satu serikat yang kuat melalui dunia maya. Satu studi tahun 2017 yang dilakukan oleh firma keamanan elektronik global, Kaspersky, menunjukkan bahwa orang cenderung kurang berkomunikasi langsung dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya karena sudah follow di media sosial. Dengan kata lain, media sosial justru membuat kita berisiko kehilangan relasi sosial di dunia nyata. 

Tentu saja perkembangan teknologi tidak terhindarkan. Teknologi akan selalu bergerak maju, tapi, di tahap ini, media sosial lebih banyak mudaratnya bagi gerakan sosial dan serikat rakyat ketimbang manfaatnya. Riset telah menemukan bahwa satu-satunya aspek positif dari media sosial adalah kecepatannya dalam menyebarkan informasi; sementara aspek negatifnya, antara lain, menimbulkan depresi, kecemasan, digunakan untuk merisak (bullying), menjadi tempat berlindungnya pelaku peredaran obat terlarang, senjata dan perdagangan orang (Amedie, 2015).

Kecepatan penyebaran informasi ini, tanpa disertai kapasitas anggota serikat untuk memilah dan menyaring informasi, justru akan berdampak buruk. Sebelum era media sosial, tempat terbaik bagi rakyat untuk mendapatkan informasi adalah dari diskusi-diskusi politik. Lewat diskusi, ada perdebatan dan pertukaran ide. Setiap informasi disaring dan diuji bersama-sama oleh kolektif. Setelah maraknya media sosial, orang tidak lagi merasa perlu untuk bertemu dan berbincang. Cukup baginya untuk follow seorang selebriti, lalu sudah merasa tahu setelah membaca posting media sosial atau menonton tayangan Youtube.

Singkatnya, untuk dapat membangun sebuah serikat yang kuat, perkuat terlebih dahulu interaksi antar manusianya.

Tentu saja di zaman pandemi seperti sekarang interaksi tatap muka sangat sulit dilakukan. Dan kita terpaksa mengandalkan dunia maya untuk berkomunikasi. Walau demikian, ini tidak boleh menjadi moda komunikasi permanen kita. Kita harus menyadari bahwa selama kita gagal membangun interaksi antar manusia, relasi sosial yang nyata, pembangunan serikat rakyat akan tetap menjadi mimpi di siang bolong. 

Hari Buruh Internasional ini adalah saat tepat untuk membangunkan gerakan demokrasi dari tidur panjangnya. Tidak ada demokrasi yang kuat tanpa serikat pekerja yang kuat; tanpa serikat rakyat yang kuat. Dengan serikat rakyat yang kuat, kita akan mampu menandingi gerakan anti-demokrasi dan oligarki di semua medan pertarungan, yang selama ini mereka kuasai tanpa hambatan berarti karena gerakan demokrasi yang miskin dalam taktik. 

Dan terakhir, tentu saja, Hari Buruh Internasional ini harus jadi pengingat bagi kita agar kembali membangun relasi sosial yang nyata, di dunia yang nyata; bukan di dunia maya.***

Jakarta, 1 Mei 2021


Kepustakaan

Collier, Ruth. (1999). Paths Toward Democracy The Working Class and Elites in Western Europe and South America. Cambridge University Press, 13 Sep 1999.

Dahlum, Sirianne & Knutsen, Carl & Wig, Tore. (2017). “Who Revolts? Empirically Revisiting the Social Origins of Democracy”. The Journal of Politics. 81. 10.1086/704699. 

Amedie, Jacob. (2015) “The Impact of Social Media on Society”. Advanced Writing: Pop Culture Intersections. 2. http://scholarcommons.scu.edu/engl_176/2

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus