Kudeta Myanmar di Antara Proyek Demokratisasi AS dan Infrastruktur Tiongkok

Print Friendly, PDF & Email

Foto: Wikimedia.org


KUDETA militer kembali terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu. Kudeta ini adalah reaksi angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang menuduh ada kerucangan dalam pemilu November 2020. Kudeta kemudian memicu protes massal besar-besaran di jalanan dan direpresi oleh militer. Hingga kini, sekitar 730 warga meninggal, menurut laporan BBC pada 13 April lalu.

Ada beragam analisis tentang kudeta ini. Pertama, kudeta dipandang sebagai reaksi militer atas pemilu yang dimenangkan Liga Nasional Demokrasi (NLD), partainya Aung Sang Suu Kyi. Ada juga yang mengatakan bahwa kudeta ini merupakan konsekuensi dari persaingan personal antara jenderal militer Myanmar dengan Suu Kyi sebagai seorang pemimpin sipil. 

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar adalah mahasiswa PhD di Universitas Queensland, Australia. Ia menekuni soal-soal geopolitik terutama di kawasan Asia Tenggara. Minggu lalu, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS mewawancarainya untuk menggali aspek lain dari kudeta Myanmar, yakni geopolitik di Asia Tenggara. Berikut petikannya. 


Coen Husain Pontoh

Halo Bung Rizky. Bagaimana Bung melihat kudeta ini dari sudut pandang geopolitik Asia Tenggara atau global atau Asia secara keseluruhan?


Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Terima kasih Bung Coen sudah mengundang saya untuk ngobrol di sini. Sebelum kita bicara tentang kudeta di Myanmar, mungkin kita perlu lihat dulu bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Myanmar sedikit banyak dipengaruhi oleh dua konteks politik global saat ini, yang mana itu ada di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. 

Yang pertama, persaingan antara AS dan Tiongkok. Ini faktor utama dalam politik global, atau mungkin di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dan Pasifik saat ini. Pertarungan antara AS dan Tiongkok ini, dua negara dengan kekuatan yang besar, berhubungan erat dengan kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Di negara-negara seperti AS atau Australia, narasi yang berkembang itu adalah bahwa Tiongkok mengembangkan ekspansi geopolitik melalui Belt Road Initiative, bahwa mereka juga punya proyek di Myanmar. Ini bagian dari konteks politik pertama yang perlu kita lihat.

Kedua, Tiongkok bukanlah satu-satunya kekuatan geopolitik utama di Asia Tenggara. Sebelumnya kita tahu AS juga punya proyek yang sangat besar dalam hal demokratisasi. Dan dalam banyak hal, proses demokratisasi di Myanmar sendiri difasilitasi beberapa lembaga seperti USAID atau melalui diplomasi kekuatan lain di Asia Tenggara seperti Indonesia. Dan [proyek demokratisasi] ini juga punya ‘saham’ yang kuat. Dalam beberapa hal, itu kemudian memengaruhi kontestasi domestik yang ada di Myanmar. Awal dekade ini, Aung Sang Suu Kyi berhasil mendorong proses demokratisasi yang mungkin tidak terlalu jauh, tapi cukup menonjol untuk mendorong reformasi politik di Myanmar. Meskipun kemudian apa yang dilakukan oleh Aung Sang Suu Kyi itu juga terbatas dalam banyak hal. Ia, misalnya, tidak bisa menggenggam kontrol penuh atas militer. Militer bergerak secara otonom, bergerak dalam logika mereka sendiri dalam beberapa hal terutama yang terkait keamanan nasional seperti di Rohingnya.

Dalam banyak hal, baik proses demokratisasi yang didorong oleh Aung Sang Suu Kyi maupun kudeta sebetulnya juga diuntungkan atau dimungkinkan oleh aspek perubahan kontestasi geopolitik global. Dulu, awal 2010-an, Aung Sang Suu Kyi punya momentum yang kuat karena memang AS punya proyek demokratisasi yang dominan di zaman Obama. Namun, semakin ke sini, orang semakin kritis dengan apa yang dilakukan oleh Aung Sang Suu Kyi. Kemudian, ketidakmampuan Aung Sang Suu Kyi untuk mengontrol militer juga membuat posisinya dilematis. Apalagi kita melihat sekarang ada beberapa proyek geopolitik yang diinisiasi oleh Tiongkok, misalnya Belt Road Initiative yang memberikan insentif bagi militer untuk melakukan pengambilalihan kekuasan. 

Kita harus melihatnya dalam konteks ini.


Coen Husain Pontoh

Lalu apa posisi strategis Myanmar di dalam konteks pertarungan antara AS dan Tiongkok ini?


Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Beberapa tahun terakhir, proyek infrastruktur Tiongkok, baik yang sifatnya fisik maupun infrastruktur energi, misalnya minyak, melewati beberapa daerah Myanmar, misalnya Mandalay. Sangat banyak kepentingan Tiongkok di situ. Di sisi lain, yang perkempingan bukan Tiongkok. Wilayah yang dalam banyak hal dikuasai oleh militer sehingga militer agak punya kepentingan. Berbeda dengan AS, dalam banyak hal, secara politis Tiongkok tidak ambil pusing dengan negara yang bersangkutan. Bagi Tiongkok, siapa pun yang bisa memuluskan jalan untuk ekspansi infrastuktur mereka, itulah yang dikasih insentif. 

Yang kemudian terjadi adalah proyek-proyek konektivitas, proyek-proyek infrastruktur yang menghubungkan kawasan, terutama dari Asia Timur ke Asia Tenggara. Keberadaan proyek-proyek ini memberikan semacam ruang bagi militer maupun Aung Sang Suu Kyi untuk saling bermanuver. Saya melihat tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar bertujuan untuk mencari posisi yang lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengeksekusi proyek. Tentu bukan hanya proyek konektivitas seperti dari Tiongkok. Dalam beberapa hal, Myanmar juga seperti Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara lain: sangat bergantung pada investasi. 

Politik untuk mendapatkan dan mengelola investasi yang lebih luas inilah yang kemudian dilakukan oleh masing-masing kekuatan. Militer, dengan kekalahan USDP ketika pemilu, menggunakan dalih ini untuk melakukan kudeta. 


Coen Husain Pontoh

Kudeta militer ini sebenarnya tidak terlalu positif buat ekonomi Tiongkok karena di masa pemerintahan Aung Sang Suu Kyi terjadi proyek liberalisasi dan privatisasi. Kita tahu bahwa militer Myanmar ini memiliki perusahaan yang sangat besar di sektor dari pertambangan, komunikasi, dan sebagainya. Ketika Aung Sang Suu Kyi mulai membuka ekonomi dan melakukan privatisasi, Tiongkok punya lahan investasi yang lebih luas. Myanmar tidak hanya tergantung terhadap Tiongkok, tapi juga pada Jepang, AS dan negara-negara lain. Jadi, ketika kudeta ini dilakukan, mereka tidak perlu bergantung besar kepada Tiongkok. Alasan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan besar di masa kudeta ini sebenarnya kurang kuat. Bagaimana menurut Bung?


Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Saya melihatnya justru sebaliknya. Bukan Tiongkok yang punya kepentingan, tapi justru militer Myanmar. Bisa jadi dalam banyak hal, dengan Aung Sang Suu Kyi atau dengan militer, proyek Tiongkok selalu akan tetap jalan dan yang kemudian mereka lakukan adalah memberi insentif ke siapa pun yang ada di wilayah industri mereka. Di daerah dengan kontrol militer yang kuat, misalnya, mereka tinggal kasih insentif ke militer. Di wilayah-wilayah dengan sipil lebih kuat, mereka juga akan kasih insentif ke sana. Yang punya kepentingan justru militer. 

Ini terkait perubahan politik yang tidak sempurna dan tidak tuntas ketika Aung Sang Suu Kyi bisa mengambil alih proses kepemimpinan secara demokratis di awal tahun 2011 atau 2012—saya lupa persisnya. Di awal-awal tahun itu sebetulnya Aung Sang Suu Kyi berjuang di parlemen untuk mendapatkan legitimasi. Legitimasi Suu Kyi dalam banyak hal tidak kuat. Ini yang membuat kedua kekuatan ini (militer dan unsur pro-demokrasi) saling berkontestasi. Sebenarnya ini kontestasi domestik yang diuntungkan oleh posisi Myanmar dalam skema ekonomi politik global saat ini. Jadi, ini merefleksikan sisa-sisa tegangan dari proses reformasi yang tidak tuntas. 

Statement dari Menlu China menunjukkan mereka tidak ingin ikut campur dan malah mendorong ASEAN untuk tampil dan menyelesaikan negosiasi. Sebagai kekuatan besar, Tiongkok tak punya kepentingan yang terlalu strategis. Mereka punya kepentingan strategis untuk mengamankan aset karena ada investasi Tiongkok di situ. Mereka juga bisa menarik aset-aset itu dengan tidak terlalu susah. 

Pertarungan militer dan Aung Sang Suu Kyi ini kebanyakan adalah perebutan sumber daya dan sumber daya ini dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik global, misalnya Tiongkok dalam banyak hal, beberapa investasi Jepang, atau proyek demokratisasi AS di tangan Joe Biden. Selama tiga tahun ini, AS relatif terlihat lepas tangan dalam mengawal proses demokratisasi. Kita melihat banyak rezim sayap kanan global yang kemudian muncul dan ini dipengaruhi oleh melemahnya AS dalam ekonomi-politik global. Tapi kalau dalam konteks Myanmar, ini membuat dua kekuatan itu saling berkontesasi. 

Jadi, kalau kita ingin melihat refleksinya secara teoritis, ini adalah refleksi dari pertarungan kekuatan politik domestik yang di-set up dalam skema politik global hari ini.


Coen Husain Pontoh

Kasus Myanmar ini merefleksikan pertarungan antara AS dan Tiongkok di Asia Tenggara secara umum karena punya dampak ekonomi yang sangat besar. Proyek infrastruktur di Myanmar, kalau berjalan sesuai rencana Tiongkok, maka dia bisa mem-bypass jalur Selat Malaka. Jadi dia tidak perlu lagi lewat Selat Malaka, tapi bisa langsung masuk ke jalur infrastruktur yang dibangun di Myanmar. 

Apa dampak kontestasi dua kekuatan besar ini buat Asia Tenggara? Indonesia juga seperti Myanmar [yang] secara ekonomi saat ini sangat bergantung pada ekonomi ekstraktif dan di situ peran Tiongkok juga makin lama makin kuat. 


Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Dalam banyak hal ini sangat terkait dengan skema kepentingan proyek infrastruktur untuk menghubungkan; konektivitas. Bagian dari skema besar Belt Road Initiative. Tapi dalam banyak hal ini juga merefleksikan tegangan antara kelompok-kelompok yang mendorong proses demokratisasi di dalam negeri, tapi itu juga tidak sempurna. Dalam banyak hal, demokrasi di Myanmar ini menyingkirkan etnis-etnis minoritas. Ini yang membuat beberapa minoritas tidak sepakat dengan militer tapi dalam banyak hal agak tersingkir di pentas politik era demokratisasi yang sekarang. Ini juga punya tegangan dalam konteks domestik. 

Tapi ada juga hal lain yang membuat Indonesia dan negara-negara ASEAN jadi cukup concerned, yaitu potensi kekerasan yang kalau tidak bisa diselesaikan bisa berkembang menjadi perang sipil. Ini tidak bagus baik bagi AS maupun Tiongkok. Dalam banyak hal, skenario semacam itu akan mengesankan proyek demokratisasi yang dilakukan oleh AS gagal. Tidak baik juga bagi Tiongkok karena proyek konektivitas mereka yang melewati Myanmar akan terbengkalai. Dampak strategisnya akan panjang. Makanya, AS dan beberapa sekutunya di Asia Pasifik seperti Jepang, dan dalam beberapa hal juga India dan Bangladesh, punya concern supaya Myanmar tidak jatuh pada perang sipil. Itulah mengapa baik Tiongkok maupun AS punya kepentingan untuk menyelesaikan konflik ini walaupun kapasitas mereka terbatas. 

Sebenarnya agak lucu ketika Tiongkok dan AS akhirnya meminta ASEAN untuk menyelesaikan masalah. Padahal, ASEAN tidak pernah punya track record yang cukup bagus untuk memediasi isu yang terkait politik domestik. 


Coen Husain Pontoh

Dalam waktu [dekat] ini akan ada KKT ASEAN (wawancara ini dilakukan sebelum KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu 24 April—red). Tampaknya ASEAN tidak punya track record yang bagus dalam menyelesaikan konflik di internal mereka sendiri, bahkan pemimpin militernya hadir di pertemuan itu (Min Aung Hlaing—red). Itu seperti memberikan justifikasi “Anda adalah bagian dari kami”, seperti yang sudah-sudah. 

Apa dampak kejadian di Myanmar ini buat ASEAN dan Indonesia dalam konteks konsolidasi demokrasi? Ketika kita memberikan solidaritas terhadap proses demokratisasi di Myanmar, kita mesti tahu bahwa ada juga konteks geopolitik yang melatari itu dan juga ada sikap pemerintahan ASEAN yang lunak. Kita mesti tahu sampai batas mana kita bersolidaritas dan sejauh mana efektivitasnya, tidak saja buat kawan-kawan di Myanmar, tapi juga buat kita sendiri dalam mengonsolidasikan proses demokrasi di dalam negeri yang sampai sekarang ini masih punya banyak potensi untuk goyang.


Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Dalam konteks solidaritas ke Myanmar, mesti kita tempatkan, pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kudeta itu bertentangan dengan kehendak rakyat Myanmar. Kita tahu bahwa resistensi dari elemen-elemen masyarakat terhadap kudeta sangat kuat. Artinya, dalam banyak hal, kudeta ini sebenarnya tidak mempunyai basis legitimasi. Represi dan penindasan militer diarahkan bukan hanya terhadap aktivis pro-demokrasi di kota besar, tapi juga di kota-kota kecil. 

Di sini kita perlu mendorong solidaritas bahwa kita dan Myanmar sama-sama negara yang punya problem terhadap demokratisasi dan bahwa demokratisasi masih berada di bawah ancaman aparatus yang menginginkan kembalinya otoritarianisme. Dimensi solidaritas kita perlu ditempatkan dalam konteks ini. Kita juga punya banyak isu yang sudah kita dorong. Aksi menentang Omnibus Law, misalnya, atau kritik terhadap otoritarianisme. 

Dalam konteks diplomasi, yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk Myanmar ini sebetulnya muncuil atas undangan dari Jokowi (KTT ASEAN—red). Artinya Jokowi yang mengundang jenderal militer Myanmar. Kita perlu mengawal secara kritis apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa mengkritisi sejauh mana Kemenlu dan Jokowi memberikan legitimasi untuk mengakui kudeta dalam konteks internasional. 

Saya terus terang belum paham apa yang diinginkan Jokowi dan menlu. Tapi kalau kita lihat, mereka mengundang delegasi Myanmar ke Sekretariat ASEAN di Jakarta—ibu kota diplomatiknya ASEAN. Ini sebetulnya peluang dan bahaya. Bahaya ketika kemudian kita mengundang junta ke Jakarta, berarti ASEAN secara de facto memberikan pengakuan. Ini yang harus kita lihat secara kritis. Jokowi dan menlu bisa melakukan diplomasi yang lebih kritis. Dulu, saya masih ingat tahun 2011, Pak Marty (Marty Natalegawa, Menlu Indonesia 2009-2014—red) sempat melakukan apa yang disebut dengan shuttle diplomacy ketika dia menengahi konflik antara Thailand dan Kamboja. Ini proses diplomasi yang panjang tapi juga dalam banyak hal berisiko. 

Yang bisa kita lakukan adalah mendorong solidaritas. Proses demokratisasi yang didorong oleh kawan-kawan di Myanmar, seberapa pun tidak sempurna, mesti kita bela. 


Coen Husain Pontoh

Terima kasih Bung Umar atas diskusi kita kali ini. 

Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah proses demokratisasi baik di Indonesia dan Myanmar ini punya banyak peluang untuk bisa terjatuh kembali ke dalam otoritarianisme, baik melalui kudeta langsung seperti yang terjadi di Myanmar maupun kudeta dalam bentuk yang lebih halus misalnya dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada aparatus bersenjata untuk melakukan represi terhadap rakyat yang melawan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingannya. 

Sekali lagi terima kasih, semoga kita bertemu lagi di waktu dan topik yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, Bung. Salam.***


Wawancara ini ditranskrip dan diedit oleh Fathimah Fildzah Izzati, Rio Apinino dan Windu Jusuf. Pengantar wawancara oleh Windu Jusuf.


×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus