Ilustrasi: Illustruth
Perjuangan kolektif dan feminis
KOMUNE Paris lebih dari sekadar aksi-aksi yang disetujui oleh dewan legislatifnya. Ia bahkan menata kembali ruang perkotaan, seperti nampak dalam keputusan untuk menghancurkan Pilar Vendôme, yang dianggap monumen barbarisme dan simbol perang. Komune Paris juga menerapkan kebijakan sekularisasi pada beberapa tempat ibadah dengan menyerahkannya kepada masyarakat.
Komune terus berjalan berkat tingkat partisipasi massa yang luar biasa dan semangat gotong-royong yang kuat. Dalam atmosfer penolakan terhadap otoritas, klub-klub revolusioner yang menjamur di hampir seluruh arrondisement memainkan peranan penting. Setidaknya ada 28 klub yang menyuguhkan salah satu contoh terbaik mobilisasi spontan. Dibuka setiap petang, klub-klub ini menawarkan ruang bagi para penduduk untuk bersua usai jam kerja dan leluasa mendiskusikan situasi sosial dan politik, memeriksa capaian wakil-wakil mereka, dan mengusulkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Klub-klub ini adalah perkumpulan dengan struktur horizontal yang menopang pembentukan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi corongnya. Klub-klub ini juga penciptaan ruang-ruang persaudaraan sejati di mana semua orang menjadi tuan bagi nasibnya sendiri.
Arah cita-cita emansipasi ini tidak memberikan tempat bagi diskriminasi berdasarkan status kebangsaan. Status kewargaan berlaku bagi siapapun yang berjuang bagi perkembangan Komune. Orang asing menikmati hak-hak sosial yang sama dengan orang Prancis. Prinsip kesetaraan ini terbukti dalam peranan penting 3.000 orang asing yang aktif dalam Komune. Leo Frankel, anggota Asosiasi Pekerja Internasional dari Hongaria, tak hanya terpilih untuk menduduki kursi di Dewan Komune, namun juga menjabat sebagai “menteri” perburuhan—salah satu posisi kunci. Demikian pula Jaroslaw Dombrowski dan Walery Wroblewski dari Polandia yang menempati posisi perwira tinggi di pucuk pimpinan Garda Nasional.
Meski belum mendapatkan hak untuk memilih ataupun untuk duduk di Dewan Komune, kaum perempuan punya peran penting dalam kritik-kritik terhadap tatanan sosial yang ada. Dalam banyak kasus, kaum perempuan mematahkan norma-norma masyarakat borjuis dan membentuk identitas baru yang berlawanan dengan nilai-nilai keluarga patriarkal; mereka keluar dari kekangan domestik untuk kemudian terlibat di ruang-ruang publik. Serikat Perempuan untuk Pertahanan Paris dan Perawatan Korban Luka–yang kelahirannya berhutang banyak pada anggota Internasional I bernama Elisabeth Dmitrieff–berperan penting menandai arena-arena strategis perjuangan sosial. Kaum perempuan berhasil menutup rumah-rumah bordil berlisensi, menggolkan penyetaraan guru laki-laki dan perempuan, melambungkan slogan “gaji setara untuk kerja setara”, menuntut hak-hak yang setara dalam pernikahan dan pengakuan atas serikat-serikat independen, serta mempromosikan dewan-dewan khusus perempuan dalam serikat-serikat pekerja.
Ketika situasi keamanan memburuk pada pertengahan Mei (pasukan kontra-revolusi [Versaillais] mulai berjejer di pintu-pintu masuk kota) perempuan mengangkat senjata dan mendirikan batalion. Banyak dari mereka yang gugur di barikade. Propaganda borjuis menjelek-jelekkan mereka, menjuluki para perempuan ini les pétroleuses (tukang bakar rumah), dan melayangkan tuduhan bahwa mereka bersiap membakar seisi kota dalam aksi-aksi perang jalanan.
Sentralisasi atau desentralisasi?
Demokrasi sejati yang hendak ditegakkan oleh kaum Komune adalah proyek ambisius nan sulit. Kedaulatan rakyat membutuhkan partisipasi warga sebesar-besarnya. Sejak Maret, komisi sentral, komite lokal, klub revolusioner, dan batalion menjamur di Paris, beriringan dengan dua lembaga inti yang tak kalah kompleks, yaitu Dewan Komune dan Komite Sentral Garda Nasional. Pihak yang terakhir disebut ini memegang kontrol militer dan seringkali bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan Dewan Komune. Meski keterlibatan langsung warga adalah jaminan vital bagi perwujudan demokrasi, pelbagai otoritas yang terlibat menyulitkan proses pengambilan keputusan sampai-sampai pelaksanaan dekrit-dekrit yang telah dibuat pun menjadi berliku.
Masalah hubungan antara otoritas pusat dan badan-badan lokal juga memicu sejumlah kekacauan, yang kadang melumpuhkan kapasitas politik Komune. Keseimbangan antara kedua lembaga ini rusak pada masa darurat perang. Saat itu, di tengah ketidakefektifan pemerintahan dan ketidakdisiplinan Garda Nasional, Jules Miot mengusulkan pembentukan Komite Keselamatan Publik beranggotakan lima orang. Komite ini segaris dengan model kedikatoran Maximilien Robespierre pada 1793. Usulan Miot disetujui pada 1 Mei, dengan dukungan suara mayoritas 45 lawan 23. Langkah yang terbukti keblinger ini mengawali akhir dari eksperimen politik segar yang dihadirkan Komune.
Komune pun pecah menjadi dua blok yang berlawanan. Blok pertama, yang terdiri atas kaum neo-Jacobin dan Blanquis, condong pada konsentrasi kekuasaan. Mereka akhirnya menempatkan politik di atas perjuangan sosial. Blok kedua, yang antara lain diisi oleh mayoritas anggota International Working Men’s Association, memprioritaskan perjuangan sosial lebih di atas perjuangan politik. Bagi blok kedua, pemisahan kekuasaan adalah wajib hukumnya dan kemerdekaan politik tak boleh diganggu gugat. Dipimpin oleh Eugène Varlin, sosok yang tak kenal lelah, blok ini menolak mentah-mentah pendekatan otoriter dan tidak ikut ambil bagian dalam pemilihan anggota Komite Keselamatan Publik. Menurut mereka, sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir orang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian Komune. Pasalnya, para wakil terpilih–yang asalnya dari rakyat–tidak berdaulat dan tidak memiliki hak untuk menyerahkan mandat kepada badan tertentu. Pada 21 Mei, ketika kelompok minoritas ini ikut ambil bagian lagi dalam sebuah sesi di Dewan Komune, upaya baru untuk merajut persatuan kembali muncul. Sayang, semuanya sudah terlambat.
Komune sebagai sinonim revolusi
Komune Paris akhirnya digilas habis oleh pasukan Versailles. Selama semaine sanglante, Minggu Berdarah antara 21 dan 28 Mei, sebanyak 17.000 hingga 25.000 warga Paris dibantai. Pertempuran terakhir pecah di dinding-dinding kuburan Père Lachaise. Penyair Arthur Rimbaud muda menggambarkan ibukota Prancis sebagai “kota yang berkabung, sekarat”.
Inilah pembantaian paling berdarah dalam sejarah Prancis. Hanya 6.000 orang yang berhasil kabur ke Inggris, Belgia dan Swiss. Jumlah tawanan mencapai 43.552 orang. Seratus orang di antaranya dijatuhi hukuman mati tak lama setelah diadili, sementara 13.500 lainnya dikirim ke penjara atau kamp kerja paksa, atau diasingkan ke wilayah terpencil seperti Kaledonia Baru. Beberapa dari mereka yang dibuang ke pengasingan bersolidaritas dengan tokoh-tokoh Aljazair usai revolusi anti-kolonial Mokrani. Revolusi ini pecah bersamaan dengan Komune dan sama-sama digilas pasukan Prancis.
Ketakutan akan Komune Paris semakin membuat negara menggencarkan represi terhadap gerakan sosialis di seluruh Eropa. Pers liberal dan konservatif, yang menutup mata atas kekerasan rezim Thiers, melayangkan tuduhan bahwa kaum Komune telah melakukan kejahatan luar biasa. Mereka sangat lega menyaksikan pulihnya “tatanan alamiah”, legalitas borjuis. Mereka juga sangat puas menyaksikan kemenangan “peradaban” terhadap anarki. Mereka yang berani melawan kelas penguasa beserta hak-hak istimewanya dihukum dan dijadikan contoh buruk. Para perempuan kembali diperlakukan sebagai makhluk rendahan. Kaum pekerja, dengan tangan-tangan yang kotor, kapalan, namun pernah berani memegang pemerintahan, diarak untuk kembali ke kedudukan semula. Bagi koran-koran ini, itulah kedudukan kaum pekerja yang semestinya.
Namun pergolakan di Paris terlanjur memasok energi besar bagi perjuangan kaum pekerja dan mendorong mereka melaju ke arah yang lebih radikal. Keesokan hari usai kekalahan, Eugène Pottier menuliskan sebuah lagu yang ditakdirkan menjadi ‘lagu kebangsaan’ gerakan kelas pekerja: “Kumpullah melawan / Dan [esok] Internasionale / Pastilah di dunia!”
Komune Paris menunjukkan bahwa perjuangan pekerja haruslah bercita-cita membangun masyarakat yang betuk-betul berbeda dengan kapitalisme. Bahkan jika masa-masa indah (Le Temps des cerises)* tak datang dua kali bagi para protagonisnya, Komune Paris menjadi wujud dari gagasan perubahan sosio-politik beserta penerapan praktisnya. Ia menjadi sinonim konsep revolusi itu sendiri, dengan pengalaman ontologis dari kelas pekerja. Dalam Perang Sipil di Prancis (1871), Karl Marx mengatakan bahwa “garda depan kaum proletar modern” ini telah berhasil “melekatkan kaum pekerja sedunia pada Prancis”. Komune Paris mengubah kesadaran kaum pekerja dan persepsi kolektif mereka. 150 tahun telah berlalu, namun bendera merah Komune terus berkibar dan mengingatkan kita bahwa dunia alternatif selalu mungkin tercipta. Vive la Commune!
*Mengutip judul tulisan seorang pelaku Komune bernama Jean-Baptiste Clément
Marcello Musto adalah Profesor Sosiologi di York University, Toronto. Tulisan-tulisannya yang tersedia di www.marcellomusto.org telah diterbitkan dalam lebih dari dua puluh bahasa. Artikel ini diterjemahkan oleh Daniel Sihombing
