Ilustrasi: Illustruth
MANTAN wakil presiden Bolivia Álvaro García Linera adalah salah seorang intelektual terkemuka dan politikus paling berpengalaman di Amerika Latin. Selama 14 tahun memerintah, García Linera merancang sebagian besar strategi politik Evo Morales, sekaligus menyediakan landasan teoritis bagi partai yang berkuasa, Movimiento al Socialismo–Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS/Gerakan Menuju Sosialisme).
Pada 1980-an, García Linera dan kawan-kawannya memimpin Tentara Gerilya Túpac Katari yang berhaluan Marxis. Aktivitas politik menyeret García Linera ke dalam penjara. Ia menjalani hukuman kurungan selama lima tahun atas tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Jaime Paz Zamora. Di situlah ia menghabiskan periode awal dalam hidupnya sebagai intelektual. Di balik jeruji, ia mempelajari Marx dan Marxisme dan menulis Forma Valor Y Forma Comunidad (Corak Nilai dan Corak Masyarakat, 2015) yang kini menjadi karya klasik.
Pengaruh intelektual García Linera sangat beragam dan eklektik: Marxisme dan indigenismo, pemikiran Marxisme otonomis Toni Negri, dan sosialisme demokratik Nicos Poulantzas. Dalam banyak hal, García Linera adalah salah satu pemikir kiri paling orisinal—baik di Amerika Latin maupun kawasan lainnya.
Sebelum pulang ke Bolivia untuk menghadiri pelantikan presiden terpilih Luis Arce, García Linera duduk satu meja bersama Martín Mosquera dan Florencia Oroz, dua editor Jacobin América Latina, di Buenos Aires, Argentina, untuk membicarakan pemerintahan progresif di Amerika Latin dan strategi politik menuju sosialisme.
Kami akan mulai dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Bolivia. Dalam analisis Anda tentang kudeta 2019, Anda cenderung berfokus pada peranan kelompok yang Anda sebut sebagai “kelas menengah tradisional” (berlawanan dengan kelas menengah baru yang terbentuk di bawah pemerintahan MAS). Sejauh mana kemenangan Luis Arce pada 2020 mengonfirmasi atau mengubah pembacaan awal tentang kudeta itu?
Pertama-tama, meskipun kudeta selalu merupakan manuver kelompok-kelompok kecil, kelangsungan hidupnya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Dukungan elemen-elemen masyarakat yang lebih luas mutlak diperlukan agar kudeta bisa berjalan. Elemen inilah yang mampu menciptakan konsensus umum untuk meninggalkan demokrasi dan tatanan politik yang konstitusional.
Di dalam komplotan yang bertanggung jawab atas kudeta 2019, ada serangkaian kepentingan khusus yang diwakili oleh jenderal-jenderal angkatan bersenjata, klik bisnis yang menyuap perwira dan komandan pasukan, Luis Almagro [Sekjen Organisasi Negara-Negara Amerika/OAS], Kementerian Luar Negeri, sejumlah orang Gereja Katolik, dan beberapa mantan presiden. Kelompok inti ini menggerakkan dan menyatukan kekuatan yang diperlukan untuk melancarkan aksi kudeta.
Tapi kudeta ini tidak lahir dari ruang kosong. Empat tahun terakhir, kami menyaksikan tumbuhnya elemen masyarakat yang semakin anti-demokrasi. Elemen ini, seperti yang sudah Anda singgung, adalah kelas menengah tradisional Bolivia. Dengan bahasa rasis mereka di media sosial dan media lainnya, kelas menengah tradisional ini menciptakan iklim yang akhirnya mengarah pada penggulingan kekuasaan dengan senjata dan cara-cara otoriter.
Elemen ini masih ada di Bolivia. Mereka muncul di depan barak militer dan menyerukan kudeta lagi. Mereka menuduh pemilu 2020 diwarnai kecurangan setelah hasil penghitungan suara keluar. Meskipun tidak ada bukti, buat orang-orang ini, kemenangan masyarakat adat dalam pemilu adalah buah kecurangan. Ya tentu mereka kalah dan akan terus kalah karena jumlah mereka sedikit—dekaden pula.
Banyak orang terkejut menyaksikan kudeta November 2019 tidak mendapat banyak perlawanan dari rakyat Bolivia dan pemerintahan MAS. Apa dilema Salvador Allende—kepercayaan berlebihan pada “netralitas angkatan bersenjata”—sedang terulang? Dengan kata lain, bagaimana mestinya kita menghadapi manuver komplotan [sayap kanan] seperti yang terjadi pada November 2019, padahal kita tahu akan selalu ada upaya kudeta terhadap pemerintah populer oleh imperialis sayap kanan?
Yang terjadi pada November 2019 adalah kekalahan proyek politik nasional-kerakyatan secara militer. Kekuatan kaum konservatif dikerahkan untuk menduduki berbagai kota dan daerah. Pemerintah MAS menghadapi aksi ini dengan cara-cara non-koersif; [kami] mencoba mendorong aksi-aksi kolektif yang diharapkan mampu memecah gelombang protes sayap kanan. Awalnya kami berharap mereka akan capek sendiri.
Respons kami sifatnya politis. Kami akan menang seandainya rentetan peristiwa yang mengarah pada kudeta tetap di ranah politik. Yang tidak kami perhitungkan—dan ini kesalahan besar kami—adalah bahwa kubu ultrakonservatif memperoleh dukungan dari kalangan tentara. Nah, dukungan militer inilah kebaruan di dalam kudeta 2019. Ketika mereka mencoba melancarkan kudeta pada 2008, kami memakai dua taktik. Pertama, kami menangkal mereka secara politik. Kami mencoba mengisolasi kekuatan-kekuatan ini hingga akhirnya melemah. Kedua, kami menyerukan pengerahan massa untuk menekan mereka.
Tetapi sebelum kekuatan konservatif dapat dilemahkan, rupanya mereka sudah lebih dulu kontak dengan militer dan polisi. Kami tidak menduga mereka akan menyuap serdadu.
Ketika komplotan kudeta ini memilih opsi untuk bertindak secara militer, kami punya dua pilihan: mengerahkan massa untuk menghadapi polisi dan militer, atau tidak sama sekali. Keputusan itu ada di tangan presiden. Hari-hari pertama, pada 9 dan 10 November, presiden berpikir: “Saya tidak mau mengorbankan rekan-rekan seperjuangan saya.” Ada keputusan sadar yang sandarannya adalah moral. Di atas kertas, kami bisa saja terlibat konfrontasi terbuka. Tapi kami juga akan mengalami kehilangan dalam jumlah besar. Akan ada banyak korban. Dus, kami memutuskan tidak memobilisasi massa dan presiden memilih mundur.
Pelajaran pertama yang bisa diambil: Anda harus menjinakkan sel-sel operasional [kubu kudeta] ini secara politis. Anda perlu membereskan sebab-sebab mendasar yang mengarahkan kelompok-kelompok ini pada fasisme tanpa mencabut kebijakan-kebijakan yang berorientasi kesetaraan sosial. Jika Anda mulai kendor mendukung program-program yang menjamin kesetaraan sosial dan hak-hak masyarakat adat, Anda tak bisa lagi mendaku pemerintahan progresif. Yang bisa Anda lakukan adalah mempertahankan kebijakan yang mensejahterakan lapisan masyarakat bawah dan rakyat secara umum sekaligus mendorong mobilitas dan rotasi kelas menengah tradisional. Dengan cara itu Anda bisa menahan mereka agar tidak terus bergerak ke arah ultrakonservatisme.
Urusan dengan polisi dan tentara lebih sulit lagi. Anda mustahil mencegah pengusaha kaya menyogok aparat dengan duit jutaan dolar. Militer akan terus ada dan kewenangan mereka dijamin negara. Militer punya dinamikanya sendiri, tapi harus ada kebijakan untuk mencegah mereka berbuat yang tidak-tidak. Kebijakan ini harus menghormati status kelembagaan militer sekaligus menciptakan semangat korps yang tidak mudah disogok, kebijakan yang bisa membuat mereka lebih bersolidaritas dengan kepentingan rakyat banyak. Singkatnya, komposisi kelas dalam angkatan bersenjata harus diubah.
Sebagian serdadu mendukung kudeta karena tak ada mobilitas sosial. Waktu itu, faktor mobilitas sosial dalam tubuh militer ini bukan masalah besar buat kami—toh, selama bertahun-tahun upaya semacam itu sudah dilakukan. Tapi intinya begini, jangan terlalu percaya pada diri sendiri atau pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu. Ketika kelas pebisnis bersekongkol dengan para jenderal dan mulai terkoneksi dengan kelas menengah tradisional yang lebih konservatif, mereka harus dihadapi dengan pengerahan massa.
Saya sedang bicara soal moral sosial yang lebih dalam: kami harus mengerahkan massa untuk mempertahankan apa yang sudah kami punya. Kami melihat bagaimana mobilisasi massa dipraktikkan pada Agustus 2020 [ketika pendukung MAS memblokir jalan dan memprotes rencana penundaan pemilu]. MAS menyerukan kepada tiap orang dan organisasi masyarakat untuk berhadap-hadapan langsung dengan militer dan polisi. Caranya? Dengan merebut kendali atas wilayah, seperti yang terjadi pada tahun 2000.
Rakyat—bukan pemimpin politik atau partai—paham bahwa gelombang baru represi hanya bisa dilawan jika kita menguasai wilayah. Inilah sumber kekuatan kami pada Agustus 2020: masyarakat menggunakan kecakapan praktis dan taktis untuk mencegah pembantaian atau operasi militer berdarah lainnya yang bisa dilakukan para pelaku kudeta.
Ketangkasan kolektif ini perlu ditekankan dan diperkuat. Ini bukan melulu soal angkat senjata; ini soal bagaimana Anda bisa menghadirkan pengalaman taktis dalam aksi-aksi kolektif untuk menghadapi ancaman konflik bersenjata. Di negara seperti Bolivia—negeri dengan jumlah penduduk di pedesaan yang banyak, “kaum miskin kota” yang berlimpah, dan kelas pekerja di pusat-pusat industri kurang terorganisir—orang menemukan cara untuk membela diri lewat organisasi kolektif. Untuk ke depan, kami harus memperluas dan mempercanggih aksi-aksi kolektif seperti ini untuk melumpuhkan kudeta yang dipimpin militer dan polisi.
Bagaimana Anda menggambarkan situasi politik hari ini di Amerika Latin? Sepertinya ada “siklus progresif baru” yang sedang bergulir. Tapi siklus ini juga terlihat lebih moderat dan kalem dibanding sebelumnya. Anda setuju dengan pandangan ini?
Saya lebih suka menyebutnya gelombang alih-alih siklus. “Siklus” menunjukkan pola yang pasti, sedangkan “gelombang” lebih cair dan dinamis. Marx menggunakan konsep gelombang pada 1848 untuk menunjukkan bahwa ada berbagai gerakan dalam sebuah revolusi, dan gerakan-gerakan ini muncul secara bergelombang.
Kita tidak bisa mengharapkan gelombang baru ini akan menjadi pengulangan yang pertama karena berbagai alasan. Pertama, boom ekonomi sumber daya alam sudah berakhir. Beberapa tahun terakhir muncul resesi ekonomi yang luar biasa hebat. Plus, sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, tokoh-tokoh baru.
Bahkan sekarang ada masalah yang lebih gawat. Tidak seperti era 2005-2015, ketika kelompok kanan kewalahan menghadapi arus progresif, kaum kanan hari ini mulai menemukan pijakan sosial—meski masih ala kadarnya dan sama-sama cupet, itu tetap saja penting sebagai dukungan. Respons politik dari basis sosial baru ini bersifat anti-demokratis, sejenis neoliberalisme dalam bentuk yang kejam, misoginis, rasis, dan konservatif.
Kaum kanan dulu tak punya solusi berarti untuk krisis politik dan ekonomi yang dihadapi Amerika Latin. Mereka butuh satu dekade untuk menerapkan resep lagu lama neoliberal—dan tak seorang pun suka dicekoki resep itu. Kubu kanan hari ini belum benar-benar berubah, tapi akhirnya mereka sadar mereka sedang menghadapi musuh yang berbeda: Gelombang Pink (Pink Tide).
Artinya, kita sekarang menyaksikan zaman munculnya gelombang-gelombang baru dan arus pukulan balik (counterwaves). Gelombank Pink kini terfragmentasi, tapi demikian pula gelombang konservatif. Dua-duanya akan terus berhadap-hadapan langsung untuk beberapa waktu ke depan. Di titik ini keliru jika kita beranggapan bahwa konsensus progresif yang sebelumnya ada bisa serta merta diterapkan lagi. Ini harapan yang mustahil karena semua kemenangan dalam politik sifatnya sementara.
Ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan juga. Kita sekarang hidup di zaman serba nanggung, zaman ketika kita miskin cakrawala, tak punya skema jangka panjang, dan tak jelas mau ke mana. Di balik disorientasi ini, sekarang semua orang merasakan ketidakpastian hampir di semua lini kehidupan—kita tak tahu apa besok kita masih bisa kerja, apa akan ada pandemi lagi, dan seterusnya.
Ini skenario yang saya bayangkan: adu siasat akan semakin intens dan kita akan semakin sulit untuk merumuskan strategi. Bicara taktik, hal yang seharusnya berlangsung sepanjang sepuluh tahun di Bolivia ternyata hanya bertahan setahun. Siklus kekuasaan konservatif yang mestinya berjalan 14 tahun di Argentina ternyata berakhir dalam empat tahun saja [masa jabatan presiden sayap kanan Mauricio Macri]. Hal yang sama berlaku untuk siklus politik kaum progresif saat ini: kita tidak tahu apakah siklus kebangkitan kaum progresif ini kali ini akan bertahan lebih dari empat tahun ke depan. Begitu juga Bolivia: siapa berani jamin kami akan bertahan dua, empat, atau enam tahun?
Ketidakpastian soal strategi ini adalah perkara baru yang harus dipecahkan gelombang progresif yang muncul belakangan. Pada 2005 lalu tidak ada reaksi dari kalangan konservatif sehingga siklus progresif saat itu bisa dipandang sebagai pengganti sistem neoliberalisme. Tapi hari ini? Politik progresif bukan satu-satunya tawaran karena ada juga gerakan ultrakonservatif.
Dalam arti tertentu, yang terjadi pada Trump di Amerika Serikat menunjukkan keterbatasan wacana politik konservatif yang dimotori kebencian. Neoliberalisme konservatif Trump itu seperti halte saja, tetapi begitu juga semua proyek politik hari ini. Di tengah kekacauan inilah penting bagi proyek politik progresif untuk melakukan refleksi mendalam, mengatasi kelemahan-kelemahan mereka sendiri, dan membangun sesuatu di atas pijakan yang sebelumnya telah mereka bangun dengan benar.
Dengan kata lain, keliru jika kita berdebat apakah ini siklus baru atau bukan, atau apakah siklus lama bisa dihidupkan lagi. Saya kira Bolivia menawarkan pelajaran berharga. Di tengah kekacauan ini, prospek kiri progresif akan bergantung pada dua hal, salah satunya sudah kita bahas: harus ada tahap aksi kolektif sebelum proyek ini bisa bergulir. Kedua, proyek ini harus bersumber dari kekuatan massa-rakyat (popular classes)—bukan proyek untuk massa-rakyat, tapi proyeknya massa-rakyat itu sendiri.
Dari Bolivia kami belajar: kudeta dan kemunduran temporer mungkin saja terjadi, tapi pada akhirnya Anda akan menang, selama pemerintahan yang berpijak pada rakyat dan masyarakat adat ini menjadi proyeknya kaum-kaum terpinggirkan (subaltern sectors). Jika sudah sampai tahap itu, Anda akan punya banyak bahan bakar sejarah untuk diolah. Jika Anda selalu ingat bahwa masa depan kaum tertindas ditentukan oleh rencana, organisasi, kapasitas mereka sendiri, musuh Anda mungkin bisa menerabas semua rintangan, tapi Anda akan mampu bangkit lagi.
Ada perdebatan lama tentang bagaimana pemerintah massa-rakyat (popular governments) di Amerika Latin harus berhadapan dengan kelas-kelas dominan yang terus melancarkan serangan. Apakah konsesi [dengan musuh] untuk memperluas dukungan politik adalah keniscayaan? Atau sebaliknya, haruskah memperdalam konflik supaya muncul kondisi yang lebih menguntungkan guna menaklukkan kekuatan-kekuatan reaksioner?
Menghadapi oligarki adalah perkara rumit. Revolusi yang berhasil dicapai melalui kemenangan militer tak perlu berurusan dengan hal semacam itu. Gampang—dalam revolusi lewat perjuangan bersenjata, oligarki cukup dibubarkan. Tapi, dalam skema transformasi politik lewat pemilihan demokratis, oligarki akan terus jadi masalah selama Anda memerintah karena Anda mau tidak mau akan hidup berdampingan dengan kelas pengusaha. Terus terang saja: Anda harus hidup berdampingan dengan mereka karena dalam kondisi itulah Anda bisa meraih kekuasaan, dan Anda tak memiliki kapasitas untuk meniadakan sebuah kelas sosial. Sederhananya, inilah konteks transformasi sosial dan politik di Amerika Latin hari ini (yang akan terus berlanjut).
Ide sosialisme demokratik harus dipahami berdasarkan kondisi-kondisi ini. Selama upaya transformasi sosial harus mengikuti koridor pemilihan demokratis, pemerintahan progresif perlu mencari cara-cara praktis untuk hidup berdampingan dengan sektor bisnis. Bukan hanya karena kelas pengusaha menikmati sumber daya dan kepemilikan yang diakui dalam konstitusi, tapi juga karena kelas ini memiliki kekuatan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Nasionalisasi industri saja tak cukup mampu menyelesaikan masalah dalam sistem ekonomi. Nasionalisasi alat-alat produksi itu sekadar menyerahkan segala sesuatu ke tangan monopoli. Negara itu sendiri adalah bentuk monopoli—tepatnya monopoli atas berbagai praktik monopoli—sedangkan sosialisasi (socialization) adalah soal demokratisasi alat produksi.
Negara bisa turut mempertahankan proses transformasi sosial dan meredam aksi-aksi kelas pengusaha. Tapi itu sekadar tindakan taktis, khusus, dan sewaktu-waktu saja. Pemerintahan progresif bisa dan harus mengadopsi langkah-langkah ini. Untuk melakukan itu semua—jika tidak ingin dimakan oleh kekuatan ekonomi yang ada—butuh negara yang dapat mengontrol setidaknya sepersekian Produk Domestik Bruto (PDB) dan bisa menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu: perpajakan, kebijakan fiskal, penanaman modal, dan—jika dibutuhkan—nasionalisasi.
Momen kunci bagi pemerintahan progresif adalah ketika ia cukup kokoh secara ekonomi sehingga tidak dibatasi oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar. Negara perlu mengontrol tiga puluh persen PDB sehingga memungkinkannya berinteraksi dengan sektor bisnis dari posisi yang lebih berdaulat, bukan dari posisi lebih rendah dari pebisnis. Jika para pengusaha ini berkomplot, negara bisa menginjak balik: selidiki laporan pajak mereka, kepemilikan properti, rekening bank, dan sebagainya.
Lalu, kapan gerakan progresif bisa melampaui siasat hidup berdampingan [dengan kelas pengusaha] ini? Ketika masyarakat mampu menguasai sektor bisnis; ketika masyarakat pada umumnya—bukan pemerintahan progresif, bukan partai—memanfaatkan peluang untuk mendemokratisasi kekayaan yang ada. Jika masyarakat belum sampai pada tuntutan ini, maka pemerintah hanya mampu menggeser satu monopoli dengan monopoli lainnya. Bentuknya akan berbeda—bukan monopoli swasta, tapi monopoli atas sumber daya kolektif. Secara hakiki, negara mewakili dualisme ini: monopoli atas sumber daya kolektif.
Jika Anda menasionalisasi sektor tertentu, maka sumber daya yang tersedia akan menjadi milik bersama, tapi statusnya tetap milik negara sebagai barang monopoli. Pada titik ini Anda belum menghilangkan jarak antara pekerja dan alat produksi. Kemungkinan untuk melangkah ke sebuah rezim kepemilikan yang berbeda sangat bergantung pada kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan pengelolaan sosial atas kekayaan yang ada—dan ini pada akhirnya bergantung pada pekerja di setiap sektor (perbankan, industri, dan sebagainya) dan masyarakat secara keseluruhan. Jika memang itu yang mereka inginkan, maka pemerintahan progresif akan mengambil peran untuk memandu dan mengawal proses itu sampai selesai.
Anda bertanya, haruskah pemerintahan progresif melemahkan kelas pengusaha? Jawabannya: itulah yang mestinya mereka lakukan. Dengan catatan, asalkan masyarakat juga bergerak ke arah sana.
Anda menekankan bahwa transformasi sosial pada akhirnya bersumber dari masyarakat sipil, bukan dari negara. Ada masalah pelik di sini: jika secara keseluruhan jangkauan proyek pemerintahan progresif bergantung pada masyarakat yang dimobilisasi, dan jika pilihan terbaik bagi negara adalah membatasi diri untuk semata berurusan dengan “urusan-urusan kenegaraan”, tidakkah pandangan ini akhirnya mereduksi masyarakat menjadi semacam deus ex machina? Dalam pandangan ini, bagaimana kita bisa mengharapkan masyarakat sipil agar terus termobilisasi dan mendorong perubahan yang lebih radikal ketika kaum kiri berkuasa?
Sebuah negara tentulah mewakili keadaan masyarakatnya. Sebagaimana ada materi dalam bentuk cair, gas, dan padat, negara mewakili corak dan keadaan masyarakatnya. Jika kita memikirkan negara dalam kerangka ini, kita bisa terhindar dari interpretasi beberapa aliran Marxis yang naif, instrumentalis, dan anti-negara (anti-statist). Kerangka berpikir ini sejalan dengan pemahaman Marx tentang negara sebagai komunitas ilusi: negara adalah komunitas, tetapi sifatnya ilusif sejauh ia tercipta dari berbagai monopoli—betapa pun pandangan ini terlihat seperti paradoks.
Kaum anarkis dan beberapa Marxis akan mengatakan bahwa tidak semestinya kita mengambil alih kekuasaan, karena kekuasaan sudah menjadi sesuatu yang dimiliki masyarakat secara umum. Tapi apa saja sih yang dimiliki masyarakat Argentina pada umumnya? Semua hal yang sama-sama mereka miliki sudah tercakup di dalam negara: bahasa, lembaga, sejarah, kekayaan alam, pajak, sistem jaminan kesehatan, hak, dan sebagainya. Semua itu ada di dalam negara—meski tidak lahir dari negara.
Kemudian negara memusatkan (centralize) hal-hal yang sudah mereka miliki bersama itu. Negara mengambil alih dan menguasai (appropriate) semua itu. Ya, begitulah watak negara: alat untuk memonopoli dan memusatkan apapun yang bersumber dari masyarakat. Mustahil membayangkan negara di luar masyarakat karena, seperti yang saya bilang sebelumnya, negara adalah cerminan masyarakatnya.
Secara materiil, kekuatan sekaligus kelemahan suatu negara juga berangkat dari masyarakatnya. Di Amerika Latin, sumber daya dinasionalisasikan ketika masyarakat sudah menyimpulkan bahwa itulah yang mereka butuhkan, karena segala sumber daya ini adalah milik rakyat Bolivia, Ekuador, Venezuela, dan sebagainya. Sebelum Evo Morales, Rafael Correa, atau Hugo Chavez berkuasa, rakyat sudah mulai merasakan kebutuhan itu.
Akhirnya pemerintah menasionalisasi industri dan sumber daya. Dari situ kami punya uang untuk membangun sekolah dan rumah sakit, untuk membayar upah yang lebih layak, dan seterusnya. Segalanya membaik tapi tidak mengubah fakta bahwa ada monopoli di balik seluruh upaya perbaikan itu. Tak ada kontrol langsung atas kekayaan kecuali lewat monopoli—orang mungkin merasa terwakili atau terlibat dengan monopoli semacam itu. Tapi, monopoli tetaplah monopoli. Dalam ruang-ruang terbatas inilah pemerintahan progresif harus bekerja.
Betul, selalu ada batasan ruang otonomi bagi setiap pemerintah. Pemerintahan yang berakar pada massa-rakyat akan lebih berani bertindak langsung untuk memperluas hak-hak rakyat, untuk menegaskan apa yang menjadi kebaikan bersama, untuk menjalankan nasionalisasi, dan seterusnya. Tapi, pemerintahan progresif dari garis mana pun akan selalu memanfaatkan gelombang sosial yang ada.
Nah, pertanyaan selanjutnya: Mengapa pemerintahan progresif tidak bisa bertindak lebih jauh? Mengapa mereka tidak langsung loncat ke jalan menuju sosialisme?
Dalam hal ini, apa sih arti sosialisme? Apa sosialisme artinya kita menasionalisasi perbankan, perusahaan, dan industri? Sayangnya, bukan itu yang dimaksud dengan sosialisme. Jika kita kembali ke tahun 1917, atau lebih ke belakang lagi, Komune Paris 1871, kita menemukan pandangan Marxis yang sama: sosialisme tidak sama dengan nasionalisasi. Sosialisme bukanlah demokratisasi akses ke barang dan jasa, melainkan demokratisasi kontrol, kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan barang dan jasa.
Pertanyaannya pun berubah: bagaimana kita bisa memperkokoh komunitas yang mengontrol pengelolaan barang dan jasa ini? Lewat dekrit dari atas? Jelas tidak, karena dekrit adalah sesuatu yang dipaksakan oleh birokrasi atau elite, meskipun elite itu bisa saja pro-rakyat, revolusioner, atau apapun itulah. Tapi, ada satu hal yang kami pelajari dari revolusi-revolusi sosial abad ke-20: Anda tidak bisa bilang “Saya mewakili kelas pekerja”. Tidak boleh saya mendaku sebagai wakil kelas pekerja, atau perempuan, atau masyarakat adat. Gerakan perempuan akan dijalankan oleh perempuan, gerakan masyarakat adat oleh masyarakat adat, dan gerakan buruh oleh buruh.
Abad ke-20 telah menunjukkan bahwa Anda tidak dapat menggantikan masyarakat dengan negara. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Sebuah pemerintahan dapat didorong ke arah yang radikal hanya ketika masyarakat ingin sampai ke tahap itu.
Bisakah itu terjadi? Kami tentu berharap demikian, karena itulah impian sosialisme demokratis. Sosialisme demokratis bukan serangkaian pakem kebijakan ini dan itu. Sosialisme demokratis adalah suatu puncak yang mungkin dicapai oleh pelbagai transformasi sosial yang bergerak bersama untuk kemenangan. Sosialisme demokratis adalah gagasan tentang perluasan demokrasi selebar-lebarnya: dari ranah elektoral ke negara, dari negara ke ekonomi, ke pabrik, ke bank, uang, kepemilikan, dan seterusnya.
Tidakkah berbahaya melebih-lebihkan risiko pendekatan politik yang berpusat pada negara (state-centric approach)? Anda sepertinya mengesankan bahwa corak relasi sosial tertentu—uang, pasar, nilai—tidak bisa begitu saja diubah dengan dekrit pemerintah atau nasionalisasi serta merta, bahwa perlu ada proses transformasi yang lebih lama.
Kalau pun nasionalisasi memunculkan masalah-masalahnya sendiri, bukankah ia tetap diperlukan untuk membatasi tindakan-tindakan pelaku bisnis yang bisa digunakan untuk melawan negara? Seperti yang dikatakan Fred Block dkk., bukankah kita terancam oleh “pemogokan kapital” jika tidak tegas terhadap monopoli kapitalis? Kita sudah menyaksikannya di Chili zaman Allende dan baru-baru ini di Venezuela. Ini bahkan terjadi juga pada pemerintahan yang jauh lebih moderat ketika program-program reformasi sosial yang mereka jalankan bentrok dengan keharusan mencari laba. Bukankah keajekan proses transformasi ini akhirnya tergantung pada sejauh mana kita bisa melemahkan borjuasi sebagai kelas ekonomi yang dominan?
Fokus Block ini menarik. Tidak seperti interpretasi Marxis lainnya, ia mempertimbangkan realitas praktis, nyata, dan konkret: ketika pemerintahan progresif berkuasa, kaum kapitalis sebagai sebuah kelas secara naluriah cenderung menyembunyikan aset mereka. Ini bahkan mereka lakukan tanpa harus ngobrol dengan sesamanya.
Tapi pandangan ini mengandaikan pemerintahan sayap kiri atau progresif mengambil alih kekuasaan ketika kapitalisme sedang stabil-stabilnya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Pemerintahan progresif biasanya muncul pada saat krisis, yaitu ketika kaum kapitalis tidak membelanjakan anggaran atau merekrut pegawai, ketika pemerintahan tidak berjalan dan ekonomi macet.
Memangnya pernah pemerintah sayap kiri berkuasa ketika tidak ada pengangguran (full-employment)? Pemerintahan progresif justru muncul persis ketika kapital kabur ke luar negeri, ketika investasi nol dan spekulasi merajalela, ketika terjadi pengangguran massal dan meluasnya kekacauan sosial. Pemerintah sayap kiri merespons kehendak masyarakat untuk menangani situasi tersebut. Itulah sumber legitimasinya.
Kalau pemerintahan kiri tidak memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, itu bukan karena mereka dihimpit oleh kelas-kelas dominan, tapi karena karena mereka enggan bertarung atau takut akan dampak negatifnya. Dengan kata lain, kendalanya ada pada pemerintahan itu sendiri, pada cara pandang dan kepercayaan dirinya.
Kami naik ke tampuk kekuasaan ketika Bolivia dilanda krisis ekonomi. Jika kami tidak menasionalisasi sektor-sektor vital, krisis bisa berlangsung sepuluh tahun lebih lama. Lalu di mana kami bisa cari uang? Di bidang telekomunikasi, energi listrik, dan hidrokarbon. Dengan menempatkan sektor-sektor energi di bawah kontrol negara, Anda bisa menetapkan kebijakan publik.
Upah langsung jadi isu penting. Tapi, selama lebih dari 14 tahun, tak pernah sekalipun kami duduk bareng bos-bos itu untuk merundingkan upah—kami memilih bertemu dengan COB (Central Obrera Boliviana/Sentra Pekerja Bolivia). Tentu Anda juga harus menghitung kinerja penjualan di sektor tertentu, bagaimana keuntungannya, bagaimana pajak ditarik, bagaimana ekonomi tumbuh. Anda mungkin menginjak kelas borjuis, tetapi Anda harus mengalirkan uang [yang diperoleh dari pengusaha] ke subsidi listrik, transportasi, bensin, dan seterusnya. Dengan begitu, saat pengusaha-pengusaha itu protes, Anda bisa bilang begini: “Saya kan sudah kasih Anda-Anda ini bensin dan air dengan harga subsidi. Trus, Anda enggak mau menaikkan upah pekerja? Gimana kalau subsidi Anda kami cabut biar seimbang?”
Salah satu bentuk monopoli negara adalah kewenangan menetapkan harga, tingkat konversi properti, kurs mata uang, dan layanan. Anda perlu menggunakan semua alat ini karena, seperti yang sudah kami alami, Anda punya cakrawala yang berbeda sebagai pemerintah kiri.
Kami menaikkan upah riil hingga 450 persen, dari USD 50 menjadi USD 306. Mungkin Anda akan bertanya: Kok enggak lebih? Jika Anda terus menaikkan upah, Anda menghadapi risiko—dan ini pernah terjadi—kebijakan Anda memengaruhi bisnis kecil yang tingkat labanya jauh lebih rendah. Kami ingin mematok upah minimum USD 400. Tapi kami langsung menyadari bahwa bisnis-bisnis kecil yang cuma punya—katakanlah— empat karyawan akan merugi. Sebuah pemerintahan rakyat bukan hanya harus selalu memperhatikan nasib buruh, tetapi juga kelompok yang berada di atas mereka: sektor menengah, UMKM. Di masyarakat kami, sektor UMKM adalah elemen dalam blok massa-rakyat dan harus dirawat.
Pada sektor ekonomi yang dominanlah Anda bisa menerapkan kebijakan yang mencekik (austerity). Kami awalnya menasionalisasi bisnis-bisnis asing dan setelah itu menyasar bank: kami memberlakukan pajak 50 persen untuk laba yang mereka raup. Sektor perbankan rupanya juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan laba. Jadi, Anda harus menekan bank-bank ini, seperti yang kami lakukan, agar memberikan pinjaman untuk aktivitas produktif; 60 persen dari semua pinjaman dialirkan ke sektor produktif, sisanya untuk spekulasi, suku bunga, dan sebagainya. Monopoli ini ada di tangan negara, yang diatur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan uang swasta yang Anda salurkan ke sejumlah sektor. Dengan kata lain, di mana pun Anda mengendus ada cukup kekuatan bagi kapitalis untuk memveto kebijakan, di situlah Anda harus masuk, mematahkan kekuatan mereka, dan mendirikan perusahaan negara.
Bagaimanapun, yang masih menjadi masalah utama pemerintahan progresif adalah cukup-tidaknya energi masyarakat untuk mendorong langkah-langkah regulasi ini. Hal-hal seperti ini tidak bergantung pada negara. Beberapa rekan saya, sesama orang kiri di Amerika Latin, melabeli siklus progresif ini sebagai “revolusi pasif”, seolah-olah ada arus besar aksi kolektif yang menghendaki terciptanya hubungan kepemilikan baru dan demokratisasi secara radikal. Dalam pandangan mereka, pemerintahan progresif justru telah menahan gerak masyarakat yang tak terhindarkan ini.
Tetapi kamerad-kamerad saya itu mestinya mampu menunjukkan secara konkret bagaimana masyarakat bisa berjuang melampaui corak hubungan kepemilikan dan pengelolaannya hari ini. Dalam pemerintahan MAS dulu, misalnya, pernah ada beberapa penambang timah Huanini yang bersikeras memutus corak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya yang dominan. Pemerintah akhirnya mendukung upaya mereka. Tapi, yang terjadi di lapangan malah bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan rekan-rekan saya itu: lima ribu pekerja memanfaatkan anggaran publik untuk mengelola sebuah tambang dan menikmati semua keuntungan yang diperoleh untuk diri mereka sendiri. Tak satu pun dari keuntungan itu kembali ke masyarakat. Model swakelola pekerja yang berlangsung sejak 2010 hingga 2011, dan 2017 hingga 2018 justru berakhir dengan penguasaan sumber daya secara privat (private appropriation).
Tapi bukankah ada risiko pemerintah berubah menjadi perwakilan pasif masyarakat? Tidak ada titik tengah antara visi kepeloporan negara (vanguardist vision of the state) dan pandangan yang menempatkan negara sebagai pendamping gerakan masyarakat? Jika kita membayangkan pemerintah sebagai agen dan bukan sebagai perwakilan masyarakat, bukankah ia berperan sebagai penyeimbang pelbagai kekuatan sosial?
Pemerintahan progresif tentu bisa memperjuangkan isu-isu tertentu agar diprioritaskan dan dengan begitu mengekspos hal-hal yang selama ini dialami masyarakat. Ada banyak sekali yang dapat dilakukan pemerintah selain hanya memerintah. Namun, sosialisme adalah pengalaman yang berakar di masyarakat.
Untuk perkara ini, saya seorang Leninis. Bukan Lenin era Komunisme Perang (War Communism), tetapi Lenin zaman New Economic Policy (NEP). NEP adalah pengakuan terbesar Lenin: tak peduli seradikal apapun organisasi pelopor dan seberapa banyak kebijakan berkemajuan yang diterapkan, Anda hanya bisa bergerak melampaui kapitalisme jika masyarakat merasakan kebutuhan untuk itu.
Lenin menulis artikel singkat yang bagus pada 1923. Judulnya “Lebih Baik Sedikit, Tapi Lebih Baik”. Dia mengevaluasi periode Komunisme Perang (1918-1921), memeriksa apa yang terjadi sepanjang tahun-tahun bergejolak itu, ketika anggapan bahwa serangkaian tindakan berani saja sudah cukup untuk melampaui kapitalisme sangat dominan. Dia melihat ke belakang dan intinya mengatakan, “Sejujurnya kita berakhir dengan kapitalisme negara”. Bisa saja kita nasionalisasi ini dan itu sesuka hati, tapi mustahil kita melampaui kapitalisme kecuali ada orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi untuk membangun komunitas yang riil.
Itulah inti dari sosialisme: membangun komunitas. Sosialisme bukan membangun komunitas dari atas, melainkan membangun komunitas dengan satu-satunya cara yang mungkin, yaitu di tengah rakyat. Negara adalah negasi dari masyarakat sejauh negara adalah monopoli. Tentu saja negara bisa terlibat dan menunjukkan arah yang benar. Tapi kita tahu apa yang terjadi ketika Anda mencoba membangun masyarakat dari atas.
Perdebatan di Kuba sepuluh tahun terakhir cenderung berputar-putar di topik itu: bagaimana bertindak lebih dari sekadar yang diputuskan negara. Karena, seperti yang dikatakan Lenin, itulah kapitalisme negara.
Di titik inilah kita bergumul dengan persoalan mengembangkan komunitas dalam masyarakat. Alam masyarakat adat dan tani memiliki warisan komunitas—meski mungkin sudah cacat. Alam perkotaan juga punya komunitasnya sendiri di tingkat lokal, di lingkungan tempat tinggal. Yang kita miliki sekarang adalah fragmen-fragmen komunitas, yang bisa menjadi titik tolak tumbuhnya masyarakat kolektif baru. Negara dapat terlibat dalam proses itu, tapi tidak dapat menggantikan komunitas, karena sebuah komunitas mensyaratkan keberadaan kaum pekerja yang bebas berhimpun.
Nah, jawaban untuk pertanyaan Anda dapat ditemukan pada Lenin. Ini yang dia bilang: Anda harus selalu selangkah dan tidak lebih dari satu langkah di depan rakyat. Bukan dua, bukan empat. Satu langkah dari apa yang dirasakan dan dipikirkan rakyat. Saya suka ungkapan Lenin: jangan pernah mengambil lebih dari satu langkah di depan kaum pekerja dan massa-rakyat.***
Martín Mosquera, sarjana filsafat, profesor di Universitas Buenos Aires, anggota dewan editorial Revista Intersecciones, dan aktivis Democracia Socialista
Florencia Oroz, sejarawan dan editor Jacobin América Latina
Wawancara asli dilakukan dalam bahasa Spanyol oleh Jacobin América Latina dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Nicholas Allen untuk Jacobin. Diterbikan di IndoPROGRESS dengan seizin Jacobin untuk tujuan pendidikan. Penerjemahan dikerjakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Indoprogress. Sabda Armandio berkontribusi dalam penyuntingan.
