Ilustrasi: Illustruth
BILA ini adalah pengalaman pertama Anda di-ghosting, izinkan saya memecahkan gelas dan menyelamati Anda. Selamat! Anda di-ghosting dan yang pertama kali melakukannya kepada Anda adalah presiden Anda sendiri.
Anda pasti punya banyak pertanyaan setelah UU Cipta Kerja yang batil itu sah. Mengapa ia, sang presiden tentu maksud saya, tega melakukannya? Mengapa ia akhirnya melintasi batas itu—terang-terangan melucuti demokrasi dan hak sipil setelah selama ini melakukannya dengan malu-malu? Mengapa ia merombak 76 undang-undang yang dampaknya bisa masif ke kehidupan orang banyak dengan hanya berkonsultasi kepada para taipan dalam beberapa bulan?
Dan beliau, pengusul legislasi ini, bisa ada di mana saja saat ini. Di luar ibukota dan tengah meninjau lumbung pangan? Bisa jadi. Di istana tapi tanpa siapa pun tahu, mungkin saja. Yang pasti, ia tak di depan layar atau kamera untuk menyediakan jawaban-jawaban gamblang atas keresahan Anda. Kepada orang lain, ibarat pasangan yang getol gaslighting, ia bilang: keresahan Anda murni hoaks.
Jadi, mengapa kita tidak lakukan saja apa yang dilakukan Najwa selepas di-ghosting Terawan tempo hari? Bayangkan, di hadapan kita saat ini adalah kursi kosong. Kita sudah mengundang presiden tapi ia tidak menanggapinya. Saya rasanya tahu pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pergumulan benak Anda saat ini. Perkenankan saya mewakili Anda mengaturkannya ke kursi kosong tersebut.
Peringatan: sampai tulisan ini saya kirimkan ke penyunting saya yang baik, naskah UU yang sudah disahkan itu belum difinalisasi oleh DPR. Dus, bisa jadi tulisan ini membicarakan dokumen yang fiktif—sefiktif akuntabilitas dan itikad baik para pejabat itu.
***
Pak Presiden, di pidato pertama Anda selepas terpilih sebagai Presiden RI pada 2014, Anda mencetuskan mantra yang masih diingat oleh banyak orang saat ini: “Kerja, kerja, kerja”. Sejujurnya, kami tidak pernah tahu apa maksud konkret kata-kata itu. Yang kami tahu, apa pun yang dikenakan kepada Anda langsung nampak elok dan rupawan.
Anda memakai kemeja kotak-kotak, kemeja kotak-kotak seketika jadi brand perubahan. Anda memakai kemeja putih, kemeja putih kontan menyimbolkan “kerja”. “Blusukan”, yang lazim dilakukan pejabat sebelum Anda, lekat dengan kepedulian kepada rakyat setelah Anda melakukannya. Konsultan pemula pun terkerek reputasinya menjadi konsultan bonafide nasional setelah Anda memakai jasanya.
Sekarang, dengan UU Cipta Kerja, kami rasanya tahu “kerja, kerja, kerja” punya maksud dan tak sekadar jargon abstrak, yaitu kerja enam hari dalam seminggu, kerja tanpa kepastian pengangkatan, kerja tanpa kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Benar begitu?
(Kursi kosong itu bergeming.)
Pak Presiden, Anda tahu undang-undang tidak bisa direvisi secara sembrono. Undang-undang mempengaruhi kehidupan sangat banyak jiwa. Semua yang hidup di wilayah Indonesia diatur olehnya. Jujur, saya bingung mengapa mesti merapal rumus normatif ini lagi. Ini pengetahuan yang kita peroleh sejak SMA. Intinya, harus ada proses pertukaran pikiran yang intens dengan sebanyak-banyaknya pihak dan, selemah-lemahnya iman, dengan pemangku kepentingan yang hajatnya terdampak.
UU Cipta Kerja merevisi 76 undang-undang dan Anda memberikan otoritas untuk menentukan isinya kepada… satgas yang beranggotakan konglomerat? DPR yang pada periode ini adalah singkatan dari Dewan Pengusaha Rempug?
Tak heran demonstrasi besar itu pecah, Pak Presiden. Kalaupun cuap-cuap juru bicara pemerintah itu benar bahwa UU Cipta Kerja tak membahayakan buruh (dan kami tahu, itu tidak benar), bukankah tetap rentan terselip serenteng pasal di sektor-sektor lain yang menguntungkan segelintir oportunis dan berbahaya bagi publik?
Ambil perubahan yang dilakukan UU ini terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangan ambil kata-kata saya—ambil kata-kata lembaga yang memang memantau dampak UU Cipta Kerja terhadap sektor lingkungan dan sumber daya alam: “[karena perubahan oleh UU Cipta Kerja, hak akses] masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya.”
Lantas, tahukah orang-orang bahwa kini warga negara asing diperbolehkan memilki properti di Indonesia lewat modifikasi yang, barangkali, dilakoni bos-bos properti di satgas dan panja UU Cipta Kerja? Tahukah kebanyakan milenial masih berangan-angan punya rumah di tengah perubahan yang akan melambungkan harga properti dan sewa ini?
Itu baru kerawanan dari satu-dua perubahan yang ditetapkan UU Cipta Kerja. Anda bisa mendengar banyak orang mengelus dadanya bila mereka tahu ada 76 undang-undang yang diubah?
(Kursi kosong itu bergeming.)
Pak Presiden, Anda mungkin pernah mendengar kebijakan afirmatif. Mungkin juga belum. Kami tak mau berasumsi. Tapi, setidaknya, Anda tahu bahwa kehadiran seseorang sangat menentukan tertampungnya aspirasinya dalam suatu kebijakan.
Siapa yang suaranya didengar dalam penyusunan draf awal dari UU Cipta Kerja? Bukan buruh dan bukan perempuan pastinya. Di draf awal itu, kewajiban pengusaha membayar upah ketika buruh cuti haid dihapuskan. Yang bisa mengambil keputusan sekejam itu cuma laki-laki. Laki-laki, termasuk saya, tidak akan bisa membayangkan betapa hebatnya nyeri hari-hari pertama haid. Kami butuh kehadiran orang yang bisa mengingatkan kami dan pada posisi yang setara dengan kami.
Blunder terkait cuti haid di draf awal itu sudah dihapus. Tentu setelah buruh perempuan berteriak. Tapi, terka apa yang selanjutnya terjadi: masih ada ratusan modifikasi pasal lain dalam UU Cipta Kerja yang dirumuskan tanpa kehadiran warga terdampaknya. Bagaimana buruh, masyarakat adat, nelayan, atau subjek kebijakan lainnya dapat hadir bila rapat-rapat UU ini dilansir sambil petak umpet?
Bagaimana kalau ada dialog suudzon seperti ini dalam rapat perumusannya?
“Ketentuan libur sehari dalam seminggu mau diubah? Buruh sudah memprotes peraturan ini di draf awal.”
“Tak usah. Buruh kalau libur dua hari dalam seminggu paling cuma bakal dipakai buat main Tiktok. Nggak produktif.”
Dan alih-alih berkomunikasi dengan subjek kebijakan, Bapak mungkin sudah tahu ada satu pos anggaran yang dibuncitkan menjelang pengesahan UU ini. Anggaran pelontar granat, tongkat, rompi dan helm anti-peluru dan perkakas pengendalian massa lainnya. Walhasil, wajar belaka kami curiga, mungkin yang direncanakan dari awal dalam penyusunan UU ini bukanlah menggayung aspirasi warga tapi menyodokkan aspirasi para hulubalang bisnis dan politik ke tenggorokan mereka.
Adakah tanggapan terhadap hal ini, Pak?
(Kursi kosong itu bergeming.)
Pak Presiden, karena Anda diam sedari awal, kita beralih saja ke topik yang lebih ringan: nostalgia. Kita mengilas ke belakang sejenak. Ke masa-masa di mana Anda berada di puncak dunia.
Pada masa itu, Presiden RI masih SBY. Namun, orang-orang sudah tak membicarakannya lagi. Ia adalah masa lalu. Mata orang-orang tertuju ke masa depan—kepada Anda. Anda baru saja memenangi Pilgub DKI Jakarta 2012 melawan petahana yang dibekingi partai-partai besar. Anda adalah Daud yang menaklukkan Goliat. Dan segera setelahnya, Anda menggebrak dengan manuver yang menaklukkan hati khalayak se-Indonesia.
Anda melakukan blusukan setiap saat. Anda menengok warga di kampung-kampung. Anda menyapa pedagang kaki lima di jalan-jalan. Anda mengecek pekerjaan infrastruktur di gorong-gorong. Langkah Anda berhasil. Orang-orang mencintai Anda karenanya. Media tak habis-habis meliput Anda karena warganet tak pernah puas mendapatkan cerita baru tentang Anda. Anda bersin pun nampaknya bisa menjadi artikel berita yang laris dikunjungi dan dibagikan.
Dan yang ingin saya singgung, pada masa itu ada kebijakan Anda yang memang mendobrak kelaziman. Anda menaikkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sampai empat puluh persen. UMP yang pada awal Anda menjabat gubernur provinsi tersebut masih Rp1,5 juta menjadi Rp2,4 juta sebelum Anda meninggalkannya untuk menduduki kursi RI 1.
Para pengusaha keberatan dengan langkah Anda itu. Tapi, Anda bercerita dalam ajang debat capres, Anda tidak takluk.
“Saya diprotes pengusaha, kenapa [kenaikkan UMP] sebesar itu? Saya jawab karena lima tahun tidak alami kenaikan signifikan.”
Mungkin inilah momen yang meyakinkan banyak pekerja untuk memilih Anda dan bukannya Prabowo. Anda, yang dituduh oleh kubu lawan sebagai capres boneka, nampak gagah di hadapan tekanan pengusaha. Mungkin, mungkin saja, setelah dikecewakan dari pemilu ke pemilu, buruh akhirnya menemukan pemimpin yang benar-benar bisa jadi jagoannya. Seorang rekan progresif pada hari-hari itu bahkan mengibaratkan Anda dengan satu sosok yang tidak ada duanya: Sukarno.
Oh iya, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah kira-kira rekan saya itu kini menyesal dengan pengumpamaannya?
(Kursi kosong itu bergeming.)
Anda tetap ingin diam nampaknya. Kalau begitu, ini pertanyaan terakhir dari saya.
Saya pernah bertemu dengan seorang bapak. Ia mengelu-elukan Anda dengan meluap-luap. Kejadiannya pada suatu petang tujuh tahun silam. Saya tengah makan nasi goreng di warung tenda. Sang bapak, yang duduk di samping saya, sekonyong-konyong menceritakan kepada saya tentang sang gubernur baru dan langkah-langkahnya yang mengagumkan.
“Tiap hari, dia [sang gubernur] blusukan,” ujarnya. “Dia blusukan buat mendengar rakyat kecil seperti kita.”
“Mas pernah lihat pemimpin yang seperti ini sebelumnya?” tanyanya.
Dengan mulut yang penuh, saya cuma bisa menggeleng-geleng menimpalinya.
“Saya tidak pernah melihat seseorang yang benar-benar dekat dengan rakyat seperti ini, Mas.”
Sang bapak luar biasa yang antusias tapi teduh dan bersahaja itu mengenakan jaket motor yang lusuh. Saya menduga, ia baru saja pulang kerja dan singgah sejenak untuk segelas kopi tubruk agar tegak menghadapi perjalanan pulang yang macet dan gerah. Namun, wajahnya tak pernah berhenti berbinar kala memuji Anda.
Tujuh tahun yang lalu, saya belum terlalu mengenal Anda. Anda adalah politisi yang datang dari Solo dengan latar belakang Anda tidak menggegarkan. Tidak ada jejak reputasi publik yang mencolok kecuali Anda adalah salah satu kepala daerah terbaik pililhan Tempo dan mendapatkan perhatian media karena kebijakan Anda merelokasi pedagang pasar tanpa kekerasan.
Namun, kini saya melihat bahwa Anda paling dekat dengan partai-partai dan bos-bos. Merekalah yang Anda dengar. Merekalah yang Anda persilakan menggerayangi legislasi kita sesukanya. Merekalah yang Anda prioritaskan sebelum yang lainnya. Anda tengah merupa ulang wajah Indonesia agar sepadan dengan keinginan mereka.
Saya tiba-tiba teringat dengan kata-kata sang bapak. “Saya tidak pernah melihat seseorang yang benar-benar dekat dengan rakyat seperti ini, Mas.”
Jadi, ini pertanyaan saya, Pak Presiden. Apa yang Anda mau saya katakan kepada sang bapak seandainya saya berkesempatan bertemu beliau lagi?
(Kursi kosong itu, tentu saja, bergeming.)***
Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg
